Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, baik dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki dirinya untuk diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya dalam melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notaris perjanjian pengikatan jual beli dengan menggunakan kuasa lisan. Apakah kuasa lisan untuk membeli tersebut memiliki kekuatan hukum dan bagaimanakah cara pembuktiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian juga digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan notaris. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa lisan tersebut sah dan dapat berlaku, namun dikarenakan Undang Undang tidak secara tegas mengatur mengenai kuasa lisan, maka susah untuk dibuktikan kebenaran pembuktiannya. Karena kuasa lisan sangat susah untuk dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, oleh karena itu notaris dituntut kehati ? hatiannya dalam membuat akta yang memakai kuasa lisan, meskipun kuasa lisan untuk membeli tidak dilarang dan dapat digunakan dalam suatu akta notaris.

---

This thesis discusess the power of law of the authorities that is involved in a buy sell binding agrement. The act of giving authority to do a certain action is now more often used by the general public. In its development, the act of giving authority has now become one of the most common act of law that you see in society today. In the process of affilitions that are both bound and not bound by law where a person wills another party to do a certain act in his behalf to do any kind of activities in his interest. Though the act of giving authority in its development has become too vast in definition this thesis will link it to a notary certificate of a buy sell binding agreement that uses oral authority. Will oral authority to buy have the force of law? and what are the ways to prove it. The investigation methods employed will be normatif jurisdiction using primary, secondary and tertiary sources with qualitative data analysis. Investigation data will also be used together with data collection therough documents study and an interview with a notary. From the investigation result, a conclusion that the buy sell binding agrement with oral authority is legitimate and effective is procured; though is quite hard to prove its authenticity when a dispute takes place because the statute law does not regulate oral authority explicitly. As such, even though the giving of oral authorisation to purchase is not prohibited and can be used in a notary certificate, notaries are demanded to be extra cautious in making certificate where authority is given orally."

"

Artikel ini memiliki fokus pada pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang kemudian dibuat Akta Jual Beli atas objek yang sama kepada pihak yang berbeda. Penelitian ini akan menganalisis kedudukan hukum PPJB tersebut dan tanggung jawab Notaris yang membuat PPJB dan AJB tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam tesis ini adalah dengan cara studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Notaris, perjanjian dan aturan-aturan dalam jual beli atas bidang tanah. Teknik analisis data dalam tesis ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian, hasil yang didapatkan adalah data dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat Akta Jual Beli atas objek yang sama dengan pihak yang berbeda menjadi tidak berlaku dan dibatalkan, dikarenakan telah terjadi wanprestasi berupa pengingkaran janji yang dilakukan oleh pihak Penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli ini. Lalu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, yang berdasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris dan UUJN, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

 

---

This journal has a focus on making a Binding Sale Agreement (PPJB), and then made a Sale and Purchase Deed (AJB) of the same object to different parties. This research will analyze the legal position of the PPJB and the responsibilities of the Public Notary who made both the PPJB and AJB. The research method used in this thesis is normative juridical. The type of research used is analytical descriptive. Data collection techniques in this thesis is by studying documents. The type of data used in the making of this thesis is secondary data consisting of primary legal material in the form of legislation and secondary legal material in the form of books relating to Notaries, agreements and rules in the sale and purchase of parcels of land. The data analysis technique in this thesis is a qualitative approach. Then, the results obtained are data in analytical descriptive form. The results of this study are the legal position of the PPJB and the AJB of the same object with different parties becomes invalid and canceled, because there has been a default in the form of breach of the promise made by the Seller in the contract of binding the sale. Then, the Notary must be responsible for the deed he made, which is based on the Notary Position Rules and UUJN, and is responsible for carrying out his office duties based on the Notary Code of Ethics.

 

"

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah sebagai perjanjian obligatoir, yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan, dimana para pihak mengikatkan diri untuk membuat perjanjian pokok, yaitu perjanjian kebendaan atau akta jual beli, yang menyebabkan beralihnya hak kebendaan. Bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli, jika pihak penjual dinyatakan pailit, maka bidang tanah tersebut masuk ke dalam harta pailit, dengan demikian kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi hapus. Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini, untuk menjawab bagaimana kedudukan kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah dan harga telah dibayar lunas yang diikuti dengan penyerahan nyata, jika pihak penjual dinyatakan pailit. Dalam menjawab masalah tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 261K/Pdt.Sus-Pailit/2016 mengenai kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian obligatoir yang termasuk dalam hak perseorangan. Hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan objek bidang tanah, harga telah dibayar lunas dan telah dilakukan penyerahan nyata, dimana perbuatan hukum dilakukan lebih dari satu tahun sebelum pernyataan pailit, maka objek bidang tanah dan bangunan telah menjadi milik pembeli dan tidak termasuk dalam daftar harta pailit, serta kuasa sebagai bagian dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli tetap sah dan mengikat.

