Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan surat utang/obligasi paling diminati sebagai sumber pendanaan perusahaan, karena jumlahnya besar, biaya kecil dan jangka waktu panjang. Didorong akan kebutuhan mata uang asing terutama dollar Amerika Serikat, maka perusahaan-perusahaan Indonesia cenderung menerbitkan obligasi/bonds mata uang asing di luar wilayah Indonesia. Struktur transaksi yang digunakan yaitu dengan cara (i) mendirikan special purpose vehicle (?SPV?) dengan kepemilikan 100% oleh perusahaan Indonesia; (ii) penerbitan bonds dijamin oleh perusahaan Indonesia; (iii) uang yang diterima SPV dari penerbitan bonds kemudian dipinjamkan kepada perusahaan Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997mengakibatkan perusahaan Indonesia tidak dapat membayar kepada SPV, yang mengakibatkan SPV wanprestasi kepada bondholders, sehingga set-aset yang dijaminkan oleh perusahaan Indonesia akan dilelang untuk membayar pinjaman bonds. Untuk mempertahankan aset-asetnya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang beritikad tidak baik mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan Indonesia, agar perjanjian-perjanjian yang telah mereka tanda tangani dinyatakan batal demi hukum. Salah satu contoh kasusnya adalah gugatan atas perkara Nomor: 05/PDT.G./2003/ PN-BKS (Kasus Indah Kiat), telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan No. 381/K/Pdt./2006, yang isi putusannya menolak kasasi dari para investor, sehingga yang berlaku adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis (?PN Bengkalis?) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau. Putusan PN Bengkalis adalah (i) menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) menyatakan perjanjian-perjanjian pokok tidak sah dan batal demi hukum dan perjanjian-perjanjian jaminan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Putusan MA ini harus dianalisis secara cermat dan seksama karena akan merugikan perekomian Indonesia, karena dalam dunia bisnis semakin tinggi semakin tinggi risiko, semakin tinggi bunga yang harus dibayar oleh debitor. Meskipun pemilihan yurisdiksi Pengadilan Negara Bagian New York dalam Kasus Indah Kiat bersifat non-ekslusive dan pengadilan Indonesia mempunyai kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa perkara tersebut, namun PN Bengkalis berdasarkan asas lis alibi pendens harus menolak untuk memeriksa perkara Kasus Indah Kiat. Untuk perjanjian jaminan kebendaan, penggugat harusnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri tempat penggugat berdomisili, karena tidak ada satupun dari tergugat yang berdomisili di Bengkalis. Selain itu perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada para tergugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, kecuali penandatanganan akta hipotik yang berdasarkan pada perjanjian yang dibuat di luar negeri, namun dalam perbuatan tersebut, unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Selain itu perjanjian-perjanjian yang ditandatangani para pihak terkait telah memenuhi kausa yang halal, kecuali akta hipotik, sehingga sebagai konsekwensinya akta hipotik batal demi hukum, namun tidak mengakibatkan batalnya perjanjian pokok.

