Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena bertambah jumlahnya penduduk, diikuti dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) penjaja makanan merupakan dampak yang dihasilkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukan bahwa pada tahun 2015, angka tingginya kasus keracunan makanan dari makanan PKL sangat tinggi yaitu 24 insidens dengan 1725 korban. Hal ini terkait dengan lemahnya dan kurangnya pengawasan serta pengetahuan masyarakat yang membentuk perilaku membeli makanan di Pedagang Kaki Lima (PKL) disembaran tempat. Persepsi sebagai salah satu faktor pembentuk perilaku mempunyai peran penting terhadap Keamanan Pangan. Sehingga dilakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan gambaran persepsi terhadap kemana pangan di Pasar Anyar Kota Tangerang tahun 2016. Metode yang digunakan adalah kuantitaif dan kualitatif yang bersiat deskriptif dan observasional dengan pendekatan cross sectional melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan Karakteristik Responden terbesar yaitu berusia 26-35 tahun (dewasa awal), wanita, berpendidikan menengah (SMA), tidak bekerja serta berfrekuensi 2-3x perminggu berkunjung ke pasar. Persepsi Baik terdapat pada variabel Pengetahuan Kandungan Makanan (74,2%), Peraturan Daerah (83,35) serta Keadaan Tempat berdagang (56,5%) , sedangkan Persepsi tidak baik terdapat pada variabel Pengetahuan Proses Pengolahan dan Penyajian Makanan (50,5%), Pengetahuan Gangguan Kesehatan (55,5%).

---

ABSTRACTThe phenomenon of increasing numbers of the population, followed by the high level of consumption. The number of street vendors (PKL) hawkers are resulting the impact. Food and Drug Monitoring Agency Republic of Indoneisa (BPOM RI) showed that in 2015, the high number of cases of food poisoning from the food vendors incidence is as high as 24 to 1725 victims. It is associated with the weakness and lack of supervision and knowledge society that shape the behavior of buying food at street vendors (PKL). Perception as one of the determining factors of behavior has an important role to the Food Safety. This research has the aim of describing the overview of perceptions of street vendors (PKL) food in Pasar Anyar Tangerang City in 2016. The method used quantitative and qualitative descriptive and observational with cross sectional approach through questionnaires, interviews and field observations. The results showed that the largest Respondent Characteristics aged 26-35 years (young adult), female, secondary education (high school), un-employement as well as the frequency 2-3x per week outlets. Good perceptions achieved by Knowledge content of Food Sciences variabel (74.2%), Regulation variabel (83.35) and implemnting of food safety‟ regulation varaibel 56.5%), while the bad perception is not well contained in Knowledge Process Food Processing and Presentation variabel (50.5 %), Knowledge of Health Problems varaibel (55.5%)."

"Skripsi ini membahas implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan fenomena atau gejala tentang implementasi program rintisan model pengembangan pedagang kaki lima pangan/kuliner di Kota Bogor tahun 2011-2012. Implementasi program dilaksanakan melalui empat kegiatan utama, yaitu; penataan aspek legalisasi dan kelembagaan, peningkatan akses permodalan dan pemasaran, perbaikan sarana dan prasarana usaha serta perbaikan sanitasi lingkungan usaha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelompok kerja sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. Dalam pelaksanaan, terdapat faktor penghambat kegiatan yakni; ketiadaan SOP, koordinasi yang kurang baik antar kelompok kerja, ketegasan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah, perilaku pihak yang terlibat, pembayaran yang kurang lancar, pembinaan koperasi dan premanisme.

---

This Thesis about the Implementation of program stub development model street vendors food/culinary in the Bogor City at 2011-2012. This is a descriptive research with the qualitative approach, in which researcher tried to describe phenomenon and fact abaut the Implementation of program for the development of food/culinary street vendors in Bogor City at 2011-2012. The program implementation will be applied by four main activities, which are: structuring the institutional aspects of legalization, increasing access to capital and marketing, improving the infrastructure and the improvement of environmental sanitation efforts. This activity is carried out by the Working Group base on Surat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK No 01/KEP/Dep.7/III/2011. In implementation, there are several inhibiting factors, such as the absence of standart operating procedure, poor coordination among working group, firmness of the local government in solving the problem, payment of substandard, fostering cooperative and thuggery."

