Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"ABSTRAKTesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 40 puskesmas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Input terdiri dari 5 variabel, yaitu: Jumlah Tenaga Kesehatan Medis, Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBD, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBN (BOK/Bantuan Operasional Kesehatan) dan Belanja Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu Jumlah Kunjungan, Case Detection Rate (CDR) TB Paru, Cakupan Ibu Bersalin di Tenaga Kesehatan (Bulinakes), Cakupan Imunisasi Dasar, Persentase Balita ditimbang, Jumlah Penyuluhan, Persentase Balita Gizi Baik dan Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 31 puskesmas efisien secara teknis dan 9 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

ABSTRACTThe focus of this study is measuring relative efficiency of 40 public health centers in Bogor regency in 2011, by using non parametric approach Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is chosen because it is able to handle more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of numbers of medical staf, numbers of other medical staf, health financing from state budget (APBN), health financing from local budget (APBD), financing for drug and health equipment. Output variables consist of numbers of visitor, Case Detection Rate TBC, safe motherhood, infant’s imunization coverage, percentage of child under five’s weighting, and numbers of health promotion, percentage child with good nutrition and coverage of active family planning. The results are 31 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved by increasing output variable based on DEA."

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 40 puskesmas di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2011 dengan menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya dalam mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan output. Input terdiri dari 5 variabel, yaitu: Jumlah Tenaga Kesehatan Medis, Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBD, Jumlah Pembiayaan Kesehatan bersumber APBN (BOK/Bantuan Operasional Kesehatan) dan Belanja Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai. Output terdiri dari 8 variabel, yaitu Jumlah Kunjungan, Case Detection Rate (CDR) TB Paru, Cakupan Ibu Bersalin di Tenaga Kesehatan (Bulinakes), Cakupan Imunisasi Dasar, Persentase Balita ditimbang, Jumlah Penyuluhan, Persentase Balita Gizi Baik dan Cakupan Pelayanan Peserta KB Aktif. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 31 puskesmas efisien secara teknis dan 9 puskesmas tidak efisien secara teknis. Bagi puskesmas yang tidak efisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara meningkatkan output berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 40 public health centers in Bogor regency in 2011, by using non parametric approach Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is chosen because it is able to handle more input and output variables. This study uses output oriented model. Input variables consist of numbers of medical staf, numbers of other medical staf, health financing from state budget (APBN), health financing from local budget (APBD), financing for drug and health equipment. Output variables consist of numbers of visitor, Case Detection Rate TBC, safe motherhood, infant`s imunization coverage, percentage of child under five`s weighting, and numbers of health promotion, percentage child with good nutrition and coverage of active family planning.

The results are 31 public health centers classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the public health centers which are technically inefficient can be improved by increasing output variable based on DEA."

"Peran kepemimpinan memiliki arti yang sangat penting dalam peningkatan mutu melalui akreditasi pada organisasi pelayanan kesehatan primer. Kepemimpinan yang efektif berpengaruh terhadap proses menuju keberhasilan akreditasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi puskesmas di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun 2016. Puskesmas Beber merupakan puskesmas yang telah melalui tahap persiapan akreditasi dan puskesmas pertama di Jawa Barat yang akan dilakukan survei akreditasi nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas Beber dan focus group discussion (FGD) terhadap 16 staf Puskesmas Beber yang terbagi dalam dua kelompok FGD. Untuk keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, metode dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan peran kepemimpinan kepala puskesmas merupakan hal yang utama dalam persiapan akreditasi. Dari informasi yang didapatkan dari hasil FGD dan wawancara mendalam, peran kepemimpinan dalam persiapan akreditasi adalah penetapan tujuan organisasi dengan komitmen dan visi yang jelas, membangun pondasi organisasi dengan tim yang kuat dan memiliki kapabilitas, membangun kemauan staf untuk berpartisipasi dengan menunjukan nilai-nilai kepemimpinan, menghasilkan ide-ide termasuk melakukan kajibanding untuk perbaikan mutu, dan melakukan perubahan dengan menggerakan semua sumberdaya yang ada. Secara umum dapat disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala puskesmas dalam persiapan akreditasi merupakan kunci utama. Peran kepemimpinan tersebut pada akhirnya mendorong sistem yang kuat yang dapat membawa seluruh staf puskesmas untuk bersamasama dalam satu visi, meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasi puskesmas.

