Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Kegiatan Anggota DPD RI Provinsi DKI Selama Masa Sidang 2011-2012 Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah. Salah satu kewajiban Anggota DPD menurut Pasal 233 huruf h UU No. 27 Tahun 2009, adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat. Agar tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD menjadi lebih efektif, maka berdasarkan Pasal 227 UU No. 27 Tahun 2009, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriftif; Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Masalah yang diteliti, pertama, Mengetahui sejauh mana Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat,kedua, Mengetahui sejauh mana persepsi Anggota DPD-RI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan(peran) setara dengan DPR RI, ketiga, Menggali secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD-RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat.keempat, Menemukan pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD-RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah dan usulan amandemen ke lima UUD 1945.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai tugas komite masing-masing Anggota, adapun masalah yang mengemuka selama masa sidang 2011-2012 di Provinsi DKI diantaranya meliputi; Masalah Pendidikan; Masalah Lingkungan Hidup; Masalah Transportasi; Masalah Sampah; Masalah Sumber Daya Air; Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); Masalah e-KTP; Masalah Tata Ruang;dan Fungsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara.Persepsi Anggota DPD-RI Provinsi DKI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan (peran) setara dengan DPR RI ,anggota DPD RI Provinsi DKI menilai perwakilan sistem bikameral pincang; wewenang DPR harus dibatasi; harus ada perubahan konstitusi untuk perkuat DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945.Menurut Anggota DPD-RI Provinsi DKI, Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat adalah dengan mengintensifkan peran Anggota DPD RI di daerah; Penguatan DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945; anggota DPD harus membuka akses komunikasi 2 arah secara intensif; antara rakyat dan anggota DPD; Anggota DPD bisa memanfaatkan situs pribadi, sosial media, dan email; DPD perlu membuka kolom sendiri pada koran lokal yang memaparkan kegiatan/rencana kegiatan, RUU yang dibahas, dan kaitannya dengan persepsi dan harapan masyarakat, dan menampilkan aspirasi-aspirasi rakyat; melakukan sinergi antara program yang diprakarsai oleh masyarakat dan program pemerintah.Pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah Anggota DPD RI Provinsi DKI bersepakat bahwa model Pengembangan Sistem Informasi Kajian Strategis DPD RI dalam rangka Pengembangan Sistem Prosedur Penyerapan, Pengolahan dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah adalah model yang sangat tepat.

---

This thesis Activity DPD RI DKI During the Session 2011-2012 In Local Communities Attract aspiration. One satukewajibanAnggota Council pursuant to Article 233 of Law No. letter h. 27 Year 2009, is accommodating and follow the aspirations of the community and public complaints. In order to follow the aspirations of the community and region by the DPD to be more effective, based on Article 227 of Law No.. 27 In 2009, the DPD in carrying out their duties reside in his constituency and has offices in the provincial capital constituency.This research is a qualitative descriptive design; research is a normative The studies were based on the primary and secondary legal materials, in the form of legislation and the literature relevant to the research object. Primary and secondary legal materials obtained through the study of literature. The analysis used in this study is descriptive qualitative Problems examined, first, the extent to which activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration, secondly, the extent to which the DPD-RI perceptions regarding institutional DPD in the constitutional structure is still not has the authority (role) is equivalent to the House of Representatives, third, Digging more deeply about the factors that significantly influence the efforts to optimize the role of the DPD-RI to absorb, manage and articulate aspirations masyarakat.keempat, Finding the right design or model in optimizing the role and functions of the DPD-RI, as demanded by local communities and the proposed amendments to the 1945 Constitution of five.The research concludes that the activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration has aligned each task committee members, while problems that surfaced during the session 2011-2012 in the city administration include, among others; problems of Education; Issues of Environmental Transport problems; Issues Waste; problems of Water Resources; problems POM (social welfare problem); issue e-ID card; Spatial problems, and Functions Jakarta as the Capital of the State.Perceptions of the DPD-RI city administration regarding the DPD institutional structure still lacks constitutional authority (role) is equivalent to the House of Representatives, members of DPD RI DKI assess representative bicameral system crippled; authority Parliament should be limited; must be constitutional changes to strengthen the DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution.According to the DPD RI DKI, factors that significantly influence the optimization efforts peranAnggota DPD-RI to absorb, manage and articulate the aspirations of the people is to intensify peranAnggota DPD in the area; Strengthening DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution; DPD should be open access an intensive 2-way communication, between the people and the DPD; DPD can utilize personal websites, social media, and email; DPD needs to open her own column in the local paper that describes the activity / action plan, the bill was discussed, and its relation to perception and expectation community, and show the people's aspirations; doing synergies between the programs initiated by the community and government programs;Pattern or the right model in optimizing the role and function of the DPD-RI, as demanded by the DPD-RI area DKI agreed that the model for Strategic Studies Information Systems Development DPD in order Absorption Systems Development Procedures, Treatment and Follow-up of Community and Regional Aspirations model is very appropriate."

