Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sikap terhadap pemimpin perempuan dan aspirasi maupun persepsi aspirasi kepemimpinan perempuan pada mahasiswa perempuan dan laki-laki di Indonesia. Untuk melihat hubungan tersebut, peneliti menyebarkan kuesioner Gender-Authority Measure (GAM) dan Leadership Aspiration Subscale (LAS) dalam jaringan (online) kepada mahasiswa yang sedang menduduki tahun ketiga perkuliahan di perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian yang diikuti oleh 369 partisipan menunjukkan terdapat hubungan positif antara sikap mahasiswa laki-laki terhadap pemimpin perempuan dan persepsi tentang aspirasi kepemimpinan perempuan (r = -.218, n = 369, p < .05). Artinya, laki-laki dengan sikap yang lebih negatif terhadap pemimpin perempuan cenderung mempersepsikan perempuan memiliki aspirasi kepemimpinan yang lebih rendah. Di sisi lain, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap pemimpin perempuan dan aspirasi kepemimpinan pada mahasiswa perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki skor rata-rata GAM lebih tinggi dari median yang berarti terdapat sikap negatif terhadap pemimpin perempuan pada kedua kelompok gender. Kemudian, terdapat perbedaan yang signifikan antara skor rata-rata sikap terhadap pemimpin perempuan pada kedua kelompok gender (t = -3.679, n = 369, p < .05).

---

This study aimed to examine the relationship between attitude toward female leaders and women?s leadership aspirations and perception of women?s leadership aspiration among female and male college students in Indonesia. To examine the relationship, online questionnaire consists of Gender-Authority Measure (GAM) and Leadership Aspiration Subscale (LAS) was distributed to female and male college students in Indonesia. 369 male and female college students participated in this research. Result showed that there is negative relationship between attitude toward female leader and perception of women?s leadership aspiration on male student (r = -.218, n = 369, p < .05). Men whose GAM score were high tend to perceive that women should have lower leadership aspiration. On the other hand, there was no significant relationship showed on female students. This research also shows that both men and women scored higher than median score of GAM, which means there are negative attitude toward female leaders on both male and female participants. Thus, among female and male participants, difference in the average scores of attitude toward female leaders was found (T = -3.679, n = 369, p < .05)."

"Perempuan umumnya masih kurang terwakili dalam berbagai posisi dan bidang kepemimpinan. Fenomena mengenai terhambatnya perempuan dalam kepemimpinan biasa dikenal dengan istilah-istilah seperti glass ceiling, glass walls, atau labirin. Studistudi terdahulu telah menemukan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai kendala dalam bidang pekerjaan yang bersifat strategis, salah satunya di bidang politik. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana perempuan mempersepsi peran dantanggung jawab pemimpin, nilai-nilai penting bagi pemimpin, serta bagaimana perempuan mengevaluasi diri dan menjelaskan kesediaannya menjadi pemimpin secara umum maupun di bidang politik. Melalui wawancara mendalam yang didukung dengan kuesioner Short Schwartz's Value Survey (SSVS), penelitian ini melibatkan 10 partisipan mahasiswi program sarjana yang memiliki pengalaman sebagai pemimpin level manajemen menengah di organisasi kemahasiswaan heterogen. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa partisipan mempersepsi peran pemimpin sebagai sosok yang membimbing para anggotanya untuk mencapai tujuan. Idealnya, pemimpin dianggap perlu untuk mementingkan orientasi tugas maupun orientasi hubungan, berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain, menggunakan kekuasaan dengan bijaksana, serta memiliki citra yang baik. Para partisipan menyepakati nilai Benevolence dan Arah Diri sebagai nilai-nilai yang perlu menjadi prioritas utama bagi sosok pemimpin. Mereka cenderung memiliki penilaian diri yang positif dan meyakini bahwa gender perempuan bukan penghalang untuk menjadi pemimpin yang baik. Seluruh partisipan berminat dan bersedia untuk menjadi pemimpin di masa depan.Tetapi, mereka enggan untuk terlibat dalam kepemimpinan politik, yang dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai yang mereka yakini. Bagi para partisipan, politikmerupakan bidang yang kotor dan tidak jujur. Penelitian ini turut menyarankan beberapa cara untuk mendukung partisipasi perempuan dalam kepemimpinan.

