Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tinjauan perpajakan PPh dan PPN serta melakukan analisis jika terdapat peluang tax saving.Metode penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pemborosan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan berdasarkan data koreksi fiskal dan hasil ekualisasi PPN ada kemungkinan risiko dikenakan sanksi 2% dari DPP PPN Keluaran terkait adanya book-tax gap. Dalam merencanakan tax saving harus jeli apakah mengubah biaya menjadi tunjangan karyawan lebih menguntungkan perusahaan. Hasil penelitan menyarankan ekualisasi PPN secara rutin dan mengubah metode pencatatan akuntansi atas pengakuan pendapatan, terkait kesamaan waktu dengan penerbitan Faktur Pajak dan terkait Faktur Pajak atas Nilai Lain.

---

This research discusses a review of corporate income tax and value added tax (VAT) as well as analysis of tax saving opportunity. The method of this research is descriptive analysis according to the study case application. The results show that there is overpayment corporate income tax. In addition, the result of VAT equalization shows that there is a risk of 2% penalty from tax base VAT out regarding book-tax-gap on the other hand. In managing tax saving the company should be aware regarding cost and benefit of changing the employee allowances. This research concludes that company should do VAT equalization regularly and change the accounting treatment for revenue recognition related with tax invoice issuance and other value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban kontijen yang mungkin muncul atas PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN dari sebuah perusahaan digital agency (PT X) di Indonesia dengan menggunakan analisis tax review. Data yang digunakan berasal dari hasil wawancara, laporan keuangan dan semua dokumen perpajakan perusahaan terkait jenis pajak yang dinilai. Prosedur tax review dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perpajakan terhadap beberapa indikator yaitu objek, tarif, penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak pada tahun 2012. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa PT X secara umum sudah mematuhi aturan perpajakan dalam menentukan objek dan tarif pajak untuk semua transaksi yang dikenakan PPh 21, 23/26, 4 Ayat 2, dan PPN. Namun untuk indikator penyetoran, pelaporan, dan rekonsiliasi pajak, perusahaan belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta hasil rekonsiliasi yang tidak sesuai antara laporan keuangan dengan SPT Masa Pajak. Hal ini menyebabkan munculnya kewajiban kontijen bagi PT X berupa sanksi pajak dan kurang bayar pajak tambahan yang sewaktu-waktu akan ditagih oleh KPP setempat

---

This study aims to assess tax compliance related to contingent liabilities that may arise on income tax article 21, 23/26, 4 Paragraph 2, and VAT from a digital agency company (PT X) in Indonesia. The study is conducted by using tax review analysis which data used are gained from result of interviews, financial reports, and all company taxation?s documents related to tax assessment. Tax review procedures is done by comparing tax regulations against some indicators as tax object, tax rate, tax payment, tax reporting, and tax reconciliation in 2012. The results of this study revealed that generally PT X already complied with the tax regulations in the context of determining tax object and tax rate for all transactions regarding to income taxes article 21, 23/26, 4 paragraph 2, and VAT. Whereas, in case relate to several indicators such as tax payment, reporting, and reconciliation, the company doesn?t comply with tax regulation for instances late in tax paying, tax reporting, and there are several reconciliations of financial statements which do not conform to The Periodic Tax Return. This finding might be led to the emergence of contingent liabilities for PT X in the form of tax penalties and future bills for additional underpayment of taxes by the Local Tax Office."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Perusahaan menerapkan kebijakan perpajakan dengan tujuan mengefisiensikan pembayaran pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Skripsi ini meneliti tentang kebijakan perpajakan yang dilakukan di PT ABC sebagai upaya mengefisiensikan beban pajaknya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT ABC telah menerapkan kebijakan pepajakan, namun kebijakan pajak yang dilakukan PT ABC kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hambatan penerapan kebijakan pajak dikarenakan pengarsipan dokumen yang kurang baik dan karywan PT ABC yang kurang memahami peraturan perpajakan.

