Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun secara resmi pemerintah menganut anggaran berimbang, namun dalam kenyataannya, menurut standar teoritis, anggaran yang diterapkan pemerintah adalah anggaran defisit. Pada umumnya anggaran defisit dapat dibiayai dengan sumber internal, baik melalui penjualan obligasi di dalam negeri, pencetakan uang, atau peningkatan modal domestik, maupun dengan sumber eksternal seperti hutang luar negeri atau penjualan obligasi di luar negeri. Perbedaan dalam cara pembiayaan anggaran defisit tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi perekonomian domestik. Sebagai contoh, pencetakan uang akan membawa perekonomian domestik pada kondisi yang sangat rentan untuk terjadinya inflasi karena adanya pertambahan jumlah uang beredai (JUB). Contoh lain dengan hutang luar negeri yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunganya, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat konsumsi domestik serta mengganggu stabihtas neraca transaksi berjalan. Penjualan obiigasi baik di luar negeri maupun dalam negeri juga memberikan dampak pada timbulnya kewajiban pembayaran di waktu yang akan datang. "

"Walaupun secara resmi pemerintah menganut anggaran berimbang, namun dalam kenyataannya, menurut standar teoritis, anggaran yang diterapkan pemerintah adalah anggaran defisit. Pada umumnya anggaran defisit dapat dibiayai dengan sumber internal, baik melalui penjualan obligasi di dalam negeri, pencetakan uang, atau peningkatan modal domestik, maupun dengan sumber eksternal seperti hutang luar negeri atau penjualan obligasi di luar negeri. Perbedaan dalam cara pembiayaan anggaran defisit tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi perekonomian domestik. Sebagai contoh, pencetakan uang akan membawa perekonomian domestik pada kondisi yang sangat rentan untuk terjadinya inflasi karena adanya pertambahan jumlah uang beredai (JUB). Contoh lain dengan hutang luar negeri yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunganya, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat konsumsi domestik serta mengganggu stabihtas neraca transaksi berjalan. Penjualan obiigasi baik di luar negeri maupun dalam negeri juga memberikan dampak pada timbulnya kewajiban pembayaran di waktu yang akan datang. "

"Walaupun secara resmi pemerintah menganut anggaran berimbang, namun dalam kenyataannya, menurut standar teoritis, anggaran yang diterapkan pemerintah adalah anggaran defisit. Pada umumnya anggaran defisit dapat dibiayai dengan sumber internal, baik melalui penjualan obligasi di dalam negeri, pencetakan uang, atau peningkatan modal domestik, maupun dengan sumber eksternal seperti hutang luar negeri atau penjualan obligasi di luar negeri. Perbedaan dalam cara pembiayaan anggaran defisit tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi perekonomian domestik. Sebagai contoh, pencetakan uang akan membawa perekonomian domestik pada kondisi yang sangat rentan untuk terjadinya inflasi karena adanya pertambahan jumlah uang beredai (JUB). Contoh lain dengan hutang luar negeri yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunganya, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat konsumsi domestik serta mengganggu stabihtas neraca transaksi berjalan. Penjualan obiigasi baik di luar negeri maupun dalam negeri juga memberikan dampak pada timbulnya kewajiban pembayaran di waktu yang akan datang. "

