Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan simulasi interferensi dari 2 drone keFixed Service (FS) dengan memperhitungkan faktor redaman hujan, dimana UASyang di teliti adalah sistem pesawat tanpa awak dengan kendali satelit dan FSadalah sistem komunikasi terrestrial di permukaan bumi. Evaluasi kompatibilitasdisini adalah pada penggunaan frekuensi yang sama pada kedua sistem tersebutyang dimodelkan dengan interferensi antara dua sistem. Dan berdasarkan WRC-15 (World Radiocommunication, 2015), bahwa salah satu spektrum alokasifrekuensi untuk Fixed Satellite Service (FSS) di wilayah 3 (Asia dan Oceania)adalah di frekuensi 12,5-12,75 GHz dimana pita frekuensi ini berbagi denganfrekuensi FS. Skenario interferensi antara kedua sistem ini diamati pada saat 2-drone terbang di atas wilayah FS, dan simulasi dilakukan untuk menyelidikigangguan dari emisi 2 drone ke penerima FS. Dimana hasil simulasi menunjukkanbahwa interferensi dari 2 drone tidak melewati batas yang telah ditentukan,sehingga masih aman bagi drone dan FS.

---

ABSTRACTThis study aims to evaluate the compatibility of spectrum Unmanned AircraftSystem (UAS) with the number of 2 drone and Fixed Service (FS) with rainattenuation, which the UAS in the study is the system of unmanned aircraft withsatellite control and FS is a terrestrial communication system on the earthsurface. Evaluation of compatibility here is the use of the same frequency in bothsystems, are modeled by interference between the two systems. And by WRC-15(World Radiocommunication, 2015), that one of the frequency spectrum allocatedfor the Fixed Satellite Service (FSS) in region 3 (Asia and Oceania) is in the 12.5to 12.75 GHz frequency band, which is shared with the frequency FS. Interferencescenario between the two systems is observed during several drones flying overthe area FS, and simulations were carried out to investigate the disturbance of theemissions of 2 drone to the FS receiver. Wherein the simulation results show thatthe interference of drones did not cross the line that has been determined, so it isstill safe for the drones and FS"

"Quadcopter berukuran kecil dan inersia drone yang rendah memungkinkan penggunaan sistem kontrol penerbangan sederhana, dengan kepraktisan Quadcopter diharapkan dapat dipergunakan untuk penanganan bencana sehingga dapat meningkatkan ketahananwilayah. Quadcopter yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diubah-ubah. penelitian ini dengan merakit quadcopter sendiri dan melakukan perubahan pada pitch propeller untuk mengetahui pengaruh thrust dan thrust motor pada quadcopter tipe x. Dari hasilpenelitian dan perhitungan yang dilakukan, thrust yang dihasilkan dengan sudut puntir (pitch) 50olebih besar dibandingkan dengan sudut puntir (pitch) 43o pada setiap pergerakannya sehingga semakinbesar sudut puntir (pitch), maka semakin besar pula thrust yang dihasilkan oleh propeller tersebut. Voltage yang masuk pada setiap motor akan berbeda tergantung pada pergerakannya. Jadi, semakin besar voltage yang masuk pada motor brushless maka semakin tinggi putaran motornya sehingga thrust yang dihasilkan juga semakin besar."

