Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi dari penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan terkait pelayanan publik di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan penggunaan aplikasi Qlue sebagai kanal pelaporan keluhan di DKI Jakarta, dimulai dari masyarakat melaporkan keluhannya hingga keluhan ditindaklanjuti oleh SKPD yang berwenang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak ndash; pihak yang terlibat, dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Qlue sendiri merupakan salah satu bentuk dari e-government yang bertujuan untuk mendekatkan komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah dalam menyampaikan keluhan serta aspirasi. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pengimplementasian aplikasi Qlue masih menemui beberapa hambatan yang masih perlu diperbaiki agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to discuss about the implementation of a mobile application named Qlue as a Public Service Complaint Management in DKI Jakarta. The aim of this thesis is to analyze how the implementation of Qlue as a complaints channel tools in DKI Jakarta, starting from when civil society deliver their complaints until their complaints are being managed by the involved party, in this case the Public Officer appointed. Method used in this thesis is by doing in depth interview with related party involved in this program, not only the Public Officer, but Civil Society Qlue User as well, and used Qualitative Approach in this thesis. Qlue itself is a form of e government that aims to help Civil Society to communicate easily with the government to deliver their complaints in public service. From this research seen that in the implementation, the stakeholder still face problem and obstacle they need to solve in order for this Program to run as expected."

"ABSTRAKPertumbuhan yang cepat dari teknologi internet dan penetrasi penggunaanperangkat komunikasi mobile, khususnya di kawasan perkotaan telah menciptakanfenomena masyarakat yang ?always on?. Penggunaan teknologi melalui mobilegovernment diyakini mampu menjembatani antara kebutuhan warga denganlayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari m-governmentadalah penggunaan aplikasi bergerak sebagai media komunikasi pemerintahan.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus penggunaanaplikasi mobile Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode kualitatifberupa wawancara dan observasi digunakan untuk menjawab penelitian ini.Temuan penting penelitian ini adalah Qlue menjadi media komunikasipemerintahan yang berorientasi pada warga. Qlue tidak semata digunakan untukmenjalankan fungsi inti komunikasi pemerintahan yaitu media sosialisasipemerintah, tetapi sebaliknya justru menjadi kanal penyampaian aspirasi kebutuhanwarga.Perubahan yang terjadi dalam komunikasi pemerintahan yang difasilitasimobile apps juga membawa implikasi yaitu pada birokrasi Pemprov DKI Jakarta dilevel kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan. Terjadi adaptasi birokrasi dikelurahan terhadap penggunaan teknologi mobile apps. Dari temuan di dua lokasipenelitian ini, didapati variasi dalam adaptasi birokrasi khususnya dalammanajemen proses, keterlibatan pegawai dan koordinasi. Dalam konteks tata kelolapemerintahan yang baik, penggunaan mobile apps berkontribusi terhadappenerapan prinsip partisipasi, kesetaraan dan akuntabilitas

---

ABSTRACTThe rapid growth of internet technology and the penetration of mobilecommunication devices usage, especially in urban areas, have created thephenomenon of 'always on' societies. The usage of mobile technology throughmobile government is believed to be able to bridge the gap between the needs ofresidents and the services provided by the government. One of the examples of mgovernmentis the usage of mobile app as the media of government communication.This research was conducted by taking a case study of the usage of mobileapplications Qlue by Jakarta Provincial Government. Qualitative methods withinterviews and observations are used to answer this research. An important indingis Qlue becomes a medium for government communication that is oriented to thepeople. Qlue is not only used to carry out the core function of governmentcommunication such as government socialization media, but it also becomes a canalaspiration of citizen needs.Changes that occur in government communication that is facilitated bymobile apps also implicate that the bureaucracy of DKI Jakarta government at thesub-district level (kelurahan) becomes the main authority that serves people. Theadaption of bureaucracy occurred in the sub district toward the usage of mobiletechnology apps. Based on the information discovered in two locations of thisstudy, it is found that there is a variation in the adaptation of bureaucracy, especiallyin management process, employee involvement and coordination. In the context ofgood governance, the usage of mobile apps contributes in the practice of theparticipation principles, equality and accountability."