---

Issuing bonds is the most popular fund rising strategy chosen by companies, since such it will result funding in a great amount, low cost and the long term maturity. Due to the business activity requirement in foreign currency, mainly in United States Dollar, there is a tendency for Indonesian companies to issue bonds out of Indonesian territory. The structure used in issuing the bonds by way of (i) establishing a special purpose vehicle which 100% owned by Indonesian Companies (?SPV?); (ii) such issuance guaranteed by Indonesian Companies by way of the provision of corporate guarantee and the creation of securities over their assets; (iii) the proceeds received from issuing bonds will be on-lent from SPV to Indonesian Companies. Economic crisis on 1997 caused Indonesian companies were not able to repay its debts to SPV, and then SPV were not able to repay its debts to note holders, and consequently, the assets of Indonesian companies that has been placed as security would be seized and sold in a public auction to settle such debt. To avoid enforcement for of security over their assets, the bad faith Indonesian companies submitted a claim to Indonesian court to declare the contracts that they have been entered into null and void. One of the cases using similar structure was the case Number: 05/PDT.G./2003/PN-BKS, has been decided by Indonesia Supreme Court with decision Number: 381/K/Pdt./2006 that rejected cassation of the investors. Therefore the decision of Bengkalis District Court that has been firmed by Riau High Court will take place. Bengkalis District Court declares that the Defendants have conducted unlawful action and the principal agreements that have been entered into by the parties were null and void. This decision result in the investors construed that make investment in Indonesia is high risk, and it will be disadvantages for the development of Indonesian economics. In view of the above, the judgments consideration in deciding the case must be thoroughly analyzed. The agreements that have been entered into in issuing the bonds were governed by the States of New York Law and the choice of jurisdiction was the court of the States of New York. Prior to the claim was submitted to the Indonesian Court, the defendants has submitted claim to the court of the States of New York, therefore nevertheless the choice of jurisdiction was non-exclusive, and Indonesian court has jurisdictional competency to examine the case, based on the principle of lis alibi pendens the district court of Bengkalis must decline to examine the case. With regard to the security documents, the plaintiff should submit its claim to the district court within the jurisdiction of the domicile of plaintiff. According to the legal reasoning of the judge council of Bengkalis District Court and Riau High Court in their decisions, it can be concluded that the legal action of the defendants was not meet the elements of unlawful action. The only legal action that can be construed as an unlawful action was the entering into Hypothec Deed, but it was not meet the elements of (i) damages; and (ii) the causality between the damages and such action. In addition, the agreements that have been entered into by the parties have met the lawful causal, except the hypothec deed, and consequently, such hypothec deed was null and void, but it would not cause the invalidity of the principal agreements."

"Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertipikat tanah merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti sempurna sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam praktek sertipikat tanah tanpa jangka waktu tertentu dapat dibatalkan karena adanya cacad yuridis yaitu tidak dilakukan penelitian riwayat tanah sesuai keadaan sebenarnya. Adanya cacad yuridis memiliki implikasi hukum sertipikat dapat dibatalkan sedang kepada Kepala Kantor Pertanahan dapat dikenakan gugatan karena tidak milakukan fungsi kewenangannya sesuai Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUB). Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menilai proses tata cara penerbitan sertipikat obyek sengketa adalah menggunakan ketentuan perundangundangan yang berlaku dengan menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pembatalan sertipikat tanah merupakan salah sate bentuk penyelesaian sengketa hak atas tanah, dengan memberikan kesempatan kepada penggarap yang menurut peraturan perundang-undangan seharusnya mendapat prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, sebagai wujud pemenuhan kepastian hukum dan kepastian hak bagi penggarap yang telah menguasai secara fisik atas tanah selama bertahun-tahun.

---

A certificate is a strong and authentic proof. The strength of certificate forms a guarantee of legal certainty for the holder of certificate as a perfect proof as long as there is no any other party who proves otherwise. In practice, the holder of certificate without specified period of time can loss his/her right due to suit of certificate cancellation because of juridical defect because the absence of investigation of land history in accordance with the real condition. A juridical defect has legal implication, the certificate can be cancelled while to the Head of Land Affair Office issuing the certificate can be sued because he didn't carry out function of his authority in accordance with Good Governance Generally Accepted Principles (AAtPB).

Research Method to be applied is a library research method to obtain secondary data. The Role of the Administrative Court within the framework of implementation in process of certificate issuance procedures in which its evaluation used the prevailing statutory regulations by discovering, following, understanding legal values and sense of justice existing in society. Cancellation of certificate is one of types of dispute settlement of land right by giving an opportunity to the cultivator whose according to the statutory regulation should obtain a priority to submit an application for land right, as realization of compliance of legal certainty and right certainty for the cultivator who has controlled physically the land for the years."