"Jalan dapat disebut sebagai ruang publik apabila disekitarnya manusia dapat melakukan berbagai macam kegiatan, seperti berjalan, menggunakan kendaraan bermotor, bersosialisasi maupun berkegiatan komersil. Pedagang kaki lima makanan adalah salah satu contoh dari masyarakat kota yang melakukan kegiatan komersil di jalan. Kehadiran mereka di jalan dan trotoar telah menjadi fasilitas pemenuh kebutuhan makan dan minum untuk para pengguna jalan. Pedagang kaki lima makanan juga berperan dalam menghidupkan suasana kawasan disekitar jalan. Namun pada kenyataannya, kehadiran pedagang kaki lima makanan justru menganggu fungsi utama jalan dan trotoar. Hal tersebut menyebabkan terhampasnya hak pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penempatannya tidak semuanya berada di jalan dan trotoar tetapi juga ditempatkan di lokasi khusus, seperti lokasi penampungan pedagang kaki lima makanan. Dimana jika mereka diletakkan di trotoar, maka trotoar tersebut harus memiliki lebar minimal 4 meter atau 5 meter dan peletakkannya diletakkan di sudut- sudut trotoar tidak diseluruh bagian trotoar. Sehingga, keberadaan mereka tidak menganggu fungsi ruang publik.

---

Streets can be referred to as public space when people can perform various activities on its surrounding, such as walking, riding vehicles, interacting with others and doing commercial activities. Street food hawker is one example of people that perform commercial activities on the street. Street food hawker rsquo s existence on streets and sidewalks has become a facility of the streets as they provide amenities for streets users which are foods and drinks. They also play a role in making the streets and its surrounding more lively. However, in fact, the existence of street food hawkers actually disturb the main functions of streets and sidewalks. This causes the deprivation of other street users 39 rights. Therefore, street food hawkers should not be placed all on the streets or sidewalks, but also placed in specific place, such as food centers or markets. Street food hawkers only allowed to use the sidewalks with approximately 4 metre or 5 metre width and placed at the corner of sidewalks. Thus, their existence does not disturb the function of public space."

"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"

"Tesis ini mendeskripsikan penataan PKL di kawasan Pasar Anyar Kota Bogor dan upaya pemasaran sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa penataan PKL di sekitar Pasar Anyar Kota Bogor dan upaya pemasaran sosial, masih menyisahkan banyak persoalan yang perlu untuk ditindak-lanjuti, menyangkut dengan desain program penataan PKL, implementasi program penataan PKL, dan pengawasan program penataan PKL. Desain program penataan PKL masih jauh dari harapan para PKL. Kondisi dilapangan seperti ini dapat dilihat dari desain program yang belum membuahkan hasil yang optimal yaitu antara lain, Isi program masih mengacu pada peraturan-peraturan yang lama tanpa melihat kondisi atau volume PKL yang begitu banyak serta pertentangan kepentingan antara kepentingan pemerintah daerah sebagai regulator dan para PKL sebagai rakyat yang mempunyai hak untuk hidup. Implementasi program penataan PKL meliputi tahap-tahap pelaksanaan yang lebih merupakan tahap perencanaan atau perumusan arah pemasaran sosial itu sendiri. Tahap ini berkaitan dengan penentuan tujuan pemasaran sosial, penentuan produk sosial, penentuan target adopter dan tenaga pemasaran. Sedangkan dalam hal pengawasan dan pengendalian ternyata banyak menemui kendala yang dihadapi sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan Pemda Kota Bogor.

