Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank.Kesimpulan:1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan)2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut.3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral.Conclusions:1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred)2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process.3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan loyalitas terhadap merek melalui kepuasan terhadap layanan Bank, disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jenis loyalitas terhadap merek yang dibentuk oleh kepuasan terhadap layanan Bank. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus di Bank bjb dengan menggunakan kerangka pemikiran tingkatan piramida loyalitas dan kepuasan terhadap atribut produk, pelayanan dan pembelian suatu Bank. Temuan pertama: Pembentukan Loyalitas terhadap merek dibentuk oleh personal selling dalam menciptakan komitmen terhadap merek Bank, sementara faktor yang mempengaruhi nasabah terhadap kepuasan adalah Tingkat suku bunga, biaya administrasi yang rendah, persyaratan yang mudah dan Hadiah langsung. Dari segi pelayanan pelayanan yang personal, cepat, ramah, akurat, fasilitas pendukung menjadi pertimbangan sementara dari segi pembelian atau pemilihan Bank maka kredibilitas, rekomendasi dan suku bunga menjadi faktor utama. Temuan Kedua: Loyalitas terhadap merek yang timbul adalah pada tingkatan 'liking the product' dan 'commited buyer'. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemasar aga lebih mengembangkan personal selling dalam menciptakan komitmen, untuk lebih lanjut dapat dilakukan untuk mendalami Personal Selling dalam membentuk loyalitas dan pembentukan komitmen nasabah khususnya bagi Industri Jasa Bank.

---

This reaserch purpose is to knowing how a loyalty process through Bank services satisfaction and to knowing the level of its loyalty that has been formed by satiscaftion to Bank services. Using Qualitative method, case study and using pyramid of loyalty level and also satisfaction to product, services and buying attributes. First finding : Loyalty forming process to Brand is formed by Personal Selling in building a comitment, meanwhile satisfaction formed by Interest, low administration fee, easy term and condition and free gift. From services, personal services with quick, emphaty, accurate and facilities becoming a consideration meanwhile through buying attributes, credibility, recomendation becoming the main factor. Second findings: The level of loyalty is on liking the brand and commited buyer and those loyalties is formed by personal selling. This research could be a basis for other marketers to develop personal selling to form a commitement and loyalty. The next research could be more widening in Personal Seeling to form loyalty and to form a commitment especially for Banking Industry customer."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi metode Benchmark Behavior Model BBM dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan dan untuk mengetahui implementasi Benford rsquo;s Law Model sebagai alternatif metode BBM dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak Badan. Metode riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method melalui wawancara dan kuisioner kepada Account Representative di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan II serta dengan melakukan pengujian kuantitatif pada elemen-elemen pos SPT Tahunan PPh Badan 1771 tahun pajak 2015. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner diperoleh hasil bahwa implementasi metode BBM ini tidak efektif dan diperlukan metode baru sebagai alat dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berdasarkan hasil pengujian kuantitatif pada pos SPT Tahunan PPh Badan 1771 diperoleh hasil bahwa Benford rsquo;s Law Model dapat dipergunakan sebagai salah satu metode alternatif dalam mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.

---

ABSTRACTThis research aims to assess the effectiveness of Benchmark Behavior Model BBM implementation method for identifying tax payer rsquo s compliance and to know the implementation of Benford rsquo s Law Model as an alternative method of BBM. Research method used in this research is mixed method through interviews and distribution of questionnaires to Account Representative in Directorate General of Tax Regional South Jakarta II and by conducting quantitative testing on the elements of post tax returns Annual Income Tax 1771 tax year 2015. According to the interviews and distributed questionnaires, it can be informed that implementation of BBM method is not effective and required a new method as a tool in overseeing tax payer rsquo s compliance. Based on testing in the elements of post tax returns Annual Income Tax 1771, it can be informed that Benford 39 s Law Model can be used as an alternative method in overseeing tax payer rsquo s compliance."

