Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerapan Corporate Governance (CG) pada sektor perbankan di Indonesia, khususnyaBank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)memperlihatkan suatu karakteristik tertentu di mana CG diterapkan dengan merujuk padapedoman yang berlaku bagi sektor perbankan secara umum di Indonesia. Mempertimbangkankeberadaan Bank DKI sebagai BPD, Bank DKI memiliki fungsi yang berbeda dengan bankumum lainnya terkait misi yang diemban sebagai Bank dengan kepemilikan saham mayoritasoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi strukturCG di Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur CG di Bank DKI meliputielemen Boards (Dewan Komisaris dan Direksi), Komite Dewan Komisaris dan PemegangSaham (Shareholders, Stakeholders and Holding Company). Analisis dilakukan terhadapdokumen dan hasil evaluasi CG di Bank DKI serta hasil wawancara dengan organ CG di BankDKI. Secara umum ditemukan kondisi yang belum ideal dalam proses CG di Bank DKIsekalipun struktur CG di Bank DKI telah memenuhi ketentuan CG yang berlaku secara umumbagi sektor perbankan di Indonesia.

---

ABSTRACTCorporate Governance (CG) implementation in Indonesian banking sector, particularlyRegional Development Bank as Regional ? Owned Enterprise entity demonstrates a peculiarcharacteristic where CG has been exercised in compliance with set of regulations that arecommonly prevailed for Indonesian banking sector. Considering existence of Bank DKI asRegional-Owned Enterprise, the Bank has distinctive function than other commercial banksrelated to its mission as Bank with majority shares ownership by DKI Jakarta ProvincialGovernment. The condition affected CG structure at Bank DKI. The research is intended toanalyze CG structure at Bank DKI comprising Boards (Board of Commissioners and Board ofDirectors), Committees under the Board of Commissioners, as well as Shareholders,Stakeholders and Holding Company. The analysis comprehended CG documents and assessmentreport at Bank DKI as well as result of interview with CG bodies at Bank DKI. Despite BankDKI has complied with CG Regulation that is commonly prevailed on Indonesian banking sector,result of the research demonstrates problematic condition on Bank DKI?s CG process"

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pelaksanaan corporate governance, kepemilikan, dan ukuran bank terhadap kinerja bank yang dilihat dari ROE dan NPL. Bank merupakan suatu industri yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Karena itu penerapan corporate governance pada bank sangat penting. Corporate governance merupakan suatu tata kelola bank yang mencakup peraturan seperti keberadaan dewan komisaris, direksi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pelaksanaan corporate governance diukur dengan menggunakan skor yang telah dibuat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Mahdan (2010). Sesuai data Bank Indonesia, bank-bank di Indonesia dibagi menjadi tiga struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan swasta, pemerintah, dan asing. Dengan kepemilikan yang berbeda ada kemungkinan kinerja juga akan berbeda pada masing-masing bank. Selain kedua hal tersebut ukuran bank yang dilihat dari total aset pun bisa menjadi suatu hal yang mempengaruhi kinerja bank karena dapat berpengaruh terhadap kemampuan menarik para deposan. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan 68 sampel berupa bank yang diambil dari data Bank Indonesia pada periode penelitian 2008.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan corporate governance tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi berpengaruh positif terhadap NPL. Demikian pula kepemilikan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE tetapi kepemilikan swasta dan pemerintah mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap NPL, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap NPL. Kemudian, ukuran bank mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.

---

The objective of this research is to analyze the effects of corporate governance, ownership, and bank size toward bank?s performance seen from ROE and NPL. Bank is an important industry to support Indonesian Economics. Therefore, aplication of corporate governance in bank is really important. Involved in corporate governance are regulations of boards of commisioner, directors, etc.

In this research, the corporate governance is measured using the score obtained from the previous research by Mahdan (2010). The ownership structure of banks in Indonesia can be divided into private, government, and foreign bank as stated in Bank of Indonesia. With the difference in ownership, the performance might be different. Besides the two things stated earlier, size of the bank which is seen from total asset, can also bring effect to the bank?s performance since it can be related to the ability to attract depositors. This research is using multiple regression model with 68 samples took from Bank of Indonesia on 2008.

The result of this research shows that corporate governance is not significantly influence ROE but positively significant to NPL. So is the ownership, which is not significantly related to ROE but private and government ownership relates significantly negative to NPL, while foreign ownership relates significantly positive to NPL. For the bank size, the result from this research is that it relates significantly positive to ROE but not significantly related to NPL."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Untuk meminimalisir resiko perkreditan tersebut bank wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG meliputi transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (independensi), fairness (kewajaran). Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai konsep GCG yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta bagaimana Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam perkreditannya. Untuk memperoleh data dan informasi penulis mengadakan penelitian berupa penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis dan juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Dalam beberapa pasalnya Undang-Undang Perbankan telah mengatur mengenai konsep GCG dalam perbankan. Bank BTN telah pula menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut tak terkecuali di bidang perkreditan.