---

This thesis describes the structuring PKL in the area of Bogor City Market Anyar and social marketing efforts. This study is a qualitative research with the type of descriptive research. The number of informants in this study werw as 8 people. The results suggest that social marketing in the organization of PKL around the city of Bogor Anyar Market, still many issues that need to follow-up, comes with the program design structuring the PKL, PKL structuring program implementation, program monitoring arrangement and PKL. PKL structuring program design is still far from the PKL. Field conditions like this can be seen from the design of programs that have not yielded optimal results among other things, content of the program still refers to the rules of time without seeing the condition of so many PKL or volume and conflicts of interest between the interests of local government as regulator and the PKL as the people who have the right to life. PKL program implementation arrangement include phase of implementation is more of a planning or formulation stage direction of social marketing itself. This stage is concerned with determining the purpose of social marketing, social product determination, the determination of the target adopter and marketing personnel. Supervision and controling of program structuring PKL, there are many obstacles faced so that the activities of supervision and control can not be run in accordance with the Bogor City Government hopes."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."

"Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Penataan Pedagang kaki lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan membahas pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiastif kausalitas antar variabel. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan, pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Dengan demikian, maka sampel yang diambil sebanyak 110 orang dengan yaitu dengan menggunakan metode sensus.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan penataan pasar terhadap kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan. Signifikansi keterpengaruhan tersebut di tunjukan dengan uji hipotesis/uji t dengan nilai t hitung 14,491. Sedangkan ttabel 1,980 atau H0 ditolak dan H1 diterima yang bermakna terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sedangkan besaran pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah sebesar 66 persen, sedangkan sisanya 34 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau epsilon. Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu tersebut bermakna bahwa apabila Implementasi Kebijakan ditingkatkan atau meningkat maka peningkatan tersebut diikuti pula dengan peningkatan Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Implikasi manajerial dalam peningkatan kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Minggu.

---

The phenomenon that made the object of research is the arrangement Performance Street vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. The research objective is to reveal and discuss the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. This study uses a quantitative approach asosiastif causality between variables. Secondary data collection using the study literature, primary data collection using the study questionnaire. The population in this study were 110 people. Thus, the samples taken were 110 people with by using census method.

Based on the research results, it is concluded that there is a positive and significant impact on the market structuring policy implementation performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market. Impact of significance is shown by the hypothesis test / t test t value 14.491. While ttabel 1,980 or H0 is rejected and H1 accepted which means there is a significant and positive effect Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta. While the magnitude of the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta is by 66 percent, while the remaining 34 percent are caused by other factors not examined or epsilon. Effect of Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors at the Sunday Market Policy Implementation means that if increased or increases, the increase is followed by performance improvement Structuring Street Vendor in Pasar Minggu, South Jakarta. Managerial implications in improving the performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market can be improved by increasing the Pasar Minggu Policy Implementation Arrangement."

"ABSTRAKPenyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Haemorragic Fever (DHF)merupakan penyakit akibat infeksi virus Dengue yang masih menjadi problemkesehatan masyarakat. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakinbertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Kejadiandemam berdarah dengue di Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan pada setiap 3tahun terhitung mulai tahun 2007-2015, pada 2010 dan 2013 sehingga diperkirakanakan mengalami kenaikan pada tahun 2016. Dan jika dilihat dari rata-rata jumlah kasusDBD per bulan dari tahun 2011-2015 terlihat bahwa kasus DBD berada pada posisipuncak di bulan Januari, Juni dan Juli. Sehingga pada tahun 2016 Januari akanmengalami kenaikan jumlah kasus. Tujuan penelitian ini adalah didapatkan gambaransecara spasial wilayah beresiko Demam Berdarah Dengue pada 5 kecamatan diKabupaten Tangerang Tahun 2016. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputikarakteristik individu,yaitu karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,perilaku, pengetahuan dan variabel deteksi serologi agen serta variabel lingkunganvektor, yaitu suhu, kelembaban dan breeding place. Penelitian ini menggunakan desainkorelasi Ekologi dengan pendekatan spasial. Penelitian ini meneliti sampel sebanyak150 sampel dari 5 wilayah kecamatan endemis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola sebaran kasus DBD menunjukanbahwa kecamatan Curug memiliki kasus paling tinggi yang sebanding dengan sebarankeberadaan jentik dibandingkan dengan wilayah kecamatan lain, Dominasi serotipevirus DEN-2 dan DEN-3 dan hasil kuesioner didapatkan kecamatan Cikupa memilikitingkat pengetahuan dan prilaku mengenai demam berdarah dengue paling rendah, yaitusebanyak 28 responden dari 30 (93,3%) memiliki pengetahuan kurang dan 25 respondendari 30 (83,3%) memiliki pengetahuan kurang.

