Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada penelitian ini meneliti dan menganalisis tentang implementasi prinsipsyariah terhadap badan hukum perbankan syariah. Sebagaimana termaktub dalamketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa badanhukum yang melaksanakan kegaitan usaha berdasarkan prinsip syariah wajibmengangkat Dewan Pengawas Syariah. Senada dengan itu pada tahun berikutnyalahirlah UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang jugamenyatakan bahwa badan hukum perbankan syariah adalah Perseroan Terbatas.Namun dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan diantaranya ialah: (1)Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap badan hukum Perseroan Terbatas.(2) Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam kelembagaan perbankansyariah sebagai badan hukum perseroan terbatasPada penelitian ini menemukan analisa dan jawaban bahwa pandanganhukum Islam terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum, lebihmenitikberatkan bahwa perseroan yang merupakan sebuah badan persekutuantentunya memiliki sebuah perikatan/perjanjian. Dengan demikian sama halnyaantara hukum postif dan hukum islam yang juga mengakomodir adanya perikatanatau perjanjian, yang terpenting adalah bagaimana setip syarat dan rukunperikatan tersebut terpenuhi. Selain tu, dalam hukum Islam terdapat jugaperseroan yang sebagaimana disebut dengan al-syirkah. Sedangkan dalamimpelentasi syariah dalam kelembagaan bank syariah sebagaimana perseroanterbatas sebagai badan hukum juga sah, dan hal ini sesuai dengan aturan yangberlaku dalam UU Perbankan Syariah. Selain itu, UU Perseroan Terbatas jugamenetapkan hal yang demikian dalam Pasal 109, dipertegas pada Pasal 7 UUPerbankan Syariah

---

ABSTRACTIn this study examined and analyzed the implementation of shariaprinciples on Islamic banking legal entities. As set forth in the provisions of LawNumber 40 Year 2007 on Limited Liability Company, that a credible form oflegal entity conducting business based on sharia principles shall appoint theShariah Supervisory Board. In line with that in the next year, the Law Number 21Year 2008 on Islamic Banking which also states that the Islamic banking legalentities are limited liability companies. But in this study, there are several suchquestions are: (1) How is the view of Islamic law against the legal entity LimitedLiability Company. (2) How is the implementation of Sharia principles in Islamicbanking institution as a limited liability companyAlso in this study analyzed and found answers that the view of Islamic lawto a limited liability company as a legal entity, it points out that a company whichis a partnership entity must have an engagement/appointment.Thus as well asbetween positive law and the law of Islam which also accommodates theircommitment or agreement, the most important is how the eraser terms and pillarsof engagement are met. Beside it, in Islamic law there is also the company thatreferred to al-shirkah. While the institutional impelentasi sharia in Islamic banksas a limited liability company as a legal entity is also legitimate, and this is inaccordance with the rules in force in the Islamic Banking Act. In addition, theLimited Liability Company Act also establishes such a case under Article 109,reaffirmed in Article 7 of the islamic banking Law"

"Penerapan keuangan berkelanjutan pada Perbankan Syariah diharapkan perbankan syariah dapat mengelola bisnis dengan nilai tambah ekonomi, memberikan manfaat dan maslahat untuk masyarakat. Penerapan keuangan berkelanjutan perbankan syariah meliputi tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pada aspek sosial program keberlanjutan yang telah diterapkan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk dilakukan analisis maqashid syariah sehingga dapat diketahui tingkatan prioritas dan dampaknya bagi masyarakat. Salah satu program prioritas keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk adalah melaui pengembangan wakaf uang dengan kerjasama melalui Nazhir LAZNAS BSMU. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penghimpunan Wakaf dengan tiga jenis wakaf yaitu wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer dan wakaf melalui uang yang dan selanjutnya dana wakaf dikelola oleh Nazhir dengan program-program yang telah dijelaskan pada diskripsi wakaf uang. Dalam pengembangan dan penyaluran program wakaf digunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah sehingga Wakaf yang disalurkan dapat memberikan solusi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya prinsip keuangan berkelanjutan melalui Nomor 51/POJK.03/2017 dengan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan belum cukup signifikan meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan pengembangan wakaf diantaranya adalah dengan memberikan keterkaitan antara peraturan wakaf dan keuangan berkelanjutan.