"ABSTRAKAplikasi Qlue diperkenalkan kepada masyarakat bersamaan dengan peresmian Jakarta Smart City oleh Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Aplikasi Qlue merupakan salah satu aplikasi penunjang Jakarta Smart City itu sendiri dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam membangun kota pintar. Pelayanan publik yang paling menonjol adalah pelayanan kebersihan yang dibuktikan dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang selalu berada di peringkat 3 teratas dinas terbaik menurut Qlue. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penggunaan aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta serta implikasinya terhadap pelayanan kebersihan. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi dokumen terkait. Hasil penelitian ini adalah terjadiya peningkatan pelayanan kebersihan melalui aplikasi Qlue pada Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Namun di sisi lin, banyaknya sisi negatif pada penggunaa aplikasi Qlue, seperti masyarakat yang menjadi malas dan hanya mengandalkan Qlue. Selain itu, koordinasi antara PPSU dan petugas kebesihan juga tidak jelas sehingga kinerjanya menjadi tidak optimal. Tidak adanya sosialisasi juga menyebabkan laporan yang terjadi berulang-ulang tanpa ada solusi yang preventif. Banyaknya keluhan juga dapat menunujukan kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak optimal sehingga indikator dalam menentukan peringkat terbaik dalam apliksi Qlue perlu disesuaikan dan ditinjau kembali, karena banyak keluhan belum tentu semakin baik.

---

ABSTRACTQlue is an application introduced together with Aplikasi Qlue Jakarta Smart City by Jakarta 39 s Governor in 2014. Qlue is a supporting application for Jakarta Smart City in increasing society 39 s participation to provide a better public services. The public services which most significant is cleaning sector which evidenced as Dinas Kebersihan DKI Jakarta always be in top three as Qlue recorded. The purpose of this research is to analyze how Qlue can be beneficial for supporting Smart City and Dinas kebersihan. The approach is with qualitative approach, data conducted by in depth interview and document study. This reserch found that sanitary services by the agency has increased with Qlue application in Dinas Kebersihan DKI Jakarta. In contrary, negative effects occurred in Qlue application users, like citizens became lazy and over used the application. Besides that, coordination between PPSU and sanitary staffs has become unclear and less performance. No socialization resulted in the repetititve report without real solutions. Increased amounts of problems also showed that Dinas Kebersihan DKI Jakarta performance is not optimized, indicators showed that Qlue applicaton ranks needed more evaluation. "

"ABSTRAKMemasuki era baru, dimana masyarakat jauh lebih kritis menuntut penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah perbaikan yang konsisten dalam pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah dan regulasi kebijakan di bidang pelayanan umum, seperti halnya sistem penanganan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepuasan pengguna Qlue atas pengananan pengaduan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pada ISO 10002:2014, karena merupakan best practice terkait dengan penanganan pengaduan yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang relevan dengan permasalahan yang terjadi sehari-hari di Ibu Kota Jakarta. Selain itu, standar ini berlaku generik yang berarti dapat diadopsi oleh instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, manajemen pengaduan dengan ISO 10002:2014 menawarkan dua tujuan dasar, yaitu memuaskan pengguna dan peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan pengguna Qlue terhadap penanganan pengaduan sudah tinggi, namun terdapat 2 dimensi yang perlu diberi perhatian lebih, yakni peningkatan berkelanjutan dan responsivitas.

---

ABSTRACTIn the new era, where society is much more critical of demanding the implementation of good governance principles, the government needs to take consistent improvement measures in public services through improving the quality of government apparatus and policy regulation in the field of public services, as well as complaint handling systems public service. This study discusses the level of user satisfaction of Qlue Application over public service complaints. This study uses quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distribution supported by in depth interviews with informants, and literature studies. This research uses the principles in ISO 10002 2014, because it is the best practice related to the handling of complaints that are built on the principles that are relevant to the problems that occur everyday in the capital city of Jakarta. In addition, this standard applies generically which means it can be adopted by government agencies. Last but not least, complaint handling with ISO 10002 2014 offers two basic purposes users satisfaction and improving organizational performance. The results show that Qlue user satisfaction level on complaint handling is high, but there are 2 dimensions that need to be given more attention, that is continuous improvement and responsiveness."