---

Implementation of tax policy is carried out by companies with the aim of

streamlining the payment of tax payable in accordance with applicable tax laws

and regulations. This study examines tax policy conducted at PT ABC in an effort

to streamline the tax burden. This research is qualitative descriptive with studies

in the literature and in-depth interviews. The results of this study indicate that PT

ABC has implemented tax policy at its company, but the tax policy at PT ABC is

less effective and not in accordance with applicable tax regulations. Tax policy

barriers are due to poor document archiving and PT ABC employees who do not

understand tax regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan Potong Pungut atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan di PT X, sebuah perusahaan property yang pokok usahanya adalah persewaan gedung perkantoran. Analisis mencangkup pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT X dalam pelaksanakan PPh Potong Pungut tersebut dikaitkan dengan konsep withholding tax system serta langkah-langkah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X terkait Biaya Sewa, Biaya Servis dan tagihan-tagihan lain sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur tax planning. Unsur tax planning yang dimaksud antara lain adalah: PT X telah paham dan berusaha untuk memahami ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan jenis usahanya, yaitu persewaan tanah dan atau bangunan; selain itu PT X selalu berupaya memastikan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan formal maupun material. Namun melihat kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan kewajiban Potong Pungut atas penghasilannya, PT X dinilai masih belum memiliki Manajemen Pajak yang sempurna dalam melaksakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of Withholding Tax on rental of land and buildings income in PT X, a property company whose business is the rental of office buildings. The analysis covers the implementation of the withholding tax on PT X’s income tax and the constraints faced by PT X in the implementiation associated with the concept of withholding tax system and the steps of tax planning that was done by the companies when facing the constraints. This study used a qualitative approach, and is a descriptive study. The results of this study is to find how the withholding tax implementation of the income tax on PT X’s income related with Rental Charges, Service Charge and Other Charges are in accordance with the tax regulations and the elements of tax planning. Element of tax planning is among include: PT X has understood and tried to understand the provisions of existing tax law, especially with regard to the type of their business, land and or buildings rental; besides PT X always tries to ensure the implementation and collection of income tax withholding obligations above his income has been conducted in accordance with the formal and material. But look at the constraints faced, PT X assessed still do not have a perfect Tax Management in fulfilling their taxation rights and responsibility.

"

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam upaya manajemen pajak dengan menjadikan PT. X sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Setelah melakukan analisa, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa antara metode nett dan gross up terdapat kelebihan dan kekurangan. Kedua metode tersebut dapat digunakan sebagai sarana manajemen pajak bagi perusahaan apabila digunakan pada waktu yang tepat. Metode PPh Pasal 21 yang dipilih oleh perusahaan juga bukan merupakan loopholes bagi fiskus. Metode perhitungan PPh Pasal 21 apapun boleh digunakan oleh perusahaan karena pemilihan metode merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Walaupun di sisi lain gross up dapat menjadikan beban PPh Pasal 21 sebagai pengurang di PPh Badan namun, metode gross up justru membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan metode nett. Meskipun beban PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan metode nett tidak dapat dijadikan biaya pengurang di PPh Badan karena merupakan bentuk natura/kenikmatan, tetapi metode nett membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan metode gross up. PT. X dapat menggunakan metode mix method dimana untuk level jabatan Manajer ke atas menggunakan metode gross up dan level jabatan supervisor ke bawah menggunakan metode nett agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban PPh Badan. Mengingat untuk jabatan Manajer ke atas membutuhkan pengeluaran atas penghasilan yang lebih besar dibanding metode nett.

---

This research is an analytical descriptive study that aims to analyze the method of calculating Income Tax Article 21 in an effort to tax management by making PT. X as a case study. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. After analyzing, the results of this study indicate that between the nett and gross up methods there are advantages and disadvantages. Both methods can be used as a means of tax management for companies if used at the right time. The PPh Article 21 method chosen by the company is also not a loophole for the tax authorities. Any method of calculating Income Tax Article 21 may be used by the company because the choice of method is an agreement between the worker and the employer. Although on the other hand gross up can make the burden of Article 21 income tax a deduction in corporate income tax, the gross up method actually makes the company spend more money than the net method. Although the Article 21 income tax expense calculated using the net method cannot be used as a deduction for corporate income tax because it is a form of in-kind/enjoyment, the nett method makes the company pay less than the gross up method. PT. X can use the mix method, where for the manager position level and above it uses the gross up method and the supervisor position level down uses the net method so that the company can streamline the burden of corporate income tax. Considering that for managerial positions and above, expenditure on income is greater than the net method."