"[Tesis ini membuat model kompatibilitas atau frequency sharing antara Unmanned Aircraft System (UAS) dan Fixed Service (FS). UAS adalah sistem pesawat tanpa awak yang terdiri dari pengendali dan wahana udara yang dikendalikan. UAS memiliki kondisi BLOS dan LOS. FS adalah sistem komunikasi terrestrial antar dua titik di permukaan Bumi. Kompatibilitas antara FS dan UAS dimodelkan dengan interferensi antara dua sistem tersebut. Skenario interferensi tersebut diamati ketika UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau UA (Unmanned Aircraft), wahana udara yang dikendalikan, berada dalam kondisi BLOS dan terbang diantara sistem FS. Skenario interferensi ini terdapat dua macam, yaitu interferensi dari UAV ke FS dan interferensi dari FS ke UAV. Kompatibilitas antara FS dan UAS yang direpresentasikan oleh UAV dibutuhkan untuk mendukung operasi BLOS. BLOS (Beyond Line of Sight) diperlukan karena sinyal dari UACS (Stasiun Pengendali Pesawat tanpa Awak) memiliki keterbatasan dalam kondisi LOS (Line of Sight). Keputusan akhir dalam penetapan pita frekuensi untuk UAS ditentukan pada WRC-15 di tahun 2015. Spektrum BLOS direncanakan dengan memanfaatkan pita frekuensi dari FSS (Fixed Satellite Service). Hal ini berarti bahwa UAS akan menggunakan satelit sebagai sarana sistem kendali dalam kondisi BLOS. Masalah utama dari penyebaran UA (Unmanned Aircraft) atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) adalah kompatibilitas dengan sistem yang incumbent. Alokasi spektrum FSS di region 3 ITU (Asia dan Oceania) berada di pita frekuensi 12,2- 12,5 GHz. Frekuensi ini terbagi dengan sistem FS (Fixed Service). Simulasi dilakukan untuk menyelidiki interferensi dari emisi pengirim FS ke penerima UAV. Hasil simulasi menunjukkan bahwa interferensi dari FS ke UAV dan sebaliknya (vice versa) tidak melewati batas (threshold). Implikasinya frekuensi 12,2-12,5 GHz aman digunakan untuk UAV.;This thesis creates the compatibility model or frequency sharing between Unmanned Aircraft System (UAS) and Fixed Service (FS). UAS is a unmanned aerial vehicle system that consists of the control station and the controlled vehicle (UAV or UA). UAS has BLOS and LOS condition. FS is the terrestrial communication system between two points or more on the earth surface. The compatibility between FS and UAS is modeled by the interference between those two systems. The interference path is observed when the UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), the controlled vehicle, has been in BLOS condition and flies above the FS tower. The interference scenario in this thesis has two conditions, the interference from UAV to FS and the interference from FS to UAV. The Compatibility of FS and UAS (represented by UAV) is required to support BLOS (Beyond Line of Sight). The BLOS condition is required since the signal is often bounded in LOS condition. The final decision in the establishment of UAS frequency band is determined in WRC (World Radiocommunication Conferece)-15 in 2015. The BLOS spectrum is planned to use FSS (Fixed Satellite Service) frequency band. The main problem of the unmanned aircraft (UA) or unmanned aerial vehicle (UAV) deployment is the compatibility with the incumbent system. The allocation of FSS spectrum in the region 3 (Asia and Oceania Region) is in the band 12.2- 12.5 GHz. This frequency band is shared with the frequency of FS (Fixed Service). The simulation is conducted to investigate the interference from the FS emission into the UAV receiver. The results of simulation present that the interference from the FS to UAV and vice versa will be harmless as it does not exceed specific threshold. This suggests that the 12,2-12,5 GHz frequency band is safe for UAS Application, This thesis creates the compatibility model or frequency sharing between Unmanned Aircraft System (UAS) and Fixed Service (FS). UAS is a unmanned aerial vehicle system that consists of the control station and the controlled vehicle (UAV or UA). UAS has BLOS and LOS condition. FS is the terrestrial communication system between two points or more on the earth surface. The compatibility between FS and UAS is modeled by the interference between those two systems. The interference path is observed when the UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), the controlled vehicle, has been in BLOS condition and flies above the FS tower. The interference scenario in this thesis has two conditions, the interference from UAV to FS and the interference from FS to UAV. The Compatibility of FS and UAS (represented by UAV) is required to support BLOS (Beyond Line of Sight). The BLOS condition is required since the signal is often bounded in LOS condition. The final decision in the establishment of UAS frequency band is determined in WRC (World Radiocommunication Conferece)-15 in 2015. The BLOS spectrum is planned to use FSS (Fixed Satellite Service) frequency band. The main problem of the unmanned aircraft (UA) or unmanned aerial vehicle (UAV) deployment is the compatibility with the incumbent system. The allocation of FSS spectrum in the region 3 (Asia and Oceania Region) is in the band 12.2- 12.5 GHz. This frequency band is shared with the frequency of FS (Fixed Service). The simulation is conducted to investigate the interference from the FS emission into the UAV receiver. The results of simulation present that the interference from the FS to UAV and vice versa will be harmless as it does not exceed specific threshold. This suggests that the 12,2-12,5 GHz frequency band is safe for UAS Application]"

