Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 129432 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewo Karsono
"ABSTRAK
Terjadinya multi krisis di Indonesia pada medio tahun 1997 yang lalu membawa
akibat langsung kepada dunia perbankan dan dunia usaha khususnya, yang ditunjukkan
dengan meningkatnya jumlah kredit macet (Non Performing Loan) di bank-hank umum di
Indonesia. Bagi dunia perbankan meningkatnya kredit macet berakibat buruknya
performance bank tersebut dan menyebabkan ratio kecukupan modal bank semakin
berkurang (CAR). Sedangkan bagi dunia usaha macetnya kredit menyebabkan
terhentinya roda usaha. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mencari jalan keluar
yang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, dunia perbankan dan dunia usaha
apakah dengan rnerestrukturisasi hutang perusahaan ataukah melakukan penjualan asset.
Mengambil studi kasus PT.SBN, perusahaan yang bergerak di bidang
pengembangan perumahan, sebagai salah satu nasabah Bank XMl, yang mempunyai kredit
sebesar Rp. 84.550.000,000,-, untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasaah di
bank tersebut.
Bagaimanakah kinerja PT SBN, proyeksi pendapatannya serta kebijakan
restrukturisasi apakah yang akan diambil oleh Bank XMl merupakan hal ? hal yang diteliti
oleh penulis dalam karya akhir ini.
Analisa rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasio
rentabilitas dan analisa investasi dengan menggunakan alat ukur Net Present Value dan
analisa sensitivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemungkinan PT.SBN
untuk dapat direstrukturisasi hutang-hutangnya ataupun tidak.
Pemilihan alternatif restrukturisasi oleh Bank XMl adaLah Convert debt to equity,
yaitu upaya menyehatkan struktur keuangan perusahaan melalui perubahan status pinjaman
menjadi penyertaan. Perubahan ini dapat bersifat sementara atau tetap, tergantung dari
kesepakatan antara peminjam dengan pemberi Pinjaman atau Divestment/Asset Settlement
yaitu upaya menyehatkan keuangan perusahaan melalui penyerahan/penjualan asset.
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi arus kas perusahaan dengan alternatif penyelesaìan
konversi Debt to Equity ini didapatkan nilai NPV Restrukturisasi sebesar arus kas bersih
proyek investasi. Berdasarkan rencana restrukturisasi semula, maka diperoleh
WACC proyek investasi semula sebesar 20,27 %. Hal ini didasarkan bahwa besarnya
biaya modal sendiri mencerminkan juga besarnya tingkat pengembalian yang
dipersyaratkan atas modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya
diasumsikan pula bahwa risiko proyek sama dengan risiko perusahaan. Berdasarkan
besarnya tingkat bunga Pinjaman, biaya modal sendiri, tarif pajak pendapatan dan risiko
proyek, maka dapat ditentukan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) sebagai faktor
diskonto terhadap arus kas bersih tahunan proyek investasi dalam analisis ini. estimasi urus
kas dilakukan selama 11 tahun, di luar tahun nol maka diperoleh nilai sekarang bersih
(NPV) sebesar Rp 117.856.495.491,-.
Dalam analisis restrukturisasi hutang ini, diasumsikan bahwa besarnya biaya modal
sendiri harus lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman yang diperkirakan akan berlaku
selama periode investasi, yaitu sebesar 30 %.
Adanya perubahan eksternal dan dalam usaha untuk memaksimumkan nilai
perusahaan, maka hal tersebut secara finansial dapat mempengaruhi kelayakan proyek
dalam rangka restrukturisasi hutang PT. SBN, terutama melalui mekanisme perubahan
tingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, sehingga ekspektasì PT. SBN
terhadap proyek investasi tersebut harus disesuaikan pula.
Alternatif penyelesaian lain dengan menggunakan penjualan asset (divesilture), cara
perhitungannya adalah menggunakan nilai asset yang telah dinilai oleh perusahaan penilai
independen, kemudian nilai tersebut dicari nilai likuidasinya. Nilai likuidasi tersebut
dianggap sebagai nilai pengembalian ke bank XMl.
