Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanjung Priok Jakarta adalah pelabuhan tersibuk dan terbesar di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok berada di wilayah kerja Pelindo II dan Pelindo II merupakan salah satu BUMN di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan logistik. Anak perusahaan Pelindo II yang khusus melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT. PTP). UU Pelayaran memberikan hak serta kedudukan yang istimewa kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak atas nama Pemerintah menjalankan hak selaku pemegang konsensi atau perjanjian dengan pihak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan BUP harus mendapatkan konsesi dari Pemerintah melalui OP untuk dapat melakukan kegiataan pengusahaan di pelabuhan dan tidak terkecuali di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil konsesi juga merupakan pendapatan Negara sehingga selain harus mendapatkan konsesi dari Pemerintah, BUP pemegang konsesi juga memberikan bagi hasil kepada Negara dan masuk ke dalam Kas Negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Konsesi dan bagi hasil tersebut dituangkan dalam perjanjian antara BUP pemegang konsesi dan OP. Tujuan penelitian ini yaitu: melakukan identifikasi serta analisa mengenai kewenangan PT. PTP dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan mengetahui serta memahami bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi, sehingga penelitian ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

---

Tanjung Priok Jakarta is the busiest and largest port in Indonesia. Therefore, the port of Tanjung Priok is a barometer of the economy of Indonesia. Port of Tanjung Priok in the working area of Pelindo II and Pelindo II is one of the BUMN in the transportation sector which is engaged in port services and logistics. Pelindo II subsidiaries that specializes in doing business activities at Tanjung Priok Port is PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT. PTP). Shipping Law provides the rights and special position to the Port Authority to act on behalf of the Government to give concession or agreement with the Badan Usaha Pelabuhan (BUP) and BUP must obtain a concession from the Government through the OP to be able to do business activities at the Port of Tanjung Priok. The concession provide income to State as PNBP.

The purpose of this study, namely: identification and analysis of the authority of PT. PTP in doing business activities at Tanjung Priok port in Jakarta and understand the form of business entity that conducts activities in the port under applicable regulations. This research uses normative juridical approach where law research conducted by literature researching that emphasize on analysis from law and regulation, court decisions as well as the data obtained from the observation, so this research is specified into research that is analytic descriptive, with the steps of literature research then field research."

"Berlayar menggunakan kapal sudah semakin jarang dilakukan masyarakat abad ini untuk menempuh perjalanan luar kota, pulau, maupun negara. Namun tersebut sangat sering dilakukan di masa lalu, terlebih Indonesia adalah negara maritim. Hal ini terjadi pada Pelabuhan Tanjung Priok, ketika dibuat sebagai pusat pelayaran dan perdagangan Batavia sejak 1877. Hal ini membuat kawasan Tanjung Priok yang semula berupa rawa terus berkembang, dan semakin ramai dipadati. Pelabuhan juga memiliki fasilitas Stasiun sebagai penunjang transportasi publik. Lama-kelamaan, pelabuhan mulai mengalami penurunan jumlah penumpang.Kondisi area sekitar pelabuhan pun menjadi terbengkalai dan rawan akan kriminalitas. Dari perubahan tersebut, akan dicari tahu bagaimana pembangunan tak terkendali memadati kawasan sekitar sehingga menyisakan ruang-ruang terbengkalai. Melalui fenomena urban blight yang dihadapi tanjung priok sebagai kawasan pelabuhan, penulisan skripsi ini akan membahas bagaimana perubahan struktur urban pada kawasan pelabuhan menjadikannya kawasan terbengkalai.Walaupun keadaan sekitar kian terpuruk, Pelabuhan Tanjung Priok masih aktif melayani pelayaran penumpang dan barang. Bahkan, Pelabuhan terus mengalami perkembangan dalam bongkar muat barang dan peti kemas. Hal ini juga akan dipertanyakan dan dikaitkan dengan keadaan Tanjung Priok yang saat ini terbengkalai

---

To travel by ships is rarely done by people nowadays. But that way was very obvious in the past, especially Indonesia has been a maritime country. This happened at the Port of Tanjung Priok, when it was created as a shipping and trade center of Batavia since 1877. This made the Tanjung Priok area which was originally swamp, continue to grow, and increasingly crowded by the immigrant. The port also has station to support public transport facility to the city. Eventually, the port began to experience a decline in the number of passengers.

