Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap pascapemekaran di Kabupaten Padang Lawas. Teori yang digunakan adalah konsep kepemimpinan, peran kepemimpinan, fungsi kepemimpinan. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap dalam menjalani peran dilihat dari 3 tiga dimensi yaitu interpersonal role, informasional role, dan decisional role. Hanya peran informasional role yang sudah sesuai sedangkan peran interpersonal role dan decisional role belum sesuai dengan peran seorang pemimpin yang sesungguhnya. Hal tersebut dilihat dari masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Padang Lawas dan belum adanya solusi yang tegas dan cepat dari pemimpinnya sendiri yaitu Bupati Ali Sutan Harahap.

---

This research aims to describe the leadership role of Regent Ali Sutan Harahap post expansion in Padang Lawas distric. The theory used is the concept of leadership , the role of leadership , the function of leadership. This research approach is post positivist the data collected with the literature study and in depth interviews.

The results of this study are leadership role Regent Ali Sutan Harahap in the lead role of the views from 3 three dimensions interpersonal roles, informational roles, and decisional role. Only the informational role that is appropriate role while the role interpersonal role and decisional role is not in accordance with the role of a real leader. This can be seen from the number of problems facing the Padang Lawas and yet their hard and fast solutions of its own leaders, namely Regent Ali Sutan Harahap."

"Pemekaran wilayah yang marak terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir sebagai bagian dari realisasi otonomi daerah telah membawa sejumlah perubahan. Perubahan tersebut selalu menghadirkan ketidakpastian dan beragam problematika lainnya yang harus segera diselesaikan. Untuk itulah, peran strategis kepemimpinan khususnya para Kepala Daerah atau Bupati/Walikota dalam membuat dan mengimplementasikan strategi kepemimpinan yang tepat akan sangat diuji. Melalui riset ini, peneliti menganalisis strategi kepemimpinan Bupati BM sebagai sebuah contoh kasus untuk melihat urgensi permasalahan ini.Berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga teori yakni Enhancing Adaptability oleh Parry (1999), the Process of Great Leadership oleh Kouzes dan Posner (2004), serta Strategic Change Leadership oleh Graetz (2000), diperoleh kesimpulan bahwa strategi kepemimpinan Bupati BM saat ini tidak tepat sehingga belum mampu mengantarkan Kabupaten BM keluar dari kondisi yang tidak pasti dan menjadi otonom.

---

The regional division which happened within this ten years as an effort to realize the autonomy of the local government has brought some changes. These changes usually create an uncertainty and other problems which have to be solved soon. Therefore, the role of the leadership strategy especially of the Governor or Regent in making and implementing an appropriate strategy will be challenged. In this research, the researcher analyses the leadership strategy of the Regent of BM Regency as an example to see the urgency of this problem.

Based on the result of the analyses on the data and information gathered by using qualitative method with three theories which are Enhancing Adaptability by Parry (1999), the Process of Great Leadership by Kouzes and Posner (2004), and Strategic Change Leadership by Graetz (2000), it is concluded that the strategy used by the recent Regent is not appropriate. Therefore, the local government has neither brought the Regency of BM out of the uncertainty nor become an autonomous region."

"One Village One Product (OVOP) merupakan pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk yang khas dan unik dari sumber daya lokal tetapi dapat bersaing secara global yang diperuntukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam mewujudkan pengembangan ekonomi lokal tersebut diperlukan adanya peran dan komitmen dari pimpinan daerah guna pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan program One Village One Product (OVOP) berdasarkan teori peran kepemimpinan yang dikemukakan oleh Mintzberg (1973). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan positivist. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif, murni, cross-sectional dan studi lapangan melalui metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian peran kepemimpinan bupati dalam pelaksanaan OVOP di Wonosobo meliputi figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler, ressource allocator, dan negotiator.

---

One Village One Product (OVOP) is a regional development approach to produce a distinctive and unique local products but can compete globally which is intended to realize the social economic development and achieve equitable prosperity for its local community. In realizing local economic development, commitment and the role of regional leaders are needed to realize the development of regional’s commodity approach through the One Village One Product (OVOP) program. This study aims to analyze the regent’s leadership role in the implementation of One Village One Product (OVOP) which is based on leadership roles theory by Mintzberg (1973). This research is using a positivist approach. This research is categorized into descriptive study, pure, cross-sectional, and field study through in-depth interviews and literature study. Based on the research results, regent’s leadership role in the implementation of One Village One Product (OVOP) in Wonosobo includes figurehead, leader, liaison, monitor, disseminator, spokesperson, disturbance handler, ressource allocator, and negotiator role."

"Desa Cikarageman merupakan salah satu desakota yang berada dekat dengan Jakarta. Pembangunan perumahan skala besar telah mengkonversi lahan pertanian menjadi perumahan, telah membawa banyak perubahan pada desa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan Kepala Desa Cikarageman dalam meningkatkan produktivitas pegawai kantor desa dengan menggunakan teori dari Rivai mengenai peran kepemimpinan. Rivai mengungkapkan peran pokok kepemimpinan, yakni sebagai pengambil keputusan, pengendali konflik dan pembangun tim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Kepala Desa Cikarageman cukup berperan kantor desa, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengendali konflik, namun masih perlu meningkatkan perannya sebagai pembangun tim.

---

Cikarageman Village is one of rurban located close to Jakarta. Large-scale housing development has been converting its agricultural land into housing, brought many changes in the village. This study aimed to describe the role of Cikarageman?s village chief leadership at the village office by using the theory of Rivai on a leadership role. Rivai reveals the essential role of leadership, the decision-making, controlling conflict and team builder. This study uses a quantitative approach with a descriptive design. This study found that Cikarageman village head significant role village office, particularly in decision-making and control of conflict, but still needs to enhance its role as a team builder."

"Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, yang ingin dicapai ialah adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah. Sedangkan yang menyangkut pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus merupakan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian kecil'dari masyarakat, tetapi untuk seluruhnya, dan benar-benar dirasakan sebagai perbaikan hidup rakyat seluruhnya. Pemerintah berpendapat dan juga sebagian besar para ahli, bahwa untuk menyukseskan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan tersebut disebabkan "dalam masyarakat muncul kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, disamping akibat melemahnya sistem komunal desa, sehingga dukungan integratif dari masyarakat sukar diperoleh" (Budi Prasaoja, 1980: 51). Oleh karena itu, demikian lanjutnya, bahwa untuk mewujudkan pembangunan diperlukan dukungan dari pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh. "

"Kepemimpinan dalam organisasi telah lama menjadi perhatian utama para praktisi dan akademisi. Hal ini disebabkan pemimpin organisasi memiliki posisi sentral dalam menggerakkan seluruh sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Praktek kepemimpinan yang relevan dengan kondisi kebutuhan organisasi akan mampu menghantarkan organisasi mencapai tingkat kinerja tertentu. Persoalannya kemudian adalah model kepemimpinan apa yang relevan diterapkan dalam sebuah organisasi. Dalam berbagai literatur, ditemukan berbagai teori kepemimpinan dimulai dari teori kepemimpinan sifat, prilaku, kontingensi atau situasional, sampai teori kepemimpinan integratif Kepemimpinan integratif kemudian berkembang menjadi teori kepemimpinan transaksional, visioner, kharismatik dan transformasinnal. Dari teori kepemimpinan transformasional selanjutnya berkembang menjadi teori kepemimpinan superleadership. Khusus dalam studi ini, kepemimpinan yang dimaksudkan adalah kepemimpinan superleadership yang dikembangkan oleh Manz dan Sims. Teori kepemimpinan superleadership inilah yang ingin diteliti dalam konteks Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di DKI Jakarta. Kepemimpinan superleadership diartikan sebagai pemimpin yang melakukan pengembangan bagi pegawainya agar mampu menjadi self-leadership. Di sisi lain, kinerja merupakan faktor yang sangat penting bila dilihat dari perspektif keberlangsungan organisasi karena kinerja dapat menjadi ukuran sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Dalam konteks sektor publik, fungsi kinerja tidak hanya sebagai alat ukur sejauhmana tingkat keberhasilan rencana stratejik yang telah ditetapkan sebelumnya, melainkan pula kineaja berfungsi sebagai sarana pertanggunjawaban dan komunikasi organisasi dengan publik atau stakeholder. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan sekaligus menganalisis struktur hubungan yang sesuai dan signifikan antara praktek superleadership dengan kinerja KPP di DKI Jakarta. Strategi yang diterapkan oleh pemimpin yang mempergunakan model kepemimpinan superleadership adalah menfokuskan diri pada semua tingkatan (Ievel) organisasi. Artinya, upaya pengembangan superleadership dimulai dari tingkat individu, tingkat tim sampai ke tingkat organisasi. Pada tingkatan individu, pemimpin berupaya memimpin pegawai untuk menjadi self-leadership (leading individual to become self-leadership). Pada tingkatan tim, pemimpin berupaya memimpin tim menjadi self-leadership (leading team to self-leadership). Sedangkan pada tingkatan organisasi, pemimpin berupaya mengarahkan kemampuan self-leadership, baik pada tingkat individu maupun pada tingkal tim yang terintegrasi ke dalam bentuk orgaaisasi yang self-leadership (leading organizational cultures to self-leadership). Ketiga fokus strategi superleadership inilah yang menjadi acuan utama untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja di KPP DKI Jakarta. Pengukuran kinerja dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Integrated Performance Measurement System/IPMS, yaitu sistem pengukuran kinerja yang menitikberatkan stakeholders requirement sebagai dasar perancangan. Stakeholders requirement bagi setiap stakeholder tersebut terdiri dari pemerintah terkait dengan penerimaan pajak, pimpinan organisasi terkait dengan program perbaikan internal, pegawai terkait dengan kepuasan kerja dan wajib pajak terkait dengan kepuasan wajib pajak. Berlandaskan pandangan para ahli tersebut, permasalah pokok yang diajukan dalam studi ini adalah apakah kinerja KPP selama ini lebih dipengaruhi oleh model kepernimpinan yang ada, khususnya jika dilihat dalam perspektif model superleadership? Tujuan yang ingin dicapai dari studi ini aclalah mengkonfirmasi dan menganalisis struktur hubungan yang sesuai dan signifikan antara kerangka konseptual yang dihipotetiskan dengan data lapangan. Adapun struktur hubungan yang akan dikonfirmasi dan dianalisis tersebut terdiri dari tiga, yaitu: pertama pengaruh memimpin individu untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi; kedua pengaruh memimpin tim untuk mampu mnmimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi; ketiga pengaruh memimpin organisasi untuk mampu memimpin diri sediri terhadap kinerja organisasi. Tujuan penelitian tersebut akan dapat dicapai melalui penggunaan pendekatan kuantitatif dan Structural Equation Modeling/SEM sebagai teknis analisisnya. Level analisis adalah organisasi dengan jumlah sampel sebanyak 28 KPP yang tersebar di wilayah kanwil DKI Jakarta. Adapun jumlah unit responden yang diharapkan dapat menjawab seluruh informasi yang dibuluhkan adalah sebanyak 504 unit responden dari kalangan pegawai, dan 504 unit responden dari kalangan wajib pajak orang pribadi dan badan. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah stratified random sampling. Hasil perhitungan statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotetis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara memimpin individu untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi ternyata terbukti. Hipotetis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh antara memimpin tim untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kineija organisasi ternyata tidak terbukti. Sedangkan hipotetis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh antara memimpin organisasi untuk mampu memimpin diri sendiri terhadap kinerja organisasi temyata terbukti. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pandangan beberapa ahli, antara lain Manz dan Sims tentang pengaruh kepemimpinan, khususnya superleadership terhadap kinerja organisasi, dalam kontek organisasi KPP di DKI Jakarta tidak sepenuhnya terbukti.

---

Leadership in the light of organization has become the main attention by practitioners and scholars for a long time. This is due to the leader of organization plays a central role in driving the entire sources of organization to achieve its goal. Leadership practices which is relevant to the needs of the organization will adept to lead organization to achieve certain level of performance. The question then is what sort of leadership model would be relevant to be applied in a certain organization. In literatures, numbers of leadership theories are found, starting from the theory of traits, behavior, contingency or situational until the theory of integrative leadership.

The Integrative leadership theory then has been developed into the leadership theory of transactional, visionary, charismatic and transformational. Then, from this transformational theory was developed further into the superleadership theory. The leadership paradigm used in this study is superleadcrship which is developed by Manz and Sims. This theory of superleadership is going to be observed in this study to ascertain whether it is exercised in District Tax Offices in Jakarta Superleadership here is meant as leader who motivates his/her personnel in order to be able to become self-leadership.

In the other hand, performance is a very important factor in the organization if it is seen from the angle of "going concern? perspective. This is due to the fact that in normal case performance is commonly used as a yardstick to see whether the organization is healthy or not. In the contact with public sector, performance function is not only used as yardstick to what extent the degree of success of strategic plan that has been set before, but the performance also to function as the responsibility and communication instruments to the public or stakeholders. Based on the concept above, this study attempt to contirm as well as, to analyze correlation structure which is fit and signiticant between superleadership practices with the performance ofthe District Tax Office in Jakarta.

Strategy applied by leader using superleadership model is to focus on all level in the organization. It means that developing effort ofthe superleadership is started from the individual level, team level until organizational level. In the individual level, leader tries to lead his/her personnel to become self-leadership (leading individual to become self-leadership). In the team level, leader tries to lead the team to become self-leadership (leading team to become self-leadership) while in the organizational level, leader tries to direct his self-leadership competence, either in the individual level or in the team level which are integrated in a form of self-leadership organization (leading organizational cultures to self-leadership).

The three focus strategies above are used as the main references to measure its influences ofthe leadership to the performances of the District Tax Office in Jakarta. The measurement system is used in this study is Integrated Performance Measurement System/ IPMS. This system emphasizes stakeholder requirement as a basic of measurement. Stakeholders consists of government, leader of the institution, tax employees and tax payers. Each stakeholder has different requirement. Govemment in this regard, concern on tax revenue. Leader of tax institution would concern about the improvement of the internal business process. Tax employees concern about their life satisfaction, while taxpayers concern about a prime service.

Departing from the above mentioned concept, the research problem raised in this study is whether the organization performance is influenced by the role of existing leadership, especially if it is seen from the superleadership stand point The objective of the study is to confirm and to analyze the relevant and significant correlation structure between die hypothesis made in the conceptual frame work with the fact in the iield. The correlation structure that are conlinned and analyzed consist of three item, as the followings:

1. The influence of leading individual to self-leadership towards the performance of organization

2. The influence of leading team to self-leadership towards the performance of the organization.

3. The influence of leading organizational cultures to self-leadership towards the perfonnance of the organization.

This research objective has been accomplished through quantitative approach and Structural Equation Modeling/SEM as its analytical instruments. Unit analysis level is organizational, with the numbers of sample 28 District Tax Office scattered throughout Jakarta. Numbers of responses units that are expected to be able to answer all needed information are 504 responses units from tax employees, and 504 response units from individual and corporate tax payers. Method of collecting sample used is stratified random sampling.

The result of statistical computation has shown that the first hypothesis which stated that there is influence between leading individual to self-leadership towards the performance of organization is proven. The second hypothesis that stated there is influence between leading team to be able to self-leadership toward the performance of organization is not proven. While the third hypothesis that stated there is influence between leading organization to be self-leadership towards the performance of the organization is proven. The above result has ascertained that the Manz and Sims?s concept, concerning the superleadership influence the performance of organization, in the above mentioned District Tax Offices in Jakarta are not fully verified."