Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa antara Nasabah danBank oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus perbankan, yakniLAPSPI. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank di Indonesia dan mekanisme penyelesaiansengketa antara Nasabah dan Bank melalui LAPSPI. Metode penelitian yangdigunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif denganmenggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank, didapatkan hasil bahwa terdapat sejumlahperaturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak NasabahBank, yakni diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangantentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan BankIndonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Terkait penyelesaiansengketa oleh LAPSPI, penyelesaian sengketa merupakan salah satu upayaperlindungan terhadap Nasabah Bank. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPIhanya dapat dilakukan apabila Nasabah dan Bank telah melakukan upayapenyelesaian sengketa di internal Bank, atau yang dikenal dengan cara InternalDispute Resolution (IDR). Penyelesaian sengketa melalui IDR seringkali tidakmencapai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. Untuk mengatasi hal tersebut,Otoritas Jasa Keuangan membentuk LAPSPI sebagai sarana bagi Nasabah untukmengadukan dan menyelesaikan sengketanya dengan Bank. Adapun saran yangdapat diberikan adalah perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturandengan cara membuat satu peraturan yang mengatur khusus mengenai berbagailembaga penyelesaian sengketa perbankan yang dapat dipilih sesuai kebutuhanNasabah, dan perlu memublikasikan LAPSPI dengan lebih maksimal agareksistensi LAPSPI sebagai lembaga baru dapat diketahui dan dimanfaatkandengan baik oleh Nasabah Bank pada khususnya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about dispute resolution between Customer andBank by LAPSPI. Discussion issues in this study are about regulation in Indonesiaconcerning the protection for Customer and about dispute resolution betweenCustomer and Bank by LAPSPI. The method used in this study is juridicalnormativestudy by using secondary data as the main data source. Based upon theissue on regulation concerning the protection of Customer, result shows that thereare several regulations which give the guarantee for Customer?s rights protection,among them are Law of Consumer Protection, Law of Authority of FinancialServices (OJK), OJK Regulation about Financial Services Consumer Protection,and Bank of Indonesia Regulation about Bank Customer Complaints Resolution.Related to dispute resolution through LAPSPI, the dispute resolution itself is oneof the ways to protect the Customer. The dispute resolution through LAPSPI canbe processed if only the Customer and Bank have done the dispute resolution inInternal Bank, known as Internal Dispute Resolution (IDR) method. Disputeresolution through IDR usually does not reach the consensus from both Customerand Bank. In order to solve that problem, OJK established LAPSPI as a mean forCustomer to denounce his problem and resolve his dispute with the Bank.Recommendations for this study are the need for rules harmonization andsynchronization by making a new regulation which specifically concerns aboutthe choices of institutions of dispute resolution on banking and also the need topublicize LAPSPI?s existence more intensively as a newborn institution, so thatLAPSPI can be more utilized by the Customer in particular."

"Tesis ini membahas mengenai mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perbankan. Terdapat pilihan cara mediasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa baik pihak Bank maupun pihak nasabah sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan/atau norma hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan memberikan gambaran umum secara tepat dan mendalam mengenai pokok permasalahan tersebut. Sengketa, khususnya dibidang perbankan dapat diselesaikan dengan menempuh cara mediasi melalui Lembaga Mediasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai mediator. Namun Bank Indonesia harus memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangannya itu. Mediasi harus bersifat sukarela dari para pihak yang bersengketa baik dalam memilih lembaga mediasi maupun mediatornya dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka. Akta Perdamaian yang dihasilkan bersifat final and binding, sama dengan keputusan pada tingkat akhir. Akta Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan terhadap akta tersebut tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi.

---

This thesis discusses about mediation as a means of dispute resolution banking. There is a choice of how mediation can be selected by the parties to the dispute either the Bank nor its customers as an alternative dispute resolution Dispute Settlement. This research is using normative juridical research that emphasizes the use of literature data and / or written legal norms with the type of descriptive analysis of research that aims to provide an exact overview and deep understanding of the subject. Disputes, particularly in banking can be resolved by resort to mediation through the Mediation Institute facilitated by Bank Indonesia as a mediator. However, Bank Indonesia must have the independence or independence in carrying out that authority. Mediation must be voluntary from both the disputing parties in selecting the mediator and the mediation agency in resolving the dispute between them.The resulting Settlement Deed shall be final and binding, together with the decision at the the final. Deed eksekutorial power and against the deed can not be filed an appeal and cassation."