The condition of the area around the port becomes neglected and prone to crimes. From these changes, I will find out how uncontrolled development was making the area densed fastly that it leaves abandoned spaces. Through urban blight faced by Tanjung Priok as a port area, this thesis will discuss how changes in urban structure of the port area make it a derelict area.

Even though the situation is getting worse outside, Tanjung Priok Port is still actively serving the shipping of passengers and goods. In fact, the port continues to experience the developments in the loading and unloading of goods and containers. This will also be questioned and related to the current condition of Tanjung Priok.

"

"Artikel ini membahas tentang perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok mulai dari awal pembangunannya pada 1883 hingga 1925 ketika pelabuhan telah dilengkapi dengan stasiun. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan proyek yang dibangun sebagai respons dari pembukaan Terusan Suez di Mesir yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kemaritiman dari Eropa menuju Timur Jauh, termasuk Hindia Belanda. Konsekuensinya, Pelabuhan Sunda Kelapa tidak dapat lagi menampung pesatnya aktivitas perkapalan dengan laut sebagai jalur utamanya. Sebagai penggantinya, pemerintah membangun Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini ditempatkan sebagai bagian dari historiografi maritim di Indonesia yang bertujuan mengungkap kejayaan pada masa silam. Dengan demikian, penulis membahas persoalan sebagai berikut: (1) realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok (2) kondisi Pelabuhan Tanjung Priok (3) pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan (4) unsur-unsur penunjang di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, artikel ini juga memuat aktivitas pelabuhan sebelum pendirian kelembagaan formal Pelabuhan Tanjung Priok."

"Penelitian tentang tanggung jawab perusahaan bongkar muat atas terjadinya kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan untuk mengetahui batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat barang apabila terjadi kecelakaan maupun kerusakan barang. Data primer maupun sekunder yang diperoleh, diambil secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam penelitian/ tesis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pihak perusahaan bongkar muat tidak melakukan pembongkaran secara langsung akan tetapi bekerja sama dengan pihak koperasi buruh pelabuhan yang akan menyediakan tenaga buruh untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Bahwa dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan terhadap barang yang di bongkar atau dimuatnya, perusahaan bongkar muat dengan surveyor, perusahaan pelayaran, pengirim atau penerima barang mengadakan musyawarah atau joint survei.

---

The Research on responsibility of loading and unloading company for the happening of goods damage in execution of loading and unloading goods in port Tanjung Priok Jakarta is a juridical normative research. The research aims to know the implementation execution of loading and unloading goods by loading and unloading company and to know the boundary of responsibility of loading and unloading company goods in the event of accident and also goods damage. The research analyzed the primary data and secondary data qualitatively and normatively, and then presented the analysis a descriptive research report/thesis.

The findings show that in its execution side of loading and unloading company not unload directly however cooperating unrightiously is docker co-operation to provide the manpower to execute the loading and unloading activities of goods from and to ship. That in determining responsibility for damage or loss to goods which is unloading or loading of loading and unloading company by surveyor, liner, consignor or goods receiver perform negotiation or joint survey."

"[Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usahatentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalamrangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkunganPelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PTMulti Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alatbongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebutdirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PTPelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukantying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka denganketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yangdibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepatdalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tyingagreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat suratpemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement., This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.]"

"Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu tantangan bukan hanya bagi Pemerintah, tetapi juga perusahaan. Melalui Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 BUMN diwajibkan untuk membantu keberlangsungan UMKM tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa kinerja PKBL dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok dan bentuk standar akuntasi dan pelaporan keuangannya.Penelitian analisa data yang digunakan sepenuhnya menggunakan metode kualitatif, dimana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta lapangan, dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penyaluran dan rekrutmen mitra binaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun memiliki proses yang panjang. Sedangkan,untuk kinerja PKBL sendiri mengalami perbaikan semenjak tahun 2009 akibat dimasukkannya sistem skoring unit PKBL dalam penilaian performansi manajemen. Pada dasarnya keberpihakan PKBL terhadap kelangsungan UMKM cukup mumpuni karena PKBL sendiri tidak hanya memberikan pinjaman sebanyak maksimal 3 (tiga) kali, tetapi juga suatu bentuk pendidikan dan pelatihan.

