Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan publik di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini ingin menggambarkan terhadap masalah implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Isu ini penting karena merupakan jaminan asuransi yang baik bagi masyarakat untuk mempersiapkan kesehatan mereka."

"Per 1 Januari 2015, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya pada program JKN. Terdapat sanksi bagi badan usaha yang melanggar peraturan tersebut. Sebagian besar badan usaha mendaftar JKN dikarenakan peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dan persepsi peserta badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Bekasi terhadap penyelenggaraan program JKN. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dianalisa secara univariat, jumlah sampel sebanyak 75 responden badan usaha yang diambil secara purposive sampling. Karakteristik responden badan usaha, paling banyak didominasi oleh badan usaha yang berasal dari sektor industri pengolahan (44%), jumlah tenaga kerja > 99 orang (62,7%), upah tenaga kerja seluruhnya dibayar sesuai dengan UMK (44%), lama kepesertaan pada program JKN ≥ 8 bulan (57,3%), tenaga kerja sudah seluruhnya didaftarkan (56%), dan sudah memiliki asuransi kesehatan sebelum JKN (86,7%). Sedangkan persepsi badan usaha dilihat dari 5 aspek yakni persepsi terhadap peraturan JKN, kepesertaan JKN, kontribusi iuran, pelayanan kesehatan, dan prosedur pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan 5,3% badan usaha dengan persepsi kurang; 77,3% dengan persepsi cukup; dan 17,3% dengan persepsi baik. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti sosialisasi, pelayanan medis pasien JKN, dan pelayanan di BPJS Kesehatan.

---

In January 1, 2015, employer are required to register their employee in Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program. There are penalties for enterprises that against these rules. Most enterprises register JKN due to government regulations that require to register. This study aims to describe the characteristics and perceptions of enterprise participants in BPJS Kesehatan KCU Bekasi about the implementation of JKN. This study used quantitative method with cross sectional approach and univariate analysis, a total sample of 75 enterprise respondents were taken by purposive sampling. Characteristics of enterprise respondents, the most widely dominated by enterprise from the manufacturing sector (44%), the amount of employee > 99 people (62.7%), employee wages paid entirely in accordance with the UMK (44%), length of membership in JKN program ≥ 8 months (57.3%), employee has been fully registered (56%), and already have health insurance before JKN (86.7%). While the perception of enterprise seen by 5 aspects which are perceptions of JKN regulatory, JKN participation, contribution fees, health services, and registration procedures. The results showed 5.3% of enterprises with less perception; 77.3% with sufficient perception; and 17.3% with good perception. Some things need to be improved such as socialization, medical services for JKN patients, and services in BPJS Kesehatan."

"Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi.

---

The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy."

"Jaminan pelayanan persalinan bagi masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan persalinan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Analisis ini bertujuan mengevalusi pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan persalinan untuk akses masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dengan studi kasus pelayanan di Puskesmas Kecamatan Penjaringan pada bulan Juni 2013. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Pedoman wawancara dibuat berdasarkan metode implemantasi kebijakan George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Masyarakat miskin mudah mengakses pelayanan persalinan di Puskesmas. Tetapi tetap dibutuhkan perbaikan metode komunikasi ke masyarakat.

---

Guarantee of service delivery for the poor aims to improve access to maternity services in order to reduce the MMR and IMR. This analysis aims to evaluate the implementation of policies to guarantee labour care access for the poor in Jakarta. The study was conducted in Jakarta with a case study in health centers Penjaringan service in June 2013. A qualitative approach was done by in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Interview guidance is based on the model of public policy implementation by George Edward III consisting of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. Poor society can easily access labour service in the health center. But still, improvement to the method of communication is needed."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Serang dilihat dari Empat Variabel Implementasi menurut George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil Evaluasi Dewan Jaminan Dalam pelaksanaan Program Jaminan di Provinsi Banten masih banyak ditemui kendala.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi JKN di Kota Serang pada variabel Komunikasi sudah berjalan dengan baik, sementara pada variabel Sumber daya masih ditemui bahwa di puskesmas masih ditemui kekurangan dokter dan dokter gigi, pada variabel Disposisi ada respon negatif dari para pelaksana terhadap pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel ketenagakerjaan dan kehadiran, sementara itu pada variabel Struktur birokrasi ada SOP/mekanisme yang belum sesuai standar.

---

ABSTRAK This thesis discusses the implementation of National Health Insurance Policy in Serang city views of Four Variables Implementation by George Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In the Security Council Evaluation Assurance Program implementation in Banten Province still many obstacles encountered. This study used qualitative methods.The results of this study can be concluded that the implementation of JKN in Serang on Communication variables are already well underway, while the variable power source is still found in health centers that are still encountered a shortage of doctors and dentists, to no negative response variable disposition of the executor of the division variable based employment services and attendance, while the existing bureaucratic structure variable SOP / mechanisms are not yet standardized."