"Penelitian dilakukan untuk mengetahui lembaga alternative penyelesaian sengketa manakah yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha di sektor jasa keuangan perbankan serta untuk mengetahui apakah dengan adanya kedua lembaga yang sama sama memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut akan timbulnya dualisme hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, yaitu dengan melihat undang undang yang mengatur serta wawancara. Peneliti juga memperoleh data statistik yang didapat dari BPSK Prov. DKI Jakarta serta LAPSPI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa LAPSPI merupakan lembaga yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan di sektor jasa keuangan perbankan, serta tidak adanya dualisme hukum diantara kedua lembaga tersebut karena LAPSPI mengharuskan para pihak yang bersengketa di LAPSPI untuk membuat perjanjian yang menimbulkan adanya kompetensi absolut bagi LAPSPI untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun dalam impelementasinya hal tersebut dirasa masih kurang maksimal karena menyebabkan ambiguitas dalam proses penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perbankan. Dengan demikian, disarankan seharusnya kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama sehingga menciptakan kondisi hukum yang Efektif, Efisien, dan Bersinergi. Namun apabila hal tersebut sulit untuk diwujudkan maka diperlukannya sosialisasi yang lebih baik dari LAPSPI serta dibentuknya peraturan pelaksana yang lebih tegas oleh pemerintah terhadap kedua lembaga tersebut.

---

This research is conducted to further obtain which alternative dispute resolution institutions were more effective in resolving disputes between consumers and business person form the financial services sektor on banking, and to find out whether the existence of the two institutions that had the same task which to resolve the dispute can cause legal dualisme. This research is conducted with normative juridical method, by looking at the governing law and by interview. Researcher obtained the statistical data from Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) and Alternative Body for Dispute Settlement in Banking of Indonesia (LAPSPI).

The results of this study indicate that LAPSPI is a more effective institution in resolving disputes in the banking financial services sektor, and there was no legal dualisme between the two institutions because LAPSPI requires the parties to make an agreement which creates absolute competence for LAPSPI to resolve the dispute. However, the implementation of this matter were still not optimal because it caused ambiguity in the dispute resolution process in the banking financial services sector. Furthermore, it is recommended that the two institutions to work together to make an Effective, Efficient, and Synergic legal condition. However, if that is difficult to be realized then the need for better socialization from LAPSPI is needed, Also the establishment of  more resolute implementing agreement by the government on both Institutions."

"Asas yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan kepercayaan (fiduciary relationship). Kewajiban yang berlandaskan Asas Kepercayaan dapat timbul karena adanya hubungan hukum di antara bank dan nasabahnya. Bank dapat digugat atau dilaporkan apabila ia merugikan nasabahnya karena melakukan unsafe dan unsound practices sehingga melanggar kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Sengketa yang disebabkan oleh pengaduan nasabah di sektor jasa keuangan terhadap bank tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan maupun penyelesaian secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”). Dalam penelitian ini, Penulis hendak: (1) menganalisis bagaimana Asas Kepercayaan dalam hukum perbankan dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah; dan (2) mengkaji pengaturan pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan di LAPS SJK sesuai dengan Asas Kepercayaan dalam hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan Indonesia ternyata belum mengatur secara spesifik mengenai penerapan Asas Kepercayaan oleh bank yang mengemban status sebagai penasihat transaksional sehingga hak-hak nasabah investor belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, peraturan pelaksanaan mediasi, baik dalam bentuk Peraturan OJK maupun Peraturan LAPS SJK belum mengakomodir kebutuhan para pihak untuk menentukan jumlah ganti rugi yang wajib dibayar oleh pihak yang melanggar perjanjian mediasi. Dengan diakomodirnya kebutuhan tersebut, maka diharapkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan LAPS SJK akan semakin meningkat.

