Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Fungsi Pemerintah Sebagai Lembaga Pengawasan Pasar (Hisbah) Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional dan menganalisis penerapannya dalam kasus Pemusnahan Parent Stock oleh Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU). Dalam kasus ini GPPU dan Kementrian Pertanian melakukan perjanjian kartel untuk memusnahan parent stock sehingga menaikkan harga bibit ayam yang berdampak pada kerugian peternak dan konsumen, yang mana merupakan pelanggaran terhadap Hukum Islam dan Hukum Persaingan Usaha Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan fungsi pengawasan pasar oleh Kementrian Pertanian bertentangan dengan prinsip Hisbah karena mengandung keberpihakan pada GPPU yang membawa mudharat bagi peternak dan konsumen. Sedangkan penerapan fungsi pengawasan pasar oleh KPPU dinilai sudah tepat karena langsung mengadili GPPU, hanya saja kewenangan mengadili KPPU sebaiknya tidak terbatas hanya pada pelanggaran pelaku usaha namun bagi siapapun yang melakukan kecurangan dalam persaingan usaha.

---

This thesis discusses about the function of the Government as Market Supervisory Agency (Hisbah) According to Islamic Law and National Law and analyze its application in the case of Parent Stock? Culling by the Association of Poultry Breeding (GPPU). In this case GPPU and the Ministry of Agriculture did a cartel agreement to do parent stock culling that have an impact on the loss of farmers and consumers, which is a violation of Islamic law and the National Business Competition Law. This research employs the normative legal research method. The results of this study found that the application of market supervisory by the Ministry of Agriculture is contrary to the principle of Hisbah because its alignment towards GPPU."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Penelitian ini didasarkan pada perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan, perceraian yang dilakukan hanya berdasarkan hukum Islam. Setelah melakukan perceraian tidak di depan sidang pengadilan, suami istri tersebut rujuk. Rujuk dari perceraian yang tidak didaftarkan secara hukum, dilihat dari Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, pengaturan hukum yang ada di Indonesia mengenai rujuk atas perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Kedua, akibat hukum suami- istri (analisa kasus) yang rujuk atas cerai talak yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan menurut Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia tidak mengenal perceraian yang tidak dilakukan didepan pengadilan. Jika ingin melakukan rujuk juga harus didaftarkan/ dicatatkan kembali agar pernikahannya kembali sah. Sehingga rujuk atas perceraian yang tidak di depan sidang pengadilan atau hanya mengikuti peraturan agama tidak diakui oleh Hukum Perkawinan Indonesia. Akibat hukum yang terjadi atas rujuk dari perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan suami dan istri tersebut harus melaksanakan kewajiban dan hak yang sudah diatur dalam Hukum Islam dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

The study was based on divorce conducted not before the trial court, the divorce is done only on the basis of Islamic law. After performing in front of the divorce court hearing, the married couple reconcile. Refer from a divorce that was not legally registered, views of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. This study addresses two main issues. First, the existing legal arrangements in Indonesia on reconciliation for the divorce which was not done in front of the court. Secondly, due to legal spouses (case analysis) that reconcile over divorce divorce do not do in front of the trial court under Islamic law and Law No. 1 of 1974 on Marriage. The method used in this study is the use of normative secondary data.

The results showed that the Indonesian Marriage Law does not recognize divorce is not done in front of the court. If you want to refer also must be registered / recorded back in order to return a valid marriage. So refer to the above divorce before the trial court or just follow the rules of religion is not recognized by the Indonesian Marriage Law. Legal consequences of divorce occurs above reconciliation is not done before the trial court that the husband and wife should carry out the obligations and rights set out in Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on Marriage."

"Di era globalisasi saat ini, wakaf hak cipta masih belum terlaksana di Indonesia. Sekalipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana kriteria harta benda yang dapat diwakafkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dan apakah hak cipta dapat diwakafkan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, hak cipta termasuk ke dalam kriteria harta benda yang diwakafkan dan hak cipta dapat diwakafkan karena telah memenuhi rukun wakaf. Begitupula dengan hukum positif Indonesia hak cipta termasuk ke dalam kriteria harta benda yang dapat diwakafkan dan hak cipta dapat diwakafkan kerena sudah dengan jelas tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf."