Adapun nilai pasar dari hasil penilaian independen tersebut adalah
Rp. 100.731.529.788,-. Nilai likuidasinya adalah 75% dari nilai pasar atau sebesar Rp.
75.548.647.341,- yang merupakan nilal NPV-likuidasinya. Perhitungan analisa IRR
didapat sebesar -10,65% (minus 10,65%). Hal tebut disebabkan karena dengan modal
yang sebesar Rp. 84.550.000.000 hanya dapat dikembalikan sebesar
Rp.75.548.647.341,-.
Analisa Sensitivitas dari nilai NPV dengan cara convert debt to equity, dengan melakukan
perubahan dan rencana semula pada proporsi struktur pembiayaan anlara modal sendiri
dengan pinjaman bank dengan tingkat bunga pinjaman yang tetap (23% per tahun), ternyata
NPV terbesar berada pada proporsi struktur pembiayaan dengan modal sendiri sebesar 10
% dan pinjaman bank sebesar 90 %, yaitu dengan nilai sebesar
Rp. 137.888.349.692,-.
Adanya perubahan tingkat bunga pinjaman bank terutama pada akhir-akhir ini yakni
adalah 28 % per tahun, maka bila rencana restrukturisasi semula jadi dilaksanakan NPV
proyek akan menjadi lebih kecil yaitu sebesar hutang sebesar 60 %.
Salah satu komponen yang cukup berpengaruh dalam penghitungan NPV adalah komponen
weighted average cost of capital (WACC), yang berfungsi sebagai faktor diskonto.
Komponen WACC memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Pada proporsi antara modal sendiri dengan pinjaman bank tetap, maka setiap
kenaikan tingkat bunga pinjaman akan menyebabkan kenaikan nilai WACC yang
berfungsi sebagai faktor diskonto, sehingga nilai NPV akan semakin rendah.
2) Pada tingkat buriga pinjaman tetap, maka setiap kenaikan modal sendiri pada proporsi
struktur pembiayaan akan meningkatkan nilai WACC, yang berarti juga akan
memperkecil nilai NPV.
Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat bunga pinjaman atau proporsi modal sendiri
terhadap pinjaman bank, Secara bersama-sama atau sendiri, akan meningkatkan nilai
WACC sebagai faktor diskonto. Namun kenaikan tingkat bunga pinjaman sebesar 1 %
akan menyebabkan kenaikan WACC yang lebih kecil dibandingkan kenaikan proporsi
modal sendiri sebesar 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan proporsi modal sendiri
terhadap pinjaman bank akan lebih memberatkan, perusahaan dibanding dengan kenaikan
tingkat bunga pinjaman.
Berdasarkan hasil perhitungan analisa sensitivitas dan nilai NPV-Restrukturisasi
ternyata dari ketiga skenario di atas masih lebih tinggi nilai NPV-nya dibandingkan dengan
alternatif penjualan asset (divestment) yang hanya sebesar
Rp. 75.548.647.341,-.
Dengan demikian dapat disimpuilcan bahwa alternatif penyelesaian kredit bermasalah studi
kasus PT SBN pada Bank XMl dapat menggunakan cara restrukturisasi kredit/hutang
dengan metode convert debt to equty dengan hasil kembalian yang tertinggi bagi bank.
Dengan direstrukturisasi kredit PT. SBN yang berperan terhadap portofolio kredit sektor
properti sebesar 15,49 %, maka apabila dengan membaiknya performance kredit PT. SBN
dapat memperbaiki kualitas aktiva produktif Bank XMl sebesar persentase tersebut di atas
khususnya di sektor properti dan selanjutnya cadangan penyisihan penghapusan aktiva
produktif (PPAP) Bank XMl menjadi berkurang sebesar pokok kredit PT. SBN yang
semula 100 % menjadi hanya sebesar maksimal 5 %. Dengan demikian dapat
meningkatkan laba bank XMl di masa mendatang.