---

Sustainability development of Small, Micro and Medium Enterprises (SMME) is a challenge not only for governments, but also companies. Through the Regulation of Minister of State Owned Enterprise PER-05/MBU/2007 SOE's are required to help develop SMME. This study aims to view and analyze the performance of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok PKBL Unit and forms of accounting standards and financial reporting. The study used data analysis entirely using qualitative methods, where the primary and secondary data were analyzed based on regulations, facts, and generally accepted standards.

The conclusion from this study is that the mechanism for channeling and guided partner recruitment in accordance with the applicable procedures despite having a long process. Meanwhile, PKBL performance has improved since 2009 due to the inclusion of PKBL unit scoring system in the assessment of management performance. Basically alignments on survival of SMME?s are qualified for PKBL itself, does not make loans only have a maximum of 3 (three) times, but also a form of education and training."

"Skripsi ini membahas tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) mengenai tying agreement dan Pasal 17 mengenai monopoli UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Pelindo II (Persero) dan PT. MTI terkait penggunaan Gantry Luffing Crane di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU dalam membuktikan adanya pelanggaran Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17, lebih relevan menggunakan pendekatan rule of reason yang mengedepankan dampak persaingan. Kemudian, pengaturan kesesuaian UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait penggunaan Gantry Luffing Crane da[at dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51.

---

This thesis discusses about the alleged violations of Article 15 verse (2) about tying agreement and Article 17 about monopoly Law Number 5 Year 1999 conducted by PT. Pelindo II (Persero) and PT. MTI regarding the use of Gantry Luffing Crane in Tanjung Priok harbor. This research use the juridical normative methods using qualitative data analysis approach. The results showed that KPPU In proving the existance of a breach of Article 15 verse (2) and Article 17, using a more relevant approach to the rule of reason more relevant use approach rule of reason that puts the impact of competition. Then, setting of suitability of Law Number 5 Year 1999 related the use of Gantry Luffing Crane can be excluded on basis of Article 50 letters A and Article 51."

"Revitalisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sebagai Upaya Terwujudnya Negara Maritim Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif di Indonesia), Dosen Pembimbing: Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengetahui dan menganalisa masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori Hukum dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan analogi terhadap doktrin dan teori tersebut dalam mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa UU Pelayaran menggabungkan 5 (lima) aspek yaitu kepelabuhanan, navigasi, hipotek atas kapal, keamanan dan keselamatan, dan pelayaran menjadi satu undangundang. Terkait dengan hal itu, terdapat berbagai permasalahan strategis terkait materi muatan UU Pelayaran, diantaranya yaitu inkonsistensi Pengaturan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan, inkonsistensi Penerapan Asas Cabotage (dispensasi penggunaan kapal asing untuk kegiatan angkutan laut dalam negeri dan divestasi kepemilikan saham milik asing lebih dari 50% (lima puluh persen pada perusahaan pelayaran nasional), ketentuan penandatanganan perjanjian kerja laut multitafsir, belum terbentuknya badan penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard), lembaga pembiayaan atau perbankan asing tidak bersedia membiayai pengadaan kapal di indonesia, bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, dan belum terbentuknya peraturan pelaksanaan UU Pelayaran. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan UU Pelayaran yaitu dengan melakukan perubahan UU Pelayaran, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yaitu dengan cara Uji Materiil (Judicial Review) UU Pelayaran. Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dari UU Pelayaran, melakukan perubahan terhadap UU Pelayaran, dan selaku pembuat kebijakan (policy maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelayaran lebih berpihak kepada pelaut dan perusahaan pelayaran nasional, serta tidak terpengaruh pada kepentingankepentingan di luar hukum seperti politik, ideologi, kepentingan golongan dan seterusnya.

