Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariahIslam. Salah satu produk perbankan yang saat ini diminati oleh nasabah banksyariah di Indonesia adalah Pembiayaan Multijasa Umrah. Pembiayaan multijasadalam perbankan Islam dapat dilakukan dengan Akad Ijarah. Tesis ini membahasmengenai kesesuaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah di BankRakyat Indonesia Syariah dikaitkan dengan ketentuan perbankan syariah yangberlaku dan penyelesaian pembiayaan multijasa umrah dengan Akad Ijarah diBank Rakyat Indonesia Syariah apabila debitur tidak sanggup membayarangsuran. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, denganmetode pendekatan yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenisdata adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Analisis data yangdipergunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitumekanisme operasional produk Pembiayaan Umrah BRIS telah memenuhi dansesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penyelesaian pembiayaanmultijasa umrah dengan Akad Ijarah di Bank Rakyat Indonesia Syariah apabiladebitur tidak sanggup membayar angsuran yaitu, menjual harta benda yangdijaminkan oleh nasabah kepada BRIS. Sedangkan apabila dalam penyelesaiansecara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka nasabah dan BRIS sepakatuntuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS).

---

ABSTRACTIslamic bank is a bank that operates in accordance with the principles of IslamicShariah. One of banking products that are currently demanded by customers ofIslamic banks in Indonesia is Umrah Multiservice Financing. Multiservicefinancing in Islamic banking can be done with Ijarah Contract. This thesisdiscusses the suitability of umrah multiservice financing with Ijarah Contract inBank Rakyat Indonesia Syariah associated with the applicable of Islamic bankingregulations and finance completion of umrah multiservice financing with IjarahContract in Bank Rakyat Indonesia Syariah if the debtor could not pay theinstallments. Type of research is normative research, with normative juridicalapproach and explanatory as typology research. This type of data is secondarydata with primary legal materials. Analysis of data used is the analysis ofqualitative data. The research shows that the operational mechanisms UmrahFinancing BRIS product has met and in accordance with Law No. 21 of 2008concerning Islamic Banking and National Sharia Board Fatwa. Completion ofumrah multiservice financing with Ijarah Contract in Bank Rakyat IndonesiaSyariah if the debtor can not pay the installment is selling the property pledged bythe client to BRIS. Meanwhile, if the settlement still doesn?t reach the agreement,the customer and BRIS agreed to resolve them through the National ShariaArbitration Board (BASYARNAS)."

"Kehadiran perbankan dengan sistem syariah dengan keragaman produknya di Indonesia hingga saat ini cukup mendapat sambutan baik dari masyarakat maupun dari kalangan perbankan. Salah satu produk perbankan syariah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah produk pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) pada BRI Syariah. Secara umum konsep produk ini hampir sama dengan produk sewa bell. Pokok permasalahannya adalah apakah dalam perjanjian pembiayaan IMBT prinsip perikatan Islam telah terpenuhi dan bagaimana kepemilikan atas barang yang dibiayai. Pada prakteknya, barang pada pembiayaan IMBT langsung diatasnamakan kepada nasabah, bukan diatasnamakan kepada bank selaku pihak yang menyewakan barang. Dalam penulisan tesis ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian pembiayaan IMBT masih berpedoman pada hukum positif Indonesia karena belum ada peraturan perbankan syariah namun demikian prinsip-prinsip perikatan Islam sudah terpenuhi dan peraturan hukum positif tidak bertentangan dengan perikatan prinsip-prinsip Islam. Mengingat pembiayaan IMBT identik dengan sewa bell, seharusnya secara yuridis dokumen bukti kepemilikan diatasnamakan kepada pihak yang menyewakan. Namun pada prakteknya di BRI Syariah bukti kepemilikan tidak diatasnamakan kepada SRI terlebih dahulu melainkan langsung diatasnamakan kepada nasabah dengan pertimbangan menghemat biaya, waktu dan tenaga. Hal ini tidak dapat dibenarkan dari segi syariah karena akad IMBT ini diformulasikan sebagai akad pembiayaan jual beli yang memberikan konsekuensi double pajak sebagaimana diuraikan dalam tesis ini.

---

The presence of banking with Syariah System with it's variety product in Indonesia, at this time get a good response from society or banking community. One of syariah banking will be discussed in this research is financing product Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik ( IMBT ) at syariah BRI. In a common manner this product concept is nearly the same with sale and lease product. The basic problem is weather in the agreement IMBT financing the Islamic principles of commitment have been fulfilled and now property for material that has been expensed. In fact, the financing of material in IMBT put in the name of customer directly, not put in the name of bank as a side that lease out material. The objective of this research using analytical descriptive. The resources of the data is used primary and secondary data.

