Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungan kelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan proses perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatif atau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan. Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yang diinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitu tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubungan yang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthen national integration, building character and national identity of faith and piety, educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that is independent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesian broadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of Central KPI which formed at the central level and the Regional KPI established at the provincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship and division of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happen in monitoring broadcast content and the licensing process.

This study aimed to analyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method of evaluation research. From this study, researchers found that the institutional relationship between the two, which has coordinative or means both have a parallel relationship, can still be maintained. The researchers also found changes into a hierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarily solve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and an antagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"Penelitian ini fokus pada pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melibatkan seorang pegawai laki-laki dan terungkap di media daring. Dengan mengetahui bahwa media daring memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik melalui berita, framing berita yang dimuat oleh Kompas.com dan Detik.com seputar pelecehan seksual KPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Unit observasi penelitian ini adalah liputan berita pelecehan seksual di lingkungan KPI di Kompas.com dan Detik.com pada periode 1 September-12 Oktober 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com menyajikan framing yang lebih menunjukkan empati terhadap korban dan membawa perhatian bahwa korban harus diberikan keadilan hukum atau bantuan untuk pemulihan mental. Sementara itu, Detik.com menggambarkan framing bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama dirugikan dan membutuhkan bantuan, dan menekankan bahwa keduanya harus diberikan bantuan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka agar dapat pulih sepenuhnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian komunikasi, khususnya yang menganalisis framing liputan berita media daring terkait pelecehan seksual yang melibatkan korban laki-laki. Untuk penelitian analisis framing lebih lanjutnya, disarankan untuk menganalisis pemberitaan pada lebih dari dua media daring.

---

The focus of this study highlights an alleged sexual harassment case that has occurred in the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) involving a male employee that was recently revealed on online media. Knowing that online media can affect public opinion through news, the purpose of this study is to analyze the framing of news coverage published by Kompas.com and Detik.com surrounding the KPI sexual harassment case. This research employs a constructivist qualitative approach using the Gamson and Modigliani model framing analysis method. The unit of observation for this study are the news articles of sexual harassment in the KPI environment published on Kompas.com and Detik.com from September 1 to October 12, 2021. Results show that Kompas.com presented a framework that shows more empathy towards the victim and brings attention that the victim must be provided with legal justice or assistance to recover mentally. Meanwhile, Detik.com depicts a framing that both the victim and perpetrator have been harmed and puts emphasis that both must be provided with assistance for themselves and their families to fully recover. This study are expected to complement the repertoire of communication studies, especially those analyzing the framing of online media coverage related to sexual harassment involving male victims. For further research on framing analysis, it is recommended to analyze news coverage in more than two online media."

"Isu #BubarkanKPI mempengaruhi reputasi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai representasi publik di bidang penyiaran. Diperlukan manajemen isu yang baik untuk membentuk reputasi KPI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan isu KPI dalam membentuk reputasi menghadapi isu #BubarkanKPI serta upaya dan kendalanya menghadapi isu ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma post positivistik dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, studi pustaka. Teknik Analisa data menggunakan data reduction, data display, dan verification. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengelolaan atau manajemen isu khususnya di media sosial, KPI belum melakukannya secara maksimal. KPI melalui humasnya menggunakan 4 tahap manajemen isu, yakni planning, monitoring, analysing, dan communicating dan melakukan upaya untuk membentuk reputasi menggunakan influencer dan publik figur. Kendala yang dihadapi KPI adalah tidak adanya juru bicara dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola isu di media sosial.

---

The #BubarkanKPI issue has quite influenced the reputation of the Indonesian Broadcasting Commission as public representation in the broadcasting field. Issue management is needed to form the reputation of the Indonesian Broadcasting Commission. This study aims to analyze issue management in Indonesian Broadcasting Commission and analyze effort and difficulties in forming KPI's reputation. This research uses qualitative descriptive approach with post-positivist paradigm by collecting data with, interview, observation and literature study. The data analyzed through data reduction, data display, and verification. The results showed that in managing issues especially on social media, KPI had not done it maximally. KPI through its public relations uses 4 stages of issue management; planning, monitoring, analyzing, and communicating and making efforts to build a reputation using influencers and public figures. The difficulties faced by KPI is the absence of a spokesperson and the lack of human resource competence in managing issues on social media."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent."

"Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut, skripsi ini juga membahas hubungan kedua lembaga tersebut melalui tiga kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

This thesis explains about institution relationship between Indoneisan Supreme Court and Indonesia Judicial Commission in controlling the judges in Indonesia. This thesis defines the authorities and duties of Indonesian Supreme Court as an internal supervisor of judges also defines about authorities and duties Indonesian Juducual Commission as an external supervisor of judges. Besides defining authorities and duties both institutions, this thesis also defines about institutional relationship in controlling through examining three violation cases of code of conduct and judges behaviour guidences,"

"Ranah penyiaran Indonesia pasca 1998 telah mengalami perubahan mendasar dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, di mana sebelumnya merupakan domain kewenangan pemerintah (Departemen Penerangan) menjadi domain kewenangan masyarakat yang direpresentasikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Tetapi konstestasi Negara, industri, dan masyarakat sipil di ranah penyiaran belum selesai dan berlarut-larut dalam Peraturan Pemerintah tentang penyiaran.Tujuan penelitian ini adalah membongkar akar penyebab kontestasi tersebut dan memberikan rekomendasi kepada KPI, baik lembaga maupun anggotanya/termasuk saya sendiri, untuk mengelola kontestasi berhadapan dengan industri dan pemerintah dalam rangka mengatur penyiaran Indonesia sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Proses penelitian ini diabdikan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu perubahan sistem penyiaran nasional yang tersentralisasi menuju sistem penyiaran lokal berjaringan.Hasil penelitian ini menemukan bahwa akar kontestasi masalah ini adalah pertarungan rezim Market Regulation melawan Public Regulation. Siapa sesungguhnya yang dimenangkan dan diuntungkan dalam kontestasi tujuh PP Penyiaran tersebut? Jawabnya adalah para pemilik modal TV/radio yang sudah mapan di industri penyiaran Indonesia. Bagaimana dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo)? Depkominfo hanyalah kaki-tangan para pemilik modal yang sudah mapan di industri penyiaran itu. Dan KPI? KPI masih belum berhasil, kalau tak sopan jika dikatakan telah gagal, menjadi instrumen pelopor untuk menegakkan kepemilikan publik atas ranah liar Indonesia. Tapi kontestasi tetap belum selesai. Public Regulation masih mempunyai peluang untuk terus hidup, tesis ini ditutup dengan rekomendasi-rekomendasi untuk mendorong public regulation tersebut.Participatory Action Research ini juga menemukan terjadinya bipolarisasi aktor di ranah penyiaran, yakni Depkominfo dan Industri di satu pihak, berhadapan dengan DPR, KPI, dan Masyarakat Sipil di lain pihak. Bipolarisasi aktor tersebut berdialektika dengan terjadinya diskrepansi/patahan dalam struktur ekonomi politik penyiaran di mana Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran kemudian menjadi tidak sinambung dengan Undang-Undang Penyiaran.

---

Indonesia broadcasting landscape in the post 1998, has basically changed after the deliberation of the new Broadcasting Law (UU Nomor 32 Tahun 2002). Under the previous law, the power to regulate TV and radio belongs to The Department of Propaganda (Departemen Penerangan). Nowadays, it belongs to the public which is represented by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). By law, KPI is a state body to regulate the broadcasting matters. But the ministry of communication and information and also the established broadcasting capitalists do not satisfied with the law. The contestation among the state, industry, and civil society in the broadcasting landscape has not finished yet. It's still continuing till the Government Regulations on Broadcasting signed by the President Susilo Bambang Yudhoyono.

The purpose of this research is to find out the roots of the contestation and to formulate the recommendations for KPI, as an institution and also for the commissioner/including myself, to manage the contestation facing the broadcasting industry and government. However, the broadcasting landscape must be regulated so that it can give the benefit for public. The Process of this research will be dedicated to reach the final purpose, i.e. to change the centralized broadcasting system to local network system.