---

The Sale and Purchase Binding Agreement with the object of the plot of land as obligatory agreement, which serves as a preliminary agreement, whereby the parties commit themselves to enter into a principal agreement, namely material agreement or deed of sale and purchase, which led to the transfer of material rights. The plot of land which becomes the object of the Sale and Purchase Binding Agreement, if the seller is declared bankrupt, then the plot of land is entered into the bankrupt property, thus the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement becomes deleted.

The research in this thesis is to answer how the legal status of the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement with the object of plot and price has been paid in full, followed by real delivery, if the seller is declared bankrupt.

In answering the problem, it is done by using juridical normative research method, with a case approach that is Supreme Court Decision Number 261K Pdt.Sus Pailit 2016 regarding the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement as obligate agreement which is included in the right of individual.

The result of the research is the Sale and Purchase Binding Agreement with the object of plot of land, the price has been paid in full and has been submitted real, where the legal act is done more than one year before the declaration of bankruptcy, the object of plot and building has belonged to the buyer and not included in the list of assets bankruptcy, and the authority as part of the Sale and Purchase Binding Agreement remain valid and binding. "

"Latar Belakang dari Penelitian ini adalah Jual beli terhadap perumahan yang meliputi jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya yang dilakukan tidak secara tunai untuk pemilikan rumah maka banyak pihak Perusahaan Pengembang yang kemudian memakai surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli baku sebagai perjanjian jual belinya, yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum (Notaris). Keadaan seperti ini akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan oleh Pihak Developer. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah antara PT. CP dengan Pihak pembeli yang dibuat di bawah tangan? Yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh PT. CP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriftif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT CP dengan nasabah adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sepanjang para pihak mengakui adanya perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan.

---

The background of this research is to buy and sell against housing that includes the buying and selling of houses and their land was not always held by cash and cash. The implementation in practice of buying and selling is done not in cash for home ownership so many parties the company the Developer then uses the agreement Binding sale and purchase agreement to purchase as a raw, which was not made Public before the Official (Notarity). Such circumstances this would be a problem especially on how the power of binding sale and purchase agreements, made under the hands of the Developer.

Formulation of the problem in this research is divided into two, the first deed of legal power of how Covenants Binding sale and purchase of land between PT. CP with the buyers made under the hands? The second how to legal protection of the parties in the agreement binding sale and purchase made under the hand by PT. CP. This research is research that is both normative juridical law by using secondary data, both primary and secondary legal materials tertiary, the data will be managed qualitatively the results in the form of analytical deskriftif.

From the results of this study, it was concluded that the legal power of the deed of Covenant binding of selling land rights created under the hands, especially made by PT CP with a customer is equal to the force of law that are owned by the deed of Covenant Binding sale and purchase (PJB) made under the hands, where his strength is based upon Article 1338 of the book of the Civil Code Act which reads : all agreements made legally valid as legislation for those who make it and the fulfillment of the legal protection of the rights of the parties if one party doing the binding agreement in tort and selling highly depends on the strength of binding sale and purchase agreements are made, if made by deed under the hand then its protection along the parties acknowledge the existence of the purchase agreement made under the hand."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta PPJB atasrumah susun. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikanoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perjanjian pengikatanjual beli rumah susun baik secara dibawah tangan dan secara akta otentik. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metodepenelitian Yuridis Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajaridata-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasilpenelitian menyarankan bahwa perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan harusmemenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang apabila tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan maka berarti pelaku melawan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discuss on the Notary role on making Binding Purchase AgreementDeed for flat buyer. Discussion shall surface on the legal protection given by theenforced law in Indonesia to the Binding purchase agreement for flat buyer. Thisresearch is using Yuridif Normative research method with Qualitative Analysisdone by studying secondary data which supports the discussion. Given argumentsand reasons, the researcher concludes and suggests that Binding Purchaseagreement that being sign must meet the condition spesific by law if it doesnt thencan be interpret againt law."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh tempo sudah dapat dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi. Selain itu, hasil dari tesis ini juga menjabarkan bahwa notaris bertanggung jawab apabila terdapat minuta akta yang isinya berbeda dengan salinan akta dengan memberikan pernyataan terdapat perbedaan substansi diantara minuta dan salinan akta.