The result of the research point out that implementation production agreement financing IMBT still guide by Indonesian positive law, because it doesn't have syariah banking law, nevertheless principles of Islamic association has been fulfilled and positive law doesn't be in contradiction with Islamic principle association. Considering IMBT financing is the same as sale and lease product, IMBT should as juridical evidence document ownership not in the name of lease out side. But the matter of fact in syariah BRI the evidence ownership not in the name of BRI first but rather in the name of customer directly with weighing economize cost, time and energy. In the case isn't corrected from syariah side because the agreement of the IMBT has been fulfilled as the agreement of financing sale and lease that give consequences double tax have been explained in this research."

"Tesis ini membahas mengenai transaksi IMBT sebagai salah satu lembaga pembiayaan pemilikan rumah berdasarkan konsep Syariah. Konsep Syariah ialah menjaga keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter sehingga Perbankan Syariah pertumbuhan pembiayaannya tidak terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris. pembiayaan IMBT untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah yang diterapakan oleh Unit Usaha Syariah Bank X belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian menyarankan agar transaksi yang dilakukan antara Bank dengan Nasabah harus mengikuti peraturan yang berlaku dan akad perjanjian yang dibuat hendaknya dibuat secara autentik untuk mempermudah pemasangan Hak Tanggungan terhadap objek IMBT.

---

This thesis discusses about IMBT transactions as one of the financing institution of home ownership based on the concept of syariah. The concept of syariah is maintaining the balance between real sector and monetary sector so that the growth of islamic banking financing is inseparable from the growth of real sector it's financed.

This research is a normative legal research that is literature legal research by using the explanatory research typology. Summary of this research say that some rules has been broke by this transaction. Results of the research suggest that transactions made between a Bank with the customer must comply with the applicable regulations and the contract agreements which made should be made authentic in order to make easier the morgage application against IMBT object."

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. Penelitian ini merupakan jenispenelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkangambaran tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah danfaktor-faktor yang menjadi hambatan dan bentuk penyelesaian pembiayaanmurabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung.Hasil penelitian ini menyarankan agar bank dapat lebih detail dalam melakukananalisa nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan; bank juga harus memilikibarang yang dibutuhkan oleh nasabah pada saat dilakukan pembiayaan murabahahagar tidak selalu menggunakan surat kuasa wakalah.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about implementation of murabaha financing by BankPembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. This research is a kind ofnormative legal research with the descriptive nature of the research to get a picture ofimplementation of murabaha financing in Islamic banking and the factors thatbecome barriers and form completion of murabaha financing at Bank PembiayaanRakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. The results of this research suggestbanks have to be more detail in analyzing their customer before granting financingfacilities; banks also need to owned the items required by the customer at the time ofmurabaha financing and not always use wakalah."

"Meskipun bank syariah dalam pemberian kreditnya mempergunakan pola kemitraan akan tetapi sama seperti bank-bank konvensional dihadapkan kepada resiko. Salah satu resiko yang tidak mudah untuk diperhitungkan adalah aspek hukum dalam pemberian kredit. Oleh karena itu proses pemberian pembiayaan pada Bank Syariah harus ditunjang dengan Akad pembiayaan yang mengandung klausul-klausul yang lengkap dan dapat menjamin kepastian hukum agar dapat meminimalkan resiko yang dapat merugikan pihak Bank Syariah maupun pihak nasabah.Pokok permasalahannya adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah menjadi landasan hukum akad pembiayaan pada bank syariah, klausul-klausul apakah yang membedakan akad pembiayaan pada bank syariah dengan perjanjian kredit pada bank konvensional serta bagaimana Notaris dapat berperan untuk mendukung terjaminnya kepastian hukum dalam membuat akad pembiayaan bank syariah.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder melalui bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan perbankan dengan fokus perhatian ditujukan kepada bank syariah dan bahan hukum skunder dengan meneliti buku-buku dan tulisan para ahli hukum perbankan khususnya bank syariah.Kesimpulan yang diperoleh adalah Akad pembiayaan merupakan perjanjian berdasarkan prinsip syariah antara bank dengan pihak lain untuk pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah serta perbedaan utama antara akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan perjanjian kredit pada bank konvensional yang akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula antara lain klausul pembagian hasil antara bank dengan nasabah, dan untuk semua itu, Notaris harus meningkatkan pengetahuan ekonomi syariah melalui kursus pelatihan sebagaimana diuraikan dalam tesis ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh COVID-19 outreach dan financial sustainability (Double Bottom Line) dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan indikator breadth of outreach dengan variabel Number of Active Borrowers (NAB) untuk menggambarkan outreach BPRS dan indikator Operational Self-Sufficiency (OSS) untuk menggambarkan financial sustainability BPRS. Penelitian ini menggunakan observasi sebanyak 840 yang berasal dari 140 BPRS selama periode 2016 – 2021 yang didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan metode Random Effect Model (REM) serta menambahkan variabel kontrol BPRS dan kontrol makroekonomi untuk melihat pengaruh COVID-19 terhadap outreach dan financial sustainability (Double Bottom Line) dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa COVID-19 memiliki pengaruh positif terhadap outreach, sedangkan COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap financial sustainability. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya COVID-19 menyebabkan peningkatan permintaan pinjaman serta pembiayaan, peningkatan risiko likuiditas, peningkatan pembiayaan dan peningkatan risiko gagal bayar pada BPRS.