"Aspek-aspek yang menjadi sorotan dalam sebuah komitmen partai adalah (1) Bagaimana visi dan misi partai diinternalisasikan, (2) Bagaimana program-program partai mendorong partisipasi perempuan, (3) Bagaimana kaderisasi meningkatkan kualitas keterwakilan, (4) Bagaimana pola rekrutmen, (5) Bagaimana keterserapan perempuan dalam jabatan struktual partai. Selama ini kelima hal tersebut diduga menjadi penghambat partisipasi dan keberperanan dalam partai politik.Meskipun jumlah populasi penduduk perempuan adalah mayoritas namun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam parlemen belum memenuhi kuota yang diharapkan keterlibatan anggota perempuan pada forum-forum permusyawaratan serta penempatan perempuan pada posisi jabatan partai mengalami banyak hambatan terutama faktor budaya organisasi serta kultur sumber daya perempuan itu sendiri, akan tetapi perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan gender dijumpai terus berkembang baik secara kuantitas keanggotaan parlemen maupun secara kualitas keberperanannya yaitu ikut menentukan kebijakan-kebijakan politik. Persepsi kelompok perempuan yang selama ini termarginalkan mulai terkikis oleh komunikasi politik yang semakin terbuka demikian pula meskipun sangat terbatas pengembangan, pemberdayaan, dan kaderisasi anggota parlemen perempuan.Agar partai politik dapat memenuhi keterwakilan 30% tersebut perlu membangun kaderisasi dan kemitraan stratejik dengan aktivis perempuan diberbagai lintas organisasi baik parpol, ormas, dan LSM serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

---

Aspects that become the spotlight in a party commitment are (1) How internalized party vision and mission, (2) how the party's programs encourage women's participation, (3) how to improve the quality of cadre recruitment representation, (4) how the pattern of recruitment, (5) How keterserapan women in the Office of structural party. During these five things are thought to be a barrier to participation and function in political parties.Although the number of female population are the majority but the participation and representation of women in Parliament has not met the expected quota for women members involvement in consultative forums as well as the placement of women in positions of the party although women participation experienced many obstacles especially factors organizational culture as well as cultural resources women itselfbut the struggle to obtain gender equality found growing both in quantity and quality of membership of Parliament in its role of taking decisive political policies. Perceptions of women's groups that had been marginalized eroded by an increasingly open political communication as well although very limited development, empowerment, and the regeneration of women parliaments.In order to, political parties meet the 30% representation of the need to build strategic partnerships with cadres and activists across various organizations both political parties, organizations, and NGO?s and educational institutions to increase capacity on an ongoing basis."

"Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk penunjukan seorang camat yang akan diangkat menjadi pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS). Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa, PPAT Sementara itu ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagai PPAT apabila di suatu wilayah belum terdapat cukup PPAT. Akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan, seperti contoh wilayah Kota Bandar Lampung yang jumlah PPAT nya cukup banyak yaitu jumlah hampir 180 PPAT. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah penunjukan camat yang akan diangkat sebagai PPAT Sementara adalah bahwa peraturan mengenai camat dapat diangkat menjadi seorang PPAT Sementara masih berlaku dan belum dicabut. Bahwa kementerian tidak dapat menolak permohonan dari camat yang ingin diangkat menjadi PPAT Sementara. Apabila camat yang bersangkutan telah menjalani pendidikan Peningkatan Kualitas dan dinyatakan lulus dalam pendidikan tersebut, maka camat tersebut tinggal menunggu Surat Keputusan penunjukan lokasi sebagai PPAT Sementara. Dan apabila semua proses penunjukan tersebut telah dilalui maka camat tersebut dapat diangkat menjadi seorang PPAT Sementara, dan apabila kementerian telah dikeluarkan Surat Keputusan penetapan lokasi sebagai PPAT Sementara maka tentu PPAT Sementara tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam melaksanakan tugas sebagai PPAT Sementara.

---

This study discusses Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Making Officials Article 1 number 2 which states that "Temporary PPAT is a Government official appointed because of his position to carry out PPAT duties by making PPAT Deeds in areas where there is not enough PPAT" . The regulation should be the basis for the appointment of a sub-district head who will be appointed as a temporary land deed official (PPATS). In the regulation it has been explained that, Temporary PPAT is appointed because of his position to carry out his duties as PPAT if there is not enough PPAT in an area. However, the facts found in the field, such as the example of the Bandar Lampung City area where the number of PPATs is quite large, namely the number of almost 180 PPATs. To answer these problems, a normative juridical legal research method is used with a descriptive analytical research typology. The result of this research is that the appointment of the sub-district head to be appointed as a Temporary PPAT is that the regulations regarding the sub-district head can be appointed as a Temporary PPAT is still valid and has not been revoked. That the ministry cannot refuse an application from the sub-district head who wants to be appointed as a Temporary PPAT. If the sub-district concerned has undergone Quality Improvement education and is declared to have passed the education, then the sub-district head is just waiting for the Decree on the designation of the location as Temporary PPAT. And if all the appointment processes have been passed, then the sub-district head can be appointed as a Temporary PPAT, and if the ministry has issued a decree determining the location as a Temporary PPAT then of course the Temporary PPAT has a clear legal position in carrying out its duties as a Temporary PPAT."