---

This research is based by a case related to the determination of event of default in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments or in stages. This study discusses the determination of defaults for debtors who are late in carrying out their responsibility in the Purchase Agreement for Land and Building in instalments and notary responsibility related to differences in content in the minutes and copies of the deed and analysis of judges' considerations in the Decision of Supreme Court Number 884 PK/PDT/ 2018. The research method used in this research is normative juridical research with descriptive and analytical research types. The results of the research in this thesis are that debtors who have been negligent in paying instalments in the Purchase Agreement for Land and Building that have not matured can already be said to be debtors who default. In addition, the results of this thesis also describe that the notary is responsible if there are minutes deeds which contents are different from the copy of the deed by stating that there is difference between the deed and the copy of the deed."

"Tesis ini membahas mengenai Penyalahgunaan Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai ketentuan yang wajib dilaksanakan dalam Perjanjian Pengikatanan Jual Beli dan Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang timbul karena hutang piutang. Penelitian ini adalah Penelitian normatif dengan desain preskriptif analisis. Kesimpulan Penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa perjanjian pengikatanan jual beli adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi demi mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum diantara pihak, akan lebih baik apabila perjanjian pengikatanan jual beli ditulis dalam suatu akta atau surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak. Pihak yang dimaksud disini adalah pihak penjual dan pembeli. Akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Pengikatanan Jual Beli yang dibuat karena hutang piutang mengandung cacat yuridis yang dapat mengakibatkan kebatalan terhadap perjanjian tersebut, Perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya atau dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian tersebut.

---

The Tesis discusses the abuses sale and purchase agreement in which there are letter of attorney attorney is used for debt repayment. The problems discussed are the provisions that must be carried out in the sale and purchase agreement and what legal consequences and legal protection of the sale and purchase agreement arising from debts and receivables. This study is a normative study with prescriptive design analysis. The conclusion of binding sale and purchase agreement is valid if it meets the terms of the validity of an agreement specified in article 1320 code of civil law. Agreements which has been achieved poured in a written deed and unwritten. But in order to achieve a sense of justice and the rule of law between the parties, it would be better if the binding sale and purchase agreement is written in a deed or agreement made and signed by the parties. Parties referred to here is the seller and the buyer. The legal consequences of the deed of sale and purchase agreement made as debts and receivables contain a defective juridical which can cause nullification of the agreement, agreement null and void because it does not qualify the objective requirement. It is means legal engagement appear from the agreement can not be forced to implement or there was never considered there appear the agreement."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian nominee yang dimuat didalam suatu Akta Pernyataan dan Perjanjian dimana para pihak yang melakukan perjanjian ini adalah sesama warga negara Indonesia didalam kepemilikan Tanah dan Bangunan. Lazimnya perjanjian  dilakukan pada waktu dahulu adalah untuk sarana penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing guna memiliki suatu hal yang mana terdapat suatu hambatan didalam kepemilikan tersebut yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang. Masalah yang dibahas adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian nominee yang didukung dengan Akta Pernyataan dan Perjanjian, dan juga membahas mengenai kekuatan pembuktian atas kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee dalam sengketa tanah dengan studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normartif yang bersifat deskriftif analistis dengan menggunakan data sekunder yang di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa halnya perjanjian nominee ini mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Adapun kekuatan pembuktian dari kepemilikan tanah yang beralaskan perjanjian nominee ini hanya mengikat kepada kedua belah pihak tersebut dan ahli waris dari pihak tersebut dan tidak mengikat ke pihak ketiga.

---

This thesis discusses the agreement of the nominees on a statement and agreement where the parties who make this agreement are fellow Indonesians in the possession of land and building. Usually, the agreement was made in the first time is for the means of smuggling laws committed by foreign nationals in order to have a matter of which there is a barrier in the possession which in this case is the law. The discussion that will be discussed is about the binding force of the nominee agreement supported by the Deed of statement and agreement, and also discusses the strength of proof of land ownership that is based on the nominee agreement in land disputes with the study of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 73 K/PDT/2019. This study uses the Normartif juridical method of research which is an analytical nature by using secondary data in analysis using a qualitative approach. The result of this study is that this nominee agreement is binding on both parties that make up the agreement. As for the proving power of land ownership based on this nominee agreement it only binds to both parties and the heirs of such parties and does not bind to any third party."

