Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dampak relokasi terhadap kesejahteraan kampung pulo dari sisi kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan sebelum direlokasi yaitu berada dikampung pulo dan sesudah direlokasi dirumah susun sederhana sewa Jatinegara Barat dan merupakan proyek percontohan dari pemerintah DKI Jakarta yang merelokasi tidak jauh dari pemukiman awalnya. Hasil penelitian ini dalam sisi kondisi ekonomi mengalami penurunan saat direlokasi, sedangkan sisi kesehatan masyarakat hasilnya adalah mengalami peningkatan baik fasilitas dan pola hidup sehat warga saat mereka di rumah susun sederhana sewa.

---

This paper discusses about impact of relocation on the welfare of kampung pulo in terms of economic conditions and public health. This research is qualitative study that is processed in descriptive way with describing before relocated that is kampung pulo and after relocated in vertical housing and is a pilot project from Jakarta government which relocate not far from the first settlement. The results of this study in terms of economic conditions experienced a decline when relocated, while the public health outcome is experiencing an increase in both facilities and healthy lifestyles of residents when they are in vertical housing."

"Relokasi adalah bentuk tanggungjawab Pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan tempat yang layak bagi warga DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan memahami peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio ke Rumah Susun Pinus Elok dan Rumah Susun Cakung Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan relokasi warga Waduk Ria-Rio terdiri dari state actor, political economic structure, business actor dan public. Pelaksanaan relokasi ditemukan kendala oleh adanya aktor political economic structures dan public yang mengarah kepada business actor. Kondisi tersebut berdampak terhadap proses relokasi warga dengan munculnya warga gelap dan warga tidak tertampung di unit rumah susun. Selain itu, terdapat state actor yang berasal dari militer terlibat dalam proses relokasi.

---

Relocation is a responsibility of DKI Jakarta Government to provide a decent place for the citizens of Jakarta. This research aims to understand the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents into Pinus Elok and Cakung Barat Flats. The research has been done in qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the role of actors in the implementation of relocation of Ria-Rio Reservoir's Residents consists of state actors, political economic structure, business and public actors. In the implementation of relocation, constraints have been found by the presence of political actors and public economic structures that lead to business actors. These conditions affect the relocation process with the emergence of dark citizens and the citizens who are not accommodated in the flats. In addition, there are state actors from the military involved in the relocation process."

"Pedagang kaki lima di Tanah Abang mengalami relokasi ke Pasar Tanah Abang Blok G. Hal ini menyebabkan pengalaman ruang yang dialami oleh pedagang dalam melakukan usaha dagang menjadi berbeda. Pada penulisan ini, perbedaan itu ditinjau dari sudut pandang ruang dan tempat, interaksi, dan dimensi disertai dengan beberapa aspek yang mempengaruhi terjadinya ruang dan tempat. Studi kasus pada penulisan ini ditujukan pada pedagang Pasar Tanah Abang Blok G yang didukung dengan pengamatan survey pada pedagang kaki lima yang mempunyai ciri yang hampir sama dengan pedagang kaki lima di Tanah Abang sebelum relokasi. Berdasarkan hasil analisis, perbedaan pengalaman ruang menunjukkan bahwa kondisi di jalanan (pedagang kaki lima) lebih positif.

---

Street Vendors in Tanah Abang was relocated to Tanah Abang Market Block G. This relocation causes differences in spatial experience of the vendors. In this writing, those differences is reviewed from the view of space and place, interaction, and dimension along with some aspects which affect the making of places. The case studied in this writing is intended to the vendors in Tanah Abang Market Block G and supported by surveys on street vendors that have similarities with the vendors before relocation in Tanah Abang. According to the anylisis result, the spatial experience differences show that the condition in the streets (street vendors) give more positive impacts."

"Permasalahan perumahan di perkotaan sudah sangat mendesak. Pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan dari pedesaan ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan menyebabkan adanya daerah kumuh. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 50% rumah tangga belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Selain itu, backlog perumahan tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 302.319. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan Rumah Susun Sewa untuk masyarakat relokasi dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Akan tetapi, relokasi masyarakat dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Masyarakat relokasi merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, dan penertiban ruang kota. Saat ini penelitian terkait efektivitas relokasi ke Rumah Susun Sewa sangat terbatas. Di Provinsi DKI Jakarta salah satu permasalahan terkait Rumah Susun Sewa yaitu tingginya tunggakan biaya sewa unit hunian. Dengan mengambil studi kasus Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status pemilik unit hunian relokasi dengan umum, yaitu terkait tunggakan sewa unit hunian. Penelitian ini menganalisis data cross section berupa data demografi dan data tunggakan sewa unit hunian Rumah Susun Sewa Tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status unit hunian berpengaruh terhadap tunggakan penghuni, dimana penghuni dengan status relokasi lebih banyak yang menunggak dibandingkan penghuni dengan status umum.