---

Application finance Sustainability in Islamic Banking is expected Islamic banking can manage business with score plus economy , give benefits and benefits for society . Application finance sustainable Islamic banking includes three aspect that is aspect economy, aspect social, and aspects environment. On the aspect social sustainability programs that have been implemented by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk conducted analysis maqashid sharia so that could is known level priorities and impacts for society . One of the priority programs finance carried out by PT Bank Syariah Indonesia, Tbk is through development cash waqf with cooperation through Nazhir LAZNAS BSMU. Method approach used juridical normative, with primary and secondary data sources. Research results showing that collection waqf with three type waqf that is cash waqf forever, temporary cash waqf and waqf through money and then waqf funds managed by Nazhir with programs that have been explained in the description cash waqf. In development and distribution of waqf programs used approach maqashid sharia and good luck mursala so that Distributed waqf could give solutions and well-being society. Presence principle finance sustainable through Number 51/POJK.03/2017 with activity not quite enough answer social and environmental not yet enough significant increase collection cash waqf. Obstacles faced for maximizing development waqf among them is with give linkages Among regulation waqf and finance sustainable."

"Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya, lembaga perbankan syariah tidak sepesat perbankan konvensional, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan hukum terkait dengan pembiayaan murabahah, yang diindikasikan tidak sesuai dengan syariah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan pelaksanaannya di dalam praktik; serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, serta didukung data primer untuk melihat implementasinya dalam praktik pada beberapa bank syariah di wilayah Jabodetabek. Teori yang digunakan adalah teori maqasid syariah untuk melihat apakah pengaturannya menunjukkan tujuan untuk kemaslahatan umat; dan digunakan teori pertukaran karena  murabahah merupakan bagian dari suatu transaksi pertukaran. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan pengaturan perbankan syariah di Indonesia  tidak terlepas dari dinamika sejarah keberadaannya di Indonesia. Penerapan pembiayaan murabahah digunakan UU Perbankan Syariah dan aturan-aturan pelaksanaannya, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Implementasi pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan manfaat melalui: perbaikan terhadap beberapa peraturan terkait pembiayaan murabahah dan kinerja pengawasan eksternal Bank Syariah oleh otoritas; dilakukan evaluasi diri dan upaya perbaikan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan, peningkatan kinerja SDM, serta peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS);  nasabah bank Syariah bertanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran dan menjadi bagian  kontrol sosial pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai syariah.

---

Banking institution is a very important financial institution in a country's economic system. In its development, the growth of sharia banking institution is not faster then conventional banking, whereas majority of Indonesian population is Muslim. On the other hand, there are still various legal issues related to murabaha financing, which is indicated no longer in accordance with sharia principles. This research will address issues concerning the arrangement of murabaha financing in accordance with the principles of sharia and its implementation in practice; as well as efforts made to finance murabaha done in accordance with the principles of sharia. The method used in this research using normative juridical approach based on secondary data, and supported by primary data to see its implementation in practice at some sharia banking in Jabodetabek region. The theory used is the theory of maqasid shariah to see whether the arrangement shows the purpose for the benefit of the people; and used the theory of exchange because murabaha is part of an exchange transaction. The results show that the development of sharia banking arrangements in Indonesia is inseparable from the historical dynamics of its existence in Indonesia. The implementation of murabaha financing is used by the Sharia Banking Law and its implementation rules, as well as the National Sharia Board Fatwa (DSN). Murabaha financing implementation shows that there is still sharia irregularities. Therefore, efforts should be made to ensure that murabaha is implemented in accordance with sharia and provides benefits through: improvements to some regulations related to murabaha financing and external supervisory performance of sharia banking by the authority; Self evaluation and improvement of technical regulations on implementation, improvement of human resources performance, and improvement of internal supervision through Sharia Supervisory Board (DPS); sharia banking customers are responsible for repayment of their financing and become part of social control of sharia in implementation of murabaha financing.

