Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tren perdagangan elektronis di Indonesia tumbuh dan berkembang cepat. hal ini didorong dari tren demografis yang adda di Inonesia. Apabila bisnis trabsaksi elektrinik dapat dikelola dengan baik akan menjadi bisnis yang memberikan keutungan sangat besar bagi perekonomian. saat ini ekosistem e-commerce di indonesia masih kurang kondusif. dalah satu kendala dalam transaksi elektronik, yaitu terkait pembayarann. permaslahan ini timbul karena para konsumen bisnis elektronik di indonesia belum merasakan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi secra elektronik sehingga mempengaruhi kepercayaan dan sikap mereka. terkait dengan hal tersebut, para pelaku bin=snis online sudah mulai menawarkan solusi pembayaran yang memudahkan konsumen. oleh karena itu dibutuhkan sebuah ekosistem transaksi elektornik yang kondusif untuk mendukung solusi tersbut. dalam hal ini pemerintahan berwajiban untuk menfasilitasi ekosistem transaksi elektronik yang kondusif. disamping itu, dibutuhan juga strategi implementais kelembagaan sertifikat elektronik untuk mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyelenggaran sistem transaksi elektronik yang terpecaya dan handal serta memudahkan pemerintahdakam mengelola kebijakan sertifikat elektronik. kajian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah berupa strategi implementasi ekosistem transaksi elektronik. kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode soft system. hasil kajian ini memberikan saran kepada pemerintah terkait ketersediaan infrastriktur dan kelembaggan sertifikat elektroni dalam ekosistem sistem transaksi elektronik serta fokus terhadap penegakkan hukum yang telah ada"

"Tren perdagangan elektronis di Indonesia tumbuh dan berkembang cepat. hal ini didorong dari tren demografis yang adda di Inonesia. Apabila bisnis trabsaksi elektrinik dapat dikelola dengan baik akan menjadi bisnis yang memberikan keutungan sangat besar bagi perekonomian. saat ini ekosistem e-commerce di indonesia masih kurang kondusif. dalah satu kendala dalam transaksi elektronik, yaitu terkait pembayarann. permaslahan ini timbul karena para konsumen bisnis elektronik di indonesia belum merasakan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi secra elektronik sehingga mempengaruhi kepercayaan dan sikap mereka. terkait dengan hal tersebut, para pelaku bin=snis online sudah mulai menawarkan solusi pembayaran yang memudahkan konsumen. oleh karena itu dibutuhkan sebuah ekosistem transaksi elektornik yang kondusif untuk mendukung solusi tersbut. dalam hal ini pemerintahan berwajiban untuk menfasilitasi ekosistem transaksi elektronik yang kondusif. disamping itu, dibutuhan juga strategi implementais kelembagaan sertifikat elektronik untuk mendorong tumbuh kembangnya ekosistem penyelenggaran sistem transaksi elektronik yang terpecaya dan handal serta memudahkan pemerintahdakam mengelola kebijakan sertifikat elektronik. kajian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada pemerintah berupa strategi implementasi ekosistem transaksi elektronik. kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode soft system. hasil kajian ini memberikan saran kepada pemerintah terkait ketersediaan infrastriktur dan kelembaggan sertifikat elektroni dalam ekosistem sistem transaksi elektronik serta fokus terhadap penegakkan hukum yang telah ada."

"E-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik marak digunakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, permasalahan dalam e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik adalah bagaimana pelaksanaan keamanan sistem elektronik tersebut dari kerentanan yang ada, baik kerentanan di sistem elektronik itu sendiri ataupun produk-produk yang ada dalam platform e-commerce itu. Skripsi ini membahas bagaimana tanggung jawab penyelenggara e-commerce dalam memastikan keandalan dan keamanan sistem elektroniknya jika melihat peraturan perundang-undangan Indonesia. Skripsi ini juga membahas dalam kondisi apa suatu kejadian pada platform e-commerce dapat dinyatakan sebagai kejadian tak tentu atau keadaan kahar atau force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat regulasi pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas mengenai pembatasan tanggung jawab penyelenggara platform yang ternyata substansinya ada yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sehingga dalam mengatur regulasi terkait tanggung jawab sudah seharusnya dilakukan pembenahan. Selain itu, terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu peraturan menteri tersebut haruslah dibenahi kembali. Selain itu, berdasarkan penelitian penulis, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait mengamankan e-commerce dengan penerapan standar manajemen keamanan sistem informasi harus dilakukan peningkatan agar terjadi pemerataan keamanan pada tiap e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Serangan siber khususnya hacking yang merupakan salah satu kerentanan dalam platform e-commerce dapat dikatakan sebagai force majeure jika penyelenggara e-commerce telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tanggung jawab keamanan, serta kejadian tersebut terjadi di luar batas pengetahuan penyelenggara.

