Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak perdebatan apabila dokter melakukan kesalahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus malpraktik medis yang diajukan masyarakat pada profesi dokter. Kondisi demikian dipicu oleh makin meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat atas hak perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Cara dokter dalam menangani seorang pasien adalah antara kemungkinan dan ketidakpastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk yuridis-normatif. Hasil Penelitian ini adalah pengaturan malpraktik medis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta peraturan turunan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Terkait perlindungan hukum bagi dokter pada kasus alergi obat studi kasus : putusan pengadilan negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks. Majelis Hakim tidak memberikan perlindungan hukum bagi dokter tersebut.

---

There are so many debate when doctors make mistakes. This is demonstrated by the many complaints of medical malpractice cases filed society in the medical profession. Such conditions triggered by the increasing level of education and public awareness of the right to health care and the right of self determination. How doctors treat patients is between probable and uncertainty because the human body is complex and cannot be fully understood. Departing from these problems, this thesis discusses the legal protection for doctors in case of allergy drugs by analyzing the Bekasi District Court 39 s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. This research is a qualitative study with normative juridical form. Results of this research is the regulation of medical malpractice in Indonesia stipulated in the Penal Code, Civil Code, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2009 on Health, The Law of Republic Indonesia Number 36 of 2014 on Health Workers, as well as derivative legislation, namely the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 MENKES PER III 2008 on the Medical Records and Regulation of the Minister of Health of the Republic Indonesia Number 2052 MENKES PER X 2011 on Permit Practice and Implementation of Medical Practice. Related to Legal Protection For Doctors In Case Of Drug Allergy Case Study Bekasi District Courts rsquo s Decision Number 630 Pdt.G 2015 PN Bks. Judges do not provide legal protection for the doctor. "

"Hak Tanggungan yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UUHT”) seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan. Objek Hak Tanggungan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli (“AJB”) yang dibuat atas dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dengan kausa pinjam meminjam sehingga dikatakan bahwa objek Hak Tanggungan tersebut cacat hukum, menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) dibatalkan melalui Putusan Pengadilan. Hal ini menyebabkan pemegang Hak Tanggungan menjadi dirugikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan atas pembatalan APHT yang objeknya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum dan tanggung jawab PPAT atas pembatalan APHT yang objeknya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank sebagai pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012. Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan beberapa cara yaitu mengajukan gugatan untuk menjual objek Hak Tanggungan, mengajukan pembatalan perjanjian kredit jika terjadi wanprestasi, atau menjual melalui lelang benda kepunyaan debitur jika terjadi wanprestasi. Adapun berkenaan dengan tanggung jawab PPAT atas pembatalan APHT yang objek Hak Tanggungannya diperoleh berdasarkan AJB yang cacat hukum adalah secara perdata, administratif, dan kode etik. Bank sebaiknya mengonfirmasi dan memverifikasi secara langsung ke tempat objek Hak Tanggungan untuk memastikan bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang menguasai secara fisik objek Hak Tanggungan tersebut. PPAT sebaiknya menjalankan tugasnya secara cermat dan hati- hati, dengan memeriksa semua dokumen yang relevan dengan perbuatan hukum yang hendak dituangkan ke dalam akta autentik yang dibuatnya.