"Quadrotor merupakan pesawat yang dilengkapi empat buah motor yang dilengkapi baling-baling. Untuk dapat terbang dengan baik, quadrotor harus dilengkapi dengan sistem kendali yang mampu mengatur kecepatan putaran tiap motor agar sudut rotasi dan posisinya sesuai dengan setpoint yang diberikan. Pada skripsi ini dibahas mengenai pemodelan dan perancangan sistem kendali quadrotor dengan Integral Backstepping. Sistem kendali yang dirancang meliputi pengendali sudut rotasi dan pengendali posisi. Pemodelan dan identifikasi sistem dilakukan dengan beberapa langkah percobaan untuk menentukan parameter-parameter dari model. Model yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam perancangan sistem kendali. Alasan penggunaan Integral Backstepping ini karena kehandalannya dalam kemampuan mengikuti setpoint dan ketahanan terhadap gangguan. Untuk itu akan diuji kemampuan pengendali ini dengan model yang sudah diperoleh dalam simulasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan performa pengendali Integral Backstepping cukup memuaskan dimana respons keluaran cukup cepat, overshoot yang kecil, nilai error tunak mendekati nol, dan tahan terhadap gangguan.

---

Quadrotor is an aircraft equipped with four motors equipped with a propeller. It must be equipped with a control system capable of controlling the speed of each motor for attitude and position in accordance with the given setpoint in order to flying stable.

In this report discussed the modeling and control system design of quadrotor with Integral Backstepping. Control system designed includes attitude and position controllers. Modeling and system identification is done with a few experimental steps to determine the parameters of the model. Then, The model becomes the basis for the design of control systems.

The main reason using Integral Backstepping controller because in the ability to follow the setpoint and resistance against disturbance. It will be tested the ability of this controller with a quadrotor model in the simulation.

The results obtained showed Integral Backstepping controller performance is quite satisfactory where the output response fast enough, small overshoot, steady-state error value near zero, and robustness against disturbances."

"Pesawat terbang tanpa awak (PTTA) telah banyak digunakan pada hampir seluruh negara di dunia baik untuk kebutuhan sipil maupun militer. LSU-02 NGLD (LAPAN Surveillance Unmanned Aerial Vehicle-02 Next Generation Low Drag) adalah contoh PTTA yang dikembangkan oleh Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) LAPAN berdasarkan permintaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). LSU-02 NGLD akan digunakan untuk kebutuhan sipil, yaitu untuk melakukan pemantauan di wilayah perairan laut Indonesia. Desain LSU-02 NGLD mengambil sebagian geometri dari LSU-02 yang sudah dikembangkan terlebih dahulu. LSU-02 dimodifikasi pada beberapa aspek terutama bagian sayap dan ekor. Tujuan tesis ini adalah untuk melakukan desain dan analisis struktur komposit sayap LSU-02 NGLD akibat beban operasional di wilayah perairan laut untuk memenuhi regulasi yang berlaku menggunakan model elemen hingga. Beban sayap diasumsikan merupakan beban statik yang terdistribusi sepanjang setengah sayap menggunakan metode Schrenk. Pada model elemen hingga, sayap dimodelkan menggunakan elemen quad4 dengan kondisi batas berbentuk pin pada lokasi dimana baut akan digunakan untuk menggabungkan sayap dengan fuselage. Verifikasi, validasi dan tes konvergensi diikutsertakan untuk mendapatkan hasil yang baik dari penggunaan model elemen hingga. Analisis kekuatan dilakukan dengan menggunakan tiga subkasus yaitu menggunakan load factor 6.29, load factor 3.8 dan load factor -2.65. Hasil dari margin of safety, displacement dan buckling factor pada load factor 6.29 berturut-turut adalah 0.00562, 161 mm dan 0.88. Hasil dari margin of safety, displacement dan buckling factor pada load factor 3.8 berturut-turut adalah 0.66, 97.1 mm 1.46. Sedangkan hasil dari margin of safety, displacement dan buckling factor pada load factor -2.65 berturut-turut adalah 0.92, -67.7 mm dan 1.18. Dari hasil-hasil tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan struktur komposit sayap LSU-02 NGLD memenuhi regulasi yang berlaku.