"
2001
T3548
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Antonius Kristiyanto Wahyu Indriya
"Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari.
PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik.
Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional.
Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11409
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Armand
"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I.
PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh."
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T14491
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putry Setia Ningsih
"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T20047
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisha Kartika Fitriasma
"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan secara formalitas akta notaris yang didalamnya terdapat dua perbuatan hukum yaitu perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang yang telah dibuat salinannya dalam bentk grosse akta dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang yang memuat dua perbuatan hukum. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen (kepustakaan). Berdasarkan analisis hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor; 61/Pdt.G/PN.Skh, grosse akta untuk akta perjanjian hutang piutang Nomor 6 sebagaimana yang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Sukoharjo terdapat klausula pengakuan hutang berupa pernyataan pengakuan hutang dan dalam salinan aktanya terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Esa" adalah tidak cacat hukum karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang- undangan lainnya tidak terdapat larangan yang menjelaskan secara rinci mengenai pengakuan hutang yang dijadikan dalam satu akta perjanjian.

This thesis aims to discover how is the validity formally the notarial deed which contains two legal actions, which are a debt agreement and debt acknowledgement whose copy has been made in a form of a grosse deed and to understand how is the responsibility of a notary in drawing a debt agreement deed containing two legal actions. This research is a normative legal study which is descriptive to obtain a perspective on the implementation of a debt agreement containing two legal actions.The form of research used is prescriptive by using a secondary data source consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is a document study (library research).Based on the legal analysis on the District Court Decision Number: 61/Pdt.G/PN.Skh, the grossedeed for the debt agreement deed number 6 which becomes the claim object in Sukoharjo Court containing a debt acknowledgement clause which is a debt acknowledgement statement and in its deed copy there are some sections, such as ?For Justice Based on the Sole and Only God?, is not legally defective because in the Civil Code there is no prohibition explaining in details about the debt acknowledgement in the Law Number 30 of the year 2004 on the Regulations of the Notarial Position, which is put into one agreement deed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35742
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fira Janice Natasha Sinuraya
"Dalam perjanjian utang piutang, Penjamin dilibatkan untuk menjamin utang Debitur. Selain daripada itu, Penjamin juga diminta untuk melepaskan hak istimewanya, khususnya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Dengan dilepaskannya hak tersebut, Kreditur dapat langsung menagih Penjamin jika Debitur Utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan Penjamin dianggap sebagai Debitur akibat Penjamin secara tanggung renteng mengikatkan dirinya dengan Debitur Utama. Dari landasan inilah, banyak Kreditur memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) atas Penjamin dengan Debtur secara bersamaan ketika Debitur Utama lalai melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi, di Pengadilan Niaga, terdapat diskursus mengenai bisa tidaknya Penjamin dilibatkan sebagai salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur Utama sebagaimana dimuat di dalam Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum pelepasan hak istimewa oleh Penjamin, pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan analisis bisa tidaknya Penjamin yang melepaskan hak istimewa ditarik sebagai salah satu Termohon PKPU (Pasal 1832 KUHPer dan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”)). Lebih lanjut, metode penelitian yang digunakan bersifat doktrinal, dimana pokok permasalahan akan dianalisis dan diteliti berdasarkan bahan pustaka guna memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan terkait permasalahan tersebut. Setelah melakukan penelitian, Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan dilepasnya hak istimewa Penjamin (Pasal 1831 KUHPer), Penjamin berkedudukan sebagai Debitur dan Penjamin dapat menjadi salah satu Termohon PKPU bersamaan dengan Debitur karena Pasal 1832 KUHPer serta Pasal 254 UUK-PKPU tidak menjadi penghalang ditariknya Penjamin dalam forum PKPU.

