Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan swasembada benih padi unggul bersertifikat di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan penangkaran benih padi dan pengembangan perbenihan. Meskipun ketersedian benih dalam sistem produksi benih saat ini belum dapat mengakomodir kebutuhan petani. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan adalah pengawasan yang telah dilakukan dengan optimal dan sikap pelaksana kebijakan yang mendukung petani. Faktor penghambat meliputi kurangnya komunikasi dan koordinasi antar setiap bidang/seksi, kurangnya sumber dana yang tersedia, kurangnya SDM (petani), pemberian sanksi yang belum diatur, dan lahan yang semakin sempit.

---

This study raised the question about the factors that affect the implementation of the policy of self-sufficiency of rice seed certified superior in Kabupaten Bogor. This study uses a post-positivist approach to the method of data collection through in-depth interviews and documentation study. The results showed that the implementation of the policy of self-sufficiency in rice seed certified superior in Kabupaten Bogor done through the development of rice seed breeding and seed development. Despite the availability of seeds in a seed production system can not currently accommodate the needs of farmers. As for the supporting factors in the implementation of food security policy is supervision will be made with optimal and attitudes implementing policies that support farmers. Inhibiting factors include the lack of communication and coordination between each field / section, the lack of available sources of funds, lack of human resources (farmers), sanctions which have not been regulated, and the land is getting narrower."

"Masalah utama yang dihadapi perawat di Indonesia adalah masalah kualitas sumber daya manumur. Sistem jenjang karir merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan.. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi ekspektasi perawat terhadap penerapan jenjang karir di rumah sakit. Desain penelitian Korelasi Deskriptif dengan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel sebanyak 145 perawat dengan teknik simple random sampling. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square dan Regresi Logistik Berganda. Terdapat hubungan dukungan atasan (p value = 0,000) dan dukungan teman sejawat (p value = 0,030) dengan ekpektasi perawat terhadap penerapan jenjang karir di rumah sakit. Dukungan atasan (OR = 3,806) dan jenis kelamin (OR = 2,278) merupakan faktor yang paling dominan dengan ekspektasi perawat. Penelitian ini merekomendasikan agar pimpinan rumah sakit mendukung sistem jenjang karir dan memotivasi perawat meningkatkan kompetensi melalui sistem jenjang karir sehingga ekspektasi perawat meningkat terhadap manfaat dari sistem ini.

---

The main problem faced by nurses in Indonesia is a nursing quality. Nursing Clinical Ladder System (CLS) is one way to improve the quality of nurses in providing nursing care. This study is aimed to identify determinant factors affecting nurses? expectations towards the implementation of nursing clinical ladder system. This research using cross sectional descriptive correlation and simple random sampling technique, and has involved 145 nurses. Data were analyzed by Chi-Square test and Multiple Logistic Regression.

There is found a significant relationships between leader?s support (p= 0,000) and colleagues? support (p= 0,030) and the nurses' expectations towards the implementation of CLS. The leader support (OR= 3,806) and the gender factor (OR=2,278) are the dominant factors of nurses? expectation. It is recommended that hospital leaders support CLS and motivate nurses to improve their competence through this system so that CLP will increase the nurses? expectation to the benefits of CLS."

"Perubahan iklim yang disebabkan karena adanya peningkatan emisi gas rumah kaca telah menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang emisinya cenderung mengalami peningkatan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi adalah dengan menetapkan kebijakan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia yang terus ditunda menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan ketika memproses implementasi pajak karbon di mana tantangan tersebut muncul karena disebabkan oleh beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dan strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat teratasi dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia, yaitu adanya dampak yang diberikan terhadap kondisi ekonomi, perbedaan sikap publik terhadap kebijakan pajak karbon, koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan tingkat kesulitan menerapkan sistem MRV pada jenis usaha tertentu. Strategi yang dipertimbangkan pemerintah agar faktor-faktor tersebut dapat teratasi dengan baik adalah menerapkan kebijakan secara bertahap dan membangun koalisi yang mendukung pajak karbon, menggunakan pendapatan pajak karbon dengan tepat, mengkombinasikan pajak karbon dengan kebijakan lainnya, dan memastikan integritas sistem MRV agar dapat menentukan besarnya emisi yang dikenakan pajak secara akurat.

