Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas isu-isu dilematik dalam pemberitaan surat kabar Sin Po, salah satu surat kabar milik Tionghoa peranakan yang berorientasi nasionalisme Tiongkok. Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1917 ? 1942. Tahun 1917 adalah tahun ketika pertama kali Sin Po memainkan peran dalam bidang politik dengan menyelenggarakan Konferensi Semarang untuk membahas masalah keikutsertaan orang Tionghoa di Hinda Belanda dalam Volksraad. Sedangkan tahun 1942 merupakan tahun runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dan digantikan oleh pemerintahan Jepang yang kemudian menutup semua surat kabar Tionghoa peranakan, termasuk surat kabar Sin Po. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa surat kabar Sin Po memiliki sikap mendua dalam menyikapi pergerakan kebangsaan di Indonesia. Di satu sisi, surat kabar Sin Po berorientasi nasionalisme Tiongkok, namun di sisi lain Sin Po turut mendukung dan menyokong kemerdekaan Indonesia melalui gagasan-gagasan dalam pemberitaannya. Menurut Sin Po, bangsa Indonesia memiliki nasib yang sama dengan negeri leluhur mereka yakni Tiongkok. Kedua bangsa tersebut merupakan bangsa yang pernah mengalami penjajahan bangsa asing. Selain itu, nasionalisme Tiongkok memiliki hubungan dengan nasionalisme Indonesia karena keduanya merupakan bagian dari nasionalisme Asia ajaran Sun Yat Sen yang menganggap kolonialisme dan imperialisme sebagai musuh bersama, maka wajarlah jika surat kabar Sin Po bersimpati terhadap pergerakan nasional Indonesia. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya tiga orientasi dalam suratkabar-suratkabar Tionghoa peranakan dalam menyikapi pergerakan-pergerakan kebangsaan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses dilematic issues on one of newspaper that oriented to Peranakan Chinese nationalism, Sin Po. This thesis took periodization from 1917 to 1942. 1917 is the year when Sin Po for the first time played role in politics by organizing Semarang Conference which aimed to discuss the participation of the Indonesian Chinese on Volksraad. While 1942 is the year of the collapse of the Dutch colonial rule in Indonesia and was replaced by the Japanese government which banned all the Peranakan Chinese?s newspaper, including Sin Po. The results of this study indicate that Sin Po had an ambiguous attitude in dealing with Indonesian nationalist movement. On the one hand, Sin Po was oriented to Chinese nationalism, but on the other hand Sin Po also supported the independence of Indonesia through the news on it. According to Sin Po, Indonesia had the same fate with their ancestral land, China. Both nation was a nation that had experiences on being a colony of other nations. In addition, Chinese nationalism was similar to Indonesia?s which both of them inspired by the nationalism by Sun Yat Sen who considered colonialism and imperialism as enemies, so it was clear why Sin Po gave sympathy to Indonesian national movement. The study also shows there are three kinds of orientation of Peranakan?s newspaper in addressing national movement in Indonesia."