---

The unmanned aerial vehicle (UAV) has been widely utilized all over the world for either civil or military purposes. LSU-02 NGLD (LAPAN Surveillance Unmanned Aerial Vehicle-02 Next Generation Low Drag) is a UAV developed by Aeronautics Technology Center (known as Pustekbang) LAPAN which is based on demand from Ministry of Marine Affairs and Fishery. LSU-02 NGLD will be used for sea monitoring in Indonesia. Design of LSU-02 NGLD took some geometries from LSU-02 which has been developed before. LSU-02 is modified in some aspects to support sea monitoring especially in wing and tail. The aim of this thesis is to design and analyze the composite wing structure of LSU-02 NGLD due to operational load around sea to meet the regulation using finite element model.  The load is assumed as static and distributed along semispan using Schrenk method. In finite element model, the wing is modeled using quad4 element and boundary condition uses pin in the locations where bolts will be applied to combine wing and fuselage. Verification, validation and convergence test take into account to obtain good results from finite element model application. The strength analysis was conducted with three subcases i.e. load factor 6.29, load factor 3.8 and load factor -2.65. The results about margin of safety, displacement and buckling factor at load factor 6.29 are 0.00562, 161 mm and 0.88 respectively. The results about margin of safety, displacement and buckling factor at load factor 3.8 are 0.66, 97.1 mm 1.46 respectively. The results about margin of safety, maximum and buckling factor at load factor -2.65 are 0.92, -67.7 mm and 1.18 respectively. Based on those results, the composite wing structure of LSU-02 NGLD meets the regulation."

"Pesawat terbang tanpa awak PTTA akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Jika PTTA dapat dirancang dan dikembangkan dengan baik, PTTA dapat diberikan tugas seperti pengawasan pada wilayah perbatasan dan hutan. PTTA diharapkan berukuran kecil dengan panjang fuselage 1 m, lebar sayap 1 m, berat 1 ndash; 2 kg, dan biaya < Rp 3.500.000,-. Untuk dapat membuat PTTA, digunakan 7 langkah mendesain pesawat, yaitu parameter persyaratan desain pesawat, perkiraan awal berat pesawat, parameter performa kritis pesawat, konfigurasi rancangan, perkiraan berat yang lebih baik, analisa performa, dan optimalisasi. Prototipe dari PTTA berhasil dibuat dan memenuhi persyaratan dengan panjang fuselage 0,93 m, lebar sayap 0,958 m, berat 1,016 kg, biaya Rp 3.349.000,- dan telah divalidasi terhadap performa desain PTTA yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

Unmanned aerial vehicle UAV would be very useful for Indonesia. When UAV is properly designed and developed, it would bring tasks such as border and forest surveillance into the next level. UAV was expected has a small size with fuselage length 1 m, wingspan 1 m, weight 1 ndash 2 kg, and cost Rp 3.500.000, . To be able to create a UAV, 7 steps are use to design the aircraft, which are requirement, weight of the airplane, critical performance parameters, configuration layout, better weight estimate, performance analysis, and optimization. The prototype of UAV was successfully made and fulfilled the requirements with a fuselage length 0,93 m, wingspan 0,958 m, weight 1,016 kg, cost Rp 3.349.000, and has been validated with pre determined of UAV design performance."

"Pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh secara autopilot. Penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak ini adalah dibidang militer untuk pengintaian, pengawasan, dan penyerangan. Dalam mendeteksi sebuah objek yang bergerak secara real-time oleh sebuah UAV, terdapat proses pengolahan sinyal yang kompleks dibandingkan apabila objeknya dalam keadaan diam. Ada beberapa masalah yang terdapat dalam proses deteksi objek bergerak pada UAV yang disebut uncertainty constraint factor (UCF) yaitu lingkungan, jenis objek, pencahayaan, kamera UAV, dan pergerakan (motion) objek. Salah satu masalah praktis yang menjadi perhatian beberapa tahun ini adalah analisis pergerakan (motion analysis). Pergerakan (Motion) dari sebuah objek pada setiap frame membawa banyak informasi tentang piksel dari objek bergerak yang memainkan peranan penting sebagai image descriptor. Pada tesis ini digunakan algoritma SUED (Segmentation using edge based dilation) untuk mendeteksi objek bergerak. Inti dari algoritma SUED adalah mengkombinasikan frame difference dan proses segmentasi secara bersama untuk mendapatkan hasil yang optimal dibanding dengan menggunakannya secara terpisah. Hasil simulasi menunjukkan peningkatkan performansi algoritma SUED dengan menggunakan kombinasi wavelet dan sobel operator pada deteksi tepinya yaitu jumlah frame untuk true positive meningkat sebesar 41 frame, kemudian false alarm rate yang didapatkan menurun menjadi 7 % dari 24 % apabila hanya menggunakan sobel operator. Kombinasi kedua metode tersebut juga dapat meminimalisir noise region yang mengakibatkan kesalahan dalam proses deteksi dan pelacakan. Hasil simulasi pelacakan objek bergerak dengan metode kalman filter bisa dilihat pada beberapa sampel yang diuji menunjukkan adanya penurunan kesalahan (error) centroid antara hasil deteksi dan hasil pelacakan objek bergerak.

---

An unmanned aerial vehicle (UAV), commonly known as a drone and also referred by several other names is an aircraft without a human pilot aboard. The flight of UAVs may be controlled either autonomously by onboard computers or by the remote control of a pilot on the ground or in another vehicle. Unmanned aerial vehicle (UAV) usually is used in military field for reconnaissance, surveillance, and assault. To detect a moving object in real-time, there are complex processes than to detect the object that does not moving. There are some issues that faced in detection process of moving object in UAV, called constraint uncertainty factor (UCF) such as environment, type of object, illumination, camera of UAV, and motion of the object. One of the practical problems that become concern of researcher in the past few years is motion analysis. Motion of an object in each frame carries a lot of information about the pixels of moving objects which has an important role as the image descriptor.

In this thesis, we use SUED (Segmentation using edge-based dilation) algorithm to detect moving objects. The concept of the SUED algorithm is combining the frame difference and segmentation process to obtain optimal results than using them separately. The simulation results show the performance improvement of SUED algorithm using combination of wavelet and Sobel operator on edge detection, the number of frames for a true positive increased by 41 frames, then the false alarm rate decreased to 7% from 24% when only using Sobel operator. The combination of these two methods can also minimize noise region that effect detection and tracking process. The simulation results for tracking moving objects by Kalman filter show that there is error decreasing between detection and tracking process."

"Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan contoh kasus pemanfaatan drone dalam terorisme sebagai alat intelligence, surveillance, reconnaisance sampai bentuk serangan drone yang dapat dimodifikasi dengan tambahan bom. Konsep asimetric warfare merupakan salah satu alasan teroris menggunakan drone sebagai jawaban atas konflik yang tidak seimbang dengan menargetkan VVIP atau Objek Vital Nasional. Perubahan paradigma penggunaan drone dari militer ke ranah sipil, kemajuan teknologi yang semakin maju, canggih dan mudah didapat menjadi ancaman yang tidak bisa dinafikan dari pemanfaatan drone dalam terorisme di masa depan yang dapat terjadi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga terkait mengenai peran dalam pencegahan aksi teror yang memanfaatkan drone. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi pustaka. Teori CPTED dan Kebijakan publik digunakan sebagai analisis peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait dikuatkan dengan enam konsep seperti mitigasi, drone, kontra terorisme, terorisme, perang asimetris, dan 16 langkah penurunan kejahatan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran Paspampres dan Kohanudnas sebagai fasilitator dan eksekutor dalam pencegahan pemanfaatan drone dalam terorisme pada target VVIP, BNPT dan Ditpamobvit Polri sebagai evaluator desain keamanan Objek Vital Nasional, dan peran Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator dalam peraturan kontra drone. Namun masih ditemukan kelemahan dan kekurangan dalam peran masing-masing Kementerian/lembaga terkait setelah dilakukan analisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti misalnya secara mitigasi non struktural perlu penguatan peraturan pengoperasian dan perizinan drone secara komprehensif yang tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga tertentu, anggaran yang terbatas kepada BNPT untuk melakukan evaluasi desain keamanan Objek Vital Nasional, pembuatan MoU antara pengelola objek kepada Ditpamobvit Polri yang masih sedikit jumlahnya, Densus 88 yang belum memiliki SOP pencegahan kontra drone dan desain keamanan yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep mitigasi struktural, teknik pengurangan kejahatan dan teori CPTED seperti pada elemen target hardening. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi berupa tambahan langkah mitigasi struktural, non struktural dan penelitian selanjutnya sebagai bentuk batasan dan kekurangan dari penelitian ini.