---

The focus of this study is Giving credit is the main activity of banks which contain the risks that may impact on the health and sustainability of the bank. The scope of the credit as a banking activity, not simply in the form of borrowing to customers but the relationship is complex because it involves elements that quite a lot of them include: the sources of credit funds, allocation of funds, organization and management of credit, credit policy, documentation and loan administration. Application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the lending bank can minimize the risk involved in lending itself so that the level of bank health and business continuity is maintained. GCG principles include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

"Bank Global adalah salah satu bank yang mampu bertahan di masa krisis moneter sedang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan telah menjadi PT publik. Namun karena pengelolaannya tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya, pada bulan Desember 2004 dibekukan dan akhirnya pada tanggal 13 Januari 2005 izin usahanya dicabut oleh Bl. Dengan pencabutan izin usaha oleh BI akan berdampak luas terhadap sektor ekonomi dan keuangan lainnya serta krisis kepercayaan di sektor perbankan itu sendiri. Guna menghindari terjadinya pencabutan izin bank di masa mendatang, maka perlunya penerapan GCG pada sektor perbankan. Penerapan GCG pada sektor perbankan dianggap unik karena bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan sejenis lainnya, yaitu mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan dan lain sebagainya. Hal ini juga diatur pelaksanaannya oleh BI melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PB1/2006 tentang peiaksanaan good corporate governance bagi bank umum, terdiri dari transparansi (transparancy), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness), dilaksanakan oleh setiap bank. Dengan harapan agar di masa mendatang kejadian seperti "Bank Global" itu tidak terulang kembali, karena akibatnya sangat berdampak luas, khususnya dalam hal kepercayaan nasabahlinvestor, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan dan produk-produk lembaga perbankan Indonesia dan juga berdampak negatif terhadap instansi pasar modal Indonesia yang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 5 (lima) tahun terakhir ini."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah.

---

This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible.

There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations. "

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik dan hambatan dalam penerapan tata kelola yang baik di salah satu BUMD yang berada di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, yang terdiri atas prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kemandirian, serta prinsip kewajaran dan kesetaraan. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada dua responden dan analisis dokumen perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang dilakukan PT. ABC belum maksimal.

---

This study discusses the application of the principles of Good Corporate Governance and the obstacles in the application of Good Corporate Governance in one of provincially-owned corporations in Indonesia which is engaged in banking. The main question of this research is how the company applies the principles of Good Corporate Governance, which consists of the principle of openness, the principle of accountability, the principle of responsibility, the principle of independence, and the principle of fairness. This research was conducted by conducting interviews with two respondents and analyzing company documents. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results showed that there were obstacles which indicated that the implementation of Good Corporate Governance was not optimal."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Berbagai kasus yang melanda Bank Mandiri dan menjadi sorotan media pada beberapa bulan terakhir ini, menyisakan pertanyaan apakah Bank Mandiri, bank terbesar di Indonesia, sudah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan usahanya. Pertanyaan selanjutnyaadalah, bagaimana rencana dan strategi Bank Mandiri dalam mengantisipasi hal tersebut, dikaitkan dengan gencarnya tuntutan untuk menerapkan good corporate governanance dalam menjalankan usahanya."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Struktur Kepemilikan, Penilaian Good Corporate Governance dan Rasio Keuangan terhadap kinerja bank yang dilihat dari ROA. Bank merupakan suatu industri yang memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu penerapan corporate governance pada bank perlu mendapat perhatian yang khusus. Dalam penelitian ini, pelaksanaan corporate governance diukur dengan menggunakan nilai komposit bank yang dipublikasikan setiap tahun dalam laporan keuangan bank. Menurut Bank Indonesia, perbankan di Indonesia dibagi menjadi tiga struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan pemerintah, swasta dan asing. Berdasarkan struktur kepemilikan yang berbeda memungkinkan adanya perbedaan dalam kinerja setiap bank. Selain itu dalam penelitian ini mengukur pengaruh rasio keuangan dengan menggunakan pendekatan metode RBBR yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan metode penelitian Cross-Section per periode yang mencakup 31 observasi berupa bank yang diambil dari data Bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian 2010-2014. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan dan penerapan corporate governance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. NPL dan CAR tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sedangkan rasio NIM yang memproksikan tingkat efisiensi bank berpengaruh signifikan positif terhadap ROA.

---

The purpose of this study is to examine the influence of Ownership Structure, Assessment Good Corporate Governance and Financial Ratios on the performance of bank viewed from ROA. Bank is an industry that contributes to the Indonesian economy. Therefore, the application of corporate governance in banks should receive special attention. In this study, the implementation of corporate governance is measured using a composite score of banks published each year in the bank's financial statements. According to Bank Indonesia, banking in Indonesia is divided into three ownership structure, namely government ownership, private and foreign. Based on the different ownership structures allow for differences in the performance of each bank. Additionally in this study to measure the effect of financial ratios using the approach RBBR method that can affect the performance of the bank.

This study uses multiple regression model with research methods Cross-Section per observation period that includes 31 banks taken the form of a data bank which is listed on the Indonesia Stock Exchange in the study period 2010-2014. Results of this study prove that the ownership structure and the application of corporate governance have not significant positive effect on ROA. NPL and CAR have no significant negative effect on ROA. While the ratio of NIM that represent the level of bank efficiency have positive significant effect on ROA."