---

This study aims to analyze the effect of COVID-19 on the outreach and financial sustainability of Islamic Rural Banks in Indonesia, specifically Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). This study uses the breadth of outreach indicator with Number of Active Borrowers (NAB) variable to describe the outreach of BPRS and the indicator Operational Self-Sufficiency (OSS) to describe the financial sustainability of the BPRS. This study uses 840 observations from 140 BPRS during the 2016-2021 period obtained from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and Badan Pusat Statistik (BPS). This study uses the Random Effect Model (REM) method and adds a BPRS control variable and macroeconomic control to see the effect of COVID-19 the outreach and financial sustainability of Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. The results of this study found that COVID-19 had a positive effect on the outreach, while COVID-19 had a negative effect on financial sustainability. In addition, this study found that the presence of COVID-19 led to an increase in demand for loans and financing, increase in liquidity risk, increase in financing risk and increase in risk of default in BPRS."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan pemerintah menyamakan perlakuan Pajak Penghasilan atas kegiatan Ijarah dan Ijarah IMBT pada Perbankan Syariah dengan Sewa Guna Usaha pada Industri Leasing, serta menganalisis kesesuaian penyamaan perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan Ijarah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Sewa Guna Usaha pada Industri Leasing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan pemerintah menyamakan perlakuan pajak penghasilan kedua industri tersebut berdasarkan pada tax neutrality, sehingga pajak tidak bersifat distortif terhadap industri yang bergerak pada suatu industri yang sepadan atau sejenis. Penyamaan Perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan Ijarah dengan Sewa Guna Usaha sudah tepat, dilihat dari skema atau alur kedua kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan Leasing tersebut memiliki kesamaan, sehingga aspek pajak penghasilan atas keduanya diperlakukan sama.

---

This research aims to analyze the government's discretion equalize treatment Income Tax on Ijarah and Ijarah IMBT activities in Islamic Banking with the Leases Leasing Industry, as well as analyzing the suitability of the treatment equation Ijarah income tax on activities undertaken by the Bank Syariah Mandiri with the Industrial Leases leasing. These results indicate that the government's discretion equalize the income tax treatment of the two industries are based on tax neutrality, so that taxes are not distorting the industry is moving at an equivalent or similar industry. Match treatment Ijarah income tax on activities with Lease is right, seen from the scheme or the second groove activities undertaken by the Bank Syariah Mandiri has in common with the lease, so the income tax aspects of both are treated equally."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.

---

This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Akhir-akhir ini, banyak bermunculan bank yang menggunakan prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, sudah terdapat undang-undang yang mengakomodasi perbankan syariah. Yaitu UU No. 7 Tahun 1992 kemudian diikuti dengan UU No. 10 Tahun 1998, serta peraturan perundangan yang lainnya. Selain Bank Umum, BPR jugs dapat menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pokok permasalahan adalah: 1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko kegagalan usaha dari mitra usahanya pada perjanjian pembiayaan investasi? 2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan tersebut pada BPRS Harta Insan Karimah?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung wawancara dan tipologi Penelitian adalah penelitian evaluatif. Kesimpulan dari pokok permasalahan point satu di atas yaitu ada dua tahap. Tahap tersebut diterapkan pada saat sebelum perjanjian dan setelah perjanjian. Tahap sebelum perjanjian adalah BPRS melakukan penilaian secara seksama dengan menggunakan konsep 5 C's. Tahap setelah perjanjian adalah ma BPRS akan memberikan peringatan maksimal sampai tiga kali. Kemudian pihak BPRS akan melakukan penagihan ke tempat penerima pembiayaan. Apabila ternyata nasabah memang tidak mampu membayar pinjamannya, karena kegagalan usaha, maka BPRS akan melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu antara lain reschedulling, reconditioning, atau restructuring. Tetapi apabila memang upaya di atas tidak berhasil, upaya terakhir akan dilakukan yaitu penjualan barang jaminan. Sedangkan kesimpulan atas pokok permasalahan point dua adalah BPRS Harta Insan Karimah dalam mengatasi risiko pembiayaan tersebut adalah dengan melalui musyawarah. Bila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan dibawa ke BASYARNAS. Namun sampai saat ini belum ada kasus yang dibawa ke BASYARNAS. Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1. BPRS Harta Insan Karimah dapat lebih menerapkan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2. Pemerintah sebaiknya mengganti kata Perkreditan dalam BPRS menjadi Pembiayaan, 3. Agar DPS lebih memaksimalkan peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS Harta Insan Karimah, 4. Pada pemberian pembiayaan ulang, sebaiknya pihak BPRS lebih mengawasi perkembangan usaha dari mudharib, 5. Pemberian dispensasi berupa perpanjangan waktu pelunasan sampai dengan pengikhlasan sisa hutang kepada nasabah yang wanprestrasi karena force majeur. "