Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas strategi komunikasi antar budaya yang diterapkan sepuluh tokohTionghoa Indonesia dalam kultur yang diskriminatif. Sepuluh tokoh tersebut adalah AntonWardaya, Didik Nini Thowok, Lie Augustinus Dharmawan, Margareta Astaman, MelaniBudianta, Susan Meilani Bachtiar, Tan Joe Hok, Yohanes Juang, Yolla Bernanda, dan YosepStanley Adi Prasetyo. Penelitian ini menggunakan teori Co-Cultural Mark Orbe denganstrategi Interpretative Phenomenological Analysis. Hasil penelitian ini menemukanpenerapan yang dominan pada orientasi akomodasi, yaitu upaya para informan menjalininteraksi yang harmonis dengan kelompok dominan namun pada saat bersamaan tidak inginmenghilangkan identitasnya sebagai Tionghoa Indonesia. Juga terungkap bahwa nonassertiveassimilation diterapkan para informan sebagai upaya menyesuaikan diri agar diterima olehkelompok budaya dominan. Para informan tidak hanya berhasil berinteraksi di tengah kulturdiskriminatif tapi juga menjadi tokoh yang kontribusinya diakui masyarakat lintas etnis,bahkan dunia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses minority communication typology by 10 Chinese Indonesian figures in adiscriminatory environment. The 10 Chinese Indonesian figures in this research are AntonWardaya, Didik Nini Thowok, Lie Augustinus Dharmawan, Margareta Astaman, MelaniBudianta, Susan Bachtiar, Tan Joe Hok, Yohanes Juang, Yolla Bernanda, and Yosep StanleyAdi Prasetyo. The research employs Mark Orbe?s Co-Cultural theory and using InterpretativePhenomenological Analysis as its strategy. The results of this study show thataccommodation is often used as the main strategy. The informants establish harmoniousinteractions with the dominant group, but at the same time do not want to eliminate theiridentities as Chinese Indonesians. All informants also apply a nonassertive assimilationtypology in adjusting to be accepted by the dominant cultural groups. Not only were they ableto interact successfully amidst discrimination, the informants were also able to becomeleaders whose contributions received inter-ethnic, even international recognition"

"Banyak studi telah dilakukan untuk menjelaskan proses demokratisasi yang dialami Indonesia pasca-Reformasi 1998, khususnya melalui penyelidikan mendalam terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak 1999. Dari segi objek kajian, penelitian komunikasi politik terkait perilaku memilih berdasarkan kelas sosial masih relatif pinggiran dibandingkan beberapa objek kajian lain, seperti sistem kepartaian yang banyak ditulis dalam berbagai studi selama dekade pertama tahun 2000-an, maupun politik identitas dan gender yang menjadi sorotan pada dekade berikutnya. Dari segi kerangka teoretis, teori kelas sosial jarang digunakan, setelah selama lebih dari tiga dekade kekuasaan Orde Baru, teori ini relatif tidak berkembang dalam ilmu sosial di Indonesia. Disertasi ini mencoba mempertemukan pendekatan komunikasi politik dan kelas sosial dengan mempergunakan teori kelas sosial baru berdasarkan pendekatan strukturalisme genetik Pierre Bourdieu sebagai pisau analitis untuk menjelaskan perilaku memilih berbasis kelas sosial di Indonesia. Khususnya pemrosesan informasi oleh pemilih berbasis kelas sosial untuk memproduksi opini politik dan pilihan politik pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019. Metode yang digunakan adalah convergent parallel mixed method—pendekatan kuantitatif dengan analisis kluster digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kelas-kelas sosial di Indonesia, sementara pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang habitus kelas dan modus produksi opini politik masing-masing kelas sosial dengan menggunakan the modes of production of opinion Bourdieu. Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif dengan interpretative phenomenological analysis berhasil mengidentifikasi empat kelas sosial di Indonesia lengkap dengan habitus kelas masing-masing, yakni kelas elite, kelas menengah profesional, kelas menengah tradisional, dan kelas marhaen. Tiap-tiap kelas sosial memiliki jumlah dan komposisi kapital ekonomi, budaya, dan sosial yang berbeda, serta habitus kelas yang berbeda pula dan memiliki modus produksi opini politik yang juga menunjukkan perbedaan (distinction). Perbedaan modus produksi opini politik berhubungan langsung dengan perbedaan habitus kelas masing-masing kelas sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa modus produksi opini politik dan pilihan politik tersebut terkondisikan secara sosial. Kelas elite dan kelas menengah profesional mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan etos kelas atau produksi orang-pertama, sementara kelas menengah tradisional dan kelas marhaen mengalami modus produksi opini dan pilihan politik berdasarkan production by proxy. Akibatnya, kelas menengah tradisional dan kelas marhaen rentan terhadap doxa, propaganda dan kekerasan simbolik.

---

Much have been written about the democratization process experienced by Indonesia after the 1998 Reformation, especially through in-depth investigations into general elections, which have been held every five years since 1999. In terms of the object of study, studies on political communication related to voting behavior based on social class are relatively marginalized compared to other objects, such as the party system, which has been widely studied in the firstdecade of the 2000s, as well as politics of identity and gender, which became the spotlighted topic in the following decade. In terms of the theoretical framework, social class theory has been rarely used, and after more than three decades of New Order rule, this theory remains relatively underdeveloped in social sciences in Indonesia. This dissertation attempts to reconcile political communication and social class approaches, by using a new social class theory based on Pierre Bourdieu's genetic structuralism approach as an analytical tool to explain social class-based voting behavior in Indonesia, particularly the processing of information by social class-based voters in producing political opinions and political choices in the presidential and vice presidential elections of April 17, 2019. The method used is the convergent parallel mixed method - a quantitative approach using cluster analysis is used to identify and describe social classes in Indonesia, while a qualitative approach through in-depth interviews with key informants is used to get an understanding of the class habitus and the mode of production of political opinion of each social class, using Bourdieu’s concept of mode of production of opinion. The results of the quantitative and qualitative analysis, using interpretative phenomenological analysis, have succeeded in identifying four social classes in Indonesia, complete with their respective class habitus, namely the elite class, the professional middle class, the traditional middle class, and the marhaen class. Each social class has a different number and composition of economic, cultural and social capital, as well as a different class habitus and distinctive mode of production of political opinion. The different modes of production of political opinion are directly related to differences in the class habitus of each social class. This research also shows that the mode of production of political opinion and political choice is socially conditioned. The elite and professional middle classes experience a mode of production of opinion and political choice based on a class ethos, or first-person production; while the traditional middle and marhaen classes experience a mode of production of opinion and political choice based on production by proxy. As a result, the traditional middle class and the marhaen class are vulnerable to doxa, propaganda and symbolic violence."

"Dalam suatu transaksi merger, pemegang saham minoritas cenderung tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil peran pengambilan keputusan. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa dalam melakukan merger, kepentingan dari pemegang saham minoritas harus menjadi salah satu perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, jika pemegang saham minoritas menolak ikut serta dalam merger, maka dia memiliki hak untuk menjual sahamnya, dan perusahaan wajib membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah proses penentuan harga yang wajar tersebut dan mencari tahu apakah terhadap proses penentuan nilai wajar tersebut hak-hak dari pemegang saham minoritas tetap menjadi perhatian. Penulis akan menggunakan contoh kasus pada merger dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan PT Bank OCBC Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penentuan nilai pasar wajar untuk konversi saham dalam suatu transaksi merger, tidak ditemukan adanya ruang yang secara tegas diatur oleh hukum yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menegosiasikan nilai pasar wajar atas saham-saham mereka dalam hal mereka hendak menjual saham tersebut. Hal yang ditemukan oleh penulis adalah ruang penyelesaian sengketa yaitu menggunakan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

---

In a merger transaction, the minority shareholder tends to not to have lots of option for taking a decision-making role in the transaction. The Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company addressed that in executing a merger, the minority shareholders right must be taken into serious consideration. In the implementation, if there?s any minority shareholders that decides to not take part in the merger process, he have the rights to sell his shares and the company is obliged to buy that particular shares in a fair market value.

This thesis is going to find out what is the process in determining a fair market value and will try to finding out whether the rights of the minority shareholders is still considered to put into account on determining the fair market value. The writer will use an example of the merger of PT Bank OCBC NISP Tbk with PT Bank OCBC Indonesia. This research is a qualitative research with analytical descriptive design.

As a result of this research, the writer finds out that in the process of determining a fair market value for the share conversion in a merger transaction, there are no governing law that gives a room for the minority shareholders to negotiate the price for their shares in the event if they want to sell their shares to the majority by way of not agreeing with the merger plan. What the writer found is that the minority shareholders can use the court to settle the dispute over the fair market value by using his rights to submit a lawsuit to the court."