"Terbitnya SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013, khususnya pada kawasan seluas 1.834 hektar yang mengubah peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung menimbulkan polemik di Batam. Kawasan yang dimaksud pada faktanya telah berdiri kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan kantor Pemerintahan, namun dengan terbitnya SK Menhut tersebut maka akan ada pemanfaatan ruang di Batam yang berubah.Permasalahan yang dapat dicermati adalah mengenai bagaimana perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan `menjadi kawasan hutan lindung ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang dan bagaimana kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sehubungan dengan perubahan peruntukkan tanah hak pengelolaan menjadi kawasan hutan lindung.Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini apabila dilihat dari sifatnya merupakan penelitian eksploratoris dimana penelitian yang menjelajah sebuah SK Menhut Nomor 463/KPTS-II/2013 tentang perubahan peruntukkan tanah sehingga mengubah pula rencana tata ruang yang telah berlaku di Batam serta berdampak bagi kedudukan warga selaku pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan yang statusnya menjadi tidak pasti.Adapun simpulan dari permasalahan bahwa SK Menhut tersebut mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku khusus di Batam terutama terkait dengan aturan rencana tata ruang di Batam sebagai daerah industri dan mengenai kedudukan pemegang hak atas tanah di atas tanah hak pengelolaan sama dengan pemegang hak atas tanah di atas tanah Negara dan sekalipun perubahan peruntukkan tersebut terjadi maka Pemerintah harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah guna mengakomodir kerugian yang ditimbulkan dari perubahan peruntukkan lahan tersebut.

---

Publication of Ministry of Forestry decree No. 463/KPTS-II/2013, especially in an area of 1,834 hectares which change the designation of land management rights be protected forest area in Batam polemical. Region is in fact already established industrial area, residential area, and the Government office region, but with the publication of the Ministry of Forestry decree there will be use of a changing utilization of space in Batam.

Problems that can be observed is about how to change the designation of land management rights be protected forest area viewed from the perspective of spatial planning law and how to position holders of land rights on land management rights with respect to changes in the designation of land management rights be protected forest areas.

The method used in this paper when seen from the nature of exploratory research is research that explores where a Minister of Forestry Decree No. 463/KPTS-II/2013 about changing the designation of the land so as to change anyway spatial plan that has prevailed in Batam and has implications for the position of resident as the holder of land rights on land management rights whose status is uncertain.

The conclusion of the Ministry of Forestry decree issues that override the rules that apply in Batam mainly related to spatial planning rules in Batam as an industrial area and the position holders of land rights over the same land management rights to holders of land rights on the ground state and even change the designation of the case then the Government must provide guarantees and legal protection for holders of land rights in order to accommodate the losses from changes in the designation of the land."

"Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai dasar (core values) ke dalam individu sebagai bagian dari organisasi. Proses tersebut merupakan bagian dari budaya organisasi yang diwujudkan secara nyata melalui budaya kerja. Penelitian ini membahas terkait proses internalisasi budaya kerja dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta II. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh terkait proses internalisasi budaya kerja yang terjadi di dalam organisasi tersebut, ditinjau dari 4 (empat) elemen internalisasi budaya kerja gagasan Hatch dalam Ekwutosi dan Moses (2013). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist, didukung dengan wawancara mendalam (sebagai sumber primer) dan studi literatur (sebagai sumber sekunder) dalam teknik dari pengumpulan data. Wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis didasari pada teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kapasitas informan dalam menganggapi pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil dari penelitian berikut menunjukkan bahwa upaya internalisasi budaya kerja di BRI Kanwil Jakarta II sudah diselenggarakan dengan baik, didukung dengan implementasi dari 4 (empat) dimensi yang telah diturunkan ke dalam 10 (sepuluh) indikator yang relevan. Adapun rekomendasi yang penulis utarakan adalah mengoptimalkan dan meningkatkan kembali nilai-nilai dasar AKHLAK yang menjadi pedoman individu agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, ditinjau dari berbagai program maupun kegiatan yang relevan.

---

Internalization is a process to embedding the core values into the individuals as a part of the organization. That process becomes part of the organization culture that realized as a tangible thing, through the work culture. This research examines the internalization process in a specific scope, i.e. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta II (regional office). This research also aims to discussing further about the internalization process that occurred in that organization, reviewed by 4 (four) element of work culture internalization, according to Hatch in Ekwutosi and Moses (2013). The approach used in this research is post-positivist, supported by in-depth interviews (as a primary source) and literature study (as a secondary source) in terms of data collection methods. The in-depth interviews using the purposive sampling technique; refers to the capability of the informant in order to response the asked questions. The result of this research shows that the effort to internalize the working culture in BRI Kanwil Jakarta II have been done, supported by the implementation of 4 (four) dimensions that have been realized into 10 (ten) relevant indicators. Thus, the recommendations suggested is to optimizing and improving the core values AKHLAK that guide the individuals in order to achieving the vision of the organization, reviewed with the programs and relevant activities."