"Konsep "Jakarta Smart City" menjadi salah satu implementasi pembangunan yang berbasis teknologi dan inovasi. Penerapan Aplikasi Qlue dalam mengukur kinerja kelurahan di DKI Jakarta menjadi salah satu terobosan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan melalui aplikasi Qlue di DKI Jakarta pada 2016-2017. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis Data envelopment analysis (DEA). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data panel dari 261 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa Secara umum kinerja pemeritah pada tingkat kelurahan di DKI Jakarta belum efisien seluruhnya dalam pelayanan publik berbasis pada aplikasi QLUE. Hasil analisis DEA menunjukkan hanya terdapat 74 kelurahan yang selama dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang efisien. Secara umum terjadi penurunan tingkat efisiensi kinerja pelayanan publik kelurahan di DKI Jakarta berdasarkan kinerja aplikasi Qlue. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pengaduan tidak diiringi oleh bertambahnya jumlah yang telah diselesaikan. Penambahan input berupa anggaran dan jumlah PPSU tidak signifikan terhadap penambahan kasus yang diselesaikan, sehingga nilai efisiensi pelayanannya mengalami penurunan. Berdasarkan nilai efisiensi pada 2016 terdapat 148 kelurahan yang pelayanan publik publiknya telah efisien, namun pada 2017 menurun drastis hingga hanya 46 kelurahan yang berada pada kategori efisien. Bila kinerja kelurahan dianalisis berdasarkan penyelesaian tindak lanjut pengaduan Qlue melalui perbandingan antara jumlah aduan yang masuk dan aduan yang telah terselesaikan pada 2016 terdapat dua kelurahan yang memiliki tingkat efisiensi 99%. Sedangkan tahun 2017, kelurahan yang berhasil menyelesaikan aduan yang masuk melalui QLUE dengan baik sebanyak 13 kelurahan. Perhitungan ini mengabaikan sisi input dan output lainnya.

---

The concept of "Jakarta Smart City" became one of the implementation of technology- based development and innovation. The existence of Qlue Application that can measure the performance of urban village in DKI Jakarta, became one of the breakthrough in public service. Therefore this study aims to see the level of efficiency of urban village public service performance through Qlue application in DKI Jakarta in 2016-2017. The method used is quantitative with the technique of Data Envelopment Analysis (DEA). The data used in this research are panel data from 261 urban villages located in administrative area of DKI Jakarta. The results of this study illustrate that in general the performance of the government at the urban village level in DKI Jakarta has not been fully efficient in public services based on QLUE application. DEA analysis results show that there are only 74 sub-districts that over the past two years have shown efficient performance. In general there is a decrease in efficiency level of urban public service performance in DKI Jakarta based on Qlue application performance. Based on the efficiency rating in 2016 there are 148 kelurahans whose public services have been efficient, but in 2017 dropped dramatically to only 46 urban villages in the efficient category. If the kelurahan performance is analyzed based on the completion of Qlue complaint follow-up through comparison between the number of complaints submitted and complaints completed in 2016 there are two urban villages with 99% efficiency level. While in 2017, the villages that successfully completed complaints submitted through QLUE with as many as 13 urban villages. This calculation ignores the other input and output side."

"ABSTRAKSistem Manajemen Komplain Qlue digunakan oleh pemerintah dengan harapan dapat mempercepat proses penyelesaian seluruh keluhan masyarakat. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu jumlah sampah yang tidak terangkut di Jakarta Timur merupakan yang terbesar di DKI Jakarta. Kelurahan Kampung Melayu juga mendapatkan predikat kumuh berat jika dibandingkan dengan kelurahan yang lainnya di Jakarta Timur. Rata- rata waktu penyelesaian keluhan melalui aplikasi Qlue semakin lambat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam menangani keluhan di Kelurahan Kampung Melayu dan juga untuk menganalisis manajemen keluhan dalam menangani keluhan terkait kebersihan sampah di Kelurahan Kampung Melayu.Teori yang digunakan adalah teori manajemen keluhan dari Stauss yang didalamnya terdapat enam dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas penanganan keluhan. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah Post-Positivist dengan analisa kualitatif untuk mengeksplorasi kualitas penanganan keluhan dalam pelayanan kebersihan sampah secara keseluruhan di kampung melayu. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kendala yang ditemukan dalam menangani keluhan di Kelurahan Kampung Melayu. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa kendala dalam sarana pra-sarana, waktu penanganan, dan juga dalam internal yang menangani langsung keluhan masyarakat. Selain itu masalah yang ditemukan adalah mengenai masalah SOP untuk menggunakan aplikasi dan juga respon yang lambat dalam menangani keluhan. Kendala juga ditemukan pada waktu untuk melakukan koordinasi dan disposisi yang membutuhkan banyak waktu.

