Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement.

---

E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets.

This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President.

The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement."

"Tesis ini membahas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada Sekretariat Wakil Presiden berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriptif yang diperkuat dengan kuesioner diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Sekretariat Wakil Presiden telah melaksanakan seluruh unsur-unsur SPIP, serta strategi yang dipilih dan diterapkan Sekretariat Wakil Presiden dalam implementasi SPIP telah membawakan pencapaian yang secara umum baik namun belum mencapai hasil yang efektif. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan perbaikan unsur penilaian risiko dengan pemetaan risiko yang komprehensif, dengan melibatkan BPKP sebagai pembina implementasi SPIP di Setwapres; perlu dilakukan komunikasi terhadap area-area kristis, yang kritis terhadap perubahan peta risiko; perlu dilakukan kegiatan penyerapan pandangan atas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan koordinasi antar unit di Setwapres, khususnya berkaitan dengan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi; perlu assesment dalam struktur organisasi; perlu penyusunan pola mutasi dan promosi serta pola karir pejabat dan pegawai di Setwapres yang dilakukan secara transparan; perlu diciptakan suatu metode untuk mengetahui kepuasan stakeholder Setwapres; menciptakan sistem kerja reward tinggi yang linier dengan output kinerja; serta perlu adanya peningkatan kapasitas APIP secara reguler untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas APIP dalam mengawal implementasi SPIP di Setwapres.

---

This thesis is focused on evaluating the implementation of the internal control system within the Secretariat of the Vice President based on Government Regulation No. 60 of 2008 regarding internal control systems of government. The method applied in this research is qualitative descriptive. Based on the results of qualitative descriptive analysis reinforced with questionnaires, it is concluded that generally the Secretariat of the Vice President has been implementing all elements of internal control system (SPIP). Strategies developed and applied by the secretariat in implementing SPIP have resulted in generally good performance, but not effective one yet.

The results of this study leave with some recommendations. First, the secretariat needs to improve its elements of risk assessment with comprehensive risk mapping by involving Development Finance Comptroller (BPKP) serving as umbrella organization for SPIP implementation. Second, it needs comprehensive communication within critical areas, particularly on risk mapping. Third, brainstorming on issues involved in the coordination among units in the secretariat is essential, particularly with respect to overlapping duties and functions. Fourth, the secretariat needs to evaluate its organizational structure. Fifth, it is vital for the secretariat to develop a transparent internal civil service's career development, especially on promotion and transfer. Sixth, a method to identify the secretariat?s stakeholders should be developed. Seventh, a working system with high rewards for best performance should be developed. Eighth, there should be capacity building for Government Internal Oversight Body (APIP) officials held regularly to improve their understanding and performance in enforcing the implementation of SPIP in the secretariat"

"Skripsi ini membahas penerapan reformasi birokrasi yang memiliki peranan penting terhadap program Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada setiap Instansi Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus dalam skripsi ini adalah pada pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang di laksanakan di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden dengan tujuan penelitian melihat efektivitas dalam pelaksanaan program-program akuntabilitas terkait dengan adanya salah satu capaian kinerja yang memiliki nilai buruk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah positivis dengan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi berupa wawancara mendalam dengan lima informan yang memiliki pengetahuan dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden namun dalam pencapaian kinerja sudah akuntabel karena memiliki peningkatan nilai capaian kinerja.

---

This thesis discusses the implementation of bureaucracy reform program leads to both Grand Design 2010-2025 Reforms on any Government Agencies in the Republic of Indonesia. The focus of this thesis is the strengthening of accountability in the achievement of program performance that is implementing in the Secretariat of the President Ministry of State Secretariat RI. Researcher interested in knowing how to strengthen implementation of performance accountability in the Secretariat of the President with the aim of research looking at the effectiveness of the implementation of accountability programs relating to the achievement of performance that one has a bad grade.

The research method used in this thesis is to use a positivist method by collecting data and information in the form of in-depth interviews with five informants who are have much knowledges in this study. The results of this study can be concluded that there still make an ineffectiveness in strengthening program implementation of performance accountability in the Secretariat of the President however in the achievement of performance have been accountable for the achievement of performance improvement."

"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan e-procurement berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, efisiensi proses pengadaan, monitoring dan audit, dan akses informasi yang real time. Evaluasi dilakukan dengan menyelidiki persepsi responden, baik pejabat organisasi pengadaan dan penyedia barang/jasa, yang terlibat langsung pengadaan barang/jasa di Sekretariat Presiden Jakarta serta dengan menghitung tambahan manfaat dan tambahan biaya yang diperoleh dari pelaksanaan e-procurement. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner, observasi langsung dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Sekretariat Presiden Jakarta telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan e-procurement dan tambahan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan e-procurement lebih besar dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan.

---

This thesis aims to evaluate the accomplishment of e-procurement purposes on the basis of President Regulation Number 54 / 2010 covering the improvement of transparancy and accountability, market access, and the promotion of fair and open competition, efficient procurement process, monitoring and audit, not to mention real time information access. Evaluation is conducted by studying respondent perception both procurement officials and suppliers, who are involved directly in procurement at the Presidential Secretariat Jakarta and calculating marginal benefit and marginal cost which result from conducting e-procurement.