---

Several previous studies have found examples of cases of using drones in terrorism as intelligence, surveillance, reconnaissance to the form of drone attacks that can be modified with additional bombs. The concept of asymmetric warfare is one of the reasons terrorists use drones as an answer to unequal conflicts by targeting VVIP or Nasional Vital Objects. The paradigm shift in the use of drones from the military to the civilian realm and technological advances that are increasingly advanced, sophisticated and easily available are threats that cannot be denied from the use of drones in future terrorism that can occur in Indonesia. A qualitative approach with the method was intrinsic case study chosen as the type of research with primary sources from the relevant Ministries/Institutions regarding the role in preventing terror acts using drones. While the secondary data obtained from the literature study strategy. CPTED theory and public policy are used as an analysis of the role of each related ministry/institution strengthened by six concepts such as mitigation, drones, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, and 16 steps to reduce crime. The results of the study found that the role of Paspampres and Kohanudnas as facilitators and executors in preventing the use of drones in terrorism on VVIP targets, BNPT and Ditpamobvit Polri as evaluators of National Vital Object security designs, and the role of the Ministry of Transportation, Ministry of Defence, Ministry of Communication and Information, and Ministry of Trade as a regulator in counter drone regulations. However, there are still weaknesses and shortcomings in the role of each related ministry/institution after analysing the concepts and theories used in this study. For example, in non-structural mitigation, it is necessary to comprehensively strengthen operating regulations and drone licensing that does not only involve certain Ministries/Institutions, a limited budget for BNPT to evaluate the security design of National Vital Objects, the making of MoUs between object managers and the Ditpamobvit Polri which is still limit, Densus 88 which does not yet have a counter-prevention procedures and security design that still needs to be improved according to the concept of structural mitigation, crime reduction techniques and CPTED theory as in the element target hardening. So in this study, it provides suggestions and recommendations in the form of additional structural, non-structural mitigation measures and further research as a form of limitations and shortcomings of this research."

"Pemanfaatan sistem pesawat tanpa awak berupa drone kini telah berkembang di berbagai bidang, salah satunya bidang komersial yaitu penggunaan drone dalam kegiatan pengiriman barang. Beberapa negara di dunia telah membuat drone yang dapat digunakan secara eksplisit dalam kegiatan pengiriman barang ini dan telah mengaturnya dalam undang-undang nasional negara masing-masing. Hal ini mendorong ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional untuk berperan dalam memberikan regulasi terkait hal tersebut dan menyelaraskan aturan yang ada di beberapa negara agar tidak melanggar aturan mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan secara umum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa drone tidak terbatas pada bidang militer dan rekreasi. Drone telah berkembang menjadi sarana pengiriman barang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan drone memiliki poin lebih dibandingkan bentuk transportasi lainnya. Namun, selain beberapa kelebihan yang ada, drone memunculkan beberapa permasalahan hukum terkait pengoperasian drone sebagai sarana pengiriman barang, yaitu terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan secara umum. Sebagai otoritas tinggi yang mengatur penerbangan sipil dunia dan mengakomodasi perkembangan teknologi penerbangan yang semakin pesat berkembang menjadi komersial, ICAO telah memberikan model regulasi yang dapat digunakan negara-negara anggota sebagai acuan dalam penyusunan peraturan terkait hal ini di negaranya masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO telah memiliki beberapa peraturan terkait pengoperasian sistem drone melalui beberapa undang-undang dan peraturan menteri terkait. Namun, Indonesia belum memiliki aturan yang komprehensif terkait pengiriman barang dengan menggunakan drone.