---

The process of communication, collaboration and coordination have a major impact on the effectiveness of the organization and an important element in the achievement of quality health services. The purpose of this study to analyze patterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas Ibrahim Adjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 and as the best health center in 2016 in West Java.

The research method uses a qualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data was performed using triangulation sources and methods of data collection is done by in-depth interviews to four people who are important in the process, focus group discussions by six staff, observation and study of the document.

The results showed there is a pattern of all levels and channels of communication. The pattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns are strengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of priority delivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize time activities with other agencies, the repetition of the process of coordination when there is change of officials such as district or village heads, the delay in the approval of program activity reports from the district and village.

Suggestions are to continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacy for the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary to transfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health center personnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes."

"ABSTRAKKonsep pelayanan kesehatan primer pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)dikembangkan dengan penguatan pelayanan primer, salah satunya denganoptimalisasi peran pelayanan primer sebagai gatekeeper dengan konsep managedcare. Pada konsep managed care, suksesnya sistem gatekeeper salah satunyadinilai dari angka kunjungan dan angka rujukan ke Fasilitas Kesehatan TingkatLanjutan (FKTL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik danpersepsi pengguna pelayanan terhadap pemanfaatan Puskesmas sebagaigatekeeper di dua Puskesmas Kota Bekasi. Penelitian menggunakan desain crosssectional dan pengumpulan data melalui pengisian 208 kuesioner pada pasienpeserta JKN di Dua Puskesmas Kota Bekasi dengan metode pengambilan sampelsecara stratified purposive sampling dimana sampel diambil dari Puskesmasdengan nilai rujukan tertinggi dan Puskesmas dengan nilai rujukan terendah diKota Bekasi dengan jumlah sampel dibagi sama besar. Hasil penelitianmenunjukkan rata-rata skor pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper adalah52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), namun angka rujukan masih tinggi di atas15%. Pekerjaan, persepsi terhadap sikap petugas kesehatan, dan lama berobatberhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Persepsiterhadap sikap petugas kesehatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper. Sikap petugas kesehatanmempengaruhi pemanfaatan kembali layanan di Puskesmas dan mempengaruhipemanfaatan Puskesmas sebagai gatekeeper khususnya terkait continuity care.Penerapan konsep gatekeeper dengan baik dapat meningkatkan pemanfaatanPuskesmas dan menekan angka rujukan ke FKTL.

---

ABSTRACTThe concept of primary health care in the era of National Health Insurance (JKN)is developed by strengthening primary health care which one of them is byoptimizing the role of primary health care as a gatekeeper with the concept ofmanaged care. In this concept of managed care, the success of the gatekeepersystem one of them is judged by the visits rates and referral rates to the AdvancedLevel of Health Facilities (ALHF/Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut). This studyaims to determine the characteristics and perception of service users towardsutilization of public health centers (PHC/Puskesmas) as gatekeeper in two PHC inCity of Bekasi. This study used cross-sectional design and data collection byfilling up 208 questionnaires on patients of JKN participant in two health centersin Bekasi with stratified purposive sampling methods where samples were takenfrom the health center with the highest reference score and health center with thelowest reference score in Bekasi with equally distributed samples. The resultsshowed an average score of utilization of Public Health Center (PHC) as agatekeeper: 52.25 (SD 4.87, 95% CI 51.58-52.92), but the referral rate is still highabove 15%. Jobs, perceptions of the health workers? attitudes, and treatmentduration are related to the utilization of PHC as a gatekeeper. Perceptions of thehealth workers? attitude is the dominant factor affecting the utilization of PHC asa gatekeeper. The health workers? attitude affects the repeated utilization servicesin PHC and affects the utilization of PHC as a gatekeeper, especially for that isrelated to care continuity. The proper application of gatekeeper concept canincrease the utilization of PHC and reduce the number of referrals to theAdvanced Level of Health Facilities (ALHF)."