---

ABSTRACTDemam berdarah dengue or Dengue Haemorragic Fever (DHF) is a diseasecaused by dengue virus infection remains a public health problem. Number ofpatients and the area of distribution is increasing along with the increasingmobility and population density. The incidence of dengue fever in the district ofTangerang has increased in every 3 years starting from the year 2007 to 2015, in2010 and 2013 and is expected to increase in 2016. By the views of the averagenumber of dengue cases per month from 2011-2015 seen that dengue cases in thetop position in January, June and July. So in January 2016 will increase thenumber of cases. The purpose of this study was obtained picture of the spatialregion are at risk of Dengue Fever in 5 districts in Tangerang year 2016. Thevariables studied in this research include individual characteristics age, sex,education, occupation) behavior, knowledge and serological detection variablesagents and vectors environment variables, such as temperature, humidity andbreeding place. The design of this research is study ecological correlation with thespatial approach. This study examined a sample of 150 samples of 5 areasendemic in Tangerang."The results of this study showed that the distribution pattern of dengue cases""showed that the districts Curug have a case of the highest comparable to the distribution of the existence of larva than in other districts, domination virus serotypes DEN-2 and DEN-3 and the results of the questionnaire obtained districts Cikupa have a level of knowledge and attitudes regarding the lowest dengue fever, as many as 28 respondents out of 30 (93.3%) have less knowledge""and 25 respondents from 30 (83.3%) have less knowledge.""

"Studi ini mengungkap apa sebenarnya Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait tindakan okupasi ruang publik perkotaan yaitu trotoar dan jalan. PKL sebagai pelaku usaha sektor informal adalah elemen bagi bergulirnya ekonomi perkotaan. Keberadaannya ikut mendukung kegiatan sektor formal di samping menjadi penyedia komoditas berharga murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena disadari bahwa PKL ikut berperan dalam ekonomi perkotaan, Pemerintah Kota merasa perlu membina mereka agar berkembang dan mandiri dan mampu menembus 9pasar bersama usaha di sektor formal. Regulasi Pemerintah dalam legalisasi PKL sangat rinci namun tidak diimplementasikan dalam kebijakan spasial, sehingga PKL mengokupasi ruang publik perkotaan. Tindakan ini berstatus illegal karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota. Namun karena ruang publik yang diokupasi adalah lokasi ideal bagi PKL, mereka akan tetap bertahan dengan cara berlindung kepada aparat pemerintah dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan. Meskipun demikian okupasi tetap merupakan tindakan melanggar peraturan yang rawan terpinggirkan. Keberadaan PKL diruang publik ini juga merupakan bentuk ruang yang dipersepsikan berbeda dari yang dikonsepsikan. Okupasi trotoar dan jalan juga merupakan representasi ruang sosial yang terbangun dari praktik pertukaran antara PKL dengan pelanggan masyarakat perkotaan yang tidak terwadahi dengan tepat. Maka dengan mengacu pada teori Lefebvre : Produksi Ruang, gejala ini dapat dijelaskan sebagai masukan untuk acuan dalam proses konsepsi ruang, yang akan mengarahkan pada wujud lingkung bangun yang memberi persepsi akan guna ruang yang sesuai untuk merepresentasikan hubungan sosial yang diwadahinya.