In a debt and credit agreement, the Guarantor is engaged to guarantee the Debtor's debt. Other than that, the Guarantor is also required to waive its privilege, in particular Article 1131 of the Civil Code (“KUHPer”). By waiving the privilege, the Creditor can directly collect the Guarantor if the Principal Debtor defaults in performing its obligations and the Guarantor is considered as the Debtor as the Guarantor is jointly and severally bound with the Principal Debtor. From this basis, many Creditors file a Suspension of Debt Payment Obligation ("PKPU") against the Guarantor and the Debtor simultaneously when the Main Debtor fails to perform its obligations. However, in the Commercial Court, there is a discourse on whether or not the Guarantor can be involved as one of the PKPU Respondents together with the Main Debtor as contained in Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, this thesis will discuss the legal consequences of the waiver of privilege by the Guarantor, the judge's consideration in Case Study of Decision Number 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. and Decision Number 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., and analysis of whether or not the Guarantor who waives its privilege can be withdrawn as one of the PKPU Respondents (Article 1832 of KUHPer and Article 254 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("UUK-PKPU")). Furthermore, the research method used is doctrinal, where the subject matter will be analyzed and researched based on library materials in order to provide explanations and draw conclusions related to these issues. After conducting the research, the author concludes that with the release of the Guarantor's privilege (Article 1831 KUHPer), the Guarantor has the status of a Debtor and the Guarantor can be one of the PKPU Respondents together with the Debtor because Article 1832 KUHPer and Article 254 UUK-PKPU do not prevent the withdrawal of the Guarantor in the PKPU forum. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Isely Azani
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asset tangibility terhadap leverage dan debt maturity di emerging markets dengan menggunakan metode regresi data panel. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pemisahan sampel berdasarkan kondisi institusional yang terkait dengan collateral. Hasil studi menunjukan bahwa pada perusahaan non finansial dan non utilitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 2002-2011, asset tangibility memiliki pengaruh terhadap leverage dan debt maturity. Studi ini juga menemukan bahwa pengaruh asset tangibility terhadap leverage berbeda pada setiap kelompok negara, seperti pada negara dengan peraturan collateral lebih sederhana, hubungan antara variabel tersebut lebih kuat. Hal ini juga berlaku pada pengaruh asset tangibility terhadap debt maturity.

This study aims to analyze the impact of asset tangibility towards leverage and debt maturity in emerging markets by using panel data regression. In addition, this study also split the sample based on institutional environment in each country related to collateral. This study finds that in non financial and non utilities firms in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand in 2002-2011, asset tangibility affects leverage and debt maturity. This study also finds that the impact of asset tangibility towards leverage varies across countries, such that in countries with fewer restrictions on collateral, the relationship between these variables is much tighter. This also applies to the impact of asset tangibility towards debt maturity."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46460
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gentina Noviaty
"This thesis discusses the NPL Resolution Preview at PT. Bank X. Where the provision of loans from Bank X, the debtor can not fulfill its obligation to repay their debts, because it resolved in a way which the author discussed the Voluntary Submission Assurance (AYDA). Repossessed assets are Fore closed Assets. Debt or must submit assurances to be made as a deed of settlement guarantees areas follows: 1.Akta Delivery Guarantee Agreement For Debt Settlement, 2.Akta Sale and Purchase Agreement, the Agreement Discharging 3.Akta Land and Building, Selling Power 4.Akta Power of Sale. This study uses a form of normative research is research that emphasizes the use of legal norms in writing, and supported by deed Bank X lending. From the results of the case study it can be concluded that the bank must apply the principle 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions of Economic, For the bank confidence in the ability and willingness to pay of debtor is very important to note."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34853
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Carolina
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S23929
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Baheramsyah
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah eksekusi yang dilaksanakan oleh PUPN dapat menunjang terpenuhinya pengembalian piutang negara yang macet, masalah-masalah apa saja yang timbul di dalam praktek dan apakah keputusan PUPN mengikat para debitur yang lalai (wanprestasi) atau pihak ketiga yang berkepentingan.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga data utama yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk melengkapi data sekunder, juga dipergunakan data primer.
Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam Undang-Undang No.49 Prp Tahun 1960, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang berasal dari kreditur negara (Instansi-Instansi Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara) sedangkan adanya dan besarnya piutang tersebut telah pasti menurut hukum. Dalam melaksanakan tugas, PUPN dengan kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk membuat "Pernyataan Bersama" antara Ketua PUPN dengan pihak Debitur, sifat Pernyataan Bersama mempunyai nilai seperti putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang eksekutabel (dapat dieksekusi), asal Pernyataan Bersama tersebut berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selain itu PUPN juga berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan Surat Paksa, berupa surat penetapan untuk: 1) Menjalankan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Debitur; 2) Menjalankan penjualan lelang atas harta kekayaan Debitur yang telah disita melalui perantaraan Kantor Lelang Negara; 3) Menerbitkan Surat Perintah Pencegahan Berpergian Keluar Negeri; 4) Menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan terhadap Debitur dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi; dan 5) Pemblokiran Benda Jaminan milik Penanggung Hutang (Debitur). Atas dasar kewenangan tersebut, maka keputusan PUPN sering dikatakan sebagai peradilan semu (quasi recht spraak) yaitu keputusan yang disamakan dengan keputusan hakim perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dengan Kewenangan yang demikian besar ternyata didalam praktek sering dijumpai masalah-masalah, baik disebabkan oleh faktor ekstern maupun faktor intern. Adapun masalah-masalah tersebut yaitu: 1) Adanya peninjauan kembali terhadap kewenangan PUPN dalam membuat Surat Pernyataan Bersama, Surat Paksa, Penyitaan dan Pelelangan yang diajukan oleh debitur dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan tujuan agar sita dan lelang dapat ditunda atau dibatalkan; 2) Adanya penyitaan kembali oleh Pengadilan Negeri terhadap objek barang yang pengurusannya telah diserahkan atau sedang diurus oleh PUPN; 3) Adanya kesulitan pengosongan terhadap objek benda yang telah dibeli oleh pembeli lelang; 4) Adanya pembatalan penyitaan dan pelelangan, karena penerbitan Surat Paksa sebagai dasar hukum pelelangan tidak didahului dengan Pernyataan Bersama; 5) Adanya perlawanan dari istri/suami orang yang disita dan dilelang barangnya; dan 6) Adanya beberapa barang jaminan yang mendadak disita oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kantor Badan Pertanahan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk lelang. Masalah dokumen dan berkasberkas yang diserahkan ke PUPN tidak lengkap, juga masalah-masalah lain seperti debitur sudah meninggal dunia, perusahaannya bangkrut, dan masalah agunan yang diserahkan ke PUPN Iebih kecil dari total utangnya.
Dengan adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan: 1) Piutang negara yang diurus PUPN sampai saat ini belum dapat memenuhi piutang negara yang macet; 2) Telah menghambat PUPN dalam menyelesaikan piutang negara secara cepat dan efisien; dan 3) Dengan adanya keberatan dari pihak Debitur dan pihak ketiga, mengakibatkan keputusan PUPN dapat ditunda dan dibatalkan, dengan demikian kekuatan mengikat keputusan PUPN tidak bersifat maksimal.
Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan: 1) Untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi antara PUPN dan pengadilan sehubungan dengan penyitaan dan pelelangan, maka diperlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan; 2) PUPN perlu melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga hukum yang ada, seperti Mahkamah Agung serta dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait, seperti Bank Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilakukan secara berkala, dengan agenda mencari pola (model) penyelesaian piutang negara macet; dan 3) Kewenangan PUPN untuk melakukan Sandera (Paksa Badan) dan Pemblokiran Benda Jaminan milik Debitur yang ada di bank, yang selama ini jarang digunakan, hendaknya dimanfaatkan oleh bank dengan memberikan dukungan informasi dan kalau perlu dukungan tempat dan biaya."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15541
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>