 

 

"

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Pada tahun 2015, Bank Danamon melalui unit usaha syariahnya, Danamon Syariah, menandatangani perjanjian pembiayaan bersama syariah di Indonesia dengan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), institusi keuangan yang merupakan anggota Islamic Development Bank (IDB) Group. Tujuan dari perjanjian ini adalah mendorong dan mempercepat pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia. Skripsi ini membahas dan menganalisis Hak & Tanggung Jawab Hukum dari Bank Danamon Syariah dan ITFC selaku Para Pembiaya dalam Pembiayaan Bersama syariah serta kewajiban Shahibul Maal kepada nasabah dalam pembiayaan bersama syariah antara Bank Danamon Syariah dan ITFC dengan menggunakan Akad Mudharabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Danamon Syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) bertindak pula sebagai agen fasilitas yang juga bertindak sebagai pengelola dana. Walaupun Bank Danamon Syariah memiliki status yang sama dengan ITFC sebagai shahibul maal akan tetapi Bank Danamon Syariah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari ITFC.

---

By 2015, Bank Danamon through sharia business unit, Danamon Syariah, signed a co-financing agreement sharia in Indonesia with the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), a financial institution that is a member of the Islamic Development Bank (IDB) Group. The purpose of this agreement is to encourage and accelerate the growth of Islamic finance in Indonesia.

This thesis discusses and analyzes the Legal Rights & Responsibilities of Bank Danamon Syariah and ITFC as the funders in the Joint Sharia Financing and the legal obligations of Shahibul Maal to the Customer under the Joint Sharia Financing Agreement between Bank Danamaon Syariah and ITFC. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that Bank Danamon Syariah as the owner of the funds (shahibul maal) also acting as the facility agent that also acts as a fund manager. Although Bank Danamon Syariah has the same status with ITFC as the shahibul maal, Bank Danamon Syariah has more obligations than the ITFC."

"Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama terkait dengan pembuatan akta akad pembiayaan mudharabah membutuhkan jasa hukum notaris. Dalam pelaksanaannya, akta akad pembiayaan mudharabah tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan.Dalam tesis ini penulis akan mengkaji peristiwa hukum tersebut dengan pokok pembahasan mengenai dualisme hukum dalam penerapan HT pada pembiayaan akad mudharabah sebagai hambatan penerapan prinsip syariah pada perbankan syariah dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah tersebut. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan dengan penambahan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukan dualisme hukum dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah terjadi pada penerapan HT sebagai akad pelengkap. Pengikatan HT tersebut menyebabkan akad pembiayaan mudharabah berubah status menjadi akad utang-piutang, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari suatu utang piutang adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah perbankan syariah dalam UUPS. Selanjutnya tanggung jawab notaris dalam pembuatan akad pembiayaan mudharabah terkait dengan dualisme hukum dalam akad mudharabah yakni bertanggung jawab melaksanakan tugas, kewenangan, serta kewajiban berdasarkan UUJN seperti: bertanggung jawab membuat setiap akta akad [Pasal 38, Pasal 65 UUJN jo Pasal 1 Angka (13) UUPS]; memberikan penyuluhan hukum baik kepada pihak bank maupun nasabah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad mudharabah, memeriksa keabsahan data terkait pembiayaan mudharabah [Pasal 15 Ayat (2) huruf b dan d UUJN jo Pasal 19 Ayat (1) huruf (c) UUPS]; selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

Sharia banking as a sharia financial institution in every business activity, especially related to the creation of a mudharabah financing deed requires notary legal services. In the implementation, the mudharabah financing agreement is often lead to uncertainty of the law. This certainly triggers a dispute. In this thesis the author will examine the legal event with the subject of a discussion on the dualism of law in the application of the financing of akad mudharabah as a barrier in the application of sharia principles on sharia banking and notary responsibility in the creation of mudharabah financing agreement related to the dualism of law in the mudharabah. This study is conducted with juridical-normative empirical approach and uses secondary-type data in analysing the issues. The results showed that legal dualism in the application of akad mudharabah financing occurred in the application of HT as complementary agreement. The binding of HT causes mudharabah financing agreement to change status to debt-receivable contract, while the profit gained from a debt payable is riba, and riba is banned in Islam, so this is a barrier to the implementation of sharia banking principles in UUPS. Furthermore, the responsibility of notary in the creation of mudharabah financing in relation to the dualism of law in akad mudharabah is responsible for carrying out duties, authorities, and obligations based on UUJN such as: responsible for making every deed of agreement [Article 38, article 65 UUJN Jo Article 1 figure (13) UUPS]; Provide counseling law to both the Bank and the customer regarding the rights and obligations arising from akad mudharabah, check the validity of the data related to mudharabah financing [Article 15 paragraph (2) letter b and d UUJN Jo Article 19 paragraph (1) letter (c) UUPS]; contrary to sharia principles."

