Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mepengaruhi perilaku kepatuhanpeserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kantor LayananOperasional Kabupaten Bogor Tahun 2016 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung,faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baikyang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah 25-35 juta, dengan mayoritasperempuan, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi pesertaBPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasilanalisis fasilitas pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktutempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang dari 15 menit. Mereka mayoritas mengetahuiinformasi cara pembayaran melalui saudara/kerabat dekat yang menurut mereka kejelasaninformasi yang diberikan cukup jelas. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Layanan OperasionalKabupaten Bogor meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalianmutu layanan ke peserta

---

ABSTRACTBecause the fee is one of the important factors for the success of BPJS in running a social security system. The willingness and the inability of independent participants in terms of paying dues regularly is one of the obstacles to support the implementation of the social security system properly. Awareness pay dues to foster an attitude submissive, obedient and disciplined and kepeduliaan and awareness of participants in paying for health insurance. This research was conducted with a quantitative design, using data collection techniques include questionnaires, and review documents. The results were obtained information that the age of most respondents either did not obey and dutifully pay dues dues is 25-35 million, with the majority of women, educated high school, nursing class who have grade 1, long a participant BPJS> 6 months, and have a family income less than 3 million. From the analysis of the majority of the payment facility to make payments via ATM with travel time from home to the place of payment is less than 15 minutes. They know the majority of payment information through relatives / close relatives who they think the clarity of the information provided is quite clear. Expected BPJS Health Operations Services Office Bogor Regency improve the monitoring and evaluation of management and quality control services to the participants."

"Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

---

The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than non-compliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (p-value = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan."

"Dalam dunia asuransi semakin banyaknya peserta semakin baik dan sebaliknya, termasuk asuransi sosial yang dikenal sebagai Jaminan kesehatan Nasional seperti yang diterapkan di Indonesia. Namun faktanya, masih ada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dikarenakan mereka mengganggap mereka harus membayar iuran yang menurut mereka mahal setiap bulan, kemudian masih ada peserta yang belum mengetahui tentang JKN. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan mandiri di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor layanan operasional Kabupaten Bogor tahun 2015.Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional yang berarti pengukuran variabel dependen dan independen dilaksanakan pada satu waktu. jumlah populasi pada penelitian ini adalah 110 orang, menggunakan alat ukur kuisoner, analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji statuistk chi-square.Hasil penelitian 6 (enam) variable signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu pendidikan, pekerjaan, pandangan terhadap resiko, pendapatan, premi dan kegunaan dan 3 (tiga) variable tidak signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu umur, jenis kelamin dan jumlah anggota keluarga Peneliti menyarankan kepada pihak BPJS KLO Kabupaten Bogor untuk melakukan sosialisasi kepada peserta terkait dengan cara, syarat pendaftaran dan manfaat menjadi peserta JKN agar dapat tercapainya cakupan semesta.

---

In the insurance world, the better the increasing number of participants and vice versa, including social insurance, known as the National Health Insurance as applied in Indonesia. But in fact, there are still people who have not joined the JKN because they assume they must pay dues according to their expensive every month, then there are participants who do not know about JKN. This thesis aims to determine the factors independently associated with participation in the work area BPJS Bogor district office operational services in 2015.This study uses a quantitative research with cross sectional design meaningful measurements of dependent and independent variables held at one time. the total population in this study were 110 people, using a questionnaire measuring devices, analysis is the analysis of univariate and bivariate with chi-square test statuistk.Results of the study six (6) variables significantly associated with the participation of independent education, employment, views on risk, income, premiums and usability and 3 (three) variables were not significantly related to the participation of self-such as age, gender and number of family members also suggested to KLO BPJS the Bogor Regency for dissemination to participants related to how, registration requirements and the benefits of being JKN participants in order to achieve universal coverage."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Jakarta Selatan Tahun 2015 berdasarkan faktor peredisposi, faktor pendukung, faktor pendorong. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa umur responden terbanyak baik yang tidak patuh bayar iuran maupun patuh iuran adalah >35, dengan mayoritas laki-laki, berpendidikan SMA, kelas perawatan yang dipilih kelas 1, lama menjadi peserta BPJS Kesehatan > 6 bulan, dan mempunyai penghasilan keluarga kurang dari 3 juta. Dari hasil analisis channel pembayaran mayoritas melakukan pembayaran melalui ATM dengan waktu tempuh dari rumah ke tempat pembayaran kurang lebih 15 menit. Mereka mayoritas mengetahui informasi cara pembayaran melalui sosialisai petugas BPJS Kesehatan yang menurut mereka kejelasan informasi yang diberikan cukup jelas. Faktor predisposisi adalah umur, pekerjaan dan lama kepersertaan, Faktor pendukung adalah channel pembayaran, dan Faktor pendorong adalah Kejelasan informasi yang secara statistik terbukti bermakna berhubungan dengan perilaku kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalian mutu layanan ke peserta.

---

ABSTRACT This study aims to determine the factors that participant behavior independently of compliance to pay dues BPJS Health in South Jakarta Branch Office 2015 based on factors peredisposi, supporting factors, factors driving. The results were obtained information that the age of most respondents either do not pay dues and obedient submissive dues are> 35, with the majority of men, educated high school, class of treatments that have been grade 1, long been a participant BPJS Health 1 year, and have a family income of less of 3 million. From the analysis of the majority of the payment channel to make payments via ATM with travel time from home to a payment of approximately 15 minutes. They know the majority of payment information through Health socialization BPJS officers that they think the clarity of the information provided is quite clear. Predisposing factors are age, occupation and long kepersertaan, supporting factor is the channel of payment, and the driving factor is the clarity of the information that is statistically proven to significantly associated with adherence behavior BPJS paying dues. Expected BPJS Health Branch Office South Jakarta improve monitoring and evaluation of management and quality control services to participants."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target.

Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi sistem rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KCU Bogor tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rujukan berjenjang telah berjalan di FKTP tetapi belum optimal. Dalam implementasi sistem rujukan berjenjang terdapat masalah dari sisi komunikasi, dan sikap implementor.Peneliti menyarankan agar dilakukan upaya perbaikan dalam hal sosialisasi, membuat suatu sistem online yang dapat memberikan informasi kepada peserta, pembuatan SOP pelaksanaan rujukan berjenjang, serta melibatkan peran Dinkes untuk pelaksanaan monitoring dan sosialisasi terkait sistem rujukan berjenjang.

---

This study aimed to obtain in depth information on the implementation of a tiered referral system at the First Level Health Facility FKTP in collaboration with BPJS Kesehatan KCU Bogor in 2016. The research method used was qualitative approach with data collection through interviews, observation, and document review.

The results of this study indicated that the implementation of a tiered referral system had been running in FKTP but not yet optimal. In the implementation of a tiered referral system there were problems from the communication side, and the attitude of the implementor.

The researcher recommended improvement efforts in socialization, to create an online system that could provide information to the participants, making SOP implementation of tiered referrals, and involved the role of Health Office for the implementation of monitoring and socialization related to tiered referral system."

"Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

---

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit.

Methods: The writing method in this study is using literature review. 

Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. 

Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. 

Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2017. Ruang lingkup penelitian yaitu peserta mandiri yang sedang berada di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pengetahuan, umur, dan status kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan. Dari hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan dapat melihat gambaran peserta berdasarkan kepatuhan pembayaran iuran JKN serta dapat mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pedoman strategi untuk pemasaran calon peserta baru dan juga menambahkan persentase kolektabilitas iuran.

---

ABSTRACTThis study attempts to analyze the factors that related with compliance JKN payment among independent participant BPJS Kesehatan in Central Jakarta Branch Office. Respondents in this study is independent participant who are in Central Jakarta branch office to changing personal data. This study is quantitative study with cross sectional approach. Based on the results of this study, Researchers found that knowledge, age, and health status were related to compliance with JKN 39 s contribution payments. From the result of this study, BPJS Kesehatan can see the description of the participants based on the compliance of JKN dues payment also the relationship between the variables studied with the behavior of compliance payment dues. The research hope these results can serve as a strategic guideline for the marketing of new prospective participants and also add a percentage of collectability JKN payments."