---

The Right of Dependency made in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996 concerning the Right of Dependency on Land and Land-Related Objects ("UUHT") should provide legal protection for the holder of the Right of Dependency. The object of the Right of Dependency obtained based on the Deed of Sale and Purchase ("AJB") made on the basis of the Sale and Purchase Agreement ("PPJB") with the cause of borrowing so that it is said that the object of the Right of Dependency is legally defective, causing the Deed of Grant of Right of Dependency ("APHT") to be canceled through a Court Decision. This causes the holder of the Right of Dependency to be disadvantaged. The problems raised in this study are related to the legal protection that should be given to the bank as the holder of the Right of Dependency for the cancellation of APHT whose object is obtained based on a legally defective AJB and PPAT's responsibility for the cancellation of APHT whose object is obtained based on a legally defective AJB. This legal research uses a doctrinal legal research method by conducting a literature study to collect secondary data which is then analyzed qualitatively and presented in an analytical explanatory manner. The results of this study show that banks as holders of Dependent Rights in good faith get legal protection as stipulated in the Supreme Court Circular Letter No. 7 of 2012. The legal protection is provided in several ways, namely filing a lawsuit to sell the object of the Dependent Rights, filing for cancellation of the credit agreement in the event of a default, or selling through auction the object belonging to the debtor in the event of a default. As for PPAT's responsibility for the cancellation of APHT whose object of Dependent Rights was obtained based on AJB which is legally defective, civil, administrative, and code of ethics. The Bank should confirm and verify directly to the place of the object of the Right of Dependency to ensure that the giver of the Right of Dependency is the party who physically controls the object of the Right of Dependency. PPAT should carry out its duties carefully and carefully, by examining all documents relevant to the legal act that it wants to pour into the authentic deed it makes."

"Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat pendingin yang melakukan kontrak penyertaan modal di PT. Hanyung Fujisei yang dalam perjalanannya ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan perbuatan melawan hukum didalamnya.

---

Limited Liability Company is a type of business where Company as a law entity who can embed right and liability. Management of the limited liability company execute by board of director, whom must applying good faith and precautionary principle when doing a company management as regulated in Law Number 40/2007. Investment especially foreign direct investment, formed as a limited liability company which role as giving income to national development.

Hanyung Alcobis Co. Ltd. is a company which running its business in produce refrigator component which doing a equity participation contract in PT Hanyung Fujisei, Indonesian limited liability company and on the way of implementation of the contract, capital goods which previously agree are not appropiate with market value and effected unlawful acts."

"Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari pejabat pembuat akta tanah menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan. Kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh bagi pejabat pembuat akta tanah yang dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana atau administrasi.

---

Deeds made by the Land Deed Officials are authentic Deeds that has the power as an evidence before the Court. A Deed is basically an agreement that must meet the requirements within article 1320 of the Civil Code. This research uses a normative juridical literature research method, which means that this research is seen from the entirety of legal secondary data to answer the problem of the legal standing of the terminated Land Deed Official's deed based on the Bekasi City District Court Decision Number 325 / PDT.G / 2017 / PN.BKS as a valid evidence and as a responsibility of the Land Deed Official for the deed made by the Land Deed Official. The Land Deed Official's deed which was terminated due to fault of the Land Deed Official resulted in the losses of the parties and resulted in the deed not having the power as an evidence before the court. Losses incurred are the full responsibility of the Land Deed Official who can be liable under Civil, Criminal or Administrative basis."

"Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini seperti pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Dalam hal ini seperti masalah pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.  Permasalahannya adalah terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Adapun bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analitis, dimana dilakukan analisa untuk dapat memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kemudian dari fenomena tersebut didapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah. Mengenai keberlakuan pembagian harta bersama seharusnya pembagian yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan lex fosterior derograt legi a priori yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama, sehingga yang terbaru yang berlaku, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Bila pada akhirnya pembagian yang baru diterapkan, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

---

ABSTRACT

A peace deed was made because the parties agreed to resolve the existing problems peacefully in this matter such as the distribution of shared assets. The power of a peace certificate is the same as a court decision that has permanent legal force. It becomes a problem if it turns out that one of the parties ignored the peace and sued the Court. In this case such as the problem of the distribution of Joint Assets based on the Deed of Peace Agreement No. 344 and Decision of the Bekasi District Court No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. The problem is that there are two legal products that together regulate the distribution of shared assets so that there is a dualism of division. The form of the results of the study is descriptive-analytical, where analysis is carried out to be able to provide an overview of the phenomena that occur based on the data and facts that exist, then from these phenomena obtained the meaning and implications of a problem. Regarding the implementation of the sharing of shared assets, the distribution that should be applied is the Deed of Peace Agreement No. 344, but there is a legal principle that states lex fosterior derograt legi apriori which means that the new law defeats the old law, so the latest one applies, namely Bekasi District Court Decision No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Decision of Bekasi District Court No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. If in the end the new division is applied, it is better that all actions relating to the Sharing of Joint Assets that were previously carried out must still be considered if a new division is carried out.