"Penelitian ini membahas sejarah dan sikap politik surat kabar Sin Tit Po mulai dari tahun 1929 sampai tahun 1942. Sejak diterbitkan pada tahun 1929, surat kabar Sin Tit Po selalu berpihak pada pergerakan nasional Indonesia. Ini terlihat dari sikap politik Sin Tit Po dalam menghadapi beragam isu politik dalam dalam pergerakan nasional Indonesia. Sikap politik Sin Tit Po yang diambil dalam penelitian ini berhubungan dengan enam isu politik penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pertama, sikap politik Sin Tit Po mengenai pergerakan nasional Indonesia. Dalam hal ini amat jelas terlihat sikap politik Sin Tit Po yang mendukung pergerakan nasional. Kedua sikap politik Sin Tit Po yang tidak setuju pada penagkapan para pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI). Ketiga, sikap politik Sin Tit Po pada Fraksi Nasional. Fraksi ini terdiri dari wakil-wakil kaum Bumiputera yang memilih jalan kooperasi. Sikap politk Sin Tit Po pad Fraksi Nasional dapat dilakukan mendukung sepenuhnya perjuangan Fraksi Nasional. Keempat, sikap politik Sin Tit Po pada Petisi Soetardjo yang mengusulkan perubahan ketatanegaraan Hindia Belanda. Sin Tit Po amat mendukung petisi Soetardjo. Ini dapat dilihat dari berita-berita yang disajikan Sin Tit Po dalam menyikapi Petisi Soetardjo. Kelima, sikap politik Sin Tit Po yang juga mendukung Mosi Thamrin tentang perubahan penyebutan Inlander menjadi Indonesier. Keenam, sikap politik pada Gabungan Politik Indonesia. Dalam hal ini, sikap politik Sin Tit PO adalah unik. Unik dalam artian Sin Tit Po mendukung hal-hal yang diperjuangkan Gapi, tapi tidak menyukai Gapi secara kelembagaan karena Gapi tidak mau memasukkan kaum Tionghoa Peranakn menjadi anggota biasa Gapi. Sikap politik Sin Tit Po yang berpihak pada pergerakan nasional ini tetap tidak berubah sampai surat kabar Sin Tit Po ditutup oleh Pemerintah Pendudukan Jepang tahun 1942. Oleh karena itu, dapat dikatakan surat kabar Sin Tit Po, yang merupakan surat kabar milik kaum Tionghoa Peranakan, berpihak pada pergerakan nasional Indonesia untuk turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia"