---

The principle underlying the legal relationship between banks and customers is a relationship of trust (fiduciary relationship). Obligations based on the Principle of Trust can arise because of the legal relationship between the bank and its customers. A bank can be sued or reported if it harms its customers because it carries out unsafe and unsound practices thereby violating the obligations entrusted to it. Disputes caused by complaints from customers in the financial services sector against banks do not always result in agreements or resolutions that are simple, fast and at low cost. Therefore, to meet the needs of customers in the financial services sector for dispute resolution outside of court, the Financial Services Authority established an Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector ("LAPS SJK"). In this research, the author wants to: (1) analyze how the Principle of Trust in banking law can guarantee the protection of customer rights; and (2) reviewing the arrangements for implementing mediation as an alternative for resolving banking disputes at LAPS SJK in accordance with the Principles of Trust in banking law. The research results show that Indonesian banking law does not yet specifically regulate the application of the Principle of Trust by banks that hold the status as transactional advisors so that the rights of investor customers do not receive adequate legal protection. In addition, the regulations for implementing mediation, both in the form of OJK Regulations and LAPS SJK Regulations, do not accommodate the needs of the parties to determine the amount of compensation that must be paid by the party who violates the mediation agreement. By accommodating these needs, it is hoped that the level of customer trust in banking and LAPS SJK will increase."

"ABSTRACTDalam polis asuransi di Indonesia pada umumnya terdapat klausula penyelesaian sengketa. Skripsi ini membahas dan menganalisis mengenai dua pokok permasalahan, antara lain: 1 Pembatasan hak pilihan penyelesaian sengketa bagi Tertanggung berdasarkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam polis asuransi; dan 2 Mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia BMAI . Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa klausula penyelesaian sengketa melalui BMAI yang tercantum dalam polis asuransi bukan merupakan pembatasan hak pilihan penyelesaian sengketa bagi Tertanggung. Lalu BMAI telah memiliki prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi yang baku untuk semua jenis penyelesaian sengketa yang telah dituangkan dalam Peraturan BMAI yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur arbitrase serta penyelesaian lainnya, yaitu mediasi dan ajudikasi. Dengan demikian, Penulis menyarankan apabila terjadi sengketa klaim asuransi, sebaiknya Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk memilih BMAI dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Selanjutnya, sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan OJK bekerjasama dengan seluruh asosiasi perasuransian di Indonesia untuk melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada para pengguna asuransi mengenai BMAI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi.

---

ABSTRACTThe insurance policies in Indonesia have generally contained a dispute settlement clause. This thesis discusses and analyzes two main issues, including 1 The limitation of the right of choice to dispute resolution for the insured based on the dispute settlement clause through the arbitration tribunal in the insurance policy and 2 The mechanisms and procedures for settling the disputes on insurance claims through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board BMAI . This thesis is using a literature research that delivers a descriptive research typology. This thesis concludes that the dispute settlement clause through BMAI that has stated in the insurance policies are not a limitation of the right of choice to resolve the dispute for the insured. BMAI as an institution for the alternative dispute settlement has standardized procedures for all types of dispute settlements as it is all have been stipulated in the BMAI Rules regulating the arbitration mechanisms and procedures and the other type of settlements, including mediation and adjudication. Therefore, the Author suggests that in the event of a dispute over insurance claims, the Insurer and the Insured should agree to choose BMAI as an institution to resolve the dispute. Furthermore, the Financial Service Authority OJK should cooperate with all insurance associations in Indonesia to disseminate further by conducting a socialization to insurance users regarding BMAI as an institution to resolve any disputes related to the insurance claims."