---

Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. More than 50% of households in DKI Jakarta have not own any housing property yet. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for the relocated and public residents with low income. However, the relocated residents can occur voluntarily or involuntarily. The relocation residents referred to are the residents affected by development programs for the public interest, natural disasters, and controlling urban space. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental housings is very limited. The public housings create higher rent overdue in Jakarta. Therefore, this research's objective is to compare the relocated and public residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents. "

"Penyusunan Tesis ini didasari oleh kerangka pemikiran bahwa dalam kegiatan mobilitas penduduk model transmigrasi selama ini, muncul sisi kegagalan yang perlu diteliti dan dianalisis, yaitu adanya Transmigran Meninggalkan Lokasi (TML) yang diduga asosiatif (subyektif) terhadap karakteristik `lapangan' dalam aspek Sosial, Ekonomi dan Demografi.Sebagai Unit Analisis adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan ketersediaan data dasar, observasi dibatasi hanya wilayah pembinaan se-Kalimantan. TML diukur berdasarkan persentasi jumlah Kepala Keluarga dari daya tampung per UPT, sedangkan ukuran pada variabel kontrol sebagaimana : Aksesibilitas, Prevalensi penyakit, Rasio Jumlah Orang-Kasus Kriminalitas/Sara, Tahun Bina UPT, Rata-rata Umur KK, Pola Usaha, Rasio Pengeluaran per tahun, Produktivitas padi dan sebagainya, bersumber dari data sekunder : Data Perkembangan UPT dan Data Kesejahteraan, tahun 2000.Studi ini menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah permaknaan asosiatif dan atau kausal dari data, berdasarkan frekuensi karakteristik dihubungkan dengan tingkat TML, sedangkan Inferensial, mengarah pada mencari asosiasi matematis dengan model multinomial logistik dibandingkan dengan model regresi linier berganda (dengan data numerik), yaitu beberapa variabel independen terpilih dihubungkan dengan tingkat TML sebagai variabel dependen.Hasilnya, analisis inferensial secara statistik memberikan `dukungan' terhadap analisis deskriptif, bahwa meningkatnya TML dalam kategorik tertentu, berasosiasi dengan meningkatnya Rasio Jumlah Kasus kriminalitas/SARA. Dari kategorik TML `kecil' ke kategorik TML 'besar? menunjukkan semakin signifikan berasosiasi terhadap Rasio Kasus kriminalitas /SARA dan Akses Lokasi ke kota Kabupaten. Pola Transmigran Umum mengecilkan TML secara signifikan. Prevalensi Malaria/ISPA berpengaruh sangat kecil terhadap TML. Sementara secara deskriptif, menjelaskan pola Nelayan dan Jasa Industri tidak cocok pada lokasi yang bersangkutan."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai implementasi hak warga atas kota dalam proses kebijakan penggusuran dan dampak dari dinamika didalamnya terhadap hak warga perempuan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus kebijakan penggusuran di Kalijodo pada tahhun 2016 hingga dampaknya di tahun 2017. Dengan menggunakan teori Rezim Kota Urban Regime , analisis pertama dari penelitian ini bertujuan untuk memahami sikap dan relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan penggusuran tersebut. Hasil temuan menunjukan bahwa aktor-aktor tersebut menentukan tujuan dan arah implementasi dari kebijakan penggusuran di Kalijodo, yaitu untuk pembangunan ruang terbuka hijau RTH dan penanganan tindakan kriminal prostitusi dan perdagangan minuman keras . Tujuan itu memberikan dampak negatif dalam implementasi dalam perlindungan dan penjaminan hak warga terdampak kebijakan penggusuran di kawasan Kalijodo, DKI Jakarta. Penyebabnya dampak negatif itu didorong oleh tidak digunakannya standar hak asasi manusia HAM dalam penanganan kebijakan penggusuran. Berdasarkan teori Hak Atas Kota Berbasis Gender dari Tovi Fenster, semua kondisi tersebut yang membuat usaha pemenuhan hak warga perempuan Kalijodo atas kotanya menjadi minim.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the implementation of the people rsquo s ldquo Rights to the City rdquo in the policy process and its impacts on the rights of women. The research was written in qualitative approach with a case study of eviction in Kalijodo, Jakarta, from 2016 to 2017. This thesis implements theory of ldquo Urban Regime rdquo , explain the eviction policy. The observation shows that there are government and non government actors that participate in the event. They are determined the purpose and the result of the implementation of the eviction policy in Kalijodo. The main purposes of this policy are to build green open space Ruang Terbuka Hijau, RTH and to wipe out the criminal acts prostitution and liquor trade that has negative effects on people of Kalijodo. In the long run, the effects got worse because The Provincial Government of Jakarta did not use the basic principles and guidelines on development based evictions made by the United Nations. Then, based on the theory of Gender Based Rights of the City by Tovi Fenster, those conditions made the attempt to fulfill the rights of Kalijodo women reaches its lowest point."