"

"Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

The enactment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN RI Number 5 of 2017 for land certificate checking services at the National Land Agency Office is carried out with an electronic system that is integrated online. The results of checking the land certificate online are in the form of a digitally signed document using the BsrE electronic certificate and QR code. In contrast to the results of checking before going online, where the physical certificate is stamped and dated by the Land Agency Office, thus the formulation of the problem discussed is how the legality of the physical documents for land certificates received by PPAT and the role of PPAT in checking land certificates online. This study uses normative juridical literature and analyzes legal issues regarding everything related to the object of research from library materials and positive law. The results of the study show the juridical reason that PPAT is not authorized to examine and is not responsible for the material requirements for the validity of the physical documents for land certificates as long as the PPAT performs its duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations."

"Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati, dan tidak mengabaikan kode etik profesi dan sumpah jabatan yang telah dilakukan. Dikaitkan dengan adanya suatu Putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS, berdasarkan salah satu butir putusan dimana telah ditetapkan salah satu pihak (Penggugat) untuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT dan diijinkannya untuk bertindak di dalam dua kedudukan sekaligus. Sehingga timbul beberapa pertanyaan yang menjadi inti dari permasalahan yaitu mengenai bagaimanakah prosedur dalam pembuatan akta jual beli yang berdasarkan atas sebuah putusan pengadilan, serta bagaimanakah peran dan tanggungjawab PPAT dalam pelaksanaan putusan tersebut, dan juga mengenai bagaimanakah keabsahan akta jual beli tersebut jika dalam hal pembuatannya telah mengkesampingkan putusan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif eksplanatoris dan data yang diolah adalah analitis kualitatif isi sesuai dengan tujuan penelitian yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan antara lain yaitu bahwa tidak terlaksananya putusan pengadilan tersebut sehingga dalam hal pembuatannya hanya terlihat seperti pembuatan akta jual beli pada umumnya.

---

Officials land Deed Maker (PPAT) is as a general officer who is authorized to make an authentic deed of land in accordance with the applicable regulation, especially The Government Regulation Number 37 Year 1998 which about PPAT Occupation Regulations, so the responsibility of the profession is closely related to the applicable provisions of law, which must be realized its implementation thoroughly, carefully, and does not ignore the professional code of ethics and the oath of Office that has been done. Associated with the presence of a ruling which is a verdict of the Bekasi District Court No. 109/PDT.G/2009/PN.BKS, based on one decision point where it has established one of the parties (plaintiff) to sign the deed of sale in the presence of PPAT and in allowing to act in two positions at once. Which rises some questions and concerns about how the procedure in making the deed of sale on the basis of a ruling of the Court, as well as how the roles and responsibilities in the implementation of the verdict of the PPAT, also about how the validity of the deed of sale if in terms of its production was throw over the verdict related. This research uses a method of normative juridical approach, specification used is descriptive explanatory research, and data that is processed is the qualitative analytical content in accordance with the purpose of further research that is constructed in a conclusion, in such a conclusion where the courts decision was not applied so therefore in this intance just look like a manufacture of deed of sale in general."

"Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah. KHI mengatur bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang ada dalam perkawinan. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan, bagaimana akibat pembatalan perkawinan dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah adalah bertentangan dengan UU Perkawinan, KHI dan Hukum Islam sehingga dapat dibatalkan. Putusan pembatalan perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi hapus dan perkawinan mereka dianggap batal, namun tetap ada harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah dari kedua orangtuanya. Putusan Hakim PA Bekasi Nomor 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks adalah tepat.

---

This thesis examines the annulment of marriage caused by the illegal status of the marriage trustee. The Compilation of Islamic Law regulates that the marriage trustee is one of the rukun existed in marriage. In conducting this research, the writer uses juridic-normative research method with literature study and interview and the typology is descriptive analytical. The issues in this undergraduate thesis are how the regulation of marriage annulment, how the consequence of the marriage annulment and whether the judges sentence of religious court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is already appropriate and correct or not.

The conclusion of such issues is that the marriage conducted without legal marriage trustee is contradicted with the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law and the Islamic Law so that it can be annulled. The marriage annulment decision causes the rights and obligations between husband and wife whose marriage are annulled become no longer exist, the marriage is annulled, but there is still joint property between them. A child born from that annulled marriage are still legitimate child of both parents. Judge’s sentence of Religious Court of Bekasi No. 1359/Pdt.G/2011/PA.Bks is correct and appropriate."

"ABSTRAKNasabah Penyimpan, baik atas nama perorangan maupun badan hukum mempercayakan dana mereka di Bank, namun masih terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam praktek Bank yang merugikan Nasabah Penyimpan, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank. Nasabah Penyimpan dilindungi oleh berbagai ketentuan perundangan, baik yang memberikan perlindungan secara langsung maupun tidak langsung. Nasabah Penyimpan yang mengalami kerugian akibat tindakan bank yang menyimpang, dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di bank, salah satu contoh kasus terkait dengan upaya hukum nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali dananya yang tersimpan di Bank adalah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel tanggal 15 Maret 2012 dimana Nasabah Penyimpan melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap bank.

---

ABSTRACTDepositor , either on behalf of individuals and legal entities entrust their funds in the bank , but still deviations in practice harmful Bank Depositors , which in turn will reduce the level of public confidence in the Bank . Depositors are protected by various provisions of the legislation , which provides protection both directly and indirectly . Depositors who suffered losses due to the actions that deviate banks , can bring a legal action to recover the funds in the bank , one example of a case related to legal efforts to get back depositors funds stored in the Bank is contained in Jakarta District Court Decision South 284/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel number dated March 15, 2012 where the Depositor remedies through a civil lawsuit is a lawsuit against the bank of Unlawful acts."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengadilan menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat menurut Undang-undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengadilan di Indonesia dalam menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas kerap hanya berpatokan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan dari tergugat, kerugian yang dialami penggugat dan kausalitas antara kerugian dan perbuatan tergugat. Pengadilan belum mempertimbangkan unsur iktikad buruk dan penyalahgunaan Perseroan Terbatas oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas.Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat, baik menurut Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Hal ini karena dua hal, yaitu Presiden Direktur melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia karena tidak meminta persetujuan dari Direksi perwakilan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam tiap transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dana PT Kymco Lippo Motor Indonesia dan Presiden Direktur melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas karena melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang memberikan keuntungan pribadi pada Kwang Yang Motor Co. Limited dan bukan untuk kepentingan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

---

This thesis discusses on how Indonesian Court determines that shareholder commits a tort which is written in Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law and whether the court?s judgement to hold Kwang Yang Motor Co. Limited, the shareholder of PT Kymco Lippo Motor Indonesia personally liable, had been a correct decision. This research is conducted by two approaches: literature and comparative approach. The result of the thesis shows that Indonesian court in holding the shareholder liability for the corporation?s indebtedness is merely based on the elements of Article 1365 of Indonesian Civil Code, i.e. an improper act, a fault by the defendant, a plaintiff's losses, and a causality between the losses and the defendant's fault. The shareholder?s bad faith and its abuse of power to gain personal benefit governed by Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law have not been considered by the court. Furthermore, the court has correctly imposed Kwang Yang Motor Co. Limited?s personally liable for the corporation?s indebtedness, based on both Indonesian Corporation Law and the Article of Association of PT Kymco Lippo Motor Indonesia. The President Director of PT Kymco Lippo Motor Indonesia has violated both Article 11 (6) of PT Kymco Lippo Motor Indonesia Bylaws because he did not obtain the approval from PT Metropolitan Tirtaperdana?s representative Director for corporation?s expenditure and Article 99 (1) of Indonesian Corporation Law since he involves in some conflicting transactions providing benefit for Kwang Yang Motor Co. Limited, but not for the benefit of PT Kymco Lippo Motor Indonesia."