"Skripsi ini menguraikan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdapat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ini penatausahaan aset dapat dilakukan. Aset-aset yang dimiliki Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencatatan aset tetap di dalam aplikasi SIMAK-BMN tetapi belum dicatat dengan baik dan belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat dilakukan penghapusan terhadap aset tetap yang tidak layak pakai lagi.

---

This is a qualitative research with descriptive design, looking at the administration of fixed assets owned by DKI Jakarta Regional Office of National Land Agency. Reffering to the Central Government Accounting System (SAPP), governmental fixed asset is to be managed in to the Management Information System & Public Good Accounting (SIMAK BMN). The research concludes that DKI Jakarta Regional Office of National Land Authority (BPN) has used SIMAK BMN in its fixed asset administration, yet the technique has not been applied optimally such that the accounting report of fixed assets may not completely reflect real situation, for example unuseable or damaged fixed assets are still not eliminated."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara anggota legislatif dengan konstituennya dalam hal ini hubungan antara perempuan anggota DPRD Kota Depok periode 2009-2014 dengan konstituen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan hubungan antara Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti dan Juanah Sarmili dengan konstituennya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi hubungan dua arah yang menunjukkan tipe representasi politik antara perempuan anggota legislatif dengan konstituennya. Tipe representasi substantif terjadi pada hubungan Siti Nurjanah dan T. Farida Rachmayanti dengan konstituennya. Sedangkan tipe representasi deskriptif ditunjukkan oleh hubungan antara Juanah Sarmili dengan konstituennya. Studi ini berkesimpulan bahwa pasca terpilih sebagai anggota legislatif, Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti dan Juanah Sarmili, menjalin hubungan baik dengan konstituennya dan sensitif terhadap isu perempuan di setiap kebijakan yang akan dibuat DPRD.

---

This thesis discusses the relationship between local legislators and their constituents in this case the relationship between women legislators with constituents in Depok City. This study uses qualitative descriptive research. The study describes the relationship between Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti and Juanah Sarmili with constituents.

The analysis showed that there was a two-way relationship that indicates the type of political representation between women legislators and their constituents. Type of substantive representation occurs in relations Siti Nurjanah and T. Farida Rachmayanti with constituents. While the type of descriptive representation is shown by the relationship between Juanah Sarmili with constituents.

The study concluded that the legislature elected post, Siti Nurjanah, T. Farida Rachmayanti and Juanah Sarmili, establish good relations with constituents and sensitive to women's issues in each policy will be made by Parliament."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim kerja organisasi, sistem karier dan employee engagement pada pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis pengaruh variabel iklim kerja organisasi dan sistem karier masing-masing terhadap dimensi employee engagement menurut Schaufeli and Bakker (2003), yaitu vigor, dedication dan absorption. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berdasarkan metode area / cluster sampling kepada pegawai pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian diolah dan dianalisa menggunakan bantuan program SPSS versi 18.0 dengan memakai metode descriptive statistics dan regresi linear untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang kondisi iklim kerja organisasi, sistem karier dan employee engagement pada pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata iklim kerja organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dua dimensi employee engagement, yaitu vigor dan dedication, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap absorption. Sedangkan sistem karier hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satu dimensi employee engagement, yaitu vigor dan tidak berpengaruh terhadap dimensi dedication dan absorption.

---

This study aims to determine the conditions of organizational work climate, career systems and employee engagement in practice for the staff of the Regional Office of Directorate General of Treasury. In addition, this study also attemp to analyze the influence of organizational work climate and career system to the dimensions of employee engagement by Schaufeli and Bakker (2003), namely vigor, dedication and absorption. Data was collected by distributing questionnaires based on the method area / cluster sampling to employees / staff at the Regional Office of Directorate General of Treasury, then processed and analyzed by using SPSS program (version 18.0) using descriptive statistics and linear regression formula to address existing problems.

The results of this study could provide a picture of the conditions of organizational work climate, career systems and employee engagement in practice for the staff of the Regional Office of Directorate General of Treasury. In addition, the results of this study also reveal that the organizational work climate has a significant effect on the two dimensions of employee engagement, the vigor and dedication, but no significant effect on the absorption. While the career system only has a significant effect on vigor and no significant effect on dedication and absorption."