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai implikasi hukum terhadap RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan oleh pemegang saham minoritas dalam hal telah lewat jangka waktu yang ditentukan apabila ditinjau dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan ini berdasarkan fakta ataupun persoalan-persoalan yang sering dialami oleh masyarakat bisnis, baik sebagai seorang pemegang saham, komisaris maupun direksi yang sering mengalami permasalahan dalam menjalankan perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative,yaitu suatu penelitian yang melakukan analisa pada suatu permasalahan hukum dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlindungan terhadappemegang saham minoritas yang mutlak diperlukan dalam membangun hubungan intern perusahaan yang pada dasarnya adalah hubungan antar organ perusahaan yang akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya. Adanya kecendrungan pemegang saham mayoritas memanfaatkan kedudukannya secara tidak bertanggung jawab dapat terjadi dalam pelaksanaan RUPS, dalam halpengendalian perngurusan perusahaan, dominasi melalui direksi, dimana kebijakan direksi berpindah kepada pihak-pihak yang pro pada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya sebagai alter ego atau sarana bagi pemegang saham mayoritas dan pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Pemegang saham minoritaspun perlu mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu sebagai pemegang saham minoritas haruslah mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan juga pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan.;The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meeting and Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as per Regulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that are often experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director in running the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze a law case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of the identified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed in Trade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs the minority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, including relation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendency of Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholder meeting, such as controlling the company management, domination through its executive, whereby decisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the real condition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation., The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meetingand Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as perRegulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that areoften experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director inrunning the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze alaw case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of theidentified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed inTrade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs theminority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, includingrelation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendencyof Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholdermeeting, such as controlling the company management, domination through its executive, wherebydecisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the realcondition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation]"

"Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia. Dengan menerapkan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, maka skripsi ini menimpulkan: pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia, keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan jumlah suara minimum yang menyetujui keputusan untuk menjadi sah dengan agenda perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan agenda memvariasi dan membatalkan hak-hak pada klasifikasi saham berdasarkan Australian Corporations Act di Australia; kedua, putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tetapi telah sesuai dengan Australian Corporations Act.

---

This thesis analyzes whether the extraordinary general meeting of shareholders, which decides to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights, is valid based on the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act and evaluates whether the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, complies with the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act. By applying juridical-normative research with statutory, cases, and comparative approaches, this thesis concludes that: as follows: first, based on both Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act, the resolution to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights has to be done through an extraordinary general meeting of shareholders which fulfil the provision of attendance quorum and the minimum vote approving for the resolution to be valid with agenda amendment of articles of association under Indonesian Limited Company Law and agenda varying and cancelling class rights under Australian Corporations Act; second, the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, contradicts with the Limited Liability Company Law in Indonesia, but comply with the Australian Corporations Act since it requires approval from mister Lili Soemantri."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty."

"ABSTRAKKota Medan adalah kota multietnik dengan keragaman yang unik, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar etnik dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan budaya memiliki potensi akan terjadinya konflik. Konflik antar etnik, berangkat dari konflik antar pribadi yang kemudian memunculkan latar belakang budaya individu yang berkonflik. Persoalan pemaknaan dan koordinasi makna dalam interaksi antara dua individu dijelaskan oleh teori Coordinated Management of Meaning yang dirumuskan oleh Barnett Pearce dan Vernon Cronen.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manajemen makna dan koordinasi yang berlangsung secara hirarki dalam interaksi antar etnik dan menjelaskan bagaimana aturan mempengaruhi proses koordinasi dan manajemen makna dalam interaksi antar etnik di Kota Medan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hirarki makna dapat menjelaskan pemaknaan dan koordinasi prilaku individu dalam setiap interaksi. Level hirarki makna dalam setiap bentuk tutur kata dalam interaksi antar etnik dengan pembahasan yang sensitif, dapat berbeda-beda. Dalam berinteraksi antar etnik diketahui bahwa aturan dapat menjadi berbeda dalam percakapan antara individu. Artinya terdapat penyesuaian aturan saat terjadi interaksi antar etnik.