"Hadirnya Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Sejumlah bank konvensional di Aceh diwajibkan beralih ke Bank Syariah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Perbankan Syariah menurut Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah bank akibat gangguan sistem teknologi informasi bank dalam implementasi Qanun Aceh No.11 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari perbankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perbankan syariah menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, secara tegas mewajibkan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan prinsip syariah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah masih lemah dalam artian masih ada beberapa kontroversi dari masyarakat terkait pelayanannya, misalnya sistemnya sering memiliki kesalahan yang menyulitkan/menghambat pelanggan untuk bertransaksi. Namun, bank syariah berdasarkan Qanun Aceh telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan kepada nasabahnya baik dalam hal kepercayaan, pengelolaan dana, dan juga memberikan edukasi kepada para nasabahnya.

---

The presence of Aceh Qanun Number 11 of 2018 on Sharia Financial Institutions is a special right for Aceh and has brought fresh air to the development of the Islamic banking industry in Aceh. Several conventional banks in Aceh are required to switch to Islamic Banks. Therefore, the purpose of this study is to analyze the regulation of Islamic Banking according to Aceh Qanun No.11 of 2018 and analyze the legal protection for bank customers due to disruption of bank information technology systems in the implementation of Aceh Qanun No.11 of 2018. The research method used in this study uses doctrinal research methods, which are based on laws and regulations and by conducting interviews with sources from banks. The results of this study indicate that the regulation of Islamic banking according to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions, expressly requires financial institutions operating in Aceh to carry out sharia principles. The legal protection provided to Islamic Bank customers is still weak in the sense that there is still some controversy from the community regarding its services, for example, the system often has errors that make it difficult / hamper customers to transact. However, Islamic banks based on Qanun Aceh have made maximum efforts in providing protection to their customers both in terms of trust, fund management, and providing education to their customers."

"Perkembangan teknologi di Indonesia, mengakibatkan transformasi pada beberapa sektor, salah satunya transformasi pada layanan pesan antar makanan. Saat ini, layanan pesan antar makanan sudah berbasis online dengan proses yang lebih sederhana dan efisien. Untuk membuat pesanan, pelanggan tidak perlu menelpon rumah makan tersebut, tetapi dengan aplikasi layanan pesan antar pada gawai pelanggan sudah bisa memesan makanan. Terdapat sebuah fitur inovatif yang dikenal sebagai "double order" dalam layanan pesan antar makanan. Fitur ini memungkinkan kurir untuk mengambil dua pesanan sekaligus dari 2 merchant yang lokasinya berdekatan ke 2 pelanggan yang juga lokasinya berdekatan. Fitur ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi kurir dengan cara yang lebih efektif, tetapi dapat mengurangi kepuasan pelanggan karena mengakibatkan waktu pengantaran makanan kepada pelanggan yang lebih lama. Sehingga untuk memberikan keuntungan terhadap kurir tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, diperlukan rute perjalanan layanan pesan antar makanan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya operasional pada kurir dan waktu yang dikeluarkan oleh pelanggan. Permasalahan ini termasuk ke dalam Vehicle Routing Problem Pickup Delivery with Time Windows (PDPTW) karena bertujuan untuk mencari rute optimal. Permasalahan ini akan diselesaikan menggunakan metode Simulated Annealing dimana metode ini terinspirasi dari proses annealing (pendinginan) yang terjadi dalam proses kristalisasi pada suatu material. Optimasi layanan pesan antar makanan dengan menggunakan Simulated Annealing pada data simulasi yang terdiri dari 50 pesanan dengan fitur double order menghasilkan penghematan biaya operasional kurir hingga 31,56% dan mengurangi jumlah kurir yang beroperasi hingga 50% dibandingkan dengan layanan pesan antar makanan dengan fitur single order.Perilaku perbankan yang dalam prakteknya hanya memaksimalkan keuntungan pemegang saham, telah berubah. Pemangku kepentingan perbankan memandang bahwa aktivitas operasional dan bisnis perbankan yang berkelanjutan menjadi penting. POJK 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan lembaga keuangan termasuk perbankan syariah menjalankan praktik keuangan berkelanjutan. Namun demikian pengukuran kinerja perbankan syariah berkelanjutan saat ini belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) dan implementasi pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama penelitian yakni idea generation untuk menentukan dimensi dan indikator perbankan syariah berkelanjutan menggunakan studi literatur dan metode Delphi terhadap 10 pakar. Hasil dimensi dan indikator disusun dengan metode Operasionalisasi Konsep Sekaran. Tahap kedua penelitian yakni quantitative assessment untuk menguji dimensi dan indikator hasil diskusi melalui kuesioner terstruktur terhadap 10 pakar dan 10 praktisi dan diolah dengan metode Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) dan metode Whitney Mann-U Test. Tahap ketiga penelitian yakni validation and analysis terhadap hasil metode AHP. IPSB dihitung menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Implementasi indeks digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan evaluasi dengan data dari laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode data tahun 2020 – 2023. Hasil penelitian terdapat 4 dimensi yang disebut Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL) yakni Business Sharing (23,13%), Social Religious (18,97%), Responsible Enviroment (24,84%), dan Ethics & Sharia Principle (33,07%) dan terdapat 30 indikator yang membentuk Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) di Indonesia. Kasifikasi IPSB terbentuk menjadi 5 peringkat yakni Sangat Baik (87,50 s.d 100,00), Baik (75,00 s.d < 87,50), Cukup Baik (62,50 s.d < 75,00), Kurang Baik (50,00 s.d < 62,50), dan Tidak Baik (0 s.d <50,00). Implementasi IPSB menunjukkan Bank Syariah Indonesia mencatatkan predikat Baik dengan skor 85,74 pada tahun 2023. Model bisnis perbankan syariah berkelanjutan di Indonesia yakni MSQBL telah berjalan dengan seimbang (mizan).