"[ABSTRAKAdanya kebijakan pembangunan jalan kereta api di pulau Sulawesi untukmendukung pembangunan sarana publik dan pembangunan infrastruktur diSulawesi Selatan. Pembangunan jalan kereta api Trans Sulawesi (Makassar) Parepare) berjarak ±136,3 KM dan melewati 5 (lima) kota/Kabupaten yaitu KotaMakassar, Kab. Maros, Kab. Pangkep, Kab. Parepare, dan Kab. Barru. Nilaiinvestasi yang digunakan dalam pembangunan ini yang berdampak pada provinsiSulawesi selatan sebesar ± Rp. 908,16 Milliar. Metode penelitian yang digunakanadalah dengan analisa input-output dengan data awal adalah tabel input outputprovinsi Sulawesi selatan tahun 2009 kemudian di update dengan metode RASdan simple LQ. Dari penelitian ini setelah adanya pembangunan jalan KA TransSulawesi (Makassar Parepare) sektor kunci dalam perekonomian yang sebelumpembangunan jalan KA adalah sektor kuncinya antara lain sektor makanan,minuman dan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; bangunan;angkutan jalan raya; angkutan udara; dan lembaga keuangan tanpa bank.kemudian setal pembangun sector kuncinya menjadi sektor makanan, minumandan tembakau; barang kayu dan hasil hutan lainnya; pupuk, kimia, & barang darilaut; banguunan; dan angkutan rel. Dengan adanya pembangunan jalan KAtersebut memunculkan sektor baru dalam perekonomian Sulawesi selatan yaitusektor angkutan rel. Dampak ekonomi terhadap penciptaan output dari tahun 2012? 2019 sebesar Rp. 2,14 Triliun. Dampak ekonomi terhadap peningkatanpendapatan masyarakat dari tahun 2012-2019 sebesar Rp.302,93 Triliun.Dampak ekonomi terhadap penciptaan NTB dari tahun 2012-2019 sebesarRp.640,65 Triliun dan dampak ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja daritahun 2012 ? 2019 sebesar 24.044 jiwa.

---

ABSTRACTThe policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants., The policy of railroad construction on the island of Sulawesi to support theconstruction of public facilities and infrastructure development in South Sulawesi.Railroad construction Trans Sulawesi (Makassar - Pare Pare) is ± 136.3 KM andpass through five (5) cities / districts, the city of Makassar, Kab. Maros, Kab.Pangekp, Kab. Pare Pare, and Kab. Barru. The value of investments used in theconstruction of this impacting on the southern Sulawesi province of ± Rp. 908.16billion. The method used is the analysis of input-output tables with the initial datais input output southern Sulawesi province in 2009 and then updated with amethod of RAS and LQ. From this study, after the construction of railway TransSulawesi (Makassar - Pare Pare) in the key sectors of the economy prior to theconstruction of railway lines is the key sectors include the food, beverage andtobacco; goods timber and other forest products; building; road transport; airtransport; and financial institutions without banks. Set an builder then the keysector into the food, beverage and tobacco; goods timber and other forestproducts; fertilizers, chemicals, and goods from the sea; banguunan; and railtransport. With the construction of the railway lines led to a new sector in theeconomy of southern Sulawesi, namely the rail freight sector. The economicimpact of the creation of the output of the year 2012 - 2019 amounting to Rp. 2.14Trillion. The economic impact of the increase in public revenue from the year2012 - 2019 for Rp.302,93 T ,. Economic impact on the creation of value addedfrom the year 2012-2019 amounted to Rp.640,65 trillion and the economic impacton job creation of the years 2012-2019 amounted to 24 044 inhabitants.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Desadan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Brutodengan Pembagian Wilayah sebagai variabel kontrol. Dalam melaksanakan penelitian ini, data panel berupa data sekunder digunakan. Penelitian ini menggunakan populasi sejumlah 1716 data yang terdiri dari 429 data cross section dengan time series dalam kurun waktu 4 tahun. Metode analisis data menggunakan Feasible General Least Square(FGLS) dengan koefisien estimasi Panel-Corrected Standard Errors(PCSE) dengan bantuan program aplikasi Eviews10. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh positif signifikanvariabel Dana Desadan IPM pada kabupaten di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan di luar Pulau Jawa."

"Kejadian krisis ekonomi 2008 yang melanda negara-negara global termasuk Indonesia, mendorong Bank Indonesia dan pemerintah perlu mempersiapkan tindakan antisipatif dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian. Atas dasar tersebut, penelitian ini berupaya mengukur respon instrumen di pasar keuangan dan perekonomian akibat gejolak ekonomi global.Variabel nilai tukar rupiah dan indeks saham merupakan variabel yang mewakili pasar keuangan, sementara variabel indeks produksi mewakili perekonomian. Untuk variabel global, penulis memilih fed fund rate, volatility index dan harga minyak global. Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Correction Model Exogenous Variable (VECM-X).Semua variabel global diposisikan sebagai variabel eksogen, sementara nilai tukar rupiah, indeks saham dan indeks produksi merupakan variabel endogen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, respon pasar keuangan dan perekonomian cukup tinggi akibat adanya gejolak dari ekonomi global. Ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian Indonesia."