Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai titik acuan dalam penelitian ini adalah pengumuman pada tanggal 8 agustus 2007 oleh BNP Paribas yang terkena dampak subprime mortage dan hal ini pun secara langsung berpengaruh terhadap pasar uang dunia."

"

Saat ini, pemerintah terutama di Negara berkembang memiliki perhatian pada pengembangan lembaga keuangan mikro, yang diharapkan dapat mencapai keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga keuangan mikro dianjurkan untuk dapat menghasilkan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan secara keuangan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor penentu keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Studi penelitian menggunakan data dari MIX Market untuk menganalisa lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam kurun waktu 12 tahun. Metode yang digunakan ialah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel tidak lengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro perlu menetapkan tingkat suku bunga yang cukup, menyalurkan pinjaman per nasabah pada tingkat tertentu, serta meningkatkan profitabilitas lembaga untuk mencapai keberlanjutan secara keuangan. Variabel dummy seperti peringkat dari lembaga juga berpengaruh dalam meningkatkan keberlanjutan secara keuangan lembaga keuangan mikro.

 

---

Nowadays governments pay a great attention to develop Microfinance Institutions (MFIs) with the belief that they able to achieve financial inclusion and poverty alleviation. To achieve those goals, MFIs should become steady profitable and financially sustainable, therefore, the objective of this study is to identify determinant factors which drive financial sustainability of MFIs in Indonesia. Data on Indonesian MFIs was collected from Microfinance Information Exchange database to analyze MFIs during twelve fiscal years. The method used in this study is quantitative analysis with unbalanced panel data regression. The main results suggest that MFIs should apply sufficient interest rate, provide loan per client at a certain level, and increase profit in order to reach financial sustainability. The dummy variables, consist of MFI rating also significantly increase MFIs financial sustainability.

 

"

";;;;;;;;;;"

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Keuangan mikro merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam permasalahan kemiskinan melalui penyediaan layanan keuangan kepada orang miskin. Dalam melayani orang miskin, LKM memiliki misi utama yaitu menjangkau orang paling miskin. Di sisi lain, LKM dihadapkan pada kondisi untuk mencapai keberlanjutan secara finansial (sustainability). Dua kondisi ini dikenal dengan “double-bottom-line.” Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat mengenai LKM dalam menghadapi isu trade-off antara kedalaman jangkauan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi suatu LKM di Indonesia dalam mencapai kinerja sosial (outreach) dan keuangan (sustainability). Studi juga melakukan analisis lebih lanjut terkait kinerja LKM berdasarkan klasifikasi industri, yaitu usia, status kelembagaan dan jangkauan. Studi ini menggunakan kumpulan data empiris dari MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara dan BPRS Amanah Ummah, selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2009-2019. Melalui pendekatan regresi panel Random Effects Model (REM) dan Fixed Effects Model (FEM), hasil studi menemukan bahwa aspek keberlanjutan, efisiensi dan beban secara signifikan memengaruhi kinerja sosial. Sedangkan aspek beban, efisiensi, pendapatan dan leverage secara signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Berdasarkan klasifikasi usia berdiri, LKM dewasa terbukti lebih baik dalam mencapai kinerja keuangan dan LKM baru lebih baik dalam mencapai kinerja sosial. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi status kelembagaan, hasil studi menemukan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lebih baik dalam mencapai double-bottom-line. Studi ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dan memperkaya literatur terkait kinerja LKM di Indonesia dalam memenuhi double-bottom-line.

---

Microfinance is one of the instruments used in poverty problems through providing financial services to the poor. In serving the poor, MFIs have a primary mission, which is to reach the poorest people. On the other hand, MFIs are faced with the condition to achieve financial sustainability. These two conditions are known as the "double-bottom-line." There are various opinions regarding MFIs in dealing with the trade-off issue between depth of outreach and sustainability. Therefore, this study aims to analyze the factors that influence an MFI in Indonesia in achieving depth of outreach and financial sustainability. The study also conducted further analysis of the performance of MFIs based on industry classifications, namely age, institutional status, and outreach size. This study collects empirical data from MIX Market, Annual Report BMT UGT Nusantara, and BPRS Amanah Ummah, for ten years, from 2009-2019. This study uses the Random Effects Model (REM) and Fixed Effects Model (FEM) to process the data and found that sustainability, efficiency, and burden significantly affect social performance. Whereas aspects of expenses, efficiency, income, and leverage significantly affect financial performance. Based on the classification of established age, adult MFIs are better at achieving financial performance, and new MFIs are better at achieving social performance. Furthermore, based on the classification of institutional status, the study found that NGOs are better at achieving the double-bottom-line. This study expects to fill the gap and enrich the literature related to MFI's double-bottom-line in Indonesia."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang ada bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, Padahal jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dapat membantu dalam pengentasan angka kemiskinan sudah cukup banyak. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menganalisis hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Micro Finance Institutions (MFIs) dan kontribusi Usaha Kecil (UK) / Micro Enterprises Units (MEUs) dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasio akses, rasio kredit, persentase nasabah, ROA, persentase rentabilitas, dan rasio tabungan berpengaruh terhadap kontribusi usaha kecil (UK) dalam pengentasan kemiskinan penduduk di Indonesia yang dinyatakan dengan percentage of population below the poverty line (%PBPL) .Penelitian ini merupakan penelitian korelasional (correlational research) yang menggunakan variabel terikat %PBPL di Indonesia. Sampel penelitian ini berasal dari 4 (empat) jenis LKM yaitu : Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam KOPTA dan USP Koperasi Unit Desa (KUD) seluruh Indonesia selama periode tahun 2000 dan 2001. Metode Analisis yang digunakan adalah metode Ordinary Least Squares dan Pooled Least Squares dengan pengolahan data menggunakan SPSS 10. Untuk mendapatkan perbedaan yang nyata antara propinsi-propinsi yang ada di Indonesia dalam hal kekayaan sumber daya alam (SDA), kekayaan sumber daya manusia (SDM), letak geografis yang relatif terisolasi dan kelompok propinsi lainnya maka digunakan 3 (tiga) dummy kriteria propinsi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1). analisis secara individual terhadap efektifitas pelayanan UK (rasio aksesbilitas, rasio kredit, persentase nasabah), Internal performace-LKM (return on asset, rentabilitas dan rasio tabungan) serta dummy propinsi (DI, D2 dan D3) berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (%PBPL) pada signifikansi level 5%, kecuali faktor rasio tabungan, D1, D2, dan D3, (2) analisis pengaruh secara serentak pada model 2(a) dan 2(b) terhadap efektifitas pelayanan UK, Internal performance -LKM, serta dummy propinsi bersama-¬sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia (%PBPL) pada signifikansi level 5%, (3). variabel yang dominan adalah R_Akses, R_Kredit, P_Nsb, ROA, dan R_Rent. Faktor R_Akses dan R Kredit adalah indikator efektifitas pelayanan terhadap UK yang berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Faktor nasabah berpengaruh negatif terhadap efektifitas pelayanan UK, karena LKM yang hanya mengejar banyaknya nasabah akan menjadi usaha yang kontra-produktif terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

---

There is a wide range of poverty incidence in Indonesia. The poverty rate for self-employed micro enterprises units (MEUs) is contrary to the facts in which many MFIs in Indonesia have programs to reduce percentage of population below the poverty line (%PBPL). This research is aimed to analyze the relationship between the MFIs and contribution of micro enterprises units (MEUs) in order to reduce %PBPL in Indonesia. This study have two purposes; first, to know how the influences of effectiveness of MFIs'services to micro enterprise (accessibility ratio, credit ratio, percentage of clients) and internal performance of MFIs (ROA, return on self capital and savings ratio) in order to reducing poverty, and second, to know how well MFIs contribute to reduce poverty.

This research is a correlation research in which %PBPL constitute a dependent variable. The Independent variables consist of accessibility ratio, credit ratio, client?s ratio, ROA, return of self capital and deposit ratio. These researches are used samples from 4 MFIs categories of savings and loan cooperatives (KSP & LISP) in Indonesia. The methods of analysis which are in the research used are ordinary least square and polled least square with SPSS 10 software. The dummy variables (3 categories by province) are used to get differentiation of the MFIs `s origin (rich in natural resource, rich in human resource and isolated Geographic's province).

In the conclusion of this research it can be proved that : (1). accessibility ratio, credit ratio, percentage of clients, ROA, and return on self capital have significantly individual impacts to reducing % PBPL when 5 independents are based on individual analysis of predictors in the models in significant level 5%, (2) effectiveness of MFIs' services, internal performance and dummy by province have significantly simultaneous impacts to reducing % PBPL when based on equation models 2 (a) and 2 (b) in significant level 5%, and (3) percentage of clients has negative impacts to poverty when accessibility ratio and credit ratio have positive impacts to poverty in Indonesia."