Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pelaporan perkawinan beda kewarganegaraan pada Catatan Sipil serta keabsahan perjanjian perkawinannya yang dilangsungkan di luar negeri apakah perkawinan yang dilangsungkan tersebut sah menurut ketentuan hukum di Indonesia. Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang menikah di Luar Negeri. Mengenai keabsahannya pelaporan perkawinan tersebut, penulis akan menganalisa berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 132/KHS/AI/200912009 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain daripada permasalahan mengenai pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tersebut, di skripsi ini juga membahas mengenai keabsahan peIjanjian perkawinannya yang dibuat di Florida, apakah peIjanjian perkawinan tersebut sah menurut ketentuan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian adalah bahwa pelaporan perkawinan tidak memiliki akibat hukum, pelaporan perkawinan bukanlah mengesahkan suatu perkawinan, akan tetapi hanya untuk keperluan administratif belaka. Adapun tujuan dari pencatatan pelaporan perkawinan dalam register perkawinan adalah agar setiap orang memiliki bukti mengenai peristiwa kehidupannya. Dan mengenai keabsahan dari PeIjanjian Perkawinan yang dibuat di Luar Negeri, maka keabsahannya harns dilihat dari apakah peIjanjian perkawinan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal29 UU No.1 Tahun 1974 dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu peIjanjian. Saran-saran penulis terhadap penelitian ini adalah menyarankan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 agar menegaskan mengenai keabsahan dari pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, dan konsekwensi yang dari tidak dilaporkannya perkawinan di luar negeri tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari pelaporan tersebut, sehingga masyarakat mengetahui arti penting dari pelaporan perkawinan di luar negeri.

---

This paper focuses on the marriage report between different nationality on the Civil Registration Office and the legal status of a prenuptial agreement produced overseas, from Indonesian law perspective. If the marriage is illegal according to the Indonesian marital law, there will be uncertainty regarding their thus giving no protection for those who held their marriage overseas. This paper also analyzes the legal status of a marriage report, using the marriage report slip number 132/KHS/AI/2009/2009, according to the Marital Law Number 1 Year 1974. More over, this paper also talk about the legal status of the prenuptual agreement that produced overseas, i.e. Florida. Is it legal according to Indonesian law. The research uses descriptive-analitical method. The conclusion of this research is that marriage report does not have legal implication, because it does not legalize marriage, but for administration means only. The objective of marriage report is so that people can have proof of their legal events. Regarding the legal status of prenuptual agreement that produced overseas, is depended upon whether the agreement has fulfil the conditions in article 29 Marital Law No. 1 year 1974 and article 1320-1337° of the Civil Code about the legality of an agreement. Writers suggestion, is that the government should revise Marital Law No.1 year 1974 and its Government Regulation No.9 Year 1975, especially about the legal status of a marital report produced overseas and the consequences of not reporting the mariage that held overseas and the legal implications of that report so that society can acknowledge the importance of a marriage report of a marriage that held overseas."

"Nutrisi mempunyai peran penting untuk remaja sebagai penunjang pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu cara untuk mendapatkan nutrisi adalah dengan menerapkan pola makan yang baik. Apabila pola makan yang diterapkan kurang baik, maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti gastritis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara pola makan dengan tanda dan gejala gastritis. Desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Pemilihan sampel menggunakan stratified random sampling dan diperoleh responden sejumlah 105 dengan ketentuan belum pernah terdiagnosis ulkus peptikum. Hasil penelitian menyatakan ada hubungan antara pola makan dengan tanda dan gejala gastritis pada remaja p=0,044, 0,1; OR=0,408. Peneliti menyarankan kepada remaja untuk mempertahankan pola makan yang sudah baik dan memodifikasi pola makan yang kurang baik.

---

Nutrition had an important role for adolescents to support growth and development. To get a sufficient nutrition, we could apllied by a good diet. If the diet is poorly applied, it can cause digestive problems such as gastritis. The purpose of this research was to identify the relationship between food pattern with signs and symptoms of gastritis. This design used descriptive correlation research with cross sectional approached. Sample was chosen by stratified random sampling and sum of respondent needed were 105 respondents who didn't have peptic ulcer. The result indicated there was a relationship between food pattern with signs and symptoms of gastritis in adolescents p 0,044 0,1 OR 0,408 . Researchers suggested to maintain a good diet and modify the bad diet of adolescent."

"Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit tidak menular yang akan meningkat jumlahnya di masa yang akan datang. Tidak hanya kelompok lanjut usia yang terkena diabetes melitus tipe 2 tetapi juga kelompok dewasa muda seperti mahasiswa. Mahasiswa cenderung memiliki gaya hidup yang tidak sehat sehingga berisiko terkena diabetes melitus tipe 2.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang faktor risiko, tanda dan gejala diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana. Pengambilan sampel menggunakan purpose sampling pada 106 mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner berisi data demografi dan 40 pertanyaan.Hasil yang diperoleh berupa mahasiswa memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang faktor risiko, tanda dan gejala diabetes melitus tipe 2. Promosi kesehatan berupa pemberian pengetahuan kepada mahasiswa tentang diabetes mellitus tipe 2 diupayakan segara untuk mencegah dan mengontrol perkembangan diabetes mellitus tipe 2.

---

Type 2 diabetes mellitus is a non-communicable disease that will be increased for a few years later. Not only elderly can be attached by type 2 diabetes mellitus but also young people like student at university. Students tended to have unhealthy life style that were risky to be attached by type 2 diabetes mellitus.

The main aim of this research was to identify the knowledge of State Polytechnic of Jakarta about risk factor, sign and symptom type 2 diabetes mellitus. This study used simple descriptive design. The sample was collected using purpose sampling towards 106 student of State Polytechnic of Jakarta. The instrument that used was questionnaire containing demography data and 40 questions.

This research result that students have poorly knowledge about risk factor, sign and symptom type diabetes mellitus. Promotion health in giving knowledge about type 2 diabetes mellitus is needed soon to prevent and control type 2 diabetes mellitus."

"Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah, sehingga PPAT yang membuat akta tersebut berinisiatif memalsukan tanda tangan pemberi hibah agar proses penghibahan tetap berlanjut agar objek hibah segera beralih. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dari akta hibah yang tanda tangan pihaknya dipalsukan oleh PPAT yang membuatnya, dan pertanggungjawaban PPAT terhadap perbuatannya tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris berdasarkan data sekunder, melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa akta hibah yang dipalsukan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi unsur syarat subjektif dan objektif akta, dan PPAT yang memalsukan tanda tangan pemberi hibah dalam akta tersebut dapat dijatuhi pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata maupun administratif.

---

The transfer of land rights through grants can only be carried out with an Authentic Deed made by Land Deed Official (PPAT). In order for a grant to be validly transferred, the requirements for executing a Grant Deed shall be fulfilled and implemented in accordance with the provisions of the related Law. However, referred to Decision Number 44/Pid.B/2021/PN.Clp, the subjective and objective requirements of the grant deed were not fulfilled due to the absence of the grantor, therefore the PPAT who made the deed took the initiative to forge the signature of the grantor so that the granting process continued. Problems arise in this thesis are concerning the legal consequences of the grant deed whose signature of the party was falsified by the PPAT who made it, and the PPAT's responsibility against the said falsification of signatures. To answer these problems, a normative juridical research method that is prescriptibe analytical based on secondary data is used, through a literature study. Based on the results of the research, it is concluded that the falsified grant deed is deemed null and void because it does not meet the subjective and objective requirements of the deed, and the PPAT who falsifies the signature of the grantor in the deed can be held liable criminally, civilly and administratively."