"Perkembangan pasar obligasi korporasi di Indonesia sekarang ini cukup pesat, dibuktikan dengan pertumbuhan jumlah penerbitan obligasi di Indonesia tiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, harus diperhatikan mengenai perlindungan atas hak dari investor dalam obligasi korporasi terutama atas pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh investor terhadap emiten penerbit dimana terdapat putusan yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan harus melalui waliamanat. Investor sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan penerbit memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak dalam mengajukan gugatan. Hal ini akan diteliti dalam penelitian ini untuk mencari Legal Standing investor dalam mengajukan gugatan terhadap penerbit obligasi.

---

The development of bonds market in Indonesia is now quite rapid, evidenced by growth of number of bonds inssuance. In this regard, it must be considered regarding the protection of the rights of investors in corporate bonds, especially for filing lawsuits against investors by issuers in which there is a verdict stating that the claim must be through a trustee. The investor as the party who is harmed by an act against the issuer has the position as the party entitled to file a claim. This will be examined in this study to find a Legal Standing investor in filing a lawsuit against the bond issuer."

"[Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya denganperjanjian. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa perjanjianmerupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi parapihak yang melakukannya. Perjanjian secara hukum diatur di dalam Buku Ke IIIKitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab berjudul ?Tentang Perikatan?.Perjanjian memiliki aspek dengan berbagai macam aspek teori yang luas didalamnya yang kemudian membentuk unusr-unsur, hingga syarat bagaimanadikatan sah. Salah satu teori ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdatadan berkembang adalah yaitu teori perjanjian diam-diam (Silent Agreement).Eksistensi dan keberadaan Silent Agreement memang ada dan diatur di dalamHukum Perdata Indonesia. Namun sayangnya hal ini tidak diatur secara eksplisitdan mendasar, hingga kerap kali penggunaannya dalam keperluan hukum,Berdasarkan permasalahan tersebut maka permasalahan yang akan diteliti olehpenulis dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan secara umum tentangperjanjian secara umum di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang HukumPerdata, bagaimana pengaturan tentnag perjanjian diam-diam dalam Hukumperdata Indonesia, dan penerapan teori perjanjian diam-diam (Silent agreement) didalam gugatan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2178K/Pdt/2008 Dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1023 K/Pdt/2011;In daily life, the society?s life has the closest connection with agreement. Howevernot many poeple know that agreement is a legal action which has legalconsequence for the parties who do it. Agreement is legally regulated in the BookIII of Civil Code in a chapter with the title ?About Contract.? Agreement hasaspects with various aspects of the comprehensive theory in it which later formedelements, including requirement in order to be said valid. One of the available andgrowing theories in the Civil Code is the theory of Silent Agreement (PerjanjianDiam-Diam). The existence of Perjanjian Diam-Diam is existed and regulatedunder the Indonesian Civil Law. Unfortunately, this mater is not explicitly andfundamentally regulated, so that most of the time its usage in legal purpose, eitherused in an argument of lawsuit or anything else, becomes inappropriate. Based onsuch issue then the problems that will be researched by the author in thisundergraduate thesis are on how the regulation in general regulated the agreementin Book III of Civil Code, how the regulation on silent agreement is regulated byIndonesian Civil Law, and the applicability of silent agreement (Perjanjian Diam-Diam) theory in the lawsuit of the Supreme Court Decision of the Republic ofIndonesia No. 2178 K/Pdt/2008 compared with the Supreme Court Decision ofthe Republic of Indonesia No.1023 K/Pdt/2011, In daily life, the society’s life has the closest connection with agreement. Howevernot many poeple know that agreement is a legal action which has legalconsequence for the parties who do it. Agreement is legally regulated in the BookIII of Civil Code in a chapter with the title “About Contract.” Agreement hasaspects with various aspects of the comprehensive theory in it which later formedelements, including requirement in order to be said valid. One of the available andgrowing theories in the Civil Code is the theory of Silent Agreement (PerjanjianDiam-Diam). The existence of Perjanjian Diam-Diam is existed and regulatedunder the Indonesian Civil Law. Unfortunately, this mater is not explicitly andfundamentally regulated, so that most of the time its usage in legal purpose, eitherused in an argument of lawsuit or anything else, becomes inappropriate. Based onsuch issue then the problems that will be researched by the author in thisundergraduate thesis are on how the regulation in general regulated the agreementin Book III of Civil Code, how the regulation on silent agreement is regulated byIndonesian Civil Law, and the applicability of silent agreement (Perjanjian Diam-Diam) theory in the lawsuit of the Supreme Court Decision of the Republic ofIndonesia No. 2178 K/Pdt/2008 compared with the Supreme Court Decision ofthe Republic of Indonesia No.1023 K/Pdt/2011]"

