Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

---

This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data.

The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens."

"City branding merupakan strategi pemasaran pariwisata yang dapat memberikan identitas kota agar dapat bersaing untuk mendatangkan wisatawan dan investor. Dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sudin Parekraf) Kepulauan Seribu melaksanakan suatu kampanye public relations. Tulisan ini membahas bagaimana kondisi city branding Kepulauan Seribu dan bagaimana strategi kampanye public relations Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun city branding Kepulauan Seribu, serta peran kampanye terhadap city branding Kepulauan Seribu. Hasil analisis menunjukkan Sudin Parekraf Kepulauan Seribu menerapkan strategi kampanye public relations dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye yang meliputi pameran pariwisata, festival musik, event olahraga, ajang pemilihan duta wisata, dan publikasi online. Kampanye tersebut berperan dalam membangun city branding Kepulauan Seribu karena memenuhi dua kriteria city branding, yakni attributes (menunjukkan karakter Kepulauan Seribu) dan ambassadorship (menginspirasi masyarakat untuk berwisata ke Kepulauan Seribu).

---

City branding is a tourism marketing strategy that can provide a city identity so that it can compete to bring in tourists and investors. In building the city branding for Kepulauan Seribu, the provincial government of DKI Jakarta through Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department conducted a public relations campaign. This paper discusses the condition of the city branding of Kepulauan Seribu and how the public relations campaign strategy of DKI Jakarta Provincial Government in building the city branding of Kepulauan Seribu, as well as the role of the public relations campaign on the city branding of Kepulauan Seribu. The result shows that Kepulauan Seribu Tourism and Creative Economy Sub-Department implements public relations campaign strategy by holding various campaign activities including tourism exhibitions, music festivals, sports events, tourism ambassador events, and online publications. The campaign plays a role in building the city branding of Kepulauan Seribu because it fulfills two city branding criteria, namely attributes (showing the character of Kepulauan Seribu) and ambassadorship (inspiring people to travel to Kepulauan Seribu)."

"Menggunakan hak suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk partisipasi politik paling sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, penting dilakukan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula yang belum pernah mengikuti Pilkada sebelumnya. Berdasarkan hasil survei terhadap pemilih pemula di DKI Jakarta, sebesar 61.5 persen tidak mengetahui kegiatan sosialisasi Pilkada yang pernah dilaksanakan, dan 57.8 persen responden tertarik dengan kegiatan yang dapat memberikan pendidikan politik dan sosialisasi Pilkada. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk merancang rangkaian kegiatan dalam kampanye humas yang dapat tidak hanya mensosialisasikan kegiatan Pilkada, namun juga memberikan pendidikan politik yang menarik bagi pemilih pemuladi DKI Jakarta.

---

Using the voting rights at the time of local elections is the simplest form of political participation that can be done by the people of Indonesia. Therefore, it is important for a socialization activities for the community, especially the group of first voters who have not completed the previous elections. Based on a survey of first voters in Jakarta, 61.5 percent did not know the socialization activities that had been carried out, and 57.8 percent of respondents interested in activities that may give political education and election socialization. This final assignment aims to design a series of activities in a public relations campaign that can not only socialize election activities, but also to provide political education that appeal to first voters in DKI Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi inovasi dalam kegiatan sosialisasi program Jakarta Open Data pada lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hambatan atau kendala yang menyertainya. Hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari Teori Difusi Inovasi dari Everett M. Rogers mengenai proses difusi inovasi dalam lingkup internal organisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan program Jakarta Open Data di lingkungan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan difusi inovasi yang dijelaskan oleh Rogers tersebut. Beberapa hambatan proses difusi inovasi yang ditemukan adalah adanya penentangan dalam bentuk kebiasaan adopter terkait materi inovasi serta distorsi pesan dalam bentuk penggunaan bahasa teknologi informasi yang dinilai perlu untuk disederhanakan.

---

The research is aimed to find out the process of diffusion of innovation in the socialization activities on Jakarta Open Data program in internal Jakarta Provincial Government, as well as barriers that support it. The research result is taken from the innovation diffusion theory written by Everett M. Rogers about the diffusion of innovation process in the scope of the organization's internal. Through qualitative method and case research strategy, this research shows, in general, Jakarta Open Data has been implemented in accordance with the innovation diffusion stages as explained by Rogers. Some barriers found are opposition in the form of adopter habits related to innovation materials and distortion message in the form of use of information technology language that must be simplified."

"Fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta membuat beberapa media baik online maupun offline turut memberitakannya dengan versi dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam ranah Public Relations sendiri pemberitaan yang dilakukan oleh media menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan dipantau, karena hal ini akan berpengaruh pada terbentuknya opini publik di masyarakat. Opini publik sendiri menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena krisis dapat muncul salah satunya disebabkan oleh adanya opini publik yang buruk terhadap suatu organisasi/instansi/lembaga. Seperti halnya fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, yang pada akhirnya menjadikan Pemprov DKI Jakarta berada pada kondisi krisis, hal tersebut dikarenakan maraknya pemberitaan di media yang bermuatan negatif terkait isu tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, dan dari pemberitaan tersebut menjadikan opini publik yang terbentuk di masyarakat menjadi buruk. Penulisan makalah kali ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, dan apa saja strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan kasus tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

---

The phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area has made several media both online and offline also reported on it with their respective versions and perspectives. In the realm of Public Relations itself, the news carried out by the media becomes something that deserves attention and monitoring, because this will affect the formation of public opinion in the community. Public opinion itself becomes a crucial thing to pay attention to, because a crisis can arise one of which is caused by the existence of bad public opinion towards an organization / agency / institution. Like the phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, which in turn makes the DKI Jakarta Provincial Government in a crisis condition, it is due to the rise of negative media coverage related to the issue of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, and from the reporting makes public opinion formed in society becomes bad. The writing of this paper aims to analyze how the media coverage of air quality pollution occurs in the DKI Jakarta area, and what are the crisis management strategies adopted by the DKI Jakarta Provincial Government in resolving cases of air quality pollution that occur in the DKI Jakarta area."

"Tesis ini membahas mengenai implementasi program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilihat dari tuntutan operasional, tuntutan sumber daya, dan dukungan aktor publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivist. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi.Berdasarkan hasil analisis kerangka kerja dari Gordon Chase diperoleh kesimpulan bahwa terdapat permasalahan yang mengakibatkan program tersebut berlum berjalan dengan efektif. Permasalahan yang paling mendasar yang menyebabkan tidak efektifnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pada aspek tuntutan operasional yaitu proses kepesertaan, sehingga berimbas kepada aspek yang lainnya.

---

This thesis focuses about the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of Jakarta Health Card (KJS) program seen from the operational demands, resource demands, and the support of public actors. This study is a qualitative research with post-positivist approach. The validity of data is done by triangulation method.Based on the framework analysis of Gordon Chase, it is concluded that there are problems that caused the program has not been operated effectively. The most fundamental problems that led to the ineffectiveness of the Jakarta Health Card (KJS) program of DKI Jakarta Provincial Government is the aspect of operational demands, membership process, that gives impact on the other aspects."

"Fitur JakLapor merupakan salah satu kanal pengaduan milik DKI Jakarta yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan non-darurat dan sekaligus menjadi salah satu bentuk perwujudan smart governance di DKI Jakarta. Hingga kini, JakLapor memiliki beberapa permasalahan, seperti kebocoran data pelapor, lamanya proses tindak lanjut laporan, hingga belum terlibatnya pelapor secara aktif dalam peningkatan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fitur JakLapor pada Aplikasi JAKI menggunakan teori smart governance. Adapun pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi smart governance pada Fitur JakLapor tergolong baik dengan persentase responden menjawab baik sebanyak 96%. Hal tersebut terbukti dari lima dimensi smart governance tergolong dalam kategori baik, meliputi dimensi partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, pelayanan publik dan sosial, strategi politik dan perspektifnya, serta keamanan siber.  

---

The JakLapor feature is one of DKI Jakarta's complaint channels that aims to resolve non-emergency problems and at the same time become an instrument for realizing smart governance in DKI Jakarta. Until now, JakLapor has had several problems, such as leaks of reporting data, the length of the follow-up process for reports, and the lack of active involvement of the community in improving service quality. Therefore, this study aims to analyze the JakLapor feature on the JAKI application using the theory of smart governance. The research approach in this study is quantitative with a mix method data collection technique that combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of smart governance on the JakLapor feature is classified as good with a percentage of 96%. This is evident from the five dimensions of smart governance which are in the good category, including the dimensions of participation in decision-making, transparency, public and social services, political strategies and perspectives, and cyber security."

"ABSTRAKAbang None Jakarta sebagai duta wisata DKI Jakarta memiliki potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan peran dan fungsi utama Public Relations yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat DKI Jakarta. Meskipun demikian, pemberdayaan Abang None Jakarta yang lebih sering ditempatkan pada penugasan-penugasan protokoler para pejabat pemerintah DKI Jakarta pada akhirnya menimbulkan opini masyarakat mengenai Abang None Jakarta yang hanya dianggap sebagai ?pajangan? atau pemanis pandangan mata dan memiliki kontribusi yang minim terhadap lingkungan dan masyarakat DKI jakarta secara langsung. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk merancang rangkaian kegiatan dalam program humas untuk Abang None Jakarta yang lebih kontributif dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

Abang None Jakarta as the tourism and cultural ambassador of DKI Jakarta who has the potentials that can be utilized to carry out the role and main functions of Public Relations. Abang None Jakarta supposedly has to provide a positive impact to the people of Jakarta. Nonetheless, the empowerment of Abang None Jakarta are more often placed as the part of protocoler job for the Jakarta?s Governments. As a result, it leads the public opinion about Abang None Jakarta as a 'display' which has a minor direct contribution for DKI jakarta. This final assignment aims to design a series of activities in a public relations program to Abang None Jakarta which are more contributive and have such a direct impact for DKI Jakarta."

"ABSTRAKPelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

ABSTRACTElectronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."