"ABSTRAKTesis ini berusaha untuk menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan pandangan antara surat kabar Merdeka di Jakarta dengan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, dalam menanggapi kejadian dan persoalan yang dinilai penting pada masa revolusi di Indonesia. Dengan mengkaji dan menginterpretasi terhadap kolom tajuk rencana, catatan pojok, dan karikatur yang disajikan oleh kedua surat kabar itu -- dimana ketiga variable itu biasanya dianggap sebagai visi dan jatidiri sebuah pers --studi ini menunjukkan bahwa dalam menanggapi masalah strategi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan masalah Persetujuan Linggarjati, surat kabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat ternyata memiliki ""suara"" yang berbeda. Sedangkan dalam menanggapi masalah berdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan, kedua surat kabar itu, tentu saja, memiliki pandangan yang sama yaitu menentang dan mengecamnya sebagai tindakan akan mengganggu keutuhan kemerdekaan RI. Apa yang disuarakan oleh surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta itu, bagaimanapun, tidak bisa dilepaskan dari pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur peri. sebagai pengelola surat kabar yang bersangkutan. Dalam hal ini maka pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan P'mimpin Redaksi surat kabar Merdeka, yaitu B.M. Diah dan R.M. Winarno; serta pandangan dan sikap Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yaitu Bramono dan Soemantoro pada masa awal revolusi perlu diperhatikan. Pandangan dan sikap mereka selama revolusi indonesia, sesungguhnya sangat diwarnai oleh latar belakang pendidikan, usia, agama, sosial, orientasi ideologi, kepentingan politik, dan pengalaman mereka masing-masing. Ketika para redaktur pers dihadapkan pada masalah politik penting pada masa awal revolusi, yaitu apakah usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu akan dilakukan dengan cara ""bertempoer"" atau ""beroending"", pro-kontra terhadap masalah itu melanda kalangan pers juga. Tidak terkecuali dengan surat kabar Merdeka di Jakarta dan Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Adalah menarik bahwa kedua surat kabar itu memiliki ""suara"" yang berbeda dalam menanggapi masalah menentukan strategi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Dalam hal ini faktor keadaan dan tempat di mana kedua surat kabar itu diterbitkan, selain faktor orientasi ideologi-politik tentunya, merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan, sikap, dan pendirian para redaktur persnya. Sebagai redaktur pers yang tinggal di Jakarta dan menyaksikan secara langsung kekuatan tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda) yang menduduki daerah itu di satu sisi, serta melihat masih lemahnya pemerintah dan tentara Indonesia di sisi lain, maka surat kabar Merdeka (dalam hal ini B.M. Diah dan R.M. Hinarno) berpandangan bahwa politik diplomasi itu sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebaliknya dengan para redaktur pers yang tinggal di kota pedalaman, seperti surat kabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta, yang tidak merasakan kehadiran tentara Sekutu dan menyaksikan gelora semangat dari badan-badan perjuangan yang ada, maka jalan pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan RI itu merupakan keharusan. Pandangan dan sikap Soemantoro, sebagai Pemimpin Redaksi surat kabar Kedaulatan Rakjat, yang dekat dengan tokoh-tokoh politik oposisi yang bergabung dalam organisasi PersatuanPerjuangan (PP), menyebabkan surat kabar itu berpandangansangat kritis dan bersikap menentang politik diplomasinya pemerintah.Dalam menanggapi masalah Perundingan Linggarjati, suratkabar Merdeka dan Kedaulatan Rakjat juga memiliki ?suara? yangberbeda. Dalam hal ini faktor kepentingan politik, merupakansalah satu penyebab dari adanya perbedaan pandangan dan sikapkedua surat kabar itu. Keterlibatan B.H. Diah (Pemimpin Umumsurat Rabar Merdeka) dalam pergumulan politik di Parlemen KNIPdan kedekatannya dengan tokoh-tokoh politik oposisi yangbergabung dalam kubu Benteng Republik (BR), menyebabkan suratkabar Merdeka yang dikelolanya itu bersikap sangat kritis danmenentang kebijaksanaan politik pemerintah yang mau menerimahasil-hasil Perundingan Linggarjati. Sebaliknya dengan suratkabar Kedaulatan Rakjat di Yogyakarta. Akibat tekanan yangdilakukan pemerintah terhadap Pemimpin Redaksinya, Soemantoro,yang selalu menentang politik diplomasi; dan masuknya HadikinWonohito yang moderat menggantikan kedudukan Bramono sebagaiPemimpin Umum. menyebabkan surat kabar Kedaulatan Rakjatbersikap mendukung kebijaksanaan politik pemerintah danmenerima hasil-hasil Perundingan Linggarjati.Secara umum, kehidupan pers pada masa revolusi Indonesia,bagaimanapun, memiliki dinamikanya yang khas. Sebagaiinstitusi sosial yang lahir di tengah-tengah perubahan sosialyang cepat, pers mampu menyajikan berita (news) dan memberikanpandangan-pandangan (views) yang sangat bebas. Dengan demikiansikap pro-kontra, simpati-antipati, dan moderat-radikal yangditunjukkan pers pada masa revolusi itu merupakan sesuatu yangwajar, sebagai manifestasi dari nilai-nilai dan semangatkemerdekaan. Kebebasan pers pada masa revolusi Indonesia juganampak dari bentuk bahasa dan gayawacana (mode of discourse)yang digunakan. Pers acapkali menggunakan bahasa yang bersifattegas, terus terang, emosional, dan bahkan kasar kepada pihak-pihak yang dipandang sebagai lawan. Dalam hal ini kepada pihakBelanda dan kepada orang-orang Indonesia yang mau bekerjasanadengan Belanda -- seperti nampak dalam menanggapi masalahberdirinya Negara Indonesia Timur dan Negara Pasundan -- persIndonesia nengecam dan menyerangnya dengan bahasa yang kasardan emosional. Kepada pihak pemerintah RI sendiri, persIndonesia juga sering bersikap kritis apabila pihak yangpertama itu, dalam pandangan pers, kebijaksanaan politiknyadinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat kemerdekaan,Pertumbuhan pers pada masa revolusi selain didorong olehpemerintah RI juga didukung oleh masyarakat. Pemerintah RIsangat berkepentingan dengan keberadaan dan pertumbuhan persitu untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia, terutama tentaraSekutu yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia II, bahwa dalamrevolusi Indonesia juga terdapat unsur-unsur kehidupan yangdemokratis. Adanya parlemen, partai-partai politik, dan persyang bebas dan mandiri, bagaimanapun, dipandang sebagai ciridari sebuah negara nasional yang demokratis. Karena itupenerintah RI selain mendorong pertumbuhan pers, membiarkanjuga kebebasan pers di Indonesia. Menghadapi suara-suara persyang kritis dan oposisional kepada pemerintah, misalnya, pihakterakhir itu bersikap cukup demokratis, yaitu membiarkannyasepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban. Namundalam perkembangan selanjutnya, kekebasan pers pada masarevolusi itu bukannya tanpa restriksi. Terhadap pers yangbersikap kritis dan oposisional itu, dengan dalih membahayakankeselamatan negara dan menggangu ketertiban masyarakat,pemerintah RI akhirnya melakukan tekanan-tekanan juga kepadapers. Tekanan yang dilakukan pemerintah RI terhadap pers itutidak dalam bentuk penbredeilan -- karena tindakan seperti itudianggap tidak demokratis -- melainkan dengan penahanan ataupenangkapan terhadap Pemimpin Umun atau Pemimpin Redaksisebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam memberikanwarna pada suara dan visi Surat kabar yang bersangkutan.Sesungguhnya, dengan tindakan pemerintah yang seperti itu sudahcukup bagi pers yang semula bersikap kritis dan oposisionalkepada pemerintah, berubah menjadi pers yang bersikap moderatdan akomodatif, sebagaimana ditunjukkan pada kasus surat kabarKedaulatan Rakjat di Yogyakarta pada masa revolusi Indonesia."

"Disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea (NNG, khususnya perbedaan baik yang menyangkut proses maupun karateristiknya. Penyemaian nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan formal berpola asrama dan secara terencana hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya proses penyemaian keindonesiaan di NNG baru dimulai pada 1945 dengan cara yang singkat tanpa pendidikan formal dan perencanaan matang. Cara yang digunakan seperti pemberontakan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik. Karateristik nasionalisme Papua mengacu pada kesamaan ras yaitu, Melanesia yang secara fisik berkulit hitam dan berambut keriting serta memiliki pengalaman yang sama dan digagas oleh orang Belanda yaitu Kijne dan van Eechoud dengan tujuan mempapuanisasikan orang Papua. Sebaliknya karateristik nasionalisme Indonesia di NNG mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan dengan demikian tidak mengacu pada ras tertentu. Pelaku penyemaian keindonesia yaitu Soegoro, Gerungan dan Ratulangi dengan tujuan mengindonesiakan orang Papua berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Temuan ini di atas ini memperlihatkan bahwa ternyata pengalaman sejarah orang Papua berbeda dengan orang Indonesia lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, teori Renan yang selama ini digunakan oleh para negarawan, politisi dan akademisi untuk membangun nasionalisme Indonesia di NNG terlihat kelemahannya jika digunakan sebagai generalisasi yang melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama di setiap daerah di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa konsep penyemaian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan proses keberadaan dua nasionalisme di NNG dan krisis kebangsaan yang muncul baik di NNG maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

---

This dissertation shows that there is a fundamental difference between Papua and Indonesian nationalism in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) in terms of the proscess and charateristics. The seeding of Papua nationalism in NNG has a long proscess since 1925. This nationalism was established through formal education within a well-ordered dormitory system. The development of political parties and Nieuw Guinea council were inspired by that dormitory system. By contrast, the Indonesian nationalism proscess began in 1945 through a short and un organised system. Papua nationalism has been influenced by the experience of her people who feel themselves as part of Melanesian race as it was promulgated by Kijne and van Eechoud.

Papua nationalism aimed to increase the awareness of Papuan as being different form Indonesians. Indonesian nationalist activists fought for Indonesian nationalism's motto which is unity in diversity (Bhinneka Tunggal Ika) to include the Papuans. Indonesian nationalist activists were assigned to accomplish the mission were Soegoro, Gerungan and Ratulangi. The disssertation draws its conclusion that the use of Renan's theory in developing the sense of nationalism in Papua as undivided part of Indonesia by politicians, academicians and statemen can no longger prevailed.

This study shows that conceptual generalizations are in need to be more qualified. As a matter of fact, the development of nationalism in each region has its own characteristics which is particular and cannot be generalized. This study also shows that the concept of 'penyemaian' (seeding) can be made as an alternative approach to explain and distinguish two forms of nationalism that co-exist within NNG and other parts of Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan yang terjalin antara orang Cina dan orang Jepang yang datang ke Jawa. Kedatangan orang Cina dan orang Jepang ke Jawa sebagian besar bekerja pada sektor perdagangan. Hubungan antara orang Cina dan orang Jepang pada awalnya saling menguntungkan dalam perdagangan. Akan tetapi, setelah banyaknya produk-produk Jepang masuk ke Jawa dengan harga murah dan persediaan melimpah menimbulkan persaingan di antara orang Cina dan orang Jepang dalam mencari konsumen. Dominasi perdagangan Jepang membuat surat kabar Cina peranakan Sin Po mengkritik perdagangan yang dilakukan Jepang karena merusak sistem pemasaran dan mempengaruhi pendapatan pedagang Cina. Surat kabar Sin Po mewakili kelompok Cina mengkritik perdagangan Jepang.

---

AbstractThis thesis discusses the relationship that exists between Chinese and Japanese, who came to Java. Parish of Chinese and Japanese to Javanese most of the work for the commercial sector. Relations between the Chinese and Japanese at the beginning of mutual benefit to trade. However, after many Japanese goods in Java with low prices and great stocks cause competition between Chinese and Japanese for consumers. Trade rule Japan makes Peranakan Chinese newspaper Sin Po trade, criticized Japan for damaging the system of marketing and affect the income of Chinese merchants. The Sin Po newspaper critical of China trade group representing Japan."

"Kritik yang diarahkan kepada preskripsi kebijakan berbasis neoliberalisme pasca krisis ekonomi-politik menjadi katalis bagi institusi internasional neoliberal, salah satunya Bank Dunia, untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut. Proses adaptasi diejawantahkan melalui diseminasi diskursus pembangunan sosial ke dalam preskripsi kebijakan neoliberal, melalui prinsip partisipatoris, agenda good governance, modal sosial, dan lainnya. Signifikansi peranan pembangunan sosial dalam kebijakan tersebut kemudian tertanam dalam gagasan yang kemudian disebut oleh Toby Carroll sebagai Socio-Institutional Neoliberalism SIN. Gagasan SIN menjadi materi hegemoni yang didiseminasikan oleh Bank Dunia kepada negara resipiennya, salah satunya melalui program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat atau Community-Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK menjadi program pionir CDD paska krisis finansial Asia dan keruntuhan rezim Orde Baru yang melibatkan kerja sama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia. Kesuksesan PPK selanjutnya menjadi pendorong untuk melakukan perluasan PPK menjadi Program Nasional Pengembangan Masyarakat PNPM Mandiri. Akan tetapi pada tahun 2015, melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mekanisme CDD yang mengacu kepada PNPM tidak dapat diterapkan kembali dan digantikan oleh penyaluran Dana Desa. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan hegemoni SIN dalam mekanisme CDD sesuai dengan mandat UU Desa, khususnya terkait penyaluran Dana Desa. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis kritis dan kerangka analisis hegemoni Gramscian guna menunjukkan diseminasi gagasan SIN dari Bank Dunia dalam program pengentasan kemiskinan berbasis masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengacu kepada empat program CDD di Indonesia dengan linimasa zaman Orde Baru dan pasca Orde Baru: Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, dan Dana Desa. Temuan dalam penelitian ini ialah terdapat resistensi terhadap gagasan SIN oleh aktor domestik, meskipun tidak menegasikan gagasan neoliberalisme secara menyeluruh. Resistensi tersebut terefleksikan dari minimnya peranan Bank Dunia, perdebatan di DPR dalam penyusunan RUU Desa, dan diskursus dalam UU Desa.

---

Criticism towards neoliberalism based policy prescriptions after economy and political crisis serves as a catalyst for neoliberal international institutions, e.g. World Bank, to adapt to these pretentions. These processes are manifested through dissemination of social development discourse into neoliberal policy prescription by means of participatory principles, good governance agenda, social capital, and etc. Significance of vital role of social development in their prescription is embedded into what Toby Carroll stated Socio Institutional Neoliberalism SIN. The notions of SIN then become hegemony material which is disseminated by the World Bank into their recipient country, through Community Driven Development CDD. Program Pengembangan Kecamatan PPK is a pioneering CDD program post Asian financial crisis and the collapse of New Order regime which involving partnership between Government of Indonesia and the World Bank. The success of PPK leads the scaling up process of the next CDD program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. Nevertheless, in 2015, through implementation of UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, CDD mechanism of PNPM Mandiri cannot be implemented anymore and is replaced by Dana Desa.