"Skripsi ini membahas tentang Hak Anggota DPR dalam Mengusulkan dan Memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau yang biasa disebut Hak UP2DP. Hak UP2DP merupakan suatu hak yang memberikan kesempatan kepada setiap Anggota DPR untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya di dalam Rencana Kerja Pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses kemunculan Hak UP2DP serta menganalisis keterkaitan Hak UP2DP tersebut dengan Fungsi yang dimiliki oleh DPR. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang mengacu kepada teori pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Proses kemunculan Hak UP2DP merupakan bentuk pengejawantahan Fungsi Representasi DPR dan sarana untuk merealisasikan Sumpah/Janji yang diucapkan oleh Anggota DPR. Selain itu, skripsi ini menyimpulkan bahwa Hak UP2DP yang dimiliki Anggota DPR sejalan dengan Fungsi Pengawasan DPR dan juga dapat menjadi formula baru dalam pengelolaan aspirasi rakyat yang selama ini belum maksimal dilakukan oleh DPR.

---

The thesis is about The Rights of Member of DPR RI to propose and to struggle for Electoral District Development Program (UP2DP Rights). UP2DP Rights is a kind of rights of member of DPR RI that give an opportunity for every member of DPR RI to propose and to struggle a development program for their Electoral District through Government Action Plan. The purpose of this thesis is to explain the process of the emergence of and also to analyze the relationship between UP2DP rights and the functions of DPR. The writer uses the juridical-normative research method alongside bibliographic study refers to separation of power theory and the principle of checks and balances. From this study it can be concluded that the emergence of rights UP2DP as a form of manifestation of Representative Function of DPR and Oath / Promise Member of Parliament (DPR). In addition, it can also be concluded that the UP2DP Rights is in line with the Control Function of DPR and also can be a new formula in the management of the aspirations of the people that had not maximized by the Parliament. "

"Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterpilihan A.M. Fatwa sebagai anggota DPD RI dalam dua periode berturut-turut sejak Pemilu tahun 2009. Keluarnya Keputusan Mahkamah Kontitusi terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya calon anggota DPD dari Partai Politik terutama pada Pasal (12) dan Pasal (67) mengenai syarat anggota DPD telah mengubah konstelasi politik pada Pemilu anggota DPD. A.M.Fatwa muncul sebagai tokoh partai politik yang mampu menggalang dukungan masyarakat sehingga terpilih menjadi anggota DPD pada dua gelaran Pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan DKI Jakarta. Modal sosial yang dimiliki dan strategi kampanye yang dijalankan A.M. Fatwa menjadi faktor berpengaruh atas kesuksesannya pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Tesis ini membahas lebih mendalam untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yakni bagaimana modal sosial dan konsep strategi kampanye politik yang dijalankan dapat menentukan keterpilihan AM. Fatwa sebagai anggota DPD RI di daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan konsep modal sosial yang digagas Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin dalam menganalisa modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan A.M.Fatwa sebagai faktor determinan pada Pemilu 2014. Sedangkan kajian pada aspek strategi kampanye, teori yang diungkap Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi teori yang relevan yang digunakan di dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap A.M.Fatwa sendiri dengan Khoirun Ketua Fatwa Center, sekaligus tim sukses, Lukman sebagai asisten A.M.Fatwa, Serta telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa modal sosial dan strategi kampanye menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap keterpilihan A.M.Fatwa sebagai anggota DPD Periode 2014-2019. Penelitian ini mengkonfirmasi dan menegaskan teori yang di ungkapkan Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin tentang modal sosial. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa konsep srategi yang di ungkapkan Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi strategi efektif dalam meraih perolehan suara dalam pemilu.