"Artikel ini membahas pengembangan sistem kesehatan masyarakat secara Universal,komprehensif, seimbang,terukur dan terintegrasi serta bersifat aplikatif

---

"

"ABSTRAKTesis ini merupakan penelitian Deskriptif tentang Program Pelaksanaan ProgramJaminan Persalinan Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur denganpendekatan kualitatif. Tujuannya yaitu mengetahui pelaksanaan Program JaminanPersalinan Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dan faktor-faktoryang mendukung serta menghambat pelaksanaan program Jaminan Persalinan.Program Jaminan Persalinan telah dilaksanakan di Puskesmas KecamatanJatinegara sejak tahun 2011. Sejak pelaksanaannya, jumlah pasien ibu melahirkanyang ditangani Puskesmas Kecamatan Jatinegara mengalami peningkatan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa program Jaminan Persalinan di PuskesmasKecamatan Jatinegara telah berjalan dengan baik yang ditunjukan denganmeningkatnya jumlah pelayanan yang diberikan dan tujuan yang ingin dicapaidari program ini yaitu perubahan pada pertolongan melahirkan di dukun telahberalih dengan pertolongan melahirkan di fasilitas kesehatan dan oleh tenagakesehatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kematian ibu dan anak.

---

ABSTRACTThis thesis is a descriptive study on Delivery Guarantee Program ImplementationProgram in East Jakarta District Health Clinics Djatinegara with a qualitativeapproach. The goal is to know the implementation of the Programme DeliveryGuarantee Jatinegara In East Jakarta District Health Clinics. The resultsshows that Delivery Guarantee program in district health centers Jatinegara hasbeen well shown by the increasing number of services provided."

"Program Jaminan Persalinan (Jampersal) diluncurkan Pemerintah untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan Millennium Development Goals (MDGs), yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102/100.000 kelahiran hidup di tahun 2015. Kebijakan ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di kota Tangerang Selatan. Kebijakan Jampersal mempunyai tujuan memfasilitasi ibu hamil atau ibu bersalin yang sebelumnya memiliki kendala keterbatasan pembiayaan agar dapat memeriksakan kehamilan dan mengakses persalinan sehat dengan bantuan tenaga kesehatan (dokter/bidan) di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Pengimplementasian Jampersal di Kota Tangerang Selatan tersebut memunculkan pertanyaan penelitian mengenai (1) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan, dan (2) kendala yang dihadapi, dalam implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Jampersal di kota Tangerang Selatan sudah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti besaran tarif Jampersal yang dirasa masih kurang untuk standar daerah perkotaan sehingga Bidan Praktik Swasta masih meminta tambahan biaya kepada pasien Jampersal. Di samping itu, program Jampersal perlu dibatasi sasarannya untuk kehamilan pertama dan kedua guna menghindari ledakan penduduk. Peningkatan sosialisasi teknis Jampersal kepada pemberi layanan juga sangat diperlukan untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

---

Jampersal was launched by the Government in order to accelerate the achievement of one of Millennium Development Goals, namely reducing the Maternal Mortality Rate to be 102/100.000 life birth in 2015. Jampersal is implemented across Indonesia, no exception in the South Tangerang city. The objective of Jampersal is to give assurance to all expectant mothers, especially those who have funding problems, so they can access available health facilities. Achievement of this objective has raised research questions regarding the implementation of Jampersal in South Tangerang, namely (1) the factors that support the success and (2) the factors that constraint the implementation of the program. This study was conducted using qualitative description method. The data used in this study was gathered through deep interview.

The findings indicate that generally the implementation of Jampersal program in the South Tangerang has already run well. However, several problems could also be found, such as the Jampersal tariff which is still not up to standard so that the Private Practice Midwives are still asking additional cost to the patients. Moreover, the target of the Jampersal should be limited to first and second pregnancy only in order to avoid population explosion. Finally, Jampersal socialization to the health service providers is also essential to avoid confusion of the implementation of the program in the field."

"Salah satu isi yang menjadi perhatian di dalam integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bervariasinya paket manfaat yang diberikan oleh Jamkesda. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai paket manfaat Jamkesda sebagai bahan pertimbangan dalam pengintegrasian ke dalam JKN. Metode: Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dilakukan di Kabupaten/kota yang sudah memiliki Jamkesda pada tahun 2013-2014. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kelompok diskusi terfokus, wawancara, pengamatan serta melalui kuesioner yang dirancang untuk dapat diisi sendiri oleh responden. Data sekunder berasal dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, dokumen, data statistik, arsip serta publikasi media massa. Hasil: Penelitian menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara kelompok kapasitas fiskal dengan manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan (continuity correction, p value = 0,065). Kendati demikian, kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal tinggi (tinggi dan sangat tinggi) memiliki kecendrungan sebesar 1,920 kali lebih besar untuk memberikan manfaat Jamkesda yang sesuai atau bahkan melebihi manfaat Jamkesmas bila dibandingkan dengan kabupaten/kota yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah (sedang dan rendah) (Mantel-Haenszel, Common Odds Ratio Estimates = 1,920; confidence Interval 95% = 1,008 – 3,658; asymp. Sig 2 sided = 0,047). Terdapat perbedaan antar sistem Jamkesda yang ada, khususnya dalam hal paket yang diberikan. Hasil kualitatif menunjukan adanya berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan serta kurangnya sarana. Saran: Disarankan agar Pemerintah menentukan layanan mendasar yang berlaku secara rasional sehingga perbedaan paket manfaat dapat disetarakan. Pemerintah pusat juga harus mampu menjembatani perbedaan pemahaman para pengambil kebijakan di daerah."