---

Women are generally still under-represented in various leadership positions and fields. This phenomenon is often associated with terms such as glass ceiling, glass walls, or labyrinth. Previous studies have found that women still had to encounter various obstacles within strategic fields, such as in politics. This research seeks to understand how women define the roles and responsibilities of leaders, the important values for leaders, and how they evaluate themselves and explain their willingness to become a leader in general and in politics. Through in-depth interviews supported by the Short Schwartz's Value Survey (SSVS) questionnaire, this research involved 10 female undergraduate students with previous experience as middle-management leaders in heterogeneous student organizations. From the results, we found that participants perceive the role of the leader as a person who guides its members to achieve their goals. Ideally, leaders are expected to consider the importance of task orientation and relationship orientation in their leadership, communicate openly with others, use their power wisely, and have a good public image. Participants also agreed on Benevolence and Self-Direction as top priority values for a leader. They tend to have a positive self- evaluation and believe that their gender as a female is not a barrier to become a good leader. All participants are interested and willing to become leaders in the future.However, they are reluctant to be involved in political leadership, which is consideredto have deviated from the values they believe in. Participants perceive the political field as dirty and dishonest. This research suggests several ways to support women's participation in leadership."

"The focus of this research is a problem occured in a radio segmented for and managed by women. Conducting on a female radio located in East Java-Indonesia, this research employed cultural production approach and Gramscian thoughts on hegemony. The result shows that working women experienced various conflict over their existence as media workers. At institutional as well as societal level, as they decided to go into media industry, these women had to face media condition which is masculine and capitalistic in nature. This condition puts up women workers to follow the logic of capitalism which will certainly exploit them."

"Apabila ditelusuri segi-segi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Bali, maka tampak kenyataan akan adanya Wanita pencari pasir, penumbuk padi, penggarap pertanian, buruh bangunan, pedagang, penenun, pegawai negeri, karyawati swasta dan lain-lain. Kenyataan seperti ini cukup memberikan gambaran tentang profil Wanita Bali sebagai Wanita yang cinta bekerja. Kerja dan seni adalah merupakan suatu kharakter khas dari kehidupan Wanita Bali. Hal-hal tersebut diatas, dalam penelitian Penawaran Tenaga Kerja Wanita di Propinsi Bali, berdasarkan data SAKERNAS Tahun 1987 didapat temuan. Bahwa antara jam kerja dan upah yang merupakan fungsi penawaran tenaga kerja mempunyai hubungan negatif, yaitu semakin tinggi upah, semakin rendah jam kerjanya baik di Perkotaan maupun di Perdesaan. Hanya untuk pendidikan SMTA+ di Pedesaan, hubungan jam kerja dan upah bersifat positif, semakin tinggi tingkat upah, jam kerjanya juga semakin tinggi. Sama dengan penelitian di Daerah lain (Saleh, Penawaran Tenaga Kerja Wanita Berdasarkan Status Atau Peran Dalam Rumah Tangga di Sumatera Selatan, 1987), pengaruh pendidikan yang ditamatkan terhadap jam kerja dan upah, diketahui bahwa pengaruh pendidikan terhadap upah mempunyai pengaruh yang positif, dimana semakin tinggi pendidikan pekerja Wanita makin tinggi penghasilan yang diterimanya. Dan dari segi jam kerja, pekerja Wanita yang berpendidikan SD tamat menawarkan jam kerja yang lebih besar dari pada mereka yang tamat SMTA+. Untuk daerah tempat tinggal sebagai latar belakang seseorang/tenaga kerja Wanita dalam berpartisipasi di pasar kerja dari hasil estimasi tersebut diketahui bahwa untuk masing-masing pekerja Wanita dengan kelompok pendidikan yang diperhatikan ternyata daerah tempat tinggal mempunyai pengaruh yang berbeda. Misalnya bagi Wanita yang bekerja dan bertempat tinggal di Perkotaan menawarkan jam kerja yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang bekerja dan bertempat tinggal di Pedesaan, walaupun mereka mempunyai kelompok pendidikan yang sama."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan Womenomics bagi industri konstruksi berdampak pada pekerja perempuan di industri tersebut. Womenomics adalah kebijakan dari Perdana Menteri Abe yang bertujuan untuk mendukung partisipasi aktif perempuan di dunia kerja, yang lalu diturunkan ke industri konstruksi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan penuaan tenaga kerja. Dengan menganalisis kebijakan menggunakan teori struktur patriarki dari Sylvia Walby dan tokenisme dari Rosabeth Kanter, tesis ini menjelaskan bagaimana kebijakan Womenomics yang diturunkan di industri konstruksi tidak mendukung partisipasi aktif perempuan, melainkan digunakan untuk menutupi kekurangan tenaga kerja dengan menarik lebih banyak pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dokumen pemerintah dari situs kementrian Jepang, artikel berita, jurnal internasional, video, serta data statistik pendukung.Kebijakan Womenomics di industri konstruksi belum berhasil mengatasi masalah yang menghambat pekerja perempuan di industri konstruksi. Alih-alih mendorong dan menciptakan perubahan sistem kerja di industri konstruksi agar lebih mendukung kerja perempuan, kebijakan ini lebih banyak mempromosikan imej konstruksi yang ramah perempuan untuk menarik lebih banyak tenaga kerja. Sementara permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan di industri konstruksi tidak banyak ditangani. Kebijakan yang diambil pemerintah didasari oleh kepentingan kapitalis untuk memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan banyak biaya, dan kepentingan patriarkis yang mendukung kapitalis dengan menggunakan perempuan sebagai cadangan tenaga kerja.