---

ABSTRACTMedan City is a multiethnic city with unique diversity. Cultural differences have the potential for conflictThat is, to solve interethnic problems, it is also necessary to look at the process of interpersonal communication from individuals of different ethnicities. The issue of meaning and coordination of meaning in the interaction between two individuals is explained by the Coordinated Management of Meaning theory formulated by Barnett Pearce and Vernon Cronen. This study aims to explain the management of meaning and coordination that takes place in a hierarchical between ethnic interactions and explain how rules influence the process of coordination and management of meaning in inter-ethnic interactions in Medan City. The results of this study explain that the hierarchy of meanings can explain the meaning and coordination of individual behavior in each interaction. The level of meaning hierarchy in each form of speech in ethnic interactions with sensitive discussion can vary. In interacting between ethnicities it is known that rules can be different in conversations between individuals. This means that there are adjustments to the rules when ethnic interactions occur."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan perempuan (demokratis, suportif, transformasional, dan partisipatif) dan tingkat kepuasan komunikasi terhadap tingkat kinerja karyawan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah staf administrasi FIK UI. Sampelnya diambil secara total dari populasi yaitu sebanyak 57 orang. Dari hasil analisis data diketahui bahwa gaya kepemimpinan perempuan demokratis, suportif, transformasional, dan partisipatif berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepuasan komunikasi. Namun, hanya gaya kepemimpinan perempuan demokratis dan transformasional saja yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kinerja karyawan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan komunikasi berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepuasan kinerja karyawan. Analisis data juga menunjukkan bahwa karyawan laki-laki memiliki tingkat kinerja yang lebih baik daripada karyawan perempuan; semakin bertambahnya usia, tingkat kinerja karyawan semakin tinggi; karyawan dengan tingkat pendidikan paling tinggi memiliki tingkat kinerja paling tinggi; dan semakin lama masa kerja, tingkat kinerja karyawan semakin tinggi.

---

The focus of this research is to understand the influence of women leadership styles (democratic, supportive, transformational, and participative) and the level of communication satisfaction to the level of employee?s performance on the Faculty of Nursing Universitas Indonesia?s administrative staff. The sampling method used in this research was a total sampling of 57 respondents.

From the data analysis, it illustrated that all styles of women leadership gave significant influences to the level of communication satisfaction. However, only the democratic and transformational styles gave the significant influence to the level of employee?s performance. The result also showed that the level of communication satisfaction gave the significant influence to the level of employee?s performance.

Other results from this research showed that male respondents worked better than the female ones; the older the staff member was, the higher their level of performance was; the staff with higher education had higher level of performance; and the longer they worked at the faculty, the higher their performance level was."

"ABSTRAKAlain Badiou menyusun suatu pemikiran yang menggunakan matematika untuk menjelaskan realitas. Bagi Badiou matematika dapat dengan tepat menjawab permasalahan dalam ontologi. Matematika sebagai ontologi yang diformulasikan oleh Badiou kemudian dikontekstualisasi untuk menjelaskan keberadaan pekerja minoritas seksual dalam situasi ketenagakerjaan. Konsep Badiou terkait presentasi, representasi, dan peristiwa coba digunakan secara kontekstual kepada pekerja minoritas seksual terutama untuk membuatnya menjadi elemen dalam himpunan pekerja.

---

ABSTRACTAbstract Alain Badiou composed a conceptual thinking using mathematics to explain reality. According to Badiou, mathematics can serve as a way to answer problems in ontology. Mathematics as ontology in this research is contextualized to describe exsistence of sexual minority workers in their labor situation. Badiou rsquo s concepts about presentation, representation, and event are utilized into sexual minority workers rsquo context especially to make them as an element of workers rsquo set."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi dan tidak dilakukan RUPS Independen.Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa transaksi pemasukan aset yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan RUPS Independen. Sejalan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dipandang wajar melihat dari tidak dijalankan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in transaction contains conflict of interest of PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Majority decision in General Meeting of Shareholders (GMS) is not always fair for independent shareholders who regularly are minority shareholders because of majority rule and one share one vote principles. The result of this research concludes that Good Corporate Governance principles are not fully implemented by Board of Directors because of violation to fiduciary duty and statutory duty principles. It is seen from violation of right of minority shareholders is not doing disclosure of information immediately after the transaction and not conducting General Meeting of Independent Shareholders. In this research is also known that asset infusion transaction which is done by PT Sumalindo Lestari Jaya is the transaction that contains conflict of interest and not qualified to be excluded from obligation to conduct the General Meeting of Independent Shareholders. In the same way, The verdict of Indonesia Supreme Court that order the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya deemed reasonable due to not implemented of Good Corporate Governance principles and not complied of obligations that stated by BAPEPAM-LK."