Based on this explanation, this research aims to analyze continuity of SIN hegemony in CDD mechanism in accordance with UU Desa mandate, especially related to Dana Desa. This research utilizes critical post positivist approach and hegemony from Gramscian as framework for analysis in order to indicate the dissemination of SIN notions from the World Bank into Community Driven Development based poverty reduction program. Furthermore, this research refers to four CDD programmes in Indonesia from New Order regime to post New Order regime In Inspeksi Desa Tertinggal IDT, PPK, PNPM Mandiri, and Dana Desa.

This research found a certain degree of resistance towards SIN notions from domestic actors, though not comprehensively negated the notions. Those resistances reflected from minimalization of World Bank's role, debate regarding the making of RUU Desa in DPR and discourse in UU Desa. "

"Kalimat imperatif/perintah merupakan ungkapan yang dituturkan seseorang yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan tertentu dari orang yang diajak berbicara. Kalimat imperatif dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan dengan kadar kuat atau lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kalimat imperatif serta memaparkan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan kalimat imperatif dalam webtoon Sin-ui Tap ke dalam bahasa Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kalimat imperatif dalam bahasa Korea pada webtoon Sin-ui Tap diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data webtoon Sin-ui Tap season 1 episode 1-10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 68 tuturan imperatif dalam korpus yang diteliti. 17 tuturan menggunakan ragam formal dan 51 tuturan menggunakan ragam informal. Dari tuturan yang ditemukan 58 penggunaan teknik transposisi, 9 teknik modulasi dan 1 teknik ekuivalensi. Teknik transposisi merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena tata-bahasa Indonesia dan Korea yang sangat berbeda. Penggunaan teknik modulasi dilakukan untuk memberikan penekanan atau sudut pandang yang berbeda dan teknik ekuivalensi digunakan karena jika menggunakan teknik penerjemahan lain menghasilkan makna yang tidak sepadan. Selain itu terdapat juga beberapa penerjemahan yang mengubah tuturan imperatif dalam bahasa Korea menjadi non-imperatif setelah diterjemahkan.

---

The imperative sentence / command is an expression uttered by someone who expects a response in the form of a certain action from the person being spoken to. Imperative sentences can be conveyed directly or indirectly and with strong or weak levels. This study aims to explain imperative sentences and describe the techniques used to translate imperative sentences in the Sin-ui Tap webtoon into Indonesian language. The formulation of the problem of this research is how imperative sentences in Korean on the Sin-ui Tap webtoon are translated into Indonesian. This research uses descriptive qualitative method with webtoon data source Sin-ui Tap season 1 episode 1-10. The results of this study indicate that there are 68 imperative utterances in the corpus studied. 17 utterances using formal styles and 51 utterances using informal ones. From the utterances found 58 uses of transposition techniques, 9 modulation techniques and 1 equivalence technique. The transposition technique is the most widely used technique because Indonesian and Korean grammar are very different. The use of modulation techniques is carried out to provide emphasis or a different point of view and the equivalent technique is used because other translation techniques produce unequal meaning. In addition, there are also several translations that change imperative speech in Korean to non-imperative after being translated."

"Kalimat imperatif/perintah merupakan ungkapan yang dituturkan seseorang yang mengharapkan tanggapan berupa tindakan tertentu dari orang yang diajak berbicara. Kalimat imperatif dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dan dengan kadar kuat atau lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kalimat imperatif serta memaparkan teknik yang digunakan untuk menerjemahkan kalimat imperatif dalam webtoon Sin-ui Tap ke dalam bahasa Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kalimat imperatif dalam bahasa Korea pada webtoon Sin-ui Tap diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data webtoon Sin-ui Tap season 1 episode 1-10. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 68 tuturan imperatif dalam korpus yang diteliti. 17 tuturan menggunakan ragam formal dan 51 tuturan menggunakan ragam informal. Dari tuturan yang ditemukan 58 penggunaan teknik transposisi, 9 teknik modulasi dan 1 teknik ekuivalensi. Teknik transposisi merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena tata-bahasa Indonesia dan Korea yang sangat berbeda. Penggunaan teknik modulasi dilakukan untuk memberikan penekanan atau sudut pandang yang berbeda dan teknik ekuivalensi digunakan karena jika menggunakan teknik penerjemahan lain menghasilkan makna yang tidak sepadan. Selain itu terdapat juga beberapa penerjemahan yang mengubah tuturan imperatif dalam bahasa Korea menjadi non-imperatif setelah diterjemahkan.

---

The imperative sentence / command is an expression uttered by someone who expects a response in the form of a certain action from the person being spoken to. Imperative sentences can be conveyed directly or indirectly and with strong or weak levels. This study aims to explain imperative sentences and describe the techniques used to translate imperative sentences in the Sin-ui Tap webtoon into Indonesian language. The formulation of the problem of this research is how imperative sentences in Korean on the Sin-ui Tap webtoon are translated into Indonesian. This research uses descriptive qualitative method with webtoon data source Sin-ui Tap season 1 episode 1-10. The results of this study indicate that there are 68 imperative utterances in the corpus studied. 17 utterances using formal styles and 51 utterances using informal ones. From the utterances found 58 uses of transposition techniques, 9 modulation techniques and 1 equivalence technique. The transposition"

"Studi "gatekeeping" dalam pemberitaan surat kabar tentang peristiwa konflik SARA di Indonesia, dengan pendekatan analisis isi, relatif belum banyak dilakukan di Indonesia. Studi ini diilhami suatu kegelisahan, mengapa ketika terjadi peristiwaTimor Timur, pemberitaan harian Republika dan surat kabar nasional lainnya sangat intensif, sementara harian Kompas cenderung tidak tertarik memberitakannya? Sebaliknya ketika terjadi peristiwa Situbondo, Kompas sangat intensif memberitakannya. Inilah pertanyaan awal studi deskriftif ini. Itu pula sebabnya, studi ini secara khusus menelaah pengaruh obyektivitas intra-media surat kabar pada para "gatekeeper", dalam hubungannya dengan proses gatekeeping dua peristiwa SARA yakni peristiwa Timor Timur yang terjadi bulan September 1995 dan peristiwa Situbondo yang terjadi bulan Oktober 1996 yang lalu. Secara umum studi ini membandingkan secara kuantitatif penonjolan tampilan informasi dan isu-isu tentang kedua peristiwa tersebut dan sekaligus ingin mengetahui kecenderungan sikap obyektivitas dan keberpihakan "gatekeeper". Data dikumpulkan dengan teknik analisis isi dan wawancara mendalam dengan beberapa orang yang berperan sebagai "gatekeeper". Ada tiga surat kabar yang dijadikan sampel yakni Harian Kompas, Suara Pembaruan dan Republika. Unit analisisnya adalah wacana (discourse) dan pilihan kata (frase) sedangkan teknik analisis data adalah analisis kutilitif (kuantitatif dan kualitatif). Temuan dan analisis data menunjukkan bahwa meskipun harian Kompas dan Suara Pembaruan telah berubah dari "ideological Press" menjadi "industrial Press" tetapi cenderung belum netral dari anasir "Katolik" dan "Protestan". Bahkan cenderung tidak empati terhadap kepentingan ummat Islam, paling tidak dalam pemberitaan mengenai peristiwa Timor Timur dan Situbondo. Sementara, harian Republika melalui tampilan pemberitaan mengenai kedua peristiwa tersebut semakin meneguhkan keberpihakan dan empatinya pada ummat Islam. Jadi, ada kecenderungan gatekeeper ketiga surat kabar cenderung tidak obyeklif dan menonjolkan keberpihakannva kepada misi agama. Kecenderungan dapat ditekaah secara empiris, melalui analisis tampilan dan posisi informasi, tampilan berita utama, analisis pilihan kata, analisis kepala berita, analisis isi repostase, opini/kolom, tajuk serta analisis sumber berita, penulis, dan jurnalis pada hasil liputan dan pemberitaan mengenai peristiwa Timor Timur dan Situbondo yang dilakukan dengan sistematis dalam studi ini."