---

Based on the election of A.M.Fatwa as a member of DPD RI for two consecutive periods since the 2009 Election, this thesis shows that the decision of the Contitusional Court toward the judical review of Constution No.10 of 2008, mainyl on Article 12 and Article 67, regarding permitting members of political constellation of the DPD election. A.M.Fatwa emerged as a prominent political party figure. Having the abilities to weld support from the people, he is able to be elected twice in the Jakarta Capital Region. His social capital and campaign strategy is major during his DPD RI Election in 2009 and 2014.

This thesis will discuss further on how A.M.Fatwa's social capital and political campaign strategy became a deciding factor in his being a member of DPD RI representing Jakarta Capital Region in the 2014 election. In analyzing the social capital owned and implemented by A.M.Fatwa as the determining factor in the 2014 Election, this research applies the social capitalconcept iniated by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin. In analyzing the campaign strategy, Riswandha Imawan's door to door compaign and direct mass campaign, as well as Harsono Suwardi's theory of campaign media and communication are used due to their relevance. This research is compassed using a qualitative approach, and is analytically descriptive. Furthermore, the information gathered on A.M. Fatwa are collected through in-depth interview with Khoirun, the head of Fatwa Center as well as a member of the team that brougth the election to its success, An in-depth interview with A.M.Fatwa's assitant, Lukman was held to gather information. In addition, a documentation was executed as a from of secondary data source.

The principal findings of this study shows that the social capital and campaign strategy is a major influencing factor in A.M.Fatwa's DPD election during the 2009-2014 Period. This research confirmed and affired thoery which was relevaed by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin about social capital. This research also proved that the strategy concept revealed by Riswandha Imawan about door to door campaign and direct mass campagin, and the campaign media and communication theories written by Harsono Suardi became the effective strategy in gaining the A.M.Fatwa vote ini 2014 General Election. "

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"Tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang menimbulkan ketakutan tersendiri dalam masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak perempuan, sebab golongan perempuan dan anak perempuan ini yang kerap menjadi korban perkosaan. Hal ini dikarenakan posisi mereka yang lemah dan subordinat. Meski pelaku tindak pidana perkosaan diancam dengan pidana berat, namun fenomena yang terjadi justru terdapat peningkatan dari jenis kejahatan ini. Hukum sebagai pranata penegak keadilan, ternyata tidak dapat berfungsi. Penegakan hukum tidak hanya memerlukan kepastian hukum, tapi juga kesebandingan dan keadilan dalam porsi yang sama. Kesulitan pembuktian tindak pidana perkosaan menjadi permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Asas unus testis nullus testis yang memiliki filosofi ‘guna menghindari fitnah’ bagi terdakwa, ternyata dalam pembuktian tindak pidana perkosaan telah mendiskualifikasikan perempuan dan anak perempuan sebagai korban perkosaan. Asas inilah yang dipegang teguh oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Belum lagi rumusan perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia tidak sensitive gender, ini dapat dipahami mengingat dahulu hukum dibentuk bersandarkan pada perspektif kaum laki-laki, dimana perempuan kala itu tidak memiliki akses untuk menyuarakan kepentingannya. Ketimpangan jender ini berakibat fatal. Maka yang terjadi kepentingan perempuan dibentuk berdasarkan apa yang dianggap baik oleh kaum laki-laki, yang belum tentu dalam prakteknya menjadi baik bagi perempuan itu sendiri. Rumusan perkosaan dalam KUHP, tidak mengakomodir bentuk-bentuk perkosaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki perisai untuk melindungi dirinya ataupun untuk menuntut pelaku atas apa yang terjadi pada dirinya. Selain rumusan dalam KUHP dan hukum acara dalam KUHAP, yang tak kalah penting adalah persepsi bias jender dalam alam pikiran aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus perkosaan. Sesungguhnya, hal inilah yang patut dibenahi terlebih dahulu, karena peraturan apapun akan menjadi berbahaya bagi perempuan ketika diterapkan berdasarkan pandangan bias jender. Namun, tetap perlindungan perempuan dan pengakomodiran kepentingan perempuan dalam hukum juga harus dilakukan, sebab pranata hukum itulah yang kemudian menjadi senjata bagi aparat penegak hukum dan perempuan serta masyarakat untuk menegakkan hukum."