"[Studi dalam penelitian ini mengenai Janin sebagai objek perjanjian asuransi ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxx menurut Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. (2) Bagaimana hukum asuransi janin dalam kandungan menurut hukum Islam. (3) Bagaimana perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan analisis destriktif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxxmenurut peraturan Perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. Mengetahui hukum asuransi janin dalam kandungan bagi kaum muslim. Mengetahui perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Hasil analisis deskriptif ini bahwa, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang asuransi janin. Akan tetapi, pembahasan tentang janin, objek perjanjian dan asuransi diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan lainnya.Menurut hukum Islam dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar maka akan berakibat batalnya transaksi tersebut. Sehingga tujuan dari terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia atau maqashidu syariah yang dicita-citakan tidak tercapai. Produk asuransi yang telah beredar sejak 2012 ini juga memiliki nasabah yang beragama Islam, oleh karena itu kaitannya dengan perlindungankonsumen muslim yang memakai jasa produk asuransi janin ini cukup erat, akan tetapi belum juga ada peraturan yang mengatur tentang hal ini.;Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement is reviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1) How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislation governing insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance, according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia? In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule of legislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim. Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia. Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetus insurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set in statute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purpose benefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insurance products that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore to do with muslim customer protection who use the service of an insurance product is quite closely fetus., Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement isreviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1)How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislationgoverning insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance,according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insuranceproducts in Indonesia?In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule oflegislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim.Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products inIndonesia.Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetusinsurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set instatute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purposebenefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insuranceproducts that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore todo with muslim customer protection who use the service of an insurance productis quite closely fetus.]"

"Tesis ini akan membahas persoalan mengenai kedudukan Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia serta mengenai berbagai peluang dan tantangan masuknya Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia.Adapun methodologi yang penulis pergunakan adalah diskriptif analitik, dengan menggunakan janis data normatif-kualitatif. Sedang metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.Kesimpuian yang berhasil penulis lakukan dari pembahasan ini adalah hahwa kedudukan hukum Islam dapal dibagi menjadi dua periode, antara lain: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnva dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hukum Perdata Islam yang telah berhasil menjadi tam hukum Indonesia antara lain adalah UU Pernikahan kompilasi Hukum Islam dan lainnya.Peluang masuknya hukum Islam ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sangat terbuka sakali: factor-faktor yang mengindikasikan kearah itu antara lain adalah faktor historis, sosiologis, yuridis dan filosofis.Tantangan Hukum Perdata Islam di Indonesia yang dihadapi cukup banyak. antara lain adalah dualisme pendidikan hukum, kurangnya sumber daya manusia andal yang mencukupi, tidak adanya buku-buku rujukan utama dalam bahasa nasional dan buku-buku teks yang dapat digunakan di perguruan tinggi, dan last but not least, sistem politik dan hukum yang belum jelas arah tujuannya.This Thesis will study the problem of concerning history and legal status of Islamic Law in Indonesia Law and also hit various opportunities entry of Islamic Law in Indonesia Law.

As for methodology which the writer uses is analytic descriptive, by using type of data normative-qualitative-historical. Its data collecting Method is bibliography study.

A success conclusion that the writer takes away from this solution is that history and the Islamic Law tradition in Indonesia that has been very old taken place and executed.

The Legal status of Islamic Law can be separated into two periods, they are: The full acceptance period of Islamic Law and the acceptance Islamic Law by customary law. The entrance opportunity of Islamic law into various regulations in Indonesia is still very wide-opened. Some factors, which indicate to that way for examples, they are historical, factor, sociological, juridical, and philosophic."

"Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan untuk jangka waktu selama-lamanya. Sayangnya, tujuan perkawinan tersebut seringkali dinodai oleh pihak-pihak yang melakukan nikah mut’ah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kawin kontrak. Dikatakan kawin kontrak karena jangka waktu perkawinan sudah diperjanjikan oleh para pihak sebelum perkawinan dilakukan. Permasalahannya adalah bagaimana konsep nikah mut’ah dan akibat hukum nikah mut’ah terhadap anak hasil nikah mut’ah ditinjau dari Hukum Islam, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta perlindungan hukum terhadap anak hasil nikah mut’ah menurut Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara, penulis berusaha menguraikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut serta mengaitkannya dengan kasus atas anak X sebagai hasil nikah mut’ah antara Y dan Z. Nikah mut’ah merupakan perkawinan yang tidak sah dan haram hukumnya menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa No. Kep-B-679/MUI/XI/1997 Tanggal 25 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa nikah mut’ah haram hukumnya. Oleh karena itu, nikah mut’ah yang dilakukan antara Y dengan Z merupakan perkawinan yang tidak sah sehingga anak mereka yaitu X menjadi anak hasil zina. Akibat hukum yang akan diterima X berdasarkan Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI yaitu ia hanya mempunyai hubungan keperdataan (nasab, nafkah dan waris) dengan ibunya (Y) dan keluarga ibunya. Ayahnya (Z) juga tidak dapat menjadi wali nikah X. Setelah adanya Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010, apabila X dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi(misalnya tes DNA) bahwa Z adalah ayah biologisnya maka ia memiliki hubungan keperdataan dengan Z. X berhak atas nafkah, perwalian, kewarisan dan pencantuman nama Z dalam akta kelahirannya. Z juga memiliki hak kuasa asuh atas X. Sedangkan berdasarkan Hukum Islam dan Fatwa MUI.