"Relokasi ibu kota ke Kalimantan merupakan satu kebijakan besar yang direncanakan sejak dulu dan mulai direalisaskan tahun 2021. Relokasi ini berdampak besar untuk masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang akan direlokasi menjadi penghuni pertama di ibu kota baru. Dengan menggunakan paradigma post positivisme dan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan penjelasan perihal komponen pembentuk intensi relokasi seorang ASN dari sudut pandang lima informan yang bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam Dengan menggunakan theory of planned behavior sebagai pedoman penelitian diidentifikasi bahwa pembentukan intensi terdiri dari tiga aspek , yaitu kondisi yang dialami ASN yang bersumber dari ketidakpuasan yang terjadi dari dalam diri dan dari luar diri ASN sehingga menjadi awal mula pembentuk intensi pindah. Dorongan yang muncul atas ketidakpuasan tersebut dapat diklasifikasi menjadi internal dan eksternal bernilai positif dan negatif yang selanjutnya memicu sikap positif mengenai relokasi ke IKN. Salah satu contoh eksternal positif yang menjadi motivasi terbentuknya intensi adalah bayangan akan menjadi penghuni pertama desain ibu kota yang canggih dengan penggunaan teknologi kota cerdas. Sementara itu, salah satu contoh internal negatif adalah ingin direlokasi ke ibu kota hanya karena memahami bahwa adanya ikatan kerja sebagai ASN yang mengharuskannya mengikuti program dan kebijakan pemerintahan, termasuk penugasan di mana saja. Ikatan dinas ini membuat ASN terkadang harus terpisah jarak dengan keluarga. Permintaan untuk dipindah tugas kembali ke kota asal atau mengikut istri, merupakan hal yang tidak umum di lingkungan ASN PUPR sehingga para istri yang biasanya mengikuti kepindahan suami. Interaksi yang terjadi di sekitar ASN juga menjadi komponen pendorong terbentuknya intensi relokasi. Kepatuhan dan komitmen merupakan budaya yang berkembang di lingkungan ASN sehingga berpengaruh pada hasil penelitian. Selain itu, orang orang yang termasuk dalam interaksi yang ada dalam temuan penelitian adalah keluarga, rekan kerja, serta pimpinan. Temuan terakhir yang menjadi komponen pembentuk intensi terakhir adalah ketidakpuasan diri dan dorongan dari lingkungan yang dihubungkan dengan kemampuan adanya hambatan lain diluar kendali diri individu.

---

Relocating the capital city to Kalimantan is a major policy that has been planned for a long time and will begin to be realized in 2021. This relocation has a big impact on the community and the State Civil Apparatus (ASN), especially those who will be relocated to become the first residents of the new capital city. Using a postpositivist paradigm and a qualitative approach method, this research provides an explanation of the components that form an ASN's relocation intention from the perspective of five informants who work at the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) using in depth interview techniques. By using the theory of planned behavior as a research guide, it was identified that the formation of intentions consists of three aspects, namely the conditions experienced by ASN which originate from dissatisfaction that occurs from within and from outside the ASN, thus becoming the beginning of forming the intention to move. The encouragement that arises from this dissatisfaction can be classified into internal and external positive and negative values which then trigger a positive attitude regarding relocation to IKN. One positive external example that motivates the formation of intentions is the idea of being the first occupant of a sophisticated capital city design using smart city technology. Meanwhile, one negative internal example is wanting to be relocated to the capital just because he understands that his work as an ASN requires him to follow government programs and policies, including assignments anywhere. These service ties mean that ASNs sometimes have to be separated from their families. Requests to be transferred back to your hometown or to follow your wife are not common in the ASN PUPR environment, so wives usually follow their husband's move. The interactions that occur around ASN are also a driving component in the formation of relocation intentions. Compliance and commitment is a culture that develops in the ASN environment so that it influences research results. Apart from that, the people included in the interactions in the research findings are family, co workers and leaders. The final finding which is the component that forms the final intention is self dissatisfaction and encouragement from the environment which is connected to the ability of other obstacles beyond the individual's control."