"Bank Negara Indonesia sebagai salah satu Bank BUMN, dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat tidak terlepas dari beberapa permasalahan, khususnya masalah tentang keluhan nasabah yang berujung pada sengketa nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah di BNI, dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah di BNI. Penulis menggunakan cara pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber pada objek penelitian yang berhubungan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNI selalu menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa nasabah. Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa nasabah, pihak BNI memberikan waktu kepada nasabah untuk dapat menyelesaikan masalahnya agar tidak berlarut-larut. Apabila tidak berhasil, maka pihak BNI memanggil nasabah tersebut untuk mendapatkan solusi yang terbaik agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan. Apabila kedua cara tersebut tidak berhasil, maka pihak BNI melakukan cara mediasi dengan pihak luar, seperti pengadilan negeri atau pengadilan arbitrase agar bisa menghilangkan konflik dan mengesekusinya. Proses mediasi perbankan merupan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan konflik antara nasabah dengan BNI. Pihak BNI jarang sekali menggunakan proses pengadilan atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa nasabah karena hanya dengan proses mediasi perbankan, permasalahan sengketa nasabah sudah dapat diselesaikan dan mendapatkan solusi terbaik.

---

Bank Negara Indonesia as one of the state owned banks, in providing banking services to the public is inseparable from several problems, especially the problem of customer complaints that lead to customer disputes. This study aims to find out the process of applying mediation as an alternative to resolve customer disputes in BNI, and to know the impact caused after the mediation as an alternative to dispute the customer 39 s disputes in BNI. The author use ways of approaching the problem, namely the normative juridical approach and. The research was conducted through observation and interview with resource persons on research object related to mediation as an alternative to customer dispute settlement. The results showed that BNI always use mediation as an alternative to customer dispute resolution. In the face of problems or disputes of customers, the BNI gives time to customers to be able to solve the problem so as not to drag on. If not successful, then the BNI call the customer to get the best solution so as not to cause prolonged problems. If the two methods are unsuccessful, then the BNI mediates with outsiders, such as the district court or arbitration tribunal in order to eliminate the conflict and execution . The banking mediation process is the most effective way to resolve conflicts between customers and BNI. BNI parties rarely use litigation or arbitration to resolve customer disputes because only with the mediation process of banking, customer disputes problems can be resolved and get the best solution."

"Penyelesaian sengketa secara konvensional yang dilakukan melalui aktivitas tatap muka dinilai menyulitkan konsumen untuk menuntut kerugian yang dialami setelah menggunakan barang atau jasa. Posisi konsumen dan pelaku usaha yang berjauhan menyulitkan kedua belah pihak karena harus menempuh jarak ke lokasi penyelesaian sengketa. Online Dispute Resolution menjadi solusi yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa meskipun berada di lokasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Online Dispute Resolution di Indonesia dan menganalisis penerapannya di LAPS SJK. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Online Dispute Resolution, namun keberadaan Online Dispute Resolution telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Online Dispute Resolution juga telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa, antara lain dalam mediasi di Pengadilan, melalui layanan pengaduan konsumen di Kementerian Perdagangan, serta dalam penyelesaian sengketa yang diselenggarakan LAPS SJK. Sebagai perbandingan penerapan Online Dispute Resolution, Belanda memiliki platform terintegrasi yang memungkinkan pihak untuk melakukan pengaduan dari berbagai sektor sengketa. Selain itu, Belanda juga memiliki platform di beberapa sektor yang terintegrasi dengan platform Online Dispute Resolution milik Uni Eropa. Adapun China menjadi negara pertama yang menerapkan Online Dispute Resolution di Asia melalui CIETAC. Khusus berkaitan dengan sengketa konsumen, Brasil juga telah memiliki platform Online Dispute Resolution yang membantu konsumen dalam melakukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa. Dalam penerapannya di LAPS SJK, Online Dispute Resolution terdapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan pendapat mengikat. Secara teknis, proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK dilaksanakan secara elektronik, namun masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara konvensional atau secara hybrid sesuai persetujuan para pihak.