---

This study reveals what actually hawkers or Pedagang Kaki Lima (PKL) related to occupational measures of urban public space and street pavement. PKL as informal sector businesses are the elements for the passing of the urban economy. Supporting the existence of formal sector activities in addition to low-cost commodity providers for Poor People. Since it was realized that the PKL participating in the urban economy, the city felt the need to nurture them to grow and self-reliant and able to penetrate the market with the formal business sector.

Government Regulation in the legalization of PKL are very detailed but not although conscious violation of the rules remain as PKL who occupied the location is most ideal for his business. Strategies to survive in the preferred location to do the street vendors to government officials is to take refuge with the reward according to agreement.

The presence of PKL is also a form of public room space is perceived is different from that conceived. Occupational sidewalks and roads are also a representation of social space that is built up from the practice of exchange between the PKL with customers but is not contained properly. Referring to the theory of Lefebvre: Production of Space, this phenomenon can be explained as an input for reference in the conception of space, thus leading to a form suitable environment up to represent social relationships."

"Penyelenggaraan pembangunan, terutama di perkotaan, menghadapi situasi yang semakin kompleks di era desentralisasi ini, seperti: bertambahnya kemiskinan dan pengangguran, kurang terkendalinya perkembangan sektor informal, keterbatasan infrastruktur perkotaan, degradasi kondisi sosial dengan semakin mudahnya terjadinya konflik dan lain sebagainya.Contoh kasus pada penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertumbuhannya semakin menjamur, potensial berkembang menjadi konflik kepentingan antara pemerintah (sebagai pengambil kebijakan) dengan masyarakat PKL (sebagai pengguna).Dari kajian analisis SWOT, AHP, dan Game Theory yang digunakan, didapatkan angka-angka yang menunjukkan pilihan-piihan tindakan. Pilihan tindakan Pemerintah adalah merelokasi PKL ke lokasi dengan prasarana / sarana yang memadai dengan tetap memperhitungkan kestrategisan lokasi (0.231), sedangkan pilihan tindakan masyarakat PKL adalah, bersedia pindah asalkan menempati lokasi strategis / ramai untuk memperoleh lingkungan kondusif bagi kemajuan usahanya (0.211). Hasil bersamanya merupakan strategi yang bersifat "win-win solution", memuaskan semua pihak dengan payoff akhir (0.231;0.211).Fakta ini menunjukkan bahwa :1. Tujuan hilangnya gap antara harapan dan fakta yang ada selama ini, dapat segera tercapai. Harapan, Pasar Pembangunan sebagai kawasan dagang yang nyaman akan terwujud, sedangkan fakta teridentifikasinya masalah-masalah kawasan yang ada selama ini akan berangsur hilang.2. Strategi kebijakan pemerintah ini, yang melihat keberadaan PKL sebagai suatu peluang bukan ancaman menggambarkan sikap pemerintah yang cukup strategik, karena dengan merelokasi tidak ada lagi konflik pemanfaatan ruang, yang secara bergulir pada gilirannya akan tercapai juga sasaran-sasaran lainnya, seperti : tumbuhnya kemampuan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, memperkaya citra kawasan (baik sosial, ekonomi, pariwisata, maupun fisik kota), katup pengaman bagi kemiskinan dan pengangguran, menurun kan potensi konflik, dan dalam jangka panjang mampu meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai visi-misi pemerintah.3. Bagi masyarakat PKL situasi ini memberikan semangat dan harapan lebih besar untuk maju, karena keberadaannya diberi ruang dan iklim yang kondusif. Diharapkan, dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi usaha formil.Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan kajian dan rekomendasi yang berdaya-guna dalam pengambilan kebijakan publik, baik oleh jajaran pimpinan Dept. Kimpraswil, maupun Pemda,khususnya Propinsi Kepulauan Bangka Belitung."