---

E-commerce has become increasingly popular in the community in recent years. During its development, the problem in e-commerce or trading via electronic systems is how to implement the security of the electronic system from existing vulnerabilities, both vulnerabilities in the electronic system itself and the products on the e-commerce platform. This thesis discusses how the responsibilities of e-commerce providers or administrators in security monitoring of their electronic systems when looking at Indonesian regulations. This thesis also discusses under what conditions an event on an e-commerce platform can be stated as an indefinite event or force majeure. The results show that there is a provision related to the obligations of the organizers, namely the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2016 which discusses the responsibilities of platform administrators, which in fact conflict with Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, thus the improvements should be made. In addition, there is a provision in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2020 which contradict with the principle of liability regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that have been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Therefore, this ministerial regulation must be improved. In addition, based on the author's research, the government in carrying out duties and authorities related to e-commerce with the application of information system management standards must be increased so that there is equal distribution of security in each e-commerce operating in Indonesia. Cyber attacks, especially hacking, which is one of the vulnerabilities in the e-commerce platform, can be said to be a force majeure if the e-commerce provider has made every effort to carry out security responsibilities, and the incident occurs beyond the knowledge of the organizer."

"Transaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN PMSE di Indonesia yang ditinjau dari prinsip pemajakan atas e-commerce serta membandingkan pengenaan PPN PMSE di Indonesia dengan GST of Digital Services di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PPN PMSE di Indonesia masih belum memenuhi prinsip kepastian dan prinsip efektivitas karena atas sanksi yang diatur dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 adalah sanksi yang diatur dalam UU KUP sementara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE bukan merupakan BUT, selain itu hingga saat ini belum bisa melakukan monitoring, pengawasan, dan mendapatkan data pembanding untuk memastikan Pemungut PPN PMSE telah comply. Adapun terkait perbandingan dengan Indonesia-Singapura, ditemukan beberapa perbedaan yaitu Indonesia memungut PPN melalui mekanisme Penunjukan Pemungut PPN PMSE sedangkan di Singapura harus mendaftarkan diri secara mandiri apabila telah mencapai treshold. Kemudian, Singapura memiliki sistem pengawasan atas transaksi digital melalui mekanisme National Payment Gateway (NPG). Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah diharapkan untuk segera membuat peraturan yang jelas dan tidak multitafsir dan atas sistem pengawasan berupa NPG yang diterapkan di Singapura tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia untuk memastikan bahwa para pemungut PPN PMSE telah comply.

---

Digital transactions increasingly dominate trading systems in this era. The imposition of VAT on consumption in the Customs Territory, imposed regardless of where the goods and/or services come from, including those from outside the Customs Territory. This study discusses the policy of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods (BKP) and/or Taxable Services (JKP) from outside the Customs Territory within the Customs Territory through Electronic System Trade (PMSE) contained in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the imposition of PMSE VAT in Indonesia which is reviewed from the principle of taxation on e-commerce and compare the imposition of VAT pmse in Indonesia with GST of Digital Services in Singapore. The research method used is a quantitative approach with a post positivist paradigm with descriptive research types. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques of literature studies and field studies through in-depth interviews. The results of this study concluded that the application of VAT PMSE in Indonesia still does not meet the principle of certainty and principle of effectiveness because the sanctions stipulated in PMK No. 48/PMK.03/2020 are sanctions stipulated in the Kup Law while designated as PMSE VAT collectors are not PE, other than that until now have not been able to monitor, supervise, and obtain comparative data to ensure that pmse VAT collectors have complied. As for the comparison with Indonesia-Singapore, there are some differences, namely Indonesia collects VAT through the mechanism of Appointment of VAT Collectors PMSE while in Singapore must register independently if it has reached treshold. Then, Singapore has a surveillance system for digital transactions through the National Payment Gateway (NPG) mechanism. With these problems, the government is expected to immediately make clear and not multi-interpretation regulations and on the npg surveillance system implemented in Singapore can be used as a consideration for the State of Indonesia to ensure that the PMSE VAT collectors have complied."

"Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) akan menimbulkan dampak bagi perekonomian di Indonesia. Penerapan ini dapat menimbulkan kenaikan harga jual barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada minat beli masyarakat. Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap para pihak penyedia layanan karena mereka dituntut untuk memungut PPN PMSE kepada para konsumen. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pajak konsumen barang dan jasa yang dikenakan PPN PMSE serta pengaruhnya terhadap minat beli dan kepercayaan konsumen. Metode penelitian yang digunakan berupa kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 280 responden dengan survei menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan dan minat beli konsumen. Kemudian pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Lalu pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Hasil ini juga diakibatkan dari adanya variabel kontrol yaitu loyalitas, persepsi risiko, dan dukungan pemerintah

---

The application of the Value Added Tax on Trade Through the Electronic System (PPN PMSE) will have an impact on the economy in Indonesia. This application can lead to an increase in the selling price of goods and services so that it will affect people's buying interest. In addition, this will also have an impact on consumer confidence in service providers because they are required to collect PMSE VAT from consumers. Therefore, this study aims to analyze the level of knowledge, understanding, and awareness of consumer taxes on goods and services subject to PMSE VAT and their effect on buying interest and consumer confidence. The research method used is descriptive quantitative with purposive sampling technique. The sample used was 280 respondents with a survey using a questionnaire. The results of the study indicate that tax knowledge and tax awareness have a positive and significant effect on consumer confidence and buying interest. Then the understanding of tax has a negative and significant effect on consumer confidence. Then the understanding of taxes has no effect on consumer confidence. And consumer trust has a positive and significant effect on consumer buying interest. This result is also caused by the existence of control variables, namely loyalty, risk perception, and government support."

"Perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang pesat di era ekonomi digital saat ini. Dengan adanya e-commerce model online marketplace, aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah dilakukan termasuk dikarenakan tersedia informasi produk atau konten yang diunggah penjual melalui penyedia online marketplace. Atas transaksi tersebut, terdapat penyerahan Jasa Kena Pajak oleh penyedia online marketplace kepada penjual online marketplace. Sehingga dibutuhkan analisis pengenaan PPN termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pengenaan atas jasa periklanan dan penyediaan tempat maupun waktu pada model online marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat tiga skema yakni melalui pemotongan komisi, fitur prioritas, dan tanpa dikenakan biaya. Pada skema pemotongan komisi dan fitur prioritas sudah dikenakan PPN dengan pembebanan ditanggung oleh penyedia online marketplace. Pada skema tanpa dikenakan biaya memiliki implikasi pengenaan PPN atas jasa cuma-cuma namun hal ini sulit diterapkan karena nilai Dasar Pengenaan Pajak yang tidak mudah untuk ditentukan. Faktor pendukung atas pengenaan PPN ini adalah kepatuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan secara internal penyedia online marketplace. Faktor penghambat dalam pengenaan PPN jasa tersebut adalah terkait faktur pajak, sistem e-faktur, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya ketentuan PPN yang dapat menimbulkan kepastian, efisiensi, dan fleksibilitas dalam proses pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak tersebut.

---

Electronic commerce has a rapid development in the current era of the digital economy. With the e-commerce model online marketplace, economic activities have become easier to do including because of available product information or content uploaded by sellers through online marketplace providers. For these transactions, there is the delivery of Taxable Services by online marketplace providers to online marketplace sellers. So we need an analysis of the imposition of VAT, including supporting and inhibiting factors in the imposition of advertising services and the provision of place and time in the online marketplace model. The research method used is a qualitative method with qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, there are three schemes, namely through deduction of commissions, priority features, and no-fee charged. In the scheme of commission deduction and priority features already subject to VAT with burdens borne by the online marketplace provider. The no-fee scheme has implications for the imposition of VAT on free services, but this is difficult to apply because the value of the basic tax is not easy to determine. The supporting factors for the imposition of VAT are compliance as a Taxable Person and by internal of online marketplace provider. While the inhibiting factors in the imposition of VAT services are related to tax invoices, e-invoicing systems, and data availability. Therefore, there is a need for VAT provisions that can lead to certainty, efficiency, and flexibility in the process of imposing VAT on these Taxable Services."

"Currently the internet and World Wide Web (www) increase exponentially as the sophistication of the information technology. Moreover the technology is being used in term of business (e-business or e-commerce). This technology have some benefit such as cost reduction no time consuming nd also less office space or factory. But these technology and system need some management commitment in doing value creation to the customer. Firstly the e-business or e-commerce values creation. Teh second is the perspective strategies development which is consist of four strategies; business of financial models, the relationship commerce and responsiveness. Both of them are quite different and all of the process through the way electronically rather than traditional one. This conceptual analysis needs some implication such as the factor infrastructure requirement as a vehicle in the internal and external value creation activities. Besides that collaborative business in their community is necessary an also by flexibility and speed the e-business will be high end value."

"Pelanggaran merek marak terjadi seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ikut bertanggung jawab dalam hal terjadi pelanggaran, namun tanggung jawabnya dibatasi oleh safe harbor policy. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan meninjau putusan pengadilan, di Amerika Serikat dan Perancis, serta pengaturan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis putusan pengadilan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa berbeda dengan Amerika Serikat, di Perancis, e-commerce diharapkan untuk meng ambil tindakan terhadap pelanggaran merek tanpa pengetahuan spesifik terkait dengan pelanggaran merek. Hal ini dapat dilakukan oleh e-commerce di Indonesia untuk memaksimalkan Perlindungan hukum safe harbor policy.

---

Trademark infringement is rife along with the growth of e-commerce. Electronic System Operators are also responsible in the event of a violation, but their responsibilities are limited by the safe harbor policy. This research was conducted using a normative juridical method, by reviewing court decisions, in the United States and France, as well as regulations in Indonesia. Based on the results of the analysis of court decisions, the authors can conclude that in contrast to the United States, in France, e-commerce is expected to take action against brand infringement without specific knowledge related to trademark infringement. This can be done by e-commerce in Indonesia to maximize the legal protection of the safe harbor policy."

"ABSTRAKBelanja online (online shopping) telah menjadi kebiasaan belanja masyarakat pada era digital. Kebiasaan belanja online melalui platform e-commerce ini sendiri terus berkembang setiap tahunnya dan dengan semakin berkembangnya industri ini, maka semakin meningkat pula tingkat last mile deliveries pada suatu wilayah perkotaan karena fungsi pengiriman yang paling sering digunakan oleh pelaku industry e-commerce adalah home delivery. Solusi untuk mencegah permasalahan last mile delivery ini adalah dengan sistem parcel locker dimana konsumen diharuskan untuk mengambil barang pesanannya sendiri pada satu loker tertentu yang mereka pilih sebagai lokasi pengiriman. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas sistem parcel locker di wilayah Jabodetabek berdasarkan sudut pandang pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode service quality. Pada metode ini dilakukan pengukuran mengenai kesenjangan antara tingkat kepuasan dan tingkat ekspektasi dari masing-masing variabel. Tingkat kepuasan dan tingkat ekspektasi didapatkan dengan melakukan survey kuisioner kepada pengguna parcel locker di Jabodetabek dengan menggunakan skala Likert. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem parcel locker masih belum efektif digunakan karena tingkat kepuasan pelanggan masih berada di bawah tingkat ekspektasi pelanggan pada masing-masing wilayah di Jabodetabek.

---

ABSTRACTOnline shopping has become a shopping habit for people in the digital era. The online shopping habit through e-commerce platform itself continues to grow every year and with the development of this industry, the last mile deliveries in an urban area will increase because the shipping function most often used by e-commerce industry players is home delivery. The solution to prevent this last mile delivery problem is a parcel locker system where consumers are required to take their own ordered items at one particular locker they choose as the delivery location. This study aims to measure the effectiveness of the parcel locker system in the Jabodetabek area based on the customers perspective. This research was conducted using the service quality method. In this method a measurement is made regarding the gap between the level of satisfaction and the level of expectations of each variable. The level of satisfaction and level of expectations is obtained by conducting a questionnaire survey to users of parcel lockers in Jabodetabek using a Likert scale. From this study it was found that the parcel locker system was still not effectively used because the level of customer satisfaction was still below the level of customer expectations in each region in Jabodetabek ."