---

Climate change caused by an increase in greenhouse gas emissions has become one of the issues that received world attention. Indonesia is one of the countries whose emissions tend to increase. One of the government's efforts to reduce emissions is to establish a carbon tax policy in Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). However, the delayed implementation of carbon tax policies in Indonesia shows that the government faces various challenges in the policy implementation process where these challenges arise due to several factors. This study aims to analyze various factors that can affect the implementation process of carbon tax policies in Indonesia and strategies that are considered by the government so that these affecting factors can be resolved properly. This research was conducted using a qualitative approach and data were collected through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show the factors that affected the implementation process of carbon tax policies in Indonesia are the impact that given to economic conditions, differences in public attitudes towards carbon tax policies, coordination between government agencies, and the degree of difficulty implementing MRV system in certain types of business. The strategy considered by the government so that these factors can be resolved properly are stepwise policy implementation and build coalitions that support carbon taxes, use carbon tax revenues appropriately, combine carbon taxes with other policies, and ensure the integrity of MRV system in order to accurately determine the amount of emissions to be taxed."

"Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap warga negara maka pemenuhannya menjadi hal yang penting. Pelayanan kesehatan yang bermutu, terutama pelayanan kesehatan di bidang Perumahsakitan membutuhkan biaya yang tinggi, keterbatasan pembiayaan kesehatan yang berasal dari Pemerintah , menuntut adanya mobilisasi sumber dana dari masyarakat dan swasta. Salah satu cara yaitu melakukan kesesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan tarif pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kemauan pasien membayar pelayanan kesehatan (WTP) di Instalasi rawat jalan RSD Ciawi serta hubungannya dengan karakteristik pasien, kemampuan membayar (ATP), persepsi pasien terhadap manfaat dan mutu pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian crossectional dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pengumpulan data menggunakan cara wawancara terpimpin dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun kepada responden yang merupakan pasien atau pendampingnya.Pengukuran atas kemauan membayar menggunakan metode Contingent valuation method (CVM), dengan tehnik pengukuran menggunakan modifikasi dari tehnik bidding game, dengan pendekatan pada preferensi individu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar pasien atas pelayanan kesehatan di poli rawat jalan RSD Ciawi rata-rata tinggi, namun kemauan membayar atas pelayanan yang dirasakan saat ini rendah, artinya pasien belum merasa puas atas pelayanan yang diterima, dan masih mengharapkan adanya peningkatan mutu layanan. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemauan membayar dipengarui oleh : tingkat pendapatan, pengalaman berobat, persepsi terhadap mutu layanan, dan kemampuan membayar. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlu adanya peningkatan mutu layanan sehingga ada kesesuaian dengan tarif yang diberlakukan pada pasien. dan penetapan tarif yang berdasarkan analisis unit cost, harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat, bukan keterpaksaan membayar (Forced to pay).

---

Health is one of human basic needs that have to be met by every citizen. Quality medical services, particularly medical treatments at a hospital, are relatively expensive for most Indonesian. Limited government budgets on health sector have resulted in a fund mobilization from government to community and private sectors. However, the community and private sectors demand quality health services at reasonable rates.

Objectives of this research are twofold: (1) to obtain the information on the patients? willingness to pay for the health services provided by the Clinic of the Ciawi?s Regional Hospital (RSD Ciawi) and (2) to analyze the interrelationships among patients characteristics, their ability to pay and their perceptions on the benefits and quality of health services.

The research is a crossectional research with the approach of descriptive analytic. The data was collected by a guidance interview with the guiding questions for the respondents as the patients or the companions. The measurement is based on the ability in paying with the contingent valuation method (CVM) the technique used the measurement which is a modified from the bidding game technique to the preference individual approach.

The result of the research shows that the patients? ability in paying their obligation on the health service at the treatment?s installation in RSD Ciawi is averagely higher. While the payment based on the service today is lower than before. It means that the patients feel unsatisfied with the service and they still hope to get better improvement in service. The result of the research found that the patient?s ability in paying the finance obligation has influenced some factors : the patient's income, the experience in getting the treatment, the perception on service quality and the ability of payment. Therefore, the result of this research suggests that the improvement of the quality on service and the adjustment on the cost to the patients. The charge cost is based on the analysis unit cost so that it must be considered the ability and the people? willingness to pay and it is not the feeling of forced to pay."