---

This thesis examined how Womenomics policy for construction industry affected the women working in that industry. Womenomics is a policy from Prime Minister Abe that aims to support women’s active participation in the workplace. The policy is further specialized for construction industry who suffered from lack of labor and aging labor. By analyzing the policy using structures of patriarchy by Sylvia Walby, and tokenism by Rosabeth Kanther, this thesis explained how Womenomics in construction industry did not support women’s active participation, and instead used as a tool to fill in the lack of labor by attracting more women worker. This thesis used qualitative method using data such as government’s documents, news articles, academic journals, videos, and statistical data.

Womenomics policy in construction industry has yet to address the problems that hinders women workers in construction industry. Instead of pushing and creating a change in construction industry’s working system to support women’s work, the policy dealt more with promotion effort to uplift the industry’s image among women and girls and attract them to work in construction. Whereas the problem faced by women who is already working in the industry is often neglected. The government constructed the policy based on capitalist interest to get as much profit with as little cost as possible, and patriarchal interest that supported capitalist interest by using women as labor reserve."

"Angka kekerasan yang semakin meningkat terhadap buruh migran Indonesia selama tahun 2004-2010 menunjukkan bahwa kualitas kebijakan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, khususnya perempuan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2010 belum berperspektif perlindungan. Partisipasi politik gerakan buruh migran perempuan dan kelompok buruh migran perempuan yang merupakan aktor informal dalam tahap penyusunan kebijakan adalah penting sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori representasi dan partisipasi politik perempuan dalam kebijakan dari Joni Lovenduski dan teori feminisme sosialis dari Iris Young sebagai teori utama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis dan menggunakan purposive sampling untuk mewawancarai buruh migran perempuan yang bekerja dan pernah bekerja di Malaysia. Sedangkan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen.Temuan dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik gerakan perempuan buruh migran dan kelompok buruh migran seperti LSM, Serikat Buruh dan Asosiasi Buruh dalam penyusunan kebijakan belum diperhatikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Partisipasi politik kedua-nya masih masuk dalam klasifikasi marginal dan bukan insider karena tidak dapat memasukkan debat kebijakan gender dalam kebijakan perlindungan buruh migran. Konsep kapitalisme dan patriarkhi yang terjadi pada fenomena pengiriman buruh migran perempuan Indonesia, menyebabkan buruh migran perempuan Indonesia, khususnya yang bekerja di Malaysia terkena kekerasan selama tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.Implikasi teori menunjukkan bahwa teori Lovenduski yang menyatakan ketika gerakan perempuan dan agensi kebijakan perempuan didukung oleh Negara dan menjadi insider, maka partisipasi politik perempuan dalam kebijakan akan meningkat, tidak dapat terjadi di Indonesia. Pelabelan ranah domestik bagi buruh migran perempuan Indonesia dan tidak adanya pemberdayaan gerakan perempuan yang mandiri dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010), membuat buruh migran perempuan mengalami kekerasan kapitalisme berupa patriarkhi pengupahan seperti teori yang dikemukakan oleh Iris Young.

---

The evidence suggests that there has been a significant increase in violence against Indonesian women migrant workers in the period 2004-2010 and it is show that the quality of the protection policy in the Susilo Bambang Yudhoyono era, has not conveyed a protection perspective. The political participation of the informal actor in the policy making process such as the women?s migrant workers movement and the interest groups of migrant workers is very necessary in the process of democratization in Indonesia.

As a theoretical framework, this research used the representation and women?s political participation in the policy theory of Joni Lovenduski and the socialist feminism theory from Iris Young as the main theory. The research method used is qualitative. The research type is a descriptive analysis and used a purposive sampling for doing interviews with women migrant workers currently working or had ever worked in Malaysia. The data collection method is by indepth interview and document study.