"Perjanjian utang piutang seharusnya tidak dibuat dalam bentuk perjanjian jual beli. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 94 K/Pdt/2022, notaris membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dilandasi hubungan utang piutang antara penggugat selaku debitur dengan tergugat I selaku kreditur. Selain itu, perjanjian tersebut dilakukan antara penggugat selaku debitur dengan tergugat II selaku pembeli yang mana mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis legalitas perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa mutlak ditinjau dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan menganalisis hal-hal yang sebaiknya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk melindungi hak pembeli dari perbuatan melawan hukum. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 38 merupakan jual beli lunas dan Kuasa Menjual Nomor 39 bukanlah kuasa mutlak, melainkan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali. Selain itu, notaris dalam putusan ini tidak tahu mengenai hubungan hukum yang sebenarnya di antara pihak dalam perjanjian serta tidak bertanggung jawab terhadap materiil akta kecuali formil akta, sehingga notaris tidak bersalah dan akta yang dibuat tetap sah. Namun, perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual dapat dibatalkan karena telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang pertama atau subjektif yaitu kesepakatan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Nyonya OSD selaku penjual terhadap Nyonya LS selaku pembeli adalah melakukan pemblokiran sertipikat objek jual beli yang telah dilunasi. Dengan demikian, hal-hal yang sebaiknya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk melindungi hak pembeli adalah melalui pencatatan perjanjian pengikatan jual beli pada kantor pertanahan, pencantuman kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, dan langsung dibuatkannya akta jual beli apabila harga telah dilunasi atau jika masih ada syarat yang belum terpenuhi, maka dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli lunas.

---

Payables agreements should not be made in the form of a sale and purchase agreement. In the Supreme Court Decision Number 94 K/Pdt/2022, the notary made a deed of sale and purchase binding agreement and power of attorney based on the debt-receipt relationship between the plaintiff as the debtor and Defendant I as the creditor. In addition, the agreement was made between the plaintiff as the debtor and Defendant II as the buyer which resulted in legal uncertainty for the buyer. In this regard, the purpose of this study is to analyze the legality of binding sale and purchase agreements and absolute power of attorney in terms of Article 39 paragraph (1) letter d of Government Regulation Number 24 of 1997 and analyze the things that should be in the binding sale and purchase agreement for protect the buyer's rights from unlawful acts. The form of this research is normative juridical with qualitative data analysis methods. The results of this study are the Sale Purchase Agreement Number 38 is a sale and purchase in full and the Selling Authority Number 39 is not an absolute power, but a power that cannot be withdrawn. In addition, the notary in this decision does not know about the actual legal relationship between the parties to the agreement and is not responsible for the material of the deed except for the formal deed, so that the notary is not guilty and the deed made remains valid. However, the sale and purchase binding agreement and selling power can be canceled because it has violated the legal requirements of the first or subjective agreement, namely the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Then, the unlawful act committed by Mrs. OSD as the seller against Mrs. LS as the buyer was to block the certificate of sale and purchase object that had been paid off. Thus, the things that should be included in the binding sale and purchase agreement to protect the rights of the buyer are through the recording of the binding sale and purchase agreement at the land office, the inclusion of an irrevocable power of attorney, and the deed of sale and purchase is made immediately if the price has been paid or if it is still If there are conditions that have not been met, then you can make a binding sale and purchase agreement in full."

"ABSTRAKProfesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara. Dan dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat salah satu contoh kasus penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara yang berkaitan dengan Akta Jual Beli Tanah beserta bangunannya sebagai landasan dari Perjanjian Hutang Piutang dengan pihak lain.Sehingga di dalam tesis ini penulis menyimpulkan ke dalam dua pokok permasalahan, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, apakah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dengan adanya Akta Jual Beli Tanah yang diduga palsu yang dibuat oleh PPAT Sementara dan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap para pihak dalam memutus perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17 / PDT.G / 2012 / PT.TK, sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan metode analisis datanya adalah dengan analisis kualitatif.

---

ABSTRACTWhile PPAT profession exists in order to help the people in Indonesia, in carrying out its duties PPAT While wewenangan given by the state. PPAT While in performing his obligation to act honestly, thoroughly, independently and impartially and safeguard the interests of the parties concerned. However, in practice a lot of abuses committed by PPAT meantime. And in the writing of this thesis, the author raised one example in cases of corruption committed by PPAT While relating to the Deed of Sale and Purchase of Land along the building as a cornerstone of Debt Agreements with other parties.Hence, in this thesis the authors conclude into two main issues, namely how the legal protection for the injured party to the Sale and Purchase Agreements allegedly false made by PPAT meantime and how the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, whether in accordance with the applicable legislation.This thesis aims to determine the depth of the legal protection to the aggrieved party to the Deed of Sale and Purchase of Land allegedly false made by PPAT meantime and to learn in depth about the legal considerations of the judge to the parties in deciding the case the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 17 PDT.G 2012 PT.TK, is in conformity with the laws in force or not.The research method in this study is a normative legal research methods, in which the legal research done by researching library materials or secondary data based and methods of data analysis is qualitative analysis, namely by examining the data obtained. "