"Di desa Bojonggede kasus gizi kurang meningkat setiap tahunnya, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di desa tersebut. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data primer menggunakan kuesioner.Hasil penelitian mengunakan indikator CIAF (Composite Index of Antopometric Failure) ini menemukan 34,5% balita mengalami gangguan pertumbuhan dan kontribusi terbesar adalah stunting (0,711). Hasil analisis menunjukan ada hubungan yang bermakna (p value=0,000) antara pendidikan dan pengetahuan ibu dengan status gizi (BB/U, TB/U dan BB/TB). Sedangkan faktor-faktor determinan lain (asupan gizi, pola asuh, dan karakteristik keluarga ) menunjukkan kecenderungan yang positif dengan terjadinya gizi kurang namun tidak memiliki hubungan yang bermakna.

---

At the village Bojonggede malnutrition cases increasing every year, the purpose of the study was to determine the factors that affect the nutritional status of children in the village. Design used in this study was cross sectional using primary data using questionnaires.

The results using indicators CIAF (Composite Index of Anthroopometric Failure) found that 34.5% of infants had growth problems and biggest contribution is stunting (0.711). The analysis showed significant association (p value = 0.000) between maternal education and knowledge of the nutritional status (BB/U, TB/U and BB/TB). Where as the other determinant factors (nutrition, parenting, and family characteristics) showed a positive trend in the occurrence of malnutrition but does not have a meaningful relationship."

"Kecamatan Ciampea, kabupaten Bogor telah berkembang pesat menjadi kawasan perkotaan. Tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi menyebabkan peningkatan kawasan permukiman dan perubahan fungsi lahan. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan kawasan permukiman di kecamatan Ciampea yang meliputi analisis pola sebaran, kesesuaian guna lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi lokasi permukiman. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif ditambah dengan penjelasanpenjelasan dengan metode kualitatif. Dengan analisis tetangga terdekat didapatkan pola sebaran permukiman perkotaan di Ciampea cenderung mengelompok, sementara pola sebaran permukiman pedesaan menunjukkan pola seragam. Hasil evaluasi guna lahan disimpulkan 98,74% permukiman perkotaan sesuai dengan kebijakan tata ruang kabupaten Bogor, sementara kesesuaian permukiman pedesaan 75,56%. Dari kesesuaian kondisi geografis, permukiman perkotaan dan pedesaan sebagian besar berada dikawasan layak bangun (96,82% dan 90,88%). Hasil analisis komponen utama diketahui bahwa faktor dan variabel yang mempengaruhi sebaran dan perkembangan lokasi permukiman di kecamatan Ciampea adalah: faktor sosial demografi (kepadatan, kondisi pendatang, kesamaan pendidikan & pekerjaan dan kesamaan suku & budaya); faktor infrastruktur (fasilitas, akses jalan, akses pada pekerjaan, kendaraan, dan moda angkutan); faktor Fisik Lingkungan (kualitas hunian, sumber air dan suasana alam); faktor Ekonomi (harga rumah dan biaya transportasi); dan faktor Kebijakan (kredit bank dan pengetahuan kebijakan tata ruang).

---

Ciampea district, Bogor regency has rapidly developed into urban areas. Pressures of population growth and urbanization led to an increase in settlement areas and land use change. This study aims to analyze the development of residential areas in the Ciampea district that includes distribution pattern analysis, the suitability of land use and the factors that affect settlement location preferences. This study used a descriptive quantitative approach coupled with explanations with qualitative methods.

With nearest neighbor analysis of the distribution pattern obtained urban settlements in Ciampea tend to cluster, while the distribution pattern of rural settlements is dispered. The results of the evaluation of land use 98.74 % of urban settlements concluded in accordance with the Bogor district land policy, while 75.56 % of rural settlements suitability. Suitability of geography, urban and rural settlements mostly decent wake region ( 96.82 % and 90.88 % ).