The research for this study found that the political participation of the women migrant workers? movement and the interest groups of migrant workers such as NGO?s and workers? associations in the policy making process is not being given proper attention yet in the Susilo Bambang Yudhoyono era. Their political participation is still in the classification as marginal and not as an insider. That classification means that the gender policy debate almost totally overlook the protection policy toward migrant workers. The concept of capitalism and patriarchy that occurred towards the placement of Indonesian women migrant workers has caused Indonesian women migrant workers to experience violence in all phases of the pre-placement, placement and post-placement processes, especially for those who work or have worked in Malaysia.

The theory implication shows that the theory of Lovenduski which stated that when the women?s movement and interest groups of migrant workers are supported by the state and becomes an insider, then the women?s political participation can increase, but as yet this has not happened in Indonesia. The labeling of the domesticity area for women migrant workers and the absence of women?s empowerment during the Susilo Bambang Yudhoyono era of 2004- 2010, lends further support to the oppression of women migrant workers and as capitalistic in nature and as a form of patriarchal payment like that which Iris Young described in her theory."

"Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh karakteristik individu dan rumah tangga terhadap pilihan bekerja di sektor informal bagi perempuan menikah yang berstatus sebagai kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga dari data Susenas tahun 2013. Ditemukan bahwa keberadaan balita cenderung menurunkan partisipasi kerja perempuan menikah namun keberadaan anggota rumah tangga lain/asisten rumah tangga dapat memberikan pengaruh positif bagi partisipasi kerja perempuan karena dapat membantu merawat anak dan melakukan tugas rumah tangga. Selain itu umur, status kerja suami dan pendidikan suami juga memengaruhi istri dalam memilih sektor pekerjaan.

---

This study aims to study the influence of individual characteristics and household characteristics of the choice to work in the informal sector for married women whose status as head of household or spouse of household head of Susenas 2013. It was found that the presence of toddlers tend to lower labor force participation of married women but the presence of other household members/domestic workers can provide a positive influence for labor force participation of women because it can help take care of children and doing household chores. Besides age, husband?s employment status and husband?s education also affects in choosing the employment sector."

"Migrasi tenaga kerja internasional Indonesia dewasa ini direpresentasikan oleh tiga profil utama. Pertama, perempuan Pekerja Rumah Tangga PRT migran di Timur Tengah, yang jumlahnya berangsur-angsur berkurang. Kedua, pekerja rumah tangga migran di negara-negara maju di Asia seperti Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Ketiga, laki-laki pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia. Tesis ini difokuskan pada kategori kedua dari profil pekerja migran Indonesia, khususnya PRT migran di Hong Kong untuk memperlihatkan bagaimana migrasi tenaga kerja internasional Indonesia adalah migrasi berwajah perempuan akan tetapi akses keadilan perempuan PRT masih terbatas. Untuk melihat bagaimana akses keadilan perempuan PRT migran di Hong Kong, empat aspek dari Akses Keadilan, yaitu permasalahan hukum, literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dieksplor melalui penelitian kualitatif berperspektif feminis, menggunakan sudut pandang perempuan PRT migran yang sementara menghadapi permasalahan dengan agen dan/atau pemberi kerja di Hong Kong. Studi dokumen mengenai permasalahan hukum dilakukan terhadap Undang-Undang No. 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ordininansi Ketenagakerjaan serta Kontrak Kerja Standar Hong Kong, sedangkan studi lapangan mengenai literasi hukum, identitas hukum dan bantuan hukum dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap lima subyek utama penelitian, FGD dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan perempuan masih terkendala akses keadilan karena instrumen hukum belum memperhitungkan pengalaman perempuan, terbatasnya literasi hukum, ketiadaan akses terhadap dokumen identitas hukum dan layanan bantuan hukum yang terbatas dari negara.

---

International labor migration of Indonesian migrant workers nowadays is represented by three main profiles that is female domestic workers in Middle East itself even though the number is less compare to previous years, migrant domestic worker in developing countries such as Hong Kong, Taiwan and Singapore, which increasing in number and the last category is undocumented male migrant workers in Malaysia who work on plantations. This thesis focuses on the second category, particularly Migrant Domestic Workers MDWs in Hong Kong to show how international labor migration has female face, but access to justice of female MDWs is still constrained. Access to justice here refers to four aspects that are legal problem, legal literacy, legal identity and legal aid. To explore these aspects, a qualitative feminist based research has been conducted using the life story of five Indonesian female MDWs who is now engage in legal proceedings due to disputes caused by both agencies and employers. At the same time, documentary study was also conducted toward the newest Indonesian The Law No.18 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers as well as Hong Kong law that are Employment Ordinance and Standard Working Contract of Foreign Domestic Helper. The research results show that women are restricted to access justice because legal instrument does not include women rsquo s experiences yet, the legal literacy of MDWs is limited, female MDWs do not have proper access to their legal identities as well as limited legal aid provided by the state. "