---

In practice, banking behavior no longer solely focuses on maximizing shareholder profits. Banking stakeholders view sustainable banking operational and business activities as important. Financial institutions, including Islamic banking, are required by POJK 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financial practices. However, there is currently no measurement of Islamic banking sustainability performance. This study aims to build an Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) and implement it in Islamic banking in Indonesia. The approach used qualitative and quantitative methods. The first stage of the study involved generating ideas to identify the dimensions and indicators of Islamic banking sustainability through literature reviews and the Delphi method with 10 experts. The results of the dimensions and indicators were compiled by using the Sekaran Concept Operationalization method. The second stage of the study involved a quantitative assessment, which involved testing the dimensions and indicators of the discussion results through structured questionnaires for 10 experts and 10 practitioners. This process was conducted using the Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) method and the Whitney Mann-U Test method. The third stage of the study was validation and analysis of the results of the AHP method. The IPSB was calculated by using the Simple Additive Weighting (SAW) method. The data from financial reports, sustainability reports, and governance reports of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for the data period 2020-2023 are used to implement the index and conduct ranking and evaluation. The study's findings encompass four dimensions, known as the Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL), which include Business Sharing (23.13%), Social Religious (18.97%), Responsible Environment (24.84%), and Ethics & Sharia Principle (33.07%). Additionally, 30 indicators comprise the Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) in Indonesia. The IPSB classification is divided into 5 ranks: Very Good (87.50 to 100.00), Good (75.00 to <87.50), Fairly Good (62.50 to <75.00), Less Good (50.00 to <62.50), and Not Good (0 to <50.00). The implementation of IPSB shows that Bank Syariah Indonesia recorded a good predicate with a score of 85.74 in 2023. The Islamic banking sustainability business model in Indonesia, known as MSQBL, has been implementing in a balanced manner (mizan)."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Perbankan syariah diharapkan menjadi solusi alternatif pembiayaan masyarakat khususnya kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang mengharapkan bunga bank atau istilah syariahnya : riba! Bagi komunitas muslim Indonesia kehadiran bank syariah diharapkan benar-benar menjalankan praktik perbankan sesuai dengan aturan hukum (syariah) islam, sehingga komunitas muslim yang mayoritas penduduk Indonesia dapat menjalankan muamalah yang berhubungan dengan aktivitas perbankan secara halal....."