The results of principal componen analysis shows that the factors and variables that affect the distribution and development of settlements in the district Ciampea are: socio-demographic factors (density ,entrants conditions , the similarity education & employment and culture & ethnicity); infrastructure factors (facilities, access roads, access to jobs, vehicles, and modes of transportation); Environment Physical factors (residential quality, water resources and natural atmosphere); Economic factors (housing prices and transportation costs), and policy factors (bank credit and knowledge of spatial policy)."

"Pedestrian Project merupakan proyek dari Kementerian Perhubungan yang bertujuan untuk menyosialisasikan program Non-Motorized Transportation di daerah, salah satunya adalah Kota Bogor. Proyek tersebut diselenggarakan di Jalan Nyi Raja Permas, area Stasiun Kota Bogor, karena selalu penuh sesak pada jam puncak. Adanya fasilitas jalur pedestrian memberikan ruang gerak bagi pejalan kaki untuk dapat bermobilisasi secara nyaman dan aman. Namun demikian, implementasi dari proyek pedestrian belum sesuai dengan konsep pedestrian yang ideal karena masih banyaknya PKL, parkir ilegal, dan pangkalan ojek yang beroperasi di fasilitas jalur pedestrian. Terkait dengan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi pedestrian project di Jalan Nyi Raja Permas Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosialisasi, koordinasi, reaksi PKL, komitmen pemerintah, sumber dana, sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh terhadap implementasi pedestrian project.

---

Pedestrian Project is a project of the Ministry of Transportation that aims to socialize the Non-Motorized Transportation program in region, including Bogor City. The project was held at Nyi Raja Permas Street, Bogor Station Area, which is always crowded at peak hours. Pedestrian pathways provide space for pedestrians to mobilize comfortably and safely. However, the implementation of the project has not been in accordance with the ideal pedestrian concept because there are many street vendors, illegal parking, and motorcycle using pedestrian pathways.

Associated with these problems, researcher is interested in knowing the factors affecting the implementation of pedestrian project at Nyi Raja Permas street, Bogor city. This study used a qualitative approach with data collection techniques by in-depth interviews, literature study, and observation.

The result of this research shows that socialization, coordination, street vendor’s reaction, government's commitment, budget, human resources, and controlling are factors that affecting implementation of pedestrian project."

"Skripsi ini membahas faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemilahan sampah di Kota. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Implementasi kebijakan sampah di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada kekurangan dari faktor komunikasi dan sumber daya, yang dapat dilihat dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pesan yang disampaikan, perbedaan perubahan yang diinginkan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

---

This thesis discusses about the factors affecting the policy implementation of Waste separation in Depok.As a policy carried out by Depok City Government through Depok City Cleanliness. This research was conducted post positivist with descriptive design. Data collection techniques are by conducting in depth interviews, documentation studies, and observations. Implementation of waste separation in Depok city influenced factor factor that is comunicatins, resources, dispottion and bureaucracy. The results showed that the implementation of garbage policy in Depok City is influenced by the following factors include the factors of uncertainty and inconsistencies of messages conveyed, differences in desired changes, limited support facilities, lack of public awareness."

"ABSTRACTSecara garis besar, penelitian yang dibahas dalam tulisan ini ditujukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi dan implementasi open door policy di China pada tahun 1978 dan Indonesia melalui kebijakan penanaman modal tahun 1967. Faktor-faktor tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu faktor ekonomi dan politik. Kedua faktor ini yang kemudian turut berdampak pada pembangunan politik dan ekonomi di kedua negara. Dengan menggunakan teori developmental state karya Chalmers Johnson dan konsep repressive developmental regime milik Herbert Feith, tulisan ini berusaha mengidentifikasi karakteristik pembangunan ekonomi dan politik yang berkembang di kedua negara. Dalam hal ini, realitas yang berkembang di China cenderung mengarah kepada communist developmental state. Hal itu didukung oleh sejumlah indikasi, seperti peningkatan produktivitas melalui pertumbuhan ekonomi di dalam kerangka sistem ekonomi pasar, berlakunya dual systems (perpaduan dua sistem dalam satu negara), serta adanya peran negara yang besar terhadap implementasi kebijakan strategis dalam pasar. Sedangkan, dalam menjelaskan realitas yang berkembang di Indonesia cenderung lebih bersifat repressive developmental regime. Hal itu diindikasikan melalui adanya model pemerintahan multi-level yang didominasi oleh kelompok militer, aliansi antara elite birokrasi dan kelompok teknokrat, kurang berperannya lembaga-lembaga demokrasi konvensional, serta dibatasinya kekuatan politik dalam masyarakat. Indikasi-indikasi tersebut yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam tulisan ini untuk kemudian dapat dilihat keterkaitannya dengan pembangunan politik dan ekonomi yang berlaku di kedua negara tersebut secara komprehensif.