The finding of this research is that the contestation between the Market Regulation vis a vis Public Regulation. Who is really got the benefit of the government regulations on broadcasting? The answer is the established broadcasting capitalists in Indonesia. How about the Department of Communication and Information (Depkominfo)? Depkominfo is just a slave of the established broadcasting capitalist. And KPI? KPI has not been successful yet as a frontier soldier to uphold the public ownership on broadcasting arena. Actually, the contestation is to be continued. The Public Regulation still has the opportunity to survive. This research provides recommendations to enforce the public regulation.

This Participatory Action Research has also found the bipolarization of the actors in the broadcasting landscape, i.e. government and the industry on one faction against parliament (DPR), KPI, and civil society. This bipolarization runs dialectically with the discrepancy in the broadcasting political economy structure so that the Government Regulations on Broadcasting doesn't obey the Broadcasting Law."

"Tesis ini meneliti tentang bagaimana strategi dan implementasi komunikasi krisis pemulihan citra yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia saat terjadinya kasus kekerasan seksual dan perundungan pada tahun 2021. Saat suatu organisasi mengalami krisis, organisasi tersebut harus merespon dengan cepat untuk mengantisipasi kerusakan reputasi organisasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengelaborasikan teori dan konsep dari manajemen komunikasi krisis pada tahapan prakrisis, saat krisis dan postkrisis serta bagaimana strategi pemulihan citra dilakukan oleh KPI saat krisis terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa teori the nine steps of strategic public relations tidak diimplementasikan secara optimal pada kasus kekerasan seksual dan perundungan yang terjadi tahun 2021, KPI tidak menyusun strategi komunikasi krisis untuk menangani kasus yang berdampak pada reputasi organisasi tersebut, hal ini menyebabkan penanganan kasus berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk strategi pemulihan citra KPI menggunanakan mortification strategy yaitu bentuk tanggung jawab organisasi atas krisis yang terjadi melalui permintaan maaf maupun kompensasi. Peneliti menilai KPI bertanggung jawab dalam penanganan kasus tersebut dari mulai melakukan pendampingan korban hingga pemutusan kontrak kerja antara KPI dengan pelaku sebagai upaya penyelesaiin kasus. Strategi ini dinilai berhasil untuk memulihkan citra KPI dalam kasus kekerasan seksual dan perundungan tahun 2021 dapat dilihat dari grafik sentiment negatif media KPI yang terus menurun. 

---

This thesis examines the strategy and implementation of image restoration crisis communication carried out by the Indonesian Broadcasting Commission when cases of sexual violence and bullying occurred in 2021. When an organization experiences a crisis, the organization must respond quickly to anticipate damage to the organization’s reputation. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image restoration strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research was carried out by elaborating the theories and concepts of crisis communication management at the pre-crisis, crisis, and post-crisis stages, as well as how image recovery strategies are carried out by KPI when a crisis occurs. This research uses a qualitative approach and collects data through interview techniques, observation, and document study. The research results show that the theory of the nine strategic steps in public relations was not implemented optimally in cases of sexual violence and bullying that occurred in 2021; KPI did not develop a crisis communication strategy to handle cases that had an impact on the organization’s reputation, this causes the handling of cases to proceed slowly. Meanwhile, for the image restoration strategy, KPI uses a mortification strategy, a form of organizational responsibility for the crisis that occurred through apologies and compensation. Researchers assess that KPI is responsible for handling the case, from assisting the victim to terminating the employment contract between KPI and the perpetrator to resolve the case. This strategy is considered successful in restoring KPI’s image in cases of sexual violence and bullying in 2021, which can be seen from the negative KPI media sentiment graph, which continues to decline."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa kewenangan tersebut kerap kali terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya telah diambil alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Namun, lembaga negara yang dapat beracara dalam sidang Mahkamah Konstitusi hanya lembaga negara yang kewenangannya lahir atas Undang Undang Dasar. Penelitian ini mengambil rumusan masalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan antara KPI dengan Presiden q.q Menkominfo dan bagaimana implikasi putusan MK No.30/SKLN-IV/2006 terhadap kedua lembaga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil Penelitian menunjukkan Hakim Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa kewenangan KPI tidak lahir dari UUD sehingga Mahkamah Konstitusi memenangkan Menkominfo. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti hilangnya kewenangan KPI dalam hal pemberian ijin frekuensi siaran. Sedangkan bagi dunia penyiaran, putusan tersebut berdampak pada sentralisasi perijinan yang sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan KPI menjadi suatu lembaga negara yang prematur nyaris tanpa kewenangan. Dilain pihak Menkominfo memiliki kewenangan mutlak atas dunia penyiaran tanpa adanya kontrol dari lembaga lainnya.This thesis discusses about the authority of the Constitutional Court in constitutional disputes of state institutions with the decision of the Constitutional Court. Dispute of Authority the frequent times rill happened when an institute feel its have been taken over illegally by other institute. But, institute State able to attend legal procedure in Constitution court only State institute which its born of Elementary Inviter. This research take formula of what is problem of hitting, what becoming base consideration of Judge of Counstitutional Court in breaking dispute of authority between Broadcasting Commission of Indonesia with Minister of Communication and Information and how decision implication of Constitutional Court No.30/SKLNIV/ 2006 to both of institutions. This research used the method used approach based on the juridical normative, secondary data are presented analyzed descriptively or Juridical.