---

ABSTRACT

Complaint management system Qlue is used by the government to accelerate the completion process of all complaints. The problems that emerged in this research is the amount of waste that doesn rsquo t get carried away in Jakarta Timur is the biggest in DKI Jakarta. Kelurahan Kampung Melayu also get the dirtiest predicate in DKI Jakarta compared to the other city. The average resolution time of complaints through Qlue is getting slower compared to previous years.The main aim of this research is to understand the constraints in handling complaints in Kelurahan Kampung Melayu and also to analyze complaint management in handling complaint related to the waste problem in Kelurahan Kampung Melayu. The theory used in this research is the complaint management theory by Stauss. This theory includes six dimention used to assess the quality of handling system. The approach and technique used in this research is Post Positivist with qualitative analysis used to explore comprehensive overall meaning of complaint management system in waste hygieneservices in kampung melayu. The qualitative method use to show the constraints found in handling complaints in Kelurahan Kampung Melayu. The result of this research is there are constraints found related to tools, response time, and also in their internal. Another issues found in this research is there are some problem related to the procedures to use the application and slow response in handling complaints. Constraints are also found at the time to perform the coordination and disposition that requires a lot of time."

"Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan pada aplikasi Jakarta Lapor (JakLapor), yang menjadi salah satu kanal pengaduan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama adalah pada efektivitas aplikasi dalam menangani keluhan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, JakLapor merupakan kanal pelaporan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan umpan balik yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat manajemen pengaduan JakLapor berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Best Practice Complaint Management oleh Johnston dan Mehra (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JakLapor berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan memberikan feedback yang cepat dan efektif kepada pengguna. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam operasionalisasi sistem ini, termasuk kebutuhan untuk peningkatan integrasi pelaporan terpusat dan terdesentralisasi serta pelatihan bagi petugas yang menangani pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengaduan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat.

---

This study analyzes the complaint management within the Jakarta Lapor (JakLapor) application, a primary public service complaint channel in DKI Jakarta Province. It focuses on the application's effectiveness in handling public grievances and its contribution to enhancing public service quality. JakLapor, being the most utilized reporting channel by the public, has received positive feedback. This research aims to identify the factors contributing to JakLapor's complaint management success. Employing a post-positivism approach, primary data was gathered through in-depth interviews, and secondary data through literature review. Data triangulation techniques were used for analysis, alongside the primary theory of Best Practice Complaint Management by Johnston and Mehra (2002). The findings reveal JakLapor's success in increasing public participation in the complaint process and providing quick and effective feedback. However, challenges exist, including the need for better centralized and decentralized reporting integration and training for complaint handlers. The study recommends further development of the complaint system to ensure its effectiveness and efficiency in managing public complaints."

"Penerapan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal pengaduan berbasis geo – tagging merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan berbasis sistem elektronik khususnya dalam layanan laporan pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan laporan pengaduan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Dibandingkan dengan kanal pengaduan lain, aplikasi JAKI memiliki kelebihan dalam hal kelengkapan fitur seperti berbasis geo – tagging, fitur pemantauan tindak lanjut laporan pengaduan, dan fitur diskusi laporan dengan SKPD terkait. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, angka penggunaan aplikasi JAKI dapat dikatakan belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal laporan pengaduan masyarakat di Jakarta. Penelitian ini menggunakan kombinasi teori antara model sukses sistem informasi menurut DeLone dan McLean dan Technology Acceptance Model (TAM). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa mix method melalui wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik analisis data Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat 3 hipotesis yang ditolak dari total 9 hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis yang ditolak tersebut mencakup information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness, system quality tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, dan service quality tidak berpengaruh signifikan pada perceived usefulness.