---

Conventional dispute resolution, which is carried out through face-to-face activities, is considered difficult for consumers to claim their loss after using goods or services. The position of consumers and businesses far apart makes it difficult for both parties because they have to travel the distance to the location of the dispute settlement. Online Dispute Resolution is a solution that enables parties to resolve disputes even though they are in different locations. This research aims to understand the development of Online Dispute Resolution in Indonesia and its implementation in the LAPS SJK. Indonesia does not yet have laws and regulations that specifically regulate Online Dispute Resolution, but the existence of Online Dispute Resolution has been mentioned across various laws and regulations. Online Dispute Resolution has also been implemented in the dispute resolution process, including mediation in courts, through the consumer complaint service at the Ministry of Trade, as well as in dispute resolution organized by LAPS SJK. Compared to the implementation of Online Dispute Resolution, the Netherlands has an integrated platform that allows parties to submit complaints from various dispute sectors. In addition, it also has several sectors whose platforms are integrated with the European Union's Online Dispute Resolution platform. Meanwhile, China became the first country to implement Online Dispute Resolution in Asia through CIETAC. Regarding consumer dispute settlement, Brazil has an Online Dispute Resolution platform that helps consumers to complain and resolve disputes. In the LAPS SJK, Online Dispute Resolution is contained in the process of resolving disputes through arbitration, mediation, and binding advice. Technically, the dispute settlement process at the SJK LAPS is carried out electronically. However, it is still possible to carry out conventional or hybrid dispute resolution according to the parties' agreement.

"

"Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagai dasar ketentuan dalam mengatur penyelesaian sengketa antara Bank dan Nasabah, baik melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. Dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, maka alternatif penyelesaian sengketa yang sebelumnya diatur oleh BI berupa Lembaga Mediasi Perbankan Independen kini mulai menemukan titik terang dalam bentuk Lembaga Alternatis Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Namun dalam pelaksanaannya LAPSPI akan menghadapi berbagai macam tantangan yang harus dipenuhi, diantaranya merumuskan prosedur dan ketentuan penyelesaian sengketa, penerapan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dan memiliki sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa. Menarik untuk diteliti lebih lanjut permasalahan yang terjadi dengan beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari BI kepada OJK terutama dalam hal penyelesaian sengketa perbankan dan tantangan pemenuhan prinsip lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang harus dipenuhi oleh LAPSPI.

---

Since the enactment of UU No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority, then starting on December 31, 2013 the functions, duties, and authority of the regulatory and supervisory activities of financial services in the banking sector switching from Bank Indonesia (BI) to the Financial Services Authority (OJK), including in this case is customer complaints and dispute resolution between banks and customer. FSA has issued POJK No. 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection in the Sector of Financial Services and POJK No. 1 / POJK.07 / 2014 of the Alternative Institution of Dispute Resolution in the Financial Services Sector as a basic provision in arranging the Banking dispute resolution, both through internal and external dispute resolution. With the transition of regulation authorization and banking supervision to the FSA, then the alternative dispute resolution of that were previously regulated by the Bank Indonesia in the form of the Institution Banking Mediation Independent is now beginning to find a bright spot in the form of Alternative Institution of Dispute Resolution of Banking Indonesia (LAPSPI). However, in practice LAPSPI will face numerous challenges to be met, including formulating procedures and dispute settlement provisions, the application of the principle of alternative institutions of dispute resolution, and have the resources to be able to carry out the dispute resolution service. Further interesting to study the problems that occur with the authority transition of regulation and supervision of the banking sector of BI to the FSA, especially in terms of banking dispute resolution and the compliance challenges of the principle of alternative institutions of dispute resolution that must be met by LAPSPI."

"Tulisan ini menganalisis efektivitas pemilihan penyelesaian sengketa Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dan bagaimana implementasi Arbitrase Online sebagai bentuk dari Online Dispute Resolution di Indonesia dibandingkan dengan di Singapura dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat normatif kualitatif. Perkembangan teknologi yang berdampak kepada kegiatan transaksi jual-beli menjadi hal yang tidak terlepaskan dari kebutuhan masa kini. Kehadiran penyelesaian sengketa dengan media online menjadi suatu urgensi untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam menjawab sengketa yang berpotensi timbul di kemudian hari. Peneliti berfokus pada penyelesaian sengketa arbitrase online karena umumnya e-commerce menuangkan Klausula Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa di dalam kontrak baku elektronik yang sudah mereka standarisasi. Dalam praktiknya keabsahan Klausula Arbitrase dalam Kontrak Baku Elektronik dapat dipertanggungjawabkan karena sudah selaras dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait implementasi Arbitrase Online di Indonesia dibandingkan dengan Singapura sudah dapat terlihat jelas melalui regulasi terkait prosedur pelaksanaan arbitrase online yang terdapat dalam lembaga-lembaga arbitrase yang ada di kedua negara. Melalui perbandingan antara kebijakan yang berlaku di kedua negara tersebut tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana bentuk pelaksanaan arbitrase online yang dapat menjamin keefektifan dalam menyelesaikan sengketa bisnis e-commerce.

