Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Article 89 of Law Number 28 of 2014 provides for two National Collective ManagementOrganizations (hereinafter briefly referred to as LMKN), both of which represent the interests ofauthors and owners of related rights. Both of said organizations possess the authority to impose,collect, and distribute royalties obtained from commercial users. The Minister of Law and HumanRights inaugurated commissioners assigned to said Authors’ Rights LMKN and Related RightsLMKN. The LMKN is bound to have an operational effect on previously existing LMKs in Indonesia.Therefore, the objective of this study is to assess whether the existing LMKs feel that their needsare accommodated by the introduction of the LMKN. This research also aims to reveal the causingfactors of the conflict which has been occurring between LMKs and Authors/Musicians/Singers,between LMKs, and between LMKs and Commercial Users of Songs/Music. This research also aimsto elaborate on the existing regulation patterns concerning LMKs worldwide. The research willbe conducted by using normative and empirical legal research method. Normative research willbe conducted to examine the normative aspects of LMKs and LMKN. On the other hand, empiricalresearch will be aimed at understanding and analyzing the outlook of actors, in particular LMKsexisting prior to the 2014 Copyright Law coming into effect. This research is expected to come upwith recommendations concerning the regulation of music/song LMKs in Indonesia in the future.Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 89 memberikan duaLembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai LMKN), yang merupakanperwakilan kepentingan dari pencipta dan pemilik hak cipta dari hak-hak terkait. Kedua lembagatersebut memiliki kewenangan untuk menetapkan, memungkit, dan mendistribusikan royaltiyang diperoleh dari pengguna komersial. Menteri Hukum dan HAM mengangkat komisionerLMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait di Indonesia. Sehingga, tujuan dari tulisan ini adalah untukmeninjau apakah LMK yang ada telah merasa bahwa kebutuhan LMK tersebut telah diakomodasidengan pendirian LMKN. Selain itu juga, tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan faktorpenyebab konflik yang tengah terjadi antara LMK dan Pencipta/Musisi/Penyanyi, antara LMK,dan antara LMK dan pengguna komersial dari lagu/musik. Tulisan ini juga bertujuan untukmenjabarkan ketentuan peraturan mengenai LMK yang ada di dunia. Tinjauan ini akan dilakukandengan metode normatif dan empiris. Kajian normatif akan dilakukan untuk memeriksa aspeknormatif dari LMK dan LMKN. Di sisi lain, kajian empiris ditujuan untuk memahami danmenganalisa pandangan dari para pelaku, khususnya LMK yang telah ada sebelum UU Hak Cipta2014 berlaku. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi mengenai peraturan LMKmusik/lagu di Indonesia di masa depan."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan terhadap peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN dengan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti musik. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk sengketa terkait royalti musik, bagaimana kedudukan LMKN dan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti, dan apakah perlu LMKN mengadopsi aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa bentuk sengketa royalti musik yang sering terjadi antara lain berupa formulasi penghitungan royalti yang tidak sesuai, royalti atas pemberian lisensi dan besaran royalti. Adapun peranan LMKN dalam penyelesaian sengketa royalti musik yaitu dapat melakukan mediasi apabila terjadi sengketa, sedangkan Copyright Royalty Board dapat memutuskan terkait distribusi royalti secara parsial sebagian selama menunggu proses penyelesaian sengketa berjalan, menerima atau menolak klaim royalti, menerima atau menolak permohonan penyesuaian tarif dan menyetujui/mengesahkan suatu kesepakatan/perjanjian tentang hal-hal yang disetujui oleh sebagian atau semua pihak selama proses penyelesaian sengketa, sebagai dasar penentuan syarat-syarat dan tarif atau sebagai dasar distribusi pembayaran royalti. Agar tidak terjadi lagi multitafsir terkait kewenangan dan kedudukan LMKN, kiranya Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi beberapa aturan yang terkait kewenangan Copyright Royalty Board dalam penyelesaian sengketa royalti.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the comparison of the role of the National Collective Management Organization Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN and the Copyright Royalty Board in musical royalties related dispute settlement. The problems of this thesis include what musical royalties related disputes are, how LMKN and the Royal Royalty Board are positioned in the settlement of royalties related disputes, and whether or not it is necessary for LMKN to adopt the rules relating to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalties related disputes. After conducting the research, it is concluded that forms of most frequent musical royalties related disputes include unacceptable formulation of royalty calculations, royalties for licensing and amounts of royalties. The role of LMKN in the settlement of royalties related disputes is to mediate in the event of a dispute, while the Copyright Royalty Board may decide on partial royalty distribution while pending a dispute settlement process, accept or reject a claim for royalty, accept or reject an application for rate adjustment and approve endorse an understanding agreement on matters agreed by some or all parties during a dispute resolution process, as a basis for determining terms and rates or as a basis for distribution of royalty payments. In order to avoid further multiple interpretations with regard to the authority and position of LMKN, it is necessary for the Government to immediately enact a Government Regulation as the implementation of Law Number 28 of 2014 and, in its preparation, it is necessary to consider the adoption of several rules with regard to the authority of the Copyright Royalty Board in the settlement of royalty disputes. "

"Sebagai bentuk pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, LMK diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mewakilkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Royalti. Namun, kehadiran LMKN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang untuk mengelola Royalti, yang merupakan imbalan atas kreativitas serta jerih payah dalam menciptakan Ciptaan yang dinikmati oleh Masyarakat umum. Royalti diperoleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait saat Ciptaan mereka digunakan secara komersial oleh pihak lain. Maka, pengelolaan dan distribusi Royalti harus dilaksanakan dengan tegas dan rinci. Adapun, penelitian ini bersifat doktrinal dengan metode analisis kualitatif yang menggunakan sumber dari studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah menyarankan pengaturan yang lebih rinci mengenai kewenangan LMK dan LMKN agar meminimalisir dualitas dalam pengelolaan Royalti. LMK dan LMKN dapat meningkatkan cakupan dan sistematika pengelolaan Royalti untuk memastikan transparansi dan keadilan distribusi. Untuk meningkatkan kinerja LMK terutama LMKN, maka dapat dipelajari sistem pemungutan Royalti yang dianut oleh APRA AMCOS di Australia yang terintegrasi.

---

To fulfill the Economic Rights of Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner, LMK, mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright can represent Creator, Copyright Holder and/or Related Rights Owner to manage Royalties. However, the presence of LMKN through Government Regulation Number 56 of 2021 about the Management of Royalties for Copyright of Songs and Music, has caused ambiguity, especially for Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners over who can manage Royalties, which are a reward for creativity and hardwork in forming Creations that are widely consumed. Royalties are earned by Creators, Copyright Holders and/or Related Rights Owners when their Creations are commercially used by other parties. Therefore, the management and distribution of Royalties must be done in a rigid and detailed manner. This research, employing a doctrinal approach with qualitative analysis, advocates for clarifying the roles of LMK and LMKN to minimize confusion in royalty management. It proposes detailed regulatory adjustments to enhance the scope and systematic management of royalties, emphasizing transparency and fairness in distribution. To improve the performance of LMK especially LMKN, Indonesia can draw inspiration from an integrated Royalty collection system adopted by APRA AMCOS in Australia. "

"The focus of this research paper is to analyze the system of royalty tariff determination for television companies in Indonesia, through the decree issued by the National Collective Management Organization regarding royalty tariff for television companies as well as the agreement between PT. Surya Citra Media Tbl. and the National Collective Management Organization on the system and procedure of royalty collection for the commercial use of a song or music. This research paper is made by using a normative judicial method. The result of this research paper is that there are similarities between the royalty tariff calculations in Indonesia and in other countries such as Japan, Switzerland, and Netherlands, and that the agreement between PT. Surya Citra Media and the National Collective Management Organization is null and void. This research paper also suggests that PT. Surya Citra Media follows the decree issued by the National Collective Management Organization and then after it expires, discuss it again with other television parties to make a consensus so that the provisions and calculations will be agreed.

---

Fokus dari makalah penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem penentuan tarif royalti untuk perusahaan televisi di Indonesia, melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengenai tarif royalti untuk perusahaan televisi serta perjanjian antara PT. Surya Citra Media Tbl. dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang sistem dan prosedur pengumpulan royalti untuk penggunaan komersial lagu atau musik. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari makalah penelitian ini adalah bahwa ada persamaan antara perhitungan tarif royalti di Indonesia dan di negara lain seperti Jepang, Swiss, dan Belanda, dan bahwa perjanjian antara PT. Surya Citra Media dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tidak sah. Makalah penelitian ini juga menunjukkan bahwa PT. Surya Citra Media mengikuti keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan kemudian setelah itu berakhir, diskusikan lagi dengan pihak televisi lain untuk membuat konsensus sehingga ketentuan dan perhitungan akan disetujui."

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta orang. Kemajuan teknologi memudahkan segala hal, termasuk penggunaan ciptaan musik. Baik Negara, lembaga-lembaga dengan fokus hak cipta, maupun pencipta musik itu sendiri ingin agar ciptaannya dihargai dengan adil. Maka dibentuklah suatu lembaga yang dikenal dengan sebutan LMK untuk menjawab permasalahan itu. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran LMK sering dipertanyakan oleh masyarakat. Pendekatan LMK untuk melakukan pemungutan royalti dari pengguna ciptaan musik sering dianggap tidak memiliki dasar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC 2014) telah mengakomodasi pengaturan LMK. Maka setiap LMK yang melakukan fungsi pemungutan dan pendistribusian royalti di Indonesia harus tunduk terhadap setiap ketentuan yang sudah tertulis dalam undang-undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah WAMI sudah memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK yang menjalankan kegiatannya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC 2014, dan melakukan suatu studi perbandingan yang komprehensif dengan ASCAP dan CISAC untuk mendapatkan bilamana ada ketentuan yang tepat untuk diberlakukan baik bagi WAMI maupun bagi UUHC 2014. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yang memiliki bentuk yuridis normatif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa WAMI belum sepenuhnya memenuhi seluruh ketentuan sebagai LMK berdasarkan UUHC 2014.

---

Indonesia is a country with a population of 250 million people. Improvement in technology make it easier every way, including the use of music creation. Either the State, institutions with a focus on copyright, as well as the creator of the music itself wants their creation to be fairly rewarded. Therefore, formed an organization known as the CMO to address the problem. But over time, the presence of the CMO is often questioned by the public. CMO approach to collecting royalties from users of music creation is often considered to have no basis. Act Number 28 of 2014 About Copyrights (Copyright Law 2014) has accommodated arrangements on CMO. So every CMO that performs the function of collecting and distributing royalties in Indonesia should be subject to any conditions that are written in the law. The purpose of this study is to analyze whether WAMI had complied with all the provisions as CMO carrying out its activities in Indonesia as stipulated in Copyright Law 2014, and conduct a study of a comprehensive comparison with ASCAP and CISAC to get whenever there are appropriate provisions to be applied for both WAMI and for Copyright Law 2014. This thesis is a study of law having normative juridical form. This study concludes that WAMI has not fully complied with all the provisions as CMO based on Copyright Law 2014."