---

The practice of the JAKI apps as a geo-tagging-based complaint channel is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in organizing an electronic system-based government, especially in public complaint reporting services so that it can make it easier for the public to report complaints and increase public participation to overcome various urban problems. Compared to other complaint channels, the JAKI apps has advantages in terms of completeness of features such as geo-tagging-based, follow-up monitoring features for complaints reports, and report discussion features with related SKPDs. However, data shows that in 2020, the number of JAKI apps usage can be said to have not been maximized. This study aims to identify the factors that influence the use of the JAKI apps as a channel for reporting public complaints in Jakarta. This study uses a combination of theories between the successful model of information systems according to DeLone and McLean and the Technology Acceptance Model (TAM). This study uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of a mix method through in-depth interviews with several relevant informants and distributing questionnaires using Structural Equation Model (SEM) data analysis techniques. The results showed that there were 3 rejected hypotheses from a total of 9 hypotheses in this study. The rejected hypotheses include that information quality has no significant effect on perceived usefulness, system quality has no significant effect on perceived ease of use, and service quality has no significant effect on perceived usefulness."

"Kota Jakarta total penduduknya mencapai 28 juta jiwa. Hal inilah yang memicu terjadinya banyak masalah sosial, budaya, hingga masalah tata ruang. Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah di Jakarta maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan konsep Jakarta Smart City. Aplikasi QLUE merupakan salah satu aplikasi konsep Jakarta Smart City yang digunakan untuk memberikan pengaduan terkait permasalahan di lingkungan Kota Jakarta. Sejak diluncurkan aplikasi QLUE masih kurang memuaskan karena jumlah tingkat laporan pengaduan yang mampu ditindaklanjuti masih rendah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari solusi mengenai sasaran, kendala dan alternatif kebijakan yang perlu ditetapkan dalam mengoptimalisasi penerapan aplikasi QLUE dalam mewujudkan Jakarta Smart City. Peneliti menganalisis penggunaan aplikasi QLUE dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process AHP yaitu dengan menyebarkan kuesioner penelitian untuk kemudian dianalisis dengan program Expert Choice 2000 dan menghasilkan informasi bahwa perlu dilakukan perancangan peraturan teknis yang detail untuk mendukung penerapan aplikasi QLUE dalam mewujudkan Jakarta Smart City.

---

The city of Jakarta has a total population of 28 million people. This is cause triggers many social, cultural, and spatial problems. One solution to solve the problem in Jakarta then the Government of DKI Jakarta develop the concept of Jakarta Smart City. QLUE application is one of Jakarta Smart City concept application which is used to give complaints related to problems in Jakarta. Since the launch of QLUE application is still not satisfactory because the number of complaints reporting rate that can be followed up is still low. Therefore, the authors are interested in finding solutions regarding the objectives, obstacles and policy alternatives that need to be set in optimizing the implementation of QLUE in realizing Jakarta Smart City. Researchers analyzed the use of QLUE applications by using Analytic Hierarchy Process AHP methodology by distributing research questionnaires to then analyzed with Expert Choice 2000 and resulted in information that detailed technical regulations were required to support the implementation of QLUE application in realizing Jakarta Smart City."

"Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi turut mendorong kegiatan komunikasi pengawasan yang berlangsung dalam era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk komunikasi pengawasan virtual yang didasarkan pada Konsep Komunikasi Pengawasan Katz and Kahn yang membagi komunikasi pengawasan dalam bentuk upward dan downward communication. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi pengawasan dalam konteks virtual tetap berlangsung secara dua arah baik dalam bentuk upward communication maupun downward communication. Melalui terapan teknologi, komunikasi pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta difungsikan sebagai alat kontrol kinerja bawahan dan menumbuhkan disiplin bawahan layaknya sebuah bentuk panopticon dalam konteks virtual.

---

The development of information and communication technology also encourages supervisory communication activity in the digital era. Through a qualitative approach and case study strategy, this study aims to explore the form of supervisory communication in virtual context based on the Katz and Kahn concept which divides the supervisory communication in the form of upward and downward communication. Through in-depth interviews and observations, the results of this study showed that the supervisory communication in the virtual context still take place in both directions in the form of upward communication and downward communication. Through applied technology, it is also can take place more effectively and efficiently. Supervisory communication in a virtual context can be functioned as tool to control a subordinate performance. It is also fostering subordinate discipline like a form of panopticon in a virtual context."