"Kabupaten Lebak yang terletak di Provinsi Banten merupakan sebuah wilayah di Indonesia yang tidak luput terdampak oleh bencana banjir bandang. Provinsi Banten sendiri merupakan kawasan yang rawan terjadinya bencana. Di Indonesia sendiri Provinsi Banten merupakan provinsi dengan peringkat kerawanan yang cukup tinggi menurut BNPB dalam buku “Indeks Rawan Bencana Indonesia”. Tanah longsor merupakan bencana yang tidak jarang terjadi dikawasan – kawasan indonesia yang memiliki topografi yang beragam. Tanah longsor dapat menyebabkan berbagai macam kerugian baik dalam segi fisik, sosial, maupun ekonomi. Pada awal tahun 2020 kabupaten lebak kembali terdampak oleh bencana tanah longsor dan banjir bandang yang mengakibatkan kerugian sehingga pemerintah setempat membuat keputusan untuk segera merelokasi warga nya yang berada di kawasan rawan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta tingkat kerawanan bencana pada DAS Ciujung Hulu kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan lokasi yang berpotensi menjadi lokasi relokasi permukiman. Analisis pada penelitian ini menggunakan metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) dan juga overlay. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa pada DAS Ciujung Hulu didominasi oleh tingkat kerawanan longsor sedang (77,041%) dan kerawanan tinggi (22,955) sedangkan hanya 0,004% wilayah yang memiliki tingkat kerawanan longsor rendah. Kawasan yang berpotensi lokasi relokasi permukiman hanya terdapat pada 4 dari kecamatan yang digunakan sebagai wilayah penelitian dengan total luas wilayah berpotensi 88,12 Ha.

---

Lebak Regency, which is located in Banten Province, is an area in Indonesia that has many years affected by the flash flood and landslide disaster. Banten Province itself is a disaster-prone area. In Indonesia, Banten Province is a province with a fairly high hazard rating according to BNPB in the Indonesian Disaster Prone Index book. Landslide disaster often occur in regions of Indonesia which have diverse topographies. Landslides can cause various kinds of losses like physically, socially and economically. In early 2020, Lebak district was again affected by landslides and flash floods which resulted in losses so that the local government plans to relocate residents in disaster-prone areas. This research aims to make the level of disaster vulnerability in the Upper Ciujung River Basin and then used as the basis for determining the appropriate location to be a residential relocation location. The analysis in this study used the Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) method and also an overlay. From this research, it was found that the Ciujung Hulu watershed was dominated by moderate landslide hazard levels (77.041%) and high vulnerability (22,955) while only 0.004% areas had low landslide hazard levels. The areas that has the potential to be the location of residential relocation are only in 4 of the sub-districts within the research areas with a total area of 88.12 Ha."

"Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan penting bagi semua orang. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya ketersediaan tanah di masa sekarang, pihak pengembang mulai membangun pembangunan rumah tinggal dalam bentuk rumah susun. Rumah susun atau apartemen adalah bentuk dari perumahan vertikal yang dimiliki secara pemilikan bersama dengan perbandingan proporsional. Namun dalam perkembangannya pembangunan rumah susun mengalami berbagai macam kendala, salah satu di antaranya berupa kendala dalam hal pembangunan dan kendala finansial yang dapat berujung pada pihak pengembang dinyatakan pailit. Contohnya kasus Apartemen Bliss Park dimana pihak pembeli dan pengembang melakukan PPJB dengan akta di bawah tangan. Tak lama kemudian, pengembang Apartemen Bliss Park dipailitkan oleh para kreditornya karena alasan finansial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan hukum dan hak pembeli satuan rumah susun yang membeli rumah susun tersebut, dan bagaimanakah seharusnya PPJB dibuat oleh pihak pengembang. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk penelitian deskriptif analitis dimana penulis menelaah dan menjelaskan permasalahan yang diteliti secara analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum bagi pembeli yang mengunakan akta di bawah tangan tidak begitu kuat di mata hukum karena akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun pembeli dapat menuntut haknya kepada pelaku pembangunan setelah proses kepailitan selesai dilaksanakan. Selain itu, Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 dibuat untuk melindungi kepentingan pembeli rumah susun. Peraturan PUPR No. 11 Tahun 2019 menetapkan bahwa akta PPJB jual beli rumah harus dibuat di hadapan Notaris dan mengikuti format yang telah ditentukan dalam PUPR tersebut.

---

The need of housing is an important need. With the increase of population and the limited availability of land, developers started to build housing in the form of flats. Flats are a form of vertical housing that is owned jointly in proportion. Along the development of flats, it had experienced various obstacles, one of them being construction and financial problems that lead into the bankruptcy of said developer. For example, the case of Bliss Park Apartment where the buyers and developers had made Sale and Purchase (S&P) in a privately made deed. The developer was then declared bankrupt by its creditors for financial reasons. The problems raised in this study are the legal status and rights of the buyers of the apartments, and how the S&P deed should be made by the developers. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research where the research will analyse and explain the problem of the study in an analytical way. This study finds that the legal position for buyers with a privately made deed is not legally strong because privately made deeds do not have perfect proof of strength, but the buyers can claim their rights to the developers after the bankruptcy process is completed. In addition, PUPR Regulation No. 11 of 2019 was made to protect the interests of apartment buyers, which stipulates that the S&P deed of houses must be made before a notary and following the format specified in the PUPR"