---

One of the main goals in marriages is to create a happy and everlasting family. However, the purpose of marriage is often marred by people who commit mut’ah marriage or temporary marriage. It is called temporary marriage because the periode of the marriage has been determined by both parties before the marriage occurs. The issues are how the concept and legal consequences of temporary marriage to children that were born on the perspective of the Islamic Law, Law Number 1 of 1974 on Marriage (Marriage Law) and the Compilation of Islamic Law as well as how is the legal protection of children of temporary marriages according to the Islamic Law and the Verdict of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010. To answer these problems, I conducted library research and interviews to analyze them by relating to the case study of child X as a child of a temporary marriage between Y and Z. According to the Islamic Law, Marriage Law and the Compilation of Islamic Law as well as the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number Kep-B-679/MUI/XI/1997 on 25 October 1997, temporary marriage is an unlawful and haram marriage. Thus the temporary marriage conducted by Y and Z is not a valid marriage and their child X is considered as an illegitimate child. The legal consequences that will apply to X according to the Islamic Law, Marriage Law and the Compilation of Islamic Law is that X shall only have a civil relationship with her mother (Y) and her mother’s family. However, after the Verdict of Constitutional Court Number 46/PUUVIII/2010, if X can prove by science and technology, such as the DNA test, that Z is her biological father, X may have a civil relationship with Z. X has the right to receive a living cost from Z and inherit Z’s wealth. X’s marriage shall be conducted by Z as the marriage guardian. Z’s name will be listed on X’s birth certificate and Z also owns the custody right toward X. Meanwhile according to the Islamic Law dan MUI Fatwa Number 11 Year 2012 on The Position and Treatment of A Child Born Out of Wedlock, X "

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menuruthukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"

"Di Indonesia terdapat pluralisme hukum dalam hal kewarisan. Dengan adanya pluralisme tersebut mengenai kewarisan terdapat tiga sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam maupun Hukum Adat mengenal adanya kewarisan melalui wasiat. Dengan adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, dalam hal pembuatan surat wasiat, sah atau tidaknya suatu wasiat yang dibuat oleh Pewaris tergantung pada sistem hukum yang dipakai oleh Pewaris tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pewarisan dengan wasiat yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian melalui studi kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tata cara yang jelas dalam pembuatan wasiat, baik dengan akta Notaris, maupun yang dibuat dibawahtangan (yang harus disimpan di Notaris). Sedangkan dalam hukum Islam maupun hukum Adat tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat dalam bentuk akta Notaris atau untuk yang dibuat dibawahtangan tidak ada kewajiban untuk melakukan penyimpanan di Notaris. Namun bagi masyarakat yang tunduk pada Hukum Islam maupun Hukum Adat sebaiknya dalam pembuatan wasiat menggunakan peran Notaris, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik yang merupakan hal yang penting dalam pembuktian.

---

In Indonesia there is legal pluralism in terms of inheritance. There were three legal system given the pluralism of the inheritance in Indonesia, that is the legal system based on the draft Civil Law (Indonesia Civil Code), Islamic Law and Adat Law. Whether the draft Civil Law, Islamic Law or Adat Law is aware of inheritance by will. With the inheritance of legal pluralism in Indonesia, in terms of making a will, the validity of a will made by Heir depends on the legal system that is used by the Heir. This paper will discuss the inheritance with the terms of the draft Civil Law, Islamic Law and Adat Law.This thesis research methods through the study of literature that shaped normative. Indonesia Civil Code set clear procedures in the manufacture of a will either by notarial deed, as well as those made unnotarized deed (which should be stored in the Notary). While Islamic law and Adat law, there is no obligation to make a will in the form of notarial deed or made unnotarized deed no obligation to perform at the Notary storage. But for the people who are subject to the Islamic Law and Adat Law in the making of a will should use a Notary real, because Notary is a public official who is authorized to make an authentic act which is essential in the proof."