---

Revitalization of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping In An Attempt to Create The Country of Indonesian Maritime (Juridical Study Concerning Positive Law in Indonesia). Promotor : Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. This research is intended to describe and analyze the provision under Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping as mentioned above. It is also intended to understand and analyze strategic problems regarding Act No. 17 Year 2008.

Furthermore it is also intended to analyze, review, and find an alternative solution which can eventually be used to sort out strategic problems regarding the provision or content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

The research method used in this research is normative legal research by using policy oriented approach and value oriented approach. The method of data analysis used in this research is based on content analysis. It is conducted by examining the content of a number of legal rules, doctrines, legal theories. It is also conducted by doing gramatical and extensive interpretation as well as analogy concerning doctrines and theories as mentioned above in reviewing the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. According to the research, Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping combines 5 aspects, namely port, navigation, mortgage on ships, safety, security, and shipping under single governing body of law. In that regard, there are a number of strategic problems regarding the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. Among those examples are inconsistency concerning the rules of the activities of enterprise in port, inconsistency concerning the implementation of the principle of cabotage (dispensation on the usage of foreign ships for domestic shipping and divestment of foreign share ownership more than 50% (fifty percent on domestic shipping enterprise), multiple interpretations concerning the provision on the signature of work agreement, sea and cost guard have not been established, fund institution and foreign banks are not willing to fund ship procurement in Indonesia. Furthermore, the violation of the principle of regional autonomy, and the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping has also not been issued. The alternative solution to resolve the issue concerning the strategic problems on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping is by doing judicial review, either partially or entirely, on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

My conclusion and recommendation of this research is that the government needs to issue the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping and as a policy maker, especially in the field of maritime and shipping matters, the government needs to be concerned more about sailors and national shipping enterprise. They are not supposed to be affected by political, ideological, and other non legal interests."

"Tesis ini membahas untuk memahami bagaimana penerapan konsesi pada area pelabuhan bagi BUMN sektor kepelabuhanan, baik terhadap kegiatan pengusahaan sebelum maupun setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, guna selanjutnya menganalisis secara yuridis atas akibat hukum dari pelaksanaan rencana Restrukturisasi BUMN sektor Kepelabuhanan terhadap pemberlakuan Konsesi Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang telah diusahakannya sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penelitian ini juga membahas mengenai alternatif skema rencana Restrukturisasi yang memungkinkan bagi BUMN Kepelabuhan beserta langkah-langkah persiapan dan akibat hukum yang berpotensi timbul atas masing-masing skema tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengacu dan bersumber pada hukum positif tertulis di Indonesia, dengan tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa terhadap rencana Restrukturisasi BUMN Kepelabuhanan, Pemerintah diharapkan dapat secara konsisten menjalankan asas kepastian hukum tersebut kepada BUMN Kepelabuhanan tersebut dengan tetap memberikan hak menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan juga kewenangan untuk tetap memperoleh Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah, dengan cara mengeluarkan kebijakan khusus pemberian perlakuan yang sama dengan BUMN kepada PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis analyzes to understand how the application of concessions in the port area for BUMN in the port sector, both for business activities before and after the enactment of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, in order to further juridically analyze the legal consequences of the implementation of the port sector BUMN Restructuring plan against Port Concessions in Ports that have been attempted before the enactment of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. This study also analyzes the alternative schemes of a possible restructuring plan for port SOEs along with preparatory steps and legal consequences that could potentially arise for each of these schemes. This research is juridical-normative research which refers to and is based on written positive law in Indonesia, with the type of research that will be used in this research is descriptive-analytical research. The results of the study suggest that with regard to the Port Restructuring BUMN plan, the Government is expected to be able to consistently carry out the principle of legal certainty to the Port State-Owned Enterprise (BUMN) by providing the right to carry out business activities in the Port that was held before the enactment of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and also the authority to continue obtaining Hak Pengelolaan (HPL) on land, by issuing a special policy for providing equal treatment with SOEs to PT Pelindo I, II, III and IV (Persero), through the issuance of Government Regulations."