---

This paper analyzes the effectiveness of Arbitration dispute resolution selection in Electronic Standard Contracts and how the implementation of Online Arbitration as a form of Online Dispute Resolution in Indonesia compared to Singapore in resolving e-commerce business disputes. This research is prepared by using a normative qualitative doctrinal research method. The development of technology that has an impact on buying and selling transaction activities is something that cannot be separated from today's needs. The presence of dispute resolution with online media is an urgency to ensure legal certainty and protection in answering disputes that could potentially arise in the future. Researchers focus on online arbitration dispute resolution because e- commerce generally includes the Arbitration Clause as an option for dispute resolution in the electronic standard contract that they have standardized. In practice, the validity of the Arbitration Clause in the Electronic Standard Contract can be accounted for because it is in line with the laws and regulations and legal principles applicable in Indonesia. Regarding the anticipation of Online Arbitration in Indonesia compared to Singapore, it can be clearly seen through regulations related to the procedures for implementing online arbitration contained in arbitration institutions in both countries. Through a comparison between the policies that apply in the two countries, this paper can provide an overview of how the form of implementation of online arbitration can guarantee effectiveness in resolving e-commerce business disputes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis aspek hukum perlindungan konsumen sektor jasa perbankan dalam kasus antara Bank X dengan Y yang dimediasi oleh LAPSPI. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terkait Perlindungan Nasabah Perbankan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapannya dalam kasus antara Bank X dengan Y. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.Hasil penelitian terhadap pengaturan terkait Perlindungan Nasabah Perbankan, ditemukan bahwa terdapat peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak Nasabah Perbankan, antara lain UndangUndang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.Penyelesaian sengketa antara Bank X dengan Y melalui mediasi oleh LAPSPI telah memenuhi persyaratan berupa dipenuhinya kriteria sengketa dan sudah sesuai dengan peraturan Perlindungan Nasabah Perbankan khususnya peraturan yang mengatur terkait penyelesaian pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah. Dimana dalam kasus ini sengketa tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah terlebih dahulu secara internal antara Bank X dengan Y. Dan setelah upaya penyelesaian secara internal tidak berhasil, Bank X dan Y sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses mediasi di LAPSPI, dengan adanya kesepakatan untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak.

---

This research is purposed to describe and analyze the legal aspect of Consumer Protection in Banking Sector in the case of X Bank against Y that was mediated by LAPSPI. The main issue in this research is about the regulations related to the Protection of Banking Customer according to Indonesian Law and how it is implemented in the case between X Bank and Y. The method used in this research is normative law research with literature study.

Research on the regulation related to Protection of Banking Customer, shows that there are regulations that guarantee the rights of Banking Customers, including the Banking Act, the Consumer Protection Act, the Law of the Financial Services Authority, the Regulation of the Financial Services Authority on Consumer Protection Financial Service Sector, and Bank Indonesia Regulation on Consumer Protection of Payment System Services.

The settlement of disputes between X Bank and Y through mediation by LAPSPI has met the requirements that is the compliance of the criteria of disputes and is in compliance with the Banking Customer Protection regulations in particular the regulations related to the settlement of customer complaints and dispute resolution between the bank and the customer. In this case both parties tried to settle this dispute internally. And after the internal settlement efforts are unsuccessful, Bank X and Y agree to resolve this dispute through mediation process at LAPSPI, with the requirements of agreement to mediate between the two sides was made."