"Praktik transfer pricing merupakan praktik yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis. Praktik ini berpotensi untuk merugikan negara dengan cara menggeser laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisi bentuk hubungan istimewa, transaksi, dan tujuan dari praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X, menguraikan dan menganalisis Implikasi transfer pricing documentation terhadap SPT PPh Badan dan manajemen pajak dalam transfer pricing documentation PT X, menguraikan dan menganalisis pengenaan PPh atas dividen pada transaksi PT X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa saat pemeriksaan pajak. Pendekatan penelitan menggunakan kualitatif dengan tujuan desktriptif analis, manfaat penelitian murni, serta dimensi waktu cross-sectional yang dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini adalah praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT X mempunyai bentuk hubungan istimewa kepemilikan saham dan pengusaan manajemen, yang dapat diidentifikasi dari dokumen akta pendirian dan perubahan, dokumen akuntansi dan dokumen pajak, serta company profile. Selain itu, praktik transfer pricing memiliki implikasi terhadap SPT PPh Badan dikarenakan manajemen pajak yang kurang baik. Implikasi transfer pricing documentation pada pemeriksaan pajak berupa koreksi dividen yang dilakukan pemeriksa pajak. Koreksi dividen tidak dapat dikenakan kepada lawan transaksi yang tidak memiliki saham.

---

Transfer pricing practice cannot be avoided in business world. This practice has the potential to detrimental to the state by shifting the profit to countries with lower tax rate. This thesis aims to describe and analyze the form of related party, the transaction, and objectives of transfer pricing practices. Describe and analyze the implication of transfer pricing documentation on corporate income tax return and tax management on in PT X transfer pricing documentation. Describe and analyze the income tax imposition on dividends during 2016 tax audit. This research approach used the qualitative with purpose descriptive analysis, pure research benefit, and the cross-sectional time dimension that was carried out in 2019-2020. Result of this research is the transfer pricing practice carried out by PT X has related party in the form of shareholders and management control, which can be identified from the deeds of incorporation and amendments, accounting documents and tax documents, and company profile. The practice of transfer pricing has implications for corporate income tax returns due to poor tax management. The implication of transfer pricing documentation on tax audits is dividend corrections made by the tax auditor. Dividend corrections cannot be applied to the counterparty who does’nt own shares."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis temuan audit Pajak pada Kontraktor Migas dilihat dari Aspek Akuntansi, Perpajakan, serta Konsep Migas seperti kesesuaian kontrak, pemenuhan prosedur, serta pertimbangan kekhususan yang mengatur mengenai ruang lingkup Industri Migas. Metode yang digunakan adalah studi kasus pada temuan audit Tahun Buku 20XX pada sample KKKS. Ruang lingkup yang diangkat adalah koreksi Pajak Penghasilan Badan Minyak dan Gas seperti Alokasi Overhead Kantor Pusat, dan koreksi atas Depresiasi. Pajak lain yang diangkat adalah Pajak Pertambahan Nilai PPN atas Facility Sharing Agreement pada Floating Storage Offloading. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kondisi industri Migas merupakan industri yang spesifik dan perlu diperlakukan dengan mekanisme yang khusus.

---

ABSTRACTThe Research Analyzes the tax audit findings on Oil Gas Production Sharing Contrator viewed from Accounting Principle, Taxation, as well as the Oil Gas concept, including the suitability of the Contract, procedural compliance, as well as consideration of the specifity concerning the scope of the Oil Gas Industry specificity. Research method used is case study on the 20XX audit Findings of the PSC. Scope of the research related with Corporate Income Tax Correction generated from Parent Company Overhead Allocation and Corection from Depreciation. Other Tax Issues analyzed is the Value Added Tax VAT of the Facility Sharing Agreement on Floating Storage Offloading. This research show that the condition of the Oil Gas Industry is a Special Industry and need to be treated with Special procedure. "

"ABSTRAKManajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.

---

ABSTRACTTax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction."