Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHak kekayaan intelektual HKI adalah salah satu aset terbesar yang sebenarnya dimiliki oleh banyak perusahaan rintisan startup , yang kini juga kebanyakan berbentuk Perseroan Terbatas PT dikarenakan bentuknya yang dianggap sebagai bentuk badan usaha badan hukum yang paling aman untuk menjalankan usaha. Saat Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bekraf mengutarakan niatnya untuk mendorong agar kemudian HKI dapat dijadikan sebagai objek jaminan pinjaman yang aman bagi para pemilik perusahaan rintisan tersebut, Penulis merasa perlu untuk kemudian dikaji terlebih dahulu beberapa aspek dari segi koridor hukumnya untuk dapat mengukur apakah secara hukum program demikian sebenarnya saat ini sudah dapat dilakukan, baik itu dari segi posisi HKI sebagai aset dalam suatu PT hingga ke pengaturan mengenai masalah valuasinya, mengingat valuasi adalah suatu komponen yang begitu penting jika kita kemudian membicarakan mengenai masalah objek jaminan. Penelitian dalam dalam skripsi ini sifatnya adalah adalah yuridis normatif dengan menggunakna pendekatan kualitatif hingga menghasilkan suatu data yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian penulis kemudian menemukan bahwa pada dasarnya saat ini beberapa peraturan mengenai HKI di Indonesia sebenarnya sudah menunjang untuk dilakukannya penjaminan meskipun masih terbatas hanya untuk beberapa HKI saja. Ditambah dari segi pengaturan mengenai PT pun secara tersirat mengakui bahwa obyek seperti HKI dapat disertakan sebagai permodalan. Namun permasalahannya adalah ketika saat ini di Indonesia belum ada pedoman valuasi yang secara normatif dapat digunakan untuk menilai suatu obyek HKI. Penulis juga menemukan bahwa sebenarnya terdapat suatu pengaturan mengenai valuasi di Indonesia untuk suatu bidang tertentu yang sebenarnya dapat diterapkan secara universal untuk penilaian obyek lainnya, termasuk HKI.

---

ABSTRACTIntellectual property rights IPR is one of the greatest assets that was actually owned by a startup, which now mostly operating in the form of Limited Liability Company LLC in Indonesia due to its benefits which is considered as the safest legal entitiy to run business within Indonesia rsquo s territory. When the Creative Economy Body of the Republic of Indonesia Bekraf expressed its intention to push IPR to be an object that could be served as a collateral for startup owners, the Author felt the need to review in advance some aspects within the law corridor to be able to measure whether such program could already be implemented, noth in terms of IPR position within the capitals of a LLC until the regulation regarding the valuation methods to value an object like IPR, given that the valuation is an essential component in relation with the issuance of collateral object. Hasil in this thesis is a normative juridical research that as done through qualitative approach to produce an analytical descriptive data. The Author found out that several current regulations regarding IPR in Indonesia has actually acknowledge that some of the IPRs could be collateralized although it is still limited only to a few parts of the IPR. Plus, in terms of regulations regarding LLC also implying that objects like IPR could also be included as a capital to be reckoned with. But the problem is there is no normative valuation guideline that could be used to assess objects like IPR. The Author also found out that that in fact, there rsquo s a regulation that regarding valuation in Indonesia for a particular field that was theoritically could be applied universallyto assess other objects, including IPR."

"ABSTRAKArtikel ini fokus membahas mengenai struktur organisasi pada perusahaan rintisan sebagai sebuah wujud dari birokrasi inovatif.Perusahaan rintisan sebagai salah satu organisasi bisnis membutuhkan struktur yang ideal bagi perusahaan untuk menghadapi lingkungan yang lebih dinamis dan tidak terduga. Studi-studisebelumnya mengatakan bahwa organisasi inovatif tidak dapat berjalan dengan birokrasi karena dianggap akan menghambat inisiatifdan perkembangan organisasi. Namun, studi lainnya menemukan bahwa permasalahan birokrasi ini dapat diatasi dengan kepemