Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 Atas Apartemen Strata Title Di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 atas apartemen strata title di DKI Jakarta sangat kompleks karena apartemen tersebut merupakan suatu kawasan yang masih dalam tahap pembangunan jangka panjang serta beberapa tower sudah dihuni, sehingga pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunannya ada yang menjadi kewajiban developer dan ada kewajiban penghuni, namun SPPT tersebut masih atas nama PT XXX.

---

This research discusses about the analysis implementation of Land and Building Tax Treatment of Rural and Urban PBB P2 on the Apartment Strata Title In Jakarta. The purpose of this study is to analyze the tax implemntation of land and building rural and urban areas PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study.

The results of this analysis, Implementation and Building Tax Rural and Urban PBB P2 on the apartment strata title in Jakarta is very complex because the apartment is an area that is still in the stage of long term development as well as some of the tower is occupied, so the fulfillment of tax obligation earth and building there is the obligation of the developer and there is no obligation occupants, but SPPT are still under the name of PT XXX."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Pengalihan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diiringi dengan pengalihan teknologi informasi berupa source code Sistem Informasi Objek Pajak SISMIOP beserta basis datanya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkannya menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan SIM PBB yang disesuaikan dengan peraturan daerah. SIM PBB didukung oleh Sistem Informasi Penunjang yaitu web pendataan online, Sistem Informasi Data SI Data , Geographic Information Systems GIS , dan e-Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi di Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan optimal karena faktor-faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia, peraturan, dan masyarakat. Namun, implementasi sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berbasis Teknologi Informasi didukung oleh perkembangan teknologi, program dan anggaran unggulan, dan kerjasama dalam berbagi data.

---

The transfer of authority on the collection of Rural and Urban Land and Building Tax from the Central Government to the Provincial Government of DKI Jakarta is accompanied by the transfer of information technology in the form of source code of the Tax Object Information System SISMIOP along with its data base. The Provincial Government of DKI Jakarta developed it into a Land and Building Tax Management Information System PBB SIM that is adjusted to local regulations. SIM PBB is supported by Supporting Information System, i.e. online data web, Data Information System SI Data , Geographic Information Systems GIS , and e Pajak.

This study aims to analyze the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province and the factors that support and inhibit it The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of the research is the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax based on Information Technology in DKI Jakarta Province is not running optimally because of the inhibiting factors, namely human resources, regulation, and society. However, the implementation of administrative system of Rural and Urban Land and Building Tax is supported by the technological developments, featured programs and budgets, and cooperation in sharing data."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kota Tegal yang harus dipungut dan diadministrasikan sebaik mungkin. Demi mencapai target pendapatan, Pemerintah Kota Tegal menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Pemerintah Daerah lainnya, yakni dengan mengimplementasikan kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBB-P2 dan aparat pemungut PBB-P2 di tingkat Kelurahan. Skripsi ini mendeskripsikan implementasi kebijakan yang diejawantahkan dalam dua program utama: Program Tahunan Undian Berhadiah bagi Wajib PBB-P2 dan Program Perlombaan Tahunan Kelurahan Pemungut PBB-P2 Terbaik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti mendeskripsikan proses implementasi kedua program tersebut yang bertujuan untuk memotivasi baik Wajib PBB-P2 maupun aparat pemungut PBB-P2 di Kota Tegal agar mendukung proses pemungutan dan pengadministrasian PBB-P2 di Kota Tegal. Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai kebijakan apresiasi terhadap Wajib PBBP2 Kota Tegal dan aparat pemungut PBB-P2 Kota Tegal.

---

Land and Building Tax Rural and Urban Sector (PBB-P2) is one source of local revenue Tegal to be collected and administered as possible. To achieve the target revenue, the City of Tegal using different approaches with other regional governments, namely by implementing appreciation policy towards PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus at the Village level. This thesis describes the implementation of the policy embodied in the two main programs: Annual Program Lottery for the PBB-P2 Taxpayers and Annual Competition Program for PBB-P2 Best Collector Apparatus. By using a qualitative approach, researcher describe the process of implementation of these two programs aimed at motivating both PBB-P2 taxpayers and PBB-P2 collector apparatus in Tegal to support the process of collecting and administrating PBB-P2 in Tegal. The result of this research are qualitative description about appreciation policy towards Tegal City Land and Building Taxpayers and Tegal City Land and Building Tax Collectors."

"Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan setelah penerapan PBB Online. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan penerapan kebijakan tersebut yaitu untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PBB-P2 dan hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PBB-P2 di Kabupaten Tapanuli Selatan dijalankan oleh BPKPAD bekerjasama dengan pihak kecamatan, kelurahan, desa, dan Bank Sumut. Hambatan dalam implementasi PBB-P2 diantaranya SDM kurang memadai, sulitnya pengawasan, kepatuhan Wajib Pajak rendah, NJOP yang belum update, dan pengaruh faktor politik.

---

Realization of land and building tax Rural and Urban revenues in Kabupaten Tapanuli Selatan decreased after the adoption of the PBB Online. This is in contrast to the objective of implementing the policy that is to increase revenue. This study aims to describe the implementation of land and building tax Rural and Urban and its constraints. The study used a qualitative approach with in depth interview data collection techniques.

The results of this study indicate that the implementation of land and building tax Rural and Urban in Kabupaten Tapanuli Selatan run by BPKPAD in cooperation with the sub district, village, village, and Bank Sumut. Obstacles in the implementation of land and building tax Rural and Urban include insufficient human resources, difficulty of supervision, low taxpayer compliance, NJOP that has not been updated, and the influence of political factors."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi isi kebijakan policy telah dirancang dengan baik sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kota Bogor terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori warga miskin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, namun dalam implementasinya kepatuhan dan responsivitas para pelaksana kebijakan masih dinilai kurang responsif. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan ketetapan PBB-P2 bagi warga miskin di Kota Bogor yaitu minimnya informasi yang diberikan kepada Wajib Pajak, basis data yang digunakan serta minimnya sumber daya yang dialokasikan.

---

This study discusses the implementation of the policy of reduction of Rural and Urban Sector Land and Building Tax provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reduction provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor and the inhibiting factors in the implementation of the policy. This study uses a qualitative approach with data collection through the review of literature and field studies in the form of in depth interviews. The results show that in terms of the content of the policy, it has been designed as a form of support of Local Government City of Bogor for the people who fall into the category of the poor in accordance with its authority. However, the implementation of compliance and responsiveness of the policy implementers are still considered less responsive. Some of the factors inhibiting the implementation of the reduction policy provisions PBB P2 for the poor in the city of Bogor refer to the lack of information provided to the taxpayer, the database used and the lack of resources allocated."

"Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Bogor menjadikan sektor properti mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan permintaan. Namun penerimaan dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dimana objeknya adalah bumi dan bangunan, belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada di Kota Bogor. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor perlu ditinjau menggunakan teori McMaster. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah, dalam implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Bogor, terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dengan teori McMaster.

---

High development of infrastructure in the Bogor City make the property sector has increased along with the growth in demand. However revenues from property tax, where the object is land and buildings, is not optimal when compared to the potential that exists in the Bogor City. Therefore, the implementation of property tax in Bogor City need to be reviewed by McMaster rsquo s theory. This study is focused to analyze the implementation of the property tax as well as efforts to optimize property tax revenue in the Bogor. This research was conducted by post positivist approach to the method of data collection through library research and in depth interviews The result is, in the collection of property tax, there are some indicators are not in accordance with the theory of McMaster."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) khususnya bidang pendidikan swasta di Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2013 tentang Pengenaan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Bidang Pendidikan Swasta. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Sehingga pendidikan swasta yang semata-mata tidak mencari keuntungan atau rugi sekalipun tetap terutang PBB-P2 dengan besaran secara efektif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari yang seharusnya terutang. Kebijakan tersebut juga tidak memenuhi asas netralitas karena berimplikasi terhadap semua pendidikan swasta sehingga bagi pendidikan swasta yang memang semata-mata tidak mencari keuntungan (non profit) menjadi terutang PBB-P2 dan pada pelaksanaannya dilapangan pada 'kondisi' objek pajak pendidikan swasta yang sama, masih belum diterapkan perlakuan PBB-P2 yang sama. Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan agar kebijakan PBB-P2 dibidang pendidikan swasta sebaiknya dievaluasi dan direvisi kembali agar memenuhi asas kepastian hukum dan netralitas untuk meminimalisir dispute dalam pelaksanaan berbagai kewajiban dan hak perpajakannya.

---

This study is aimed to analyze rural and urban land and building tax (PBB-P2) policy particularly for private education property in DKI Jakarta province based on certainty and neutrality, as stated in Governor of DKI Jakarta Regulation Number 91 Year 2013 Regarding Imposition and Reduction of Rural and Urban Land and Building Tax for Private Education Property. This study uses descriptive and qualitative approach.

The outcome from this study shows that land and building tax policy in rural and urban for private school property is inappropriate to the principle of legal certainty. Therefore, non-profit private education or private education in loss position is still payable to PBB-P2 with effective rate 25% from the amount should be payable. That policy is also not fulfil the principle of neutrality because it effects all private education. Thus, purely nonprofit private education is still payable to PBB-P2 and in the field implementation with the same 'condition' tax object Private education is not applying same PBB-P2 treatment. This becomes one of considerations that PBBP2 for private education should be re-evaluated and-re-revised to meet certainty and neutrality as well minimizing dispute in tax liabilities and rights."