"Latar belakang penyusunan tesis ini adalah munculnya perbedaan pendapat mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam negeri yaitu apakah penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dan mengenai pembatalan putusan arbitrase luar negeri yaitu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang membatalkan putusan arbitrase luar negeri. Tesis ini juga akan membahas sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia atas masalah tersebut.Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif yang mengkaji aspek yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan alasan pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan dan sikap Mahkamah Agung adalah menghormati kompetensi absolute arbitrase dengan membatalkan putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan arbitrase dalam negeri. Demikian juga bahwa upaya hukum pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia (prinsip territorial) dan sikap Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa yang berwenang untuk membatalkan putusan arbitrase luar negeri adalah badan berwenang di negara dimana putusan arbitrase tersebut dijatuhkan (Lex Arbiiri).Hasil penelitian ini menyarankan agar memperjelas aturan hukum pembatalan putusan arbitrase baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak terjadi pencampuradukan diantara keduanya.

---

The background of this study is the existence of difference opinion regarding annulment o f domestic arbitral award whether the application of annulment reason in the article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and related to annulment of foreign arbitral award is whether Central Jakarta district court has authority to annul the foreign arbitral award. This study shall also discuss the stand of Republic Indonesia Supreme Court to such issues.This research is juridical normative research with the qualitative analysis that discuss the juridical normative aspect and case approach. The result o f the research is that the application of annulment reason article 70 Law No. 30 year of 1999 must be proved by court decision and the stand of Supreme Court is respecting the absolute competency of arbitration by annulling the district court decision which annulled the domestic arbitral award. It also that the annulment legal recourse as stipulated in Law No. 30 year of 1999 only applied to the arbitral award which is made in the Republic Indonesia jurisdiction (territorial principle) and stand of Republic Indonesia Supreme Court contend that the authority to annul the foreign arbitral award is the authority institution in the state where such arbitral award is made {Lex Arbitri).Result of the research suggests to make clear the applicable law for annulment either domestic or foreign arbitral award in order to avoid the mix both of it."

"Penelitian ini membahas bentuk perlindungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang Hak Pakai atas tanah Negara yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum .Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian diperoleh : 1) upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan umum/perdata sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan mengenai sah tidaknya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara 2) Bentuk perlindungan hukum yaitu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menyarankan agar setiap subjek hukum wajib menaati perundang-undangan yang berlaku secara benar, khususnya pemerintah.

---

This thesis analyze the form of legal protection and legal action available to protect the holder of Hak Pakai of State Owned Land whom injured by the loss of law abiding acts . The author uses the method of juridical normative research through analytical descriptive by literature and analysist from court decision material. Based on this research, the author concludes that 1) The legal action available is to file a law suit to the court based on Article 1365 Civil Code, and about the validity from the decision of stated administration letter by putting a motion of charge to Administration Court 2) The legal protection form is the available is a court?s decision which has been declared as permanent law. The results suggest every law-subject must obey the available law/ordinance well, especially government."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menciptakan unifikasi dibidang hukum perkawinan di Indonesia, yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, dan ras. Akan tetapi, dalam hal perkawinan yang dilakukan antara mereka yang berbeda agama, Undang-Undang Perkawinan hanya memberikan pengaturan yang berupa penyerahan sepenuhnya kepada hukum agama yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dewasa ini sering terjadi pengakuan dan pencatatan atas perkawinan antara mereka yang berbeda agama, yang mana sesungguhnya perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis membuat penulisan mengenai permasalahan hukum dalam pencatatan perkawinan antara mereka yang berbeda agama dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400/K/Pdt/1986 mengenai perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Dalam penulisan ini dibahas permasalahan mengenai syarat syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan mengenai sah/tidaknya pertimbangan Mahkamah Agung dalam memberikan putusan No. 1400/K/Pdt/1986 menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau yang disebut data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai permasalahan yang dibahas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa perkawinan sah secara hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Putusan MA-RI No.1400/K/Pdt/1986, adalah tidak dapat dibenarkan karena perkawinan tersebut bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi kesadaran hukum terhadap agama, dan peranan Kantor Catatan Sipil dalam menjalankan tugasnya."

"Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pemberian hibah biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Dalam penulisan tesis ini akan dibahas kasus hibah sebagian besar harta yang telah dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Kasus ini menarik perhatian penulis untuk diteliti karena berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) penghibahan dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta benda yang dimilikinya, kemudian timbullah sengketa antara anak angkat penerima hibah dengan ahli waris yang sah setelah penghibah telah tiada, dan para ahli waris yang sah, menuntut haknya dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Cimahi, Bandung, Hakim memutuskan mengabulkan permohonan penggugat.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini : 1) Bagaimana hukum Islam mengatur hibah atas sebagian besar harta dari orang tua kepada anak angkatnya ? 2) Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam putusan yang diambil Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2001 Nomor : 342 K/AG/2000 ?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, khususnya bahan hukum primer yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 342 K/AG/2000, tanggal 30 Januari 2000. Hukum Islam mengatur tentang Hibah, yaitu penghibah adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada prang lain atau lembaga dihadapan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penerima hibah harus ada pada saat hibah dilangsungkan, obyek hibahnya harus punya pemberi hibah, sesuatu yang kepemilikannya dihalalkan dalam agama dan disertai ijab dan kabul untuk syarat sahnya hibah. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan hibah yang telah dilakukan dalam kasus di atas tetap sah untuk 1/3 (sepertiga) bagian dan 213 (duapertiga) batal demi hukum, sehingga konsekuensi yuridisnya penerima hibah harus mengembalikan 2/3 (duapertiga) bagian untuk dibagikan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam.

---

Hibah (bequest) is gift bestowed by a person to another party, carried out when the person is still living, and the implementation of hibah is usually done during the time the person making the bequest is still alive. In writing this thesis a bequest case will be investigated of the greater part of property by an adopting parent to his adopted children. This case has drawn the attention of the writer for study, because based on the Compilation of Islamic Law Article 210 paragraph (1), a bequest is limited to at the most 1/3 (one third) of the property owned. Afterwards a dispute arose between the adopted children, receivers of the bequest and the legal heirs after the person who had made the bequest had passed away, and the legal heirs claimed their rights by submitting a suit to the Religious Court of Cimahi, Bandung. The judge decided to grant the plaintiffs' request.The main problems to be discussed in this thesis are: 1) How does Islamic law regulates hibah of the greatest part of the property of a parent to his I her adopted child? 2) Is the decision taken by the Supreme Court of the Republic of Indonesia of January 30, 2001, Number 342 K/AG/2000 in accord with Islamic law?The research method applied is the juridical normative research method, focusing on literature research, in particular primary legal material, namely the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 342 /K/AG/2000, dated January 30, 2001. Islamic Law regulates on Hibah, that the person making the bequest should have reached the age of 21 years, has a sound mind, and without any pressure is allowed to bequest at the most 1/3 (one third) of his / her property to another person or institute in front of 2 (two) witnesses, while the bequest receiver should be present during the bequest; the object of bequest should have a person making the bequest, something which ownership is authorized by religion and the bequest should be accompanied by ijab kabul (consent) as a legal prerequisite of the bequest. That the Supreme Court of the Republic of Indonesia has decided that the bequest carried out in this case remains legal for 1/3 (one third) part, while 2/3 (two third) part is void according to law, so that as a juridical consequence the bequest receivers have to return 2/3 (two third) part for division to the legal heirs, is conform the stipulations of Islamic law."