The Result of research, Judge of Constitutional Court of opinion are Broadcasting Commission of Indonesia authority does not born from UUD so that Constitutional Court win Minister of Communication and Information. Decision Court Constitution mean the loss of Broadcasting Commission of Indonesia authority in the case of giving of broadcast frequency permission. While to broadcasting world, the decision affect at central licensing which is fully mastered by central government. Decision Constitutional Court of Broadcasting Commission of Indonesia caused become a premature State institute almost without authority. Other of Minister of Communication and Information (Government) has absolute authority of broadcasting world without existence of control of other institute."

"Fenomena reformasi birokrasi di Indonesia terus digencar demi menciptakan kondisi yang adil. Namun faktanya, kehadiran fenomena tersebut juga diiringi dengan kehadiran perilaku KKN yang mengakibatkan banyak ditemui permasalahan dalam manajemen ASN yang jauh dari kata adil. Kebijakan sistem merit menjadi salah satu upaya dalam menangani permasalahan dalam manajemen ASN. Melalui UU ASN, dibentuklah KASN yang bertugas sebagai penjaga kebijakan sistem merit di Indonesia. Dalam proses penjagaan kebijakan sistem merit, KASN menilai sejauh mana agenda reformasi telah dilaksanakan mengingat kasus korupsi masih ada di berbagai tingkatan pemerintah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kelembagaan yang memengaruhi eksistensi kelembagaan KASN atas penerapan kebijakan sistem merit dengan menggunakan konsep institution yang dikemukakan oleh Scott (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pembentuk kelembagaan KASN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan konsep institution yang dikemukakan oleh Scott (2008). Selain itu, keberhasilan dari penerapan kebijakan sistem merit atas keberadaan KASN membuahkan hasil seperti salah satunya terdapatnya penambahan jumlah instansi pemerintah dalam menerapkan kebijakan sistem merit bertambah setiap tahun yang disertai dengan tumbuhnya keadilan bagi individu ASN. Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian kebijakan sistem merit, baik secara internal KASN maupun eksternal kelembagaan KASN.

---

The phenomenon of bureaucratic reform in Indonesia continues to be intensified to create fair conditions. But in fact, the presence of this phenomenon is also accompanied by the presence of KKN behavior which results in many problems encountered in ASN management that are far from fair. The merit system policy is one of the efforts in dealing with problems in ASN management. Through the ASN Law, a KASN was formed that served as the guardian of the merit system policy in Indonesia. In the process of maintaining the merit system policy, KASN assesses the extent to which the reform agenda has been implemented considering that corruption cases still exist at various levels of government. This study aims to analyze the institutional process that influences the existence of the KASN institution in the application of the merit system policy using the institution concept proposed by Scott (2008). This study uses a post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and a literature study as a secondary data source. The findings of this study indicate that the elements forming the KASN institution in carrying out their duties are by the institution concept proposed by Scott (2008). In addition, the success of the implementation of the merit system policy on the existence of KASN has produced results such as the achievement of the number of government agencies in implementing the merit system policy, which is increasing every year accompanied by the growth of justice for individual ASN. Nevertheless, there are still obstacles that occur in the process of achieving the merit system policy, both internally KASN and externally KASN institutions."