---

The use of unmanned aircraft systems in the form of drones has now developed in various fields, one of which is the commercial field, namely the use of drones in goods delivery activities. Several countries in the world have made drones that can be explicitly used in this goods delivery activity and have regulated this in the national laws of their respective countries. This has encouraged ICAO as an international civil aviation organization to play a role in providing regulations related to this matter and to harmonize existing rules in several countries so that they do not violate the rules regarding aviation safety and security in general. Based on the research that has been done, the authors found that drones are not limited to the military and recreational fields. Drones have developed into a means of shipping goods in various countries. This is because drones have more points than other forms of transportation. However, in addition to some of the existing pluses, drones raise several legal problems related to the operation of drones as a means of delivering goods, which are related to aviation security and safety in general. As the high authority that regulates world civil aviation and accommodates the development of aviation technology which is increasingly rapidly expanding into commercial, ICAO has provided a regulatory model that member countries can use as a reference in drafting regulations related to this matter in their respective countries. Indonesia, as one of the ICAO member countries, already has several regulations related to the operation of drone systems through several laws and related ministerial regulations. However, Indonesia does not yet have comprehensive rules regarding drones delivering goods."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang Analisis Pemanfaatan teknologi NirAwak Drone dalam meningkatkan kinerja Korps Lalu Lintas Polri. Penelitianini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dansekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1 Pada saat ini bentuk pemanfaatan teknologi drone yang dilakukan oleh KorlantasPolri dalam bidang lalu lintas, bentuk pemanfaatannya mencakup untuk kegiatanpemantauan lalu lintas dari udara, dan untuk kepentingan traffic accident analisis TAA yakni kegiatan olah TKP peristiwa kecelakaan lalu lintas; 2 Pemanfaatan teknologi drone yang dilakukan oleh Korlantas Polri dikaitkandengan laporan pengelolaan mudik pada tahun 2017 yang dinilai berhasilmengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi, maka pemanfaatanteknologi drone tersebut dapat dikatakan efektif; 3 Terdapat beberapa faktoryang menjadi kendala Korlantas Polri dalam menerapkan pemanfaatan teknologidrone untuk kepentingan lalu lintas, diantaranya adalah: faktor sumber dayamanusia; faktor anggaran; dan faktor sarana prasana atau fasilitas pendukung; 4 Pada masa mendatang, penggunaan dan pemanfaattan teknologi drone akanmerambah fungsi-fungsi pada sektor lainnya, diantaranya dalam bidang militer,dalam bidang pertanian, dalam bidang aerkologi, dalam bidang kesehatan, dalambidang misi kemanusiaan; dan dalam bidang pemadam kebakaran. Berdasarkanhasil temuan penelitian tersebut, maka disarankan agar pemanfaatan teknologidrone tersebut pada saat arus mudik dapat diperbanyak sehingga akanmemudahkan petugas dalam memetakan kemacetan lalu lintas yang terjadi; AgarKorlantas Polri dapat memperbanyak kerjasama terutama dengan lembagapendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri yang bergerak dalam bidangteknologi serta mengiktsertakan personel Korlantas Polri dalam pendidikan danlatihan maupun kejuruan yang berkaitan dengan teknologi drone, sehinggadiharapkan akan menghasilkan karya cipta buatan sendiri yang lebih canggih danmodern.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on Analysis of Technologyutilization Nir Crew Drone in improving the performance of Police TrafficCorps. This research is conducted by qualitative method that comes fromprimary and secondary data with data collection method is done by observation,interview and documentation method. The results showed 1 At this time theform of utilization of drone technology conducted by Korlantas Polri in the fieldof traffic, the form of its utilization covers for air traffic monitoring activity, andfor the interest of traffic accident analysis TAA that is activity as though crimescene of traffic accident 2 The utilization of drone technology conducted byKorlantas Polri is related to the report of homecoming management in 2017which is considered successful in reducing the number of traffic accidents thatoccurred, hence the utilization of drone technology can be said to be effective 3 There are several factors that become the obstacle of Polri Korlantas inapplying the utilization of drone technology for the interest of traffic, such as human resources factor budget factor and facilities of facilities or supportingfacilities 4 In the future, the use and utilization of the drone technology willextend functions to other sectors, including in the military, in agriculture, inaercology, in the field of health, in the field of humanitarian missions and in thefield of fire extinguishers. Based on the findings of the research, it is suggestedthat the utilization of drone technology at the time of mudik flow can bereproduced so that will facilitate the officer in mapping the traffic jam thatoccurred In order to strengthen Korlantas Polri cooperation especially withinstitutions of higher education both within and outside the country engaged intechnology and mengiktsertakan personnel Korlantas Police in education andtraining and vocational related to drone technology, which is expected toproduce more sophisticated copyrighted works and modern."