"Di Indonesia masih banyak terdapat usaha informal yang belum memilliki akses mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Permasalahan program kesehatan kerja seringkali terjadi dikarenakan pergantian dokter puskesmas, kurangnya pengetahuan dari petugas dan kader kesehatan kerja. Di Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung terdapat empat puskesmas yang menjadi percontohan program upaya kesehatan kerja dimana sudah diberikan pelatihan kepada dokter dan pemegang program tentang kesehatan kerja serta sudah pernah dilakukan bimbingan teknis serta monitoring. Akan tetapi, program upaya kesehatan kerja di puskesmas belum berjalan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kendala apa saja yang ada dalam implementasi program upaya kesehatan kerja pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan fungsi manajemen menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Kepala Seksi Kesehatan Khusus dan Matra, Kepala Puskesmas, Pemegang program dan perwakilan dari sasaran. Hasil dari penelitian ini yaitu program upaya kesehatan kerja belum menjadi prioritas dikarenakan bukan merupakan program pokok di puskesmas namun ada juga yang mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan antara program prioritas dan program pengembangan. Masih kurangnya pengetahuan, jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam program upaya kesehatan kerja. Dari segi anggaran, program upaya kesehatnan kerja memiliki alokasi anggaran baik sehingga program upaya kesehatan kerja masih terintegrasi dengan program kesehatan lain. Selain itu, program upaya kesehatan kerja juga tidak didukung oleh peralatan yang memadai serta tidak ada rencana kerja. Dan juga keterlibatan sasaran yang kurang aktif serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung dari sisi keamanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program upaya kesehatan kerja di Kabupaten Pesawaran belum menjadi prioritas dikarenakan masuk kedalam program pengembangan dan belum diukung adanya sumber daya manusia yang memadai, tidak ada alokasi anggaran, tidak ada peralatan serta rencana kerja, keterlibatan masyarakat masih kurang aktif serta lingkungan yang kurang mendukung. Oleh karena itu, program upaya kesehatan kerja perlu dimasukkan dalam rencana kerja baik itu di dinas kesehatan dan puskesmas. serta adanya alokasi anggaran untuk program serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga peralatan yang menunjang program serta di butuhkan kerjasama lintas sektor untuk lebih memaksimalkan implementasi program upaya kesehatan kerja di puskesmas.

---

In indonesia there are still many informal businesses who have not have access occupational health services. Occupational health problems program often occurred due to the doctor puskesmas, the lack of knowledge of officers and kader occupational health. In Pesawaran District, there are the four be pilot programs health effort work where already provided training to medical doctors and holder programme about occupational health and is has been done technical training and monitoring.But, program health effort work at puskesmas not run. This study aims to identify the constraints all that is for the implementation of program health effort work in the planning stages, the implementation and also evaluating.

This research qualitative by using function management uses the method in-depth interviews and review of documentation. Informants in this research was head of district health pesawaran, head of specific health and matra, the head of puskesmas, holders the program and representatives of the target. The result of this research namely the program health effort work had not been priority because not is a program basic puskesmas but some are suggested that there is no difference between priority programs and development program. There is a lack of knowledge, the number of human resources involved in the program health effort work. On the budgeting side, program efforts kesehatnan work are budget allocation good and the health effort work still integrated with other health program.

In addition, health effort program work also are not supported by proper equipment and had no work plan. And also the involvement of a target that is less active as well as environmental conditions that not in favor of security side. This research concluded that the program working health effort in kabupaten pesawaran had not been a priority because entered into a program to develop and has not diukung the presence of human resources sufficient, there was no budget allocation, there is no equipment and the work plan, the involvement of the community is still less active as well as the environment less supportive.

In addition, health effort program work also are not supported by proper equipment and had no work plan. And also the involvement of a target that is less active as well as environmental conditions that not in favor of security side. This research concluded that the program working health effort in kabupaten pesawaran had not been a priority because entered into a program to develop and has not diukung the presence of human resources sufficient, there was no budget allocation, there is no equipment and the work plan, the involvement of the community is still less active as well as the environment less supportive. Hence, health effort program work will need to be included in the work plan whether it is in health department and public health center. And the existence of the budget allocation for the program as well as improving the quality of human resources and also that support equipment of the program and need cooperation cross-sectors to be more maximize the implementation of health effort program work in public health."

"Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus berkembang seiring denganmeningkatnya tingkat pendidikan dan status kehidupan sosial. Untuk meningkatkanpelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan konsumen,pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk membenahi sistempelayanan yang bersifat layanan publik. Untuk mendukung program pembangunankesehatan dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk BadanLayanan Umum BLU di setiap Puskesmas. Di kabupaten Bogor pada tahun 2017sudah ditetapkan 19 puskesmas untuk dilakukan penilaian adminsitratif sebagai syaratpenetapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah BLUD . Penelitian ini bertujuanuntuk melihat kesiapan Puskesmas dari segi masukan yaitu sumber daya yang dimiliki,yaitu sumber daya manusia, anggaran, sarana, serta peraturan untuk ditetapkan menjadiBLUD. Selain itu, dilakukan juga analisis untuk mengetahui bagaimana manajemenpuskesmas berupa proses pengaturan organisasi dan penetapan tujuan dalam persiapanpenetapan BLUD. Faktor luar puskesmas juga mempunyai pengaruh dalam kesiapanpuskesmas dalam penerapan BLUD. Dari hasil penelitian ini akan diketahui informasimendalam tentang kesiapan administratif penerapan BLUD Puskesmas, serta faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam proses persiapan dalam penerapan BLUDPuskesmas di Kabupaten Bogor.

---

Public awareness of the importance of health continues to grow along with increasinglevels of education and social life status. To improve the quality of health services,comfortable, and consumer oriented, the government as a healthcare provider isrequired to fix the service system that is public service. To support health developmentprograms by improving services to the community, a Local Public Service BLU isestablished in every Public Health Puskesmas . In Bogor regency in 2017, there are 19public health centers have been set up for administrative assessment as a condition ofdetermination to become the Local Public Service Agency BLUD . This study aims tosee the preparedness of Puskesmas in terms of input that is resources, namely human,budget, facilites, and regulations to be established into BLUD. In addition, analysis isalso conducted to find out how the management of puskesmas in the form oforganizational arrangement process and goal setting in preparation of the determinationof BLUD. The outside factors of the puskesmas also have an influence in the puskesmasreadiness in applying BLUD. From the results of this study will be known in depthinformation about the administrative readiness of the application BLUD Puskesmas, aswell as any factors that hamper the preparation process in the application of BLUDPuskesmas in Bogor Regency. "

"Latar Belakang : Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Ada yang beranggapan akreditasi adalah kewajiban adapula yang menganggap sebagai kebutuhan, bagaimanapun sebagai insan kesehatan yang bekerja di puskesmas harus mematuhinya. Pertanyaan penting bagi pembuat kebijakan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia adalah apakah akreditasi tidak memiliki konsekuensi seperti menurunkan kepuasan kerja para pegawai. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden pada 4 puskesmas yaitu Puskesmas Pangkalan Lada terakreditasi paripurna, Puskesmas Arut Selatan terakreditasi utama, Puskesmas Teluk Bogam terakreditasi madya dan puskesmas Sambi belum terakreditasi pada bulan April tahun 2021. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi (p=0,0005). Namun diketahui bahwa tidak terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan kepuasan kerja pegawai puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

---

Background: The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. Despite this difference of opinions, health personnel in primary healthcare centres need to comply with accreditation policies. An important matter that needs to be addressed by policy makers are whether accreditation policies can cause negative consequences such as decreasing the job satisfaction of employees. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples from 4 primary healthcare centers, namely Pangkalan Lada Primary Healthcare Centre which was fully accredited, Arut Selatan Primary Healthcare Centre which has a major accreditation, Teluk Bogam Primary Healthcare Centre which has a semi-major accreditation and Sambi Primary Healthcare Centre which wasn’t accredited. Data was collected with an online questionnaire, taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005). However, an association between the satisfaction score with other demographic variables and was not found."

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."