---

ABSTRACTBroadly speaking, the research discussed in this paper is intended to explain the factors that influence the formulation and implementation of open door policy in China in 1978 and Indonesia through the 1967 investment policy. These factors are then categorized into two types, namely factors economy and politics. These two factors later contributed to political and economic development in both countries. Using the developmental state theory by Chalmers Johnson and the Herbert Feith concept of the repressive developmental regime, this paper seeks to identify the characteristics of economic and political development that are developing in both countries. In this case, the developing reality in China tends to lead to the communist developmental state. This is supported by a number of indications, such as increased productivity through economic growth within the framework of the market economic system, the enactment of dual systems (a combination of two systems in one country), and the presence of a large role for the implementation of strategic policies in the market. Meanwhile, in explaining the developing reality in Indonesia, it tends to be more of a repressive developmental regime. This is indicated by the existence of a multi-level governance model dominated by military groups, an alliance between bureaucratic elites and technocrats, lacking the role of conventional democratic institutions, and limiting political power in society. These indications which will then be further analyzed in this paper can then be seen as related to the political and economic development that applies in both countries in a comprehensive manner."

"Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) merupakan sistem pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan pencapaian tiga indikator yang diterapkan sebagai bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan FKTP. Adapun ketiga indikator tersebut adalah Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP. Pencapaian indikator dapat berupa zona aman, dan zona tidak aman. Besaran pembayaran dilakukan sesuai dengan pencapaian ketiga indikator yang mengacu kepada Surat Edaran Bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan No.HK 01.08/III/980/2017 No.2 tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor–faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Puskesmas di wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Bogor berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan penelitian ini yang terdiri dari Kepala/Wakil Puskesmas, penanggung jawab KBK di Puskesmas, Kepala Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor, Staf Bidang PMP BPJS Kesehatan KCU Bogor. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah dokumen BPJS Kesehatan KCU Bogor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan KBK ini telah disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan dengan jelas kepada Puskesmas. Pada pencapaian ketiga indikator dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas sarana dan prasarana serta sistem pencatatan yang baik.

---

Pay for performance is a capitation payment system from BPJS Kesehatatan to primary health facilities based on the achievement of the three indicators applied as part of the development of the primary health facilities service quality control system. The three indicators are the Number of Contacts, the Non Specialistic Reference Ratio and the Participant Prolanis Ratio Routinely Visiting primary health facilities. Achievement of indicators can be in the form of a safe zone, and an insecure zone. The amount of payment is carried out in accordance with the achievement of the three indicators referring to the Joint Circular of the Ministry of Health and BPJS Kesehatatan No. HK 01.08 / III / 980/2017 No.2 year 2017. This study aims to analyze the factors that influence the achievement of pay for performance to primary health facilities service in working area BPJS Kesehatan Bogor based on the theory of Edward III. This research is a study with qualitative methods and document review. Primary data was collected by conducting observations and in-depth interviews with informants of this study consisting of the Head / Deputy of primary health facilities service, the person in charge of the coordinator program in the primary health facilities service, Head of PMP BPJS Kesehatatan Bogor, Staff of PMP BPJS Kesehatatan Bogor. Secondary data was collected by examining the KCU Health BPJS Bogor document. The results of this study indicate that the implementation of this Pay for performance policy has been socialized by the BPJS Kesehatatan clearly to the primary health facilities service. The achievement of the three indicators is influenced by the availabil"