"Perkembangan bisnis e-commerce di Jakarta, Indonesia pada beberapa tahun terakhir membuat sektor bisnis last mile delivery (LMD) berkembang cukup pesat. Peningkatan demand LMD membuat perjalanan kilometer yang dihasilkan semakin besar sehingga menimbulkan eksternalitas negatif, khususnya polusi udara, yang tanpa disadari telah meresahkan masyarakat. Disisi lain, biaya logistik di Indonesia hanya dipengaruhi oleh biaya operasional kendaraan dan tidak ada komponen biaya eksternal. Optimalisasi layanan LMD yang mempertimbangkan biaya internal dan eksternal diperlukan untuk meminimalkan biaya total LMD dan sekaligus mengurangi dampak dari polusi udara. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan optimalisasi sistem distribusi LMD dengan mempertimbangkan biaya eksternal. Optimalisasi sistem distribusi LMD dilakukan dengan cara membentuk model Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem with Time Window and External Costs (HFVRPTW-EC) dan mengaplikasikan model menggunakan data dari salah satu perusahaan parcel delivery di Jakarta, Indonesia dan kemudian melakukan simulasi dengan membentuk beberapa skenario operasional. Variabel penelitian terdiri dari jenis kendaraan dan sistem distribusi, jenis kendaraan terdiri dari V1 (sepeda motor) dan V2 (mobil pick-up box berbahan bakar bensin), sedangkan sistem distribusi terdiri dari one-tier, two-tier dan multi-tier. Hasil simulasi dan analisa menunjukkan bahwa optimalisasi sistem distribusi dan jenis kendaraan yang dilakukan telah mengurangi biaya total sebesar 34% - 50% dan konsentrasi polusi udara sebesar 38% - 58% dibandingkan kondisi eksisting. Hasil optimasi menunjukkan bahwa skenario yang menggunakan jenis kendaraan V1 dan sistem distribusi one-tier menghasilkan biaya total (biaya internal dan biaya eksternal) dan konsentrasi polusi udara paling minimum. Namun ketika dilakukan perubahan jenis kendaraan V2 menjadi mobil pick-up box berbahan bakar CNG, hasil analisa menunjukkan bahwa skenario dengan sistem distribusi multi-tier dengan jenis kendaraan V1 pada tingkat drop mileage dan V2 pada tingkat stem mileage menghasilkan biaya total dan konsentrasi polusi udara paling minimum.

---

The development of the e-commerce business in Jakarta, Indonesia in recent years has made the last mile delivery (LMD) business sector grow quite rapidly. The increase in LMD demand made the resulting kilometer trip even larger, causing negative externalities, especially air pollution, which unknowingly troubled the public. On the other hand, logistics costs in Indonesia are only affected by vehicle operating costs and there are no external cost components. Optimization of LMD services that considers internal and external costs is needed to minimize the total cost of LMD and simultaneously reduce the impact of air pollution. The purpose of this study is to optimize the LMD distribution system by considering external costs. Optimization of the LMD distribution system is carried out by forming a Heterogeneous Fleet Vehicle Routing Problem with Time Window and External Costs (HFVRPTW-EC) model and applying the model using data from one of the parcel delivery companies in Jakarta, Indonesia and then simulating by forming several operational scenarios. The research variables consisted of the type of vehicle and the distribution system, the type of vehicle consisted of V1 (motorcycle) and V2 (petrol-fueled pick-up box), while the distribution system consisted of one-tier, two-tier and multi-tier. The simulation and analysis results show that the optimization of the distribution system and the type of vehicle carried out has reduced total costs by 34% - 50% and air pollution concentrations by 38% - 58% compared to the existing conditions. The optimization results show that the scenario using V1 vehicle type and a one-tier distribution system produces the minimum total cost (internal cost and external cost) and air pollution concentration. However, when changing the type of V2 vehicle into a CNG-fueled pick-up box, the results of the analysis show that a scenario with a multi-tier distribution system with the V1 vehicle type at the drop mileage level and V2 at the stem mileage level produces the most total cost and air pollution concentration. minimum."