This research applies descriptive quantitative approach. Therefore the writer carried out questionaires, direct obervation, and literature study. The findings of the research are: 1. e-procurement at the Presidential Secretariat has been has achieved e-procurement purposes, 2. marginal benefit from e-procurement is bigger than its marginal cost."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi mengenai pembuatan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Dengan mengunakan rujukan teori implementasi kebijakan oleh Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Komunikasi dan koordinasi yang belum efektif antar PPID utama, PPID pelaksana, dan unit kerja yang menguasai dokumen dan informasi, disebabkan adanya distorsi komunikasi dalam hal pemilihan informasi publik yang dikecualikan, 2 kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam PPID dan sarana serta prasarana yang belum sepenuhnya memadai, termasuk minimnya anggaran pelaksanaan PPID, 3 adanya aturan terkait kearsipan dan keterbukaan informasi publik yang saling bertentangan dan 4 struktur PPID yang menangani pengelolaan informasi publik hanya bersifat ex-officio. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara yaitu 1 Melakukan uji konsekuensi untuk daftar informasi publik yang dikecualikan, 2 Meningkatkan kualitas sumber daya, baik sumber daya manusia dan lainnya, dan 3 Mereviu kembali peraturan kearsipan dan keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara, serta 4 Membentuk Unit Layanan Pengelolaan Informasi Publik yang mandiri.

---

The Government has issued Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness, in an effort to provide assurance to every citizen to obtain information on public policy making. This study aims to analyze the implementation of Public Information Openness policy in the Ministry of State Secretariat. This research uses post positivist approach with qualitative method. By using the reference theory of policy implementation by Edward III. The results of this study indicate that 1 ineffective communication and coordination between main PPIDs, excecutor PPIDs, and work units controlling documents and information, due to communication distortions in terms of the selection of exempt public information, 2 quality of human resources inadequate in the PPID and inadequate facilities and infrastructure, including the lack of budget for the implementation of the PPID, 3 the existence of conflicting rules of public records and public information openness, and 4 the structure of the PPID that handles the management of public information is only ex officio. Suggested actions to improve public information openness policy in the Ministry of State Secretariat are 1 Conduct consequential test for list of excluded public information, 2 Increase the quantity and quality of resources, both human and other resources, and 3 Review regulation of public records and information openness in the Ministry of State Secretariat, and 4 Establishing an independent Public Information Management Services Unit. "

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Skripsi ini membahas tentang analisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kuantitas pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih kurang memadai. Data dukung (TOR/RAB) yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja sering kali tidak lengkap dan mengalami keterlambatan saat pengumpulannya. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran dari tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran dan penetapan RKA-K/L. Hasil dari Perencanaan Program dan Anggaran ini berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 yang sudah representatif, namun masih belum transparan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung, konsep penganggaran berbasis kinerja, dan perubahan-perubahan peraturan yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, sebaiknya RKA-K/L lebih transparan dan terbuka kepada publik.

---

This thesis discusses about the analysis of drafting work plan and budget at the Secretariat of President in 2013. This research uses qualitative method with descriptive design. The results of this research shows quantity of the human resources in drafting work plan and budget is still inadequate. Supporting data (TOR/RAB) which are collected from each Work Units are often incomplete and delay. The process of drafting the work plan and budget proposals include a work plan and budget for each Unit of work, drafting the work plan and budget by The Budget Planning Program and RKA-K/L validation.

The results of this Budget Planning Program is a Secretariat of President’s RKA-K/L document of 2013 which is representative, but is still not transparant to the public. Based on the research results, it is recommended to socialize the completeness and timeliness of supporting data collection related, performance based budgeting concept and regulatory changes which often occurs each year. In addition, it is recommend RKA-K/L to be more transparant and opened to the public."

"Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini berangkat dari permasalahan dimana Kementerian Sekretariat Negara telah menggunakan e-office layanan persuratan sejak tahun 2009 namun penerapan e-office layanan persuratan belum sepenuhnya terlaksana di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-office layanan persuratan di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan teori Harvard JFK School of Government (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi e-office yaitu elemen support didukung dengan landasan hukum, Standart Operating Prosedure serta perencanaan dalam tahapan pelaksanaan e-office, elemen capacity didukung oleh ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dan elemen value yang menunjukkan nilai dalam pelayanan publik berbasis online dan kebermanfaatan untuk pemerintah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the factors that influence the implementation of e-office mailing services at the Ministry of State Secretariat. This research departs from the problem where the Ministry of State Secretariat has been using e-office mail services since 2009 but the implementation of e-office mail services has not been fully implemented at the Ministry of State Secretariat. This study aims to analyze the factors that influence the implementation of e-office mail services at the Ministry of State Secretariat based on the theory of Harvard JFK School of Government (2006). This study used a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews. The results of the study show that there are 3 factors that affect e-office, namely element support supported by legal basis, Standard Operating Procedures and planning in the stages of implementing e-office, element capacity is supported by the availability of financial resources, availability of technological infrastructure and availability and quality of human resources and value elements that show value in online-based public services and benefits for government and society."