Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain.

This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee.

Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation.

Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually."

"Kompleksitas proses pengadaan dalam aplikasi e-procurement diperlukan performa yang menunjang untuk meningkatkan daya saing. Aplikasi e-procurement berbasis web yang dikembangkan pada sebuah perusahaan, akan menghasilkan data log yang terus bertambah, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Metode web log mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential pattern dengan framework PrefixSpan kemudian dilakukan penghitungan waktu rata-rata yang dihabiskan pada sebuah halaman sesuai sequence pattern yang terbentuk. Hasil pengolahan dan analisis menunjukkan bahwa pengembangan sistem evaluasi tersebut menghasilkan pola urutan yang kemudian digunakan untuk mengetahui urutan akses dan waktu akses antar sequence sebagai bahan analisis untuk melakukan perbaikan atau peningkatan produk. Evaluasi yang dihasilkan adalah indikasi perlunya dilakukan peninjauan query pada bagian dengan waktu memuat halaman lebih dari 10 detik serta penggabungan halaman yang memanggil log bersamaan atau simultan.

---

The complexity of the procurement process in e-procurement applications requires performance that supports increasing competitiveness. A web-based e-procurement application developed by a company will produce log data that continues to grow, but has not been utilized to its full potential. The web log mining method used in this study is a sequential pattern with the PrefixSpan framework and then the average time spent on a page is calculated according to the sequence pattern formed. The findings show that the development of the evaluation system produces a sequence of patterns which is then used to determine the order of access and the access time between sequences as an analytical material to make product improvements. The resulting evaluation is an indication of the need to review queries on sections with page loading times greater than 10 seconds and merge pages that call the same log simultaneously.

"

"

Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett (2018) yang memberikan penekanan pada pentingnya peran pemangku kepentingan di tahap implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kota Depok sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pelaksanannya belum sepenuhnya optimal. Dari keempat faktor yang dianalisis, faktor rendahnya komitmen manajerial, dukungan manajer di level atas, dan kecakapan pegawai menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut diperlukan agar selanjutnya dapat mendukung optimalisasi proses implementasi e-procurement yang dilakukan.

 

 

---

E-Procurement implementation aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the procurement process of goods/services. To support this effort, the government issued Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services which is seen to provide an expansion of stakeholders to engage in the procurement process of goods/services. One of the cities implementing the policy is Depok. Through this research, the authors intend to analyze the e-procurement implementation in Depok and the factors that influence it based on the five-stream framework model of Howlett (2018) which emphasizes the importance of stakeholder role in the implementation stage. The study used a post-positivism approach with qualitative research methods through semi-structured interviews and literature studies. The results showed that the implementation of e-procurement in Depok is following the steps specified in Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services. Nevertheless, there are some shortcomings in the implementation. Therefore, the implementation is not fully optimized. Of the four factors analyzed, managerial commitment, support of managers on the top level, and employee proficiency is the cause. Therefore, improvements to these three factors are necessary to further support the optimisation of the e-procurement implementation process.

 

"

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."

"[Skripsi ini menganalisis tentang penerapan perubahan metode pengadaan dari yang dulunya menggunakan metode konvensional menjadi elektronik/e-procurement terhadap transparansi proses pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Analisis penerapan perubahan ini dilakukan dengan meneliti pelaksanaan proses pengadaan ketika menggunakan metode konvensional lalu dibandingkan dengan pengadaan secara elektronik/e-procurement. Analisis berfokus pada tahapan pelaksanaan proses pengadaan dari pengumuman sampai penetapan pemenang dengan menitikberatkan pada perubahannya dari sisi transparansi proses pengadaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan metode pengadaan dari konvensional ke e-procurement membuat pengadaan di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menjadi lebih transparan.;This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent., This study analyzes the implementation of changing procurement method from conventional to electronic/e-procurement towards procurement process transparency in Inspectorate General of Ministry Of Finance. Analysis of the implementation of this change is done by examining the execution of the procurement process when using conventional methods and then compared with e-procurement method. The analysis focuses on the phases of the procurement process from announcement until the winner appointment by focusing on the change of the transparency of the procurement process. Analysis report shows that changes in procurement method from conventional to e-procurement make the procurement in the Inspectorat General of Ministry of Finance to become more transparent.]"

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement.Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

---

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness.

Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.

Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises."