Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum kontrak di Indonesia mengenal asas itikad baik, terutama dalam tahap pelaksanaan kontrak. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, asas itikad baik juga dikenal dalam tahap pra kontrak sehingga dalam suatu proses negosiasi atau perundingan pun juga harus diterapkan. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak di Indonesia dengan sistem hukum common law, yaitu mengenai itikad baik pada tahap pra kontrak dengan doktrin promissory estoppel dan Pasal 1359 ayat 1 KUH Perdata dengan doktrin unjust enrichment. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menyarankan untuk menerapkan doktrin promissory estoppel pada kondisi dimana salah satu pihak percaya bahwa sudah lahir perjanjian diantara keduanya sehingga pihak tersebut melakukan tindakan demi tercapainya janji-janji pihak lawan, dan juga doktrin unjust enrichment dalam kondisi apabila salah satu pihak memperkaya diri sendiri secara tidak sah dari pengeluaran yang dilakukan pihak lain. Asas itikad baik juga harus dijunjung tinggi mengingat tidak adanya ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai pra kontrak secara tersurat.

---

ABSTRACTContract law in Indonesia identify the principle of good faith, especially in the implementation of the contract. Along with the development contract law, the principle of good faith is also known in the pre contractual phase so that in a negotiation process this principle must be applied. This paper compares the law of contracts in Indonesia with a common law system, which is about the good faith in the pre contractual phase with the doctrine of promissory estoppel and Article 1359 paragraph 1 of the Indonesian Civil Code with the doctrine of unjust enrichment. This study is a normative juridical research with comparative descriptive. Results of the study were advised to apply the doctrine of promissory estoppel in circumstances where one party believes that it has been born an agreement between the two so that the parties take action in order to achieve the promises of the opposition, and also the doctrine of unjust enrichment in a state where one party is enriching himself not legitimate expenses incurred from other parties. The principle of good faith must also be upheld because of the absence of any provision in the Civil Code concerning about pre contractual phase."

"Di Indonesia asas itikad baik hanya diatur dalam tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, permasalahan yang timbul akibat salah satu pihak tidak beritikad baik kerap kali muncul pada tahap prakontrak. Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan asas itikad baik pada tahap prakontrak di Indonesia dan Prancis dengan doktrin promissory estoppel di Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa di Indonesia asas itikad baik masih didasarkan pada teori klasik hukum kontrak yang membatasi ruang lingkup itikad baik hanya sebatas pada saat pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Sedangkan di Prancis sudah mengikuti teori hukum kontrak modern yang mengatur penerapan asas itikad baik sejak tahap prakontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1112 Civil Code Prancis 2016. Sedangkan di Malaysia, sebagai negara yang menganut sistem hukum common law, perjanjian prakontrak dilindungi oleh doktrin promissory estoppel melalui resepsi hukum Inggris yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Civil Law Act 1956.

---

In Indonesia the principle of good faith is only regulated in the implementation stage of the agreement. However, problems arising from one of the parties having bad intentions often arise at the pre-contract stage. This paper aims to compare the application of the principle of good faith at the pre-contract stage in Indonesia and France with the promissory estoppel doctrine in Malaysia. This research is a juridical-normative research using comparative law method. This research uses secondary data types that were collected using literature study techniques and analyzed qualitatively. Based on the research conducted, it is known that in Indonesia the principle of good faith is still based on the classical theory of contract law which limits the scope of good faith only at the time of execution of the agreement as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. Whereas in France it has followed modern contract law theory which regulates the application of the principle of good faith since the pre-contract stage as stipulated in Article 1112 of the 2016 French Civil Code. Meanwhile in Malaysia, as a country that adheres to the common law legal system, pre-contract agreements are protected by the promissory estoppel doctrine through receptions of English law regulated in Article 3 paragraph (1) of the Civil Law Act 1956."

"Dalam hukum perdata Indonesia, asas itikad baik diatur secara eksplisit pada tahap pelaksanaan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, penerapannya pada tahap pra kontrak masih belum diatur secara jelas, sehingga hal ini dinilai menimbulkan kekosongan hukum ketika salah satu pihak bertindak tanpa itikad baik sebelum perjanjian mengikat. Berbeda dengan itu, sistem hukum Australia yang menganut tradisi common law menerapkan doktrin promissory estoppel sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam tahap pra kontrak. Doktrin ini memberikan hak ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat janji yang ditarik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan asas itikad baik pada tahap pra kontrak di Indonesia dengan doktrin promissory estoppel di Australia, baik dari segi teori maupun penerapannya dalam praktik hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan komparatif dalam bentuk doktrinal dan sumber hukum sekunder.

---

In Indonesian civil law, the principle of good faith is explicitly regulated at the stage of implementing an agreement as stated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. However, its application at the pre-contract stage is still not clearly regulated, so this is considered to create a legal exception when one party acts without good faith before the agreement is binding. In contrast, the Australian legal system, which adheres to the common law tradition, applies the doctrine of promissory estoppel as a legal protection mechanism at the pre-contract stage. This doctrine provides the right to compensation for parties who are harmed due to a promise that is withdrawn. This research aims to compare the principle of good faith at the pre-contract stage in Indonesia with the doctrine of promissory estoppel in Australia, both in terms of theory and its application in legal practice. This research was conducted using a comparative approach in the form of doctrine and secondary legal sources. "

"Di Indonesia asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Iktikad baik yang diatur dalam ketentuan tersebut terbatas hanya meliputi tahap pelaksanaan perjanjian saja. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara penganut sistem civil law telah mengakui iktikad baik pada tahap negosiasi atau pra-kontrak, sehingga janji-janji pra-kontrak diakui dan jika dilanggar menimbulkan akibat hukum. Karena belum ada perjanjian yang mengikat maka gugatan yang diajukan untuk memperoleh ganti rugi dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan konsep yang sama, di dalam sistem common law khususnya di Amerika Serikat, muncul doktrin promissory estoppel yang berakibat bahwa meskipun belum ada consideration namun janji-janji dapat mengikat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak di Indonesia melalui putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak. Namun demikian, berdasarkan putusan-putusan di pengadilan negeri yang dianalisis pada penelitian ini diketahui bahwa Hakim telah mengakui adanya keharusan beriktikad baik pada tahap pra-kontrak oleh para pihak.

---

In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

;In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

"

"Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin unjust enrichment. Menurut doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan doktrin unjust enrichment yang berlaku di Indonesia dengan doktrin unjust enrichment di Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 Burgerlijk Wetboek, sumber hukum perdata di Indonesia. Namun seiring dengan diterjemahkannya Burgerlijk Wetboek ke Bahasa Indonesia, maksud dari para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai unjust enrichment pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum Jerman mengatur mengenai unjust enrichment secara menyeluruh dalam §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan hukum unjust enrichment yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

---

With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However, this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust enrichment effectively in §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. "

"Skripsi ini membahas tentang doktrin unjust enrichment yang telah dikenal pertama kali di negara-negara common law. Doktrin tersebut merupakan perluasan dari gugatan perdata yang sudah ada yaitu wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum PMH . Setelah penerapan doktrin tersebut diakui pada negara-negara common law, negara-negara civil law mulai mengenal doktrin unjust enrichment. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat. Di Perancis diatur secara khusus di dalam France Civil Code pada tahun 1892 di Buku III Pasal 1303. Begitu juga di Belanda diatur di dalam Dutch Civil Code tahun 1992 di Buku 6 Bab 4 Pasal 212. Sedangkan di Indonesia, belum diatur secara khusus mengenai doktrin unjust enrichment dalam ketentuan undang-undang. Namun bukan berarti Indonesia tidak mengenal doktrin ini. Terdapat salah satu konsep unjust enrichment secara tersirat dalam pasal 1359 KUHPerdata. Dalam pengaturannya di pasal 1359 KUHPerdata menjelaskan bahwa dapat dituntut kembali suatu pembayaran yang tidak diwajibkan. Isi dari pasal tersebut tergambar dari beberapa putusan maupun penetapan pengadilan seperti putusan nomor 1749 K/Pdt/2010, penetapan nomor 253/Pdt.P/2014/PNSkt, dan putusan nomor 732 K/Pdt/2013. Skripsi ini berisi tentang sejarah doktrin unjust enrichment serta tantangan dan hambatan dalam menerapkan doktrin unjust enrichment dalam putusan-putusan pengadilan.

---

This thesis discusses about the unjust enrichment doctrine has been first recognized in common law countries. It is an extension of existing civil lawsuits such as event of default and tort. After the implementation of the unjust enrichment doctrine is recognized in common law countries, civil law countries are beginning to recognize the unjust enrichment doctrine as well. The research method used in this paper is library research method with secondary data that is juridical normative, which is a research that refers to the legal norms appeared in legislations and norms that bind the society. Unjust enrichment has been specially regulated in the French Civil Code in 1892 in Book III, Article 1303. Similarly, in the Netherlands, unjust enrichment has been regulated in the Dutch Civil Code of 1992 in Book 6, Chapter 4, Article 212. While in Indonesia, unjust enrichment has not been specifically regulated in the regulations of the law. But that does not mean Indonesia does not recognize this doctrine. The unjust enrichment doctrine implicitly appeared in Article 1359 of Indonesian Civil Code. Article 1359 of the Indonesian Civil Code explains that each payment which was not made pursuant to a debt may be reclaim. This article tries to explain how this doctrine to be implemented in the court decisions. What the court considerations in implemented such doctrine. What are the opportunities and challenges of such doctrine to be implemented in Indonesia."

"Dalam tatanan hukum perdata Indonesia mengatur bahwa suatu perjanjian dibuat harus didasarkan oleh itikad baik. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan dalam tahap sebelum perjanjian mengikat yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihaknya, atau disebut juga dengan tahap pra kontrak. Hukum positif Indonesia dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur ruang lingkup itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian saja, tidak meliputi pra kontrak. Terdapat ketidakjelasan atau kekosongan hukum dalam pelaksanaan itikad baik dalam pra kontrak. Sementara itu, dalam sistem hukum di Amerika Serikat dikenal dengan doktrin Promissory Estoppel. Doktrin ini mengatur bahwa suatu kerugian yang timbul akibat dari ditariknya janji yang disampaikan sebelum adanya suatu kontrak yang mengikat, dapat dimintakan penggantian kerugian karenanya. Oleh karena itu, Penulis dalam tulisan ini akan membandingkan penerapan doktrin Promissory Estoppel di Amerika Serikat dan asas Itikad Baik pra kontrak di Indonesia dari segi teori dan penerapannya. Kata kunci: promissory estoppel, itikad baik, janji, pra kontrak.

---

An agreement made must be based on the good faith of the parties. In the Indonesian civil law system, this is also regulated. The problem is how the arrangements in the pre-contract stage are binding and create a legal relationship for the parties or also known as the pre-contract stage. Indonesia's positive law in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code only regulates the scope of good faith in agreements, not including pre-contracts. There is ambiguity or legal vacuum in the implementation of good faith in the pre-contract. Meanwhile, in the legal system in the United States, it is known as the Promissory Estoppel doctrine. This doctrine stipulates that a loss that arises as a result of a promise made prior to the existence of a binding contract can be requested for compensation for it. Therefore, the author in this paper will compare the application of the Promissory Estoppel doctrine in the United States and the pre-contract Good Faith principle in Indonesia in terms of theory and application."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana konsep doktrin unjust enrichment dalam sistem hukum Amerika Serikat dan peraturannya di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan komparatif. Doktrin unjust enrichment merupakan prinsip umum di mana seseorang tidak boleh diperkaya secara tidak adil dari kekayaan orang lain, sehingga harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas kekayaan tersebut. American Law Institute telah menerbitkan Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichmentyang berisikan prinsip umum, tanggung jawab ganti rugi, pemulihan hak, dan pembelaan terhadap unjust enrichment. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sudah mengatur mengenai unjust enrichment, tetapi hanya sebatas pengayaan yang tidak adil berdasarkan pembayaran saja. Dalam praktiknya, konsep doktrin unjust enrichment telah ditemui pada beberapa putusan di Indonesia, tetapi dikategorikan sebagai tindak hukum lain. Maka dari itu, Indonesia perlu mengadakan pembaharuan terhadap hukum keperdataannya, terutama pengadaan peraturan terkait doktrin unjust enrichment agar tercipta kelengkapan dan kepastian hukum.

---

This paper analyzes the concept of the unjust enrichment doctrine in the United States legal system and its regulation in Indonesia. This paper is prepared by using a doctrinal research method and a comparative approach. The unjust enrichment doctrine is a general principle in which a person should not be unjustly enriched from the wealth of others, so that he must return it to the person who is entitled to the wealth. The American Law Institute has published the Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment which contains general principles, liability in restitution, remedies, and defenses to unjust enrichment. The Indonesian Civil Code already regulates unjust enrichment, but only to the extent of unjust enrichment based on payment. In practice, the concept of unjust enrichment doctrine has been found in several decisions in Indonesia, but it is categorized as another legal act. Therefore, Indonesia needs to reform its civil law, especially the provision of regulations related to unjust enrichment doctrine to create completeness and legal certainty."

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin unjustified enrichment dalam perjanjian sewa menyewa rumah yang telah batal demi hukum. Objek penelitian dalam penulisan kali ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1443 K/PDT/2011. Doktrin unjustified enrichment menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk memperkaya diri sendiri dari pengeluaran orang lain. Di Indonesia, doktrin unjustified enrichment hanya diadopsi dalam satu pasal yaitu Pasal 1359 Ayat 1 KUHPerdata. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembayaran yang tidak terutang atau tidak diwajibkan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam objek penelitian kali ini, dapat ditemukan penerapan dari doktrin unjustified enrichment. Akan tetapi, majelis hakim tidak menyebutkan doktrin tersebut. Penilitian ini menyarankan kepada hakim tingkat judex facti untuk lebih cermat dalam memahami kasus yang terjadi sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Dengan demikian, pemahaman hakim yang luas mengenai konsep hukum sangat diperlukan dalam memutus suatu perkara. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan secara efektif sehingga dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat.This thesis discusses the doctrine of unjustified enrichment in the lease agreement that has been null and void. The object of this research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1443 K / PDT / 2011. The doctrine of unjustified enrichment states that no one is allowed to enrich themselves from the expenses of others. In Indonesia, the doctrine of unjustified enrichment is only adopted in one article, namely Article 1359 Paragraph 1 of the Civil Code. The article explains the payments that are not due or not required. The method used in this thesis is a normative juridical method. In this object of research, it can be found the application of the doctrine of unjustified enrichment. However, the panel of judges did not mention the doctrine. This research suggests to Judex facti level judges to be more careful in understanding the cases that occur so that they can provide complete legal considerations. Thus, a broad understanding of judges about the concept of law is needed in deciding a case. The author also advises the government to provide socialization to the public regarding the laws and regulations effectively so that it can touch all elements of society."

"Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanyatekanan berupa penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam pembuatan Akta PerjanjianPengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Notaris. Dimana dengan adanya tekanantersebut membuat pihak penerima hutang dirugikan. Penelitian ini menganalisispermasalahan pada keabsahan Akta Pengakuan Hutang tersebut serta Penerapan AjaranPenyalahgunaan Keadaan dalam pertimbangan dan putusan hakim. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan denganmenggunakan tipe penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan carastudi dokumen terhadap data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatankualitatif yang menghasilkan hasil penelitian preskriptif analitis. Kemudian hasil daripenelitian ini adalah Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut merupakan akta autentikdengan kekuatan pembuktian yang sempurna karena memenuhi syarat formil pembuatanakta autentik, tetapi dapat dimintakan Pembatalannya ke Pengadilan karena tidakmemenuhi syarat materil mengenai keabsahan perjanjian. Adanya tekanan pihak yanglebih kuat kepada pihak yang lebih lemah dalam pembuatan akta ini berupapenyalahgunaan keadaan seharusnya dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalammemutusakan perkara ini

---

The research in this thesis raises a case with the problem of the existence pressure

in the form of misuse of circumstances in debt promissory deed which is made by a

notary. This existence pressure makes the debitor be aggrieved. This study analyzes the

problems with the validity of the deeds and the application of misuse of circumstances in

consideration of court decision. The research method used in this study is normative

juridical research and using prescriptive type of research. Data collection technique is by

studying documents on secondary data. The approach used is a qualitative approach that

produces prescriptive analytical research results. Then the result of this research is that

the debt promissory deed is an authentic deed with perfect proof power because it meets

the formal requirements for making an authentic dees, but can be canceled by the Court

because it does not fulfill the matriil aspects regarding the validity of agreement. The

existence of preassure on the weaker side when makes this deed in the form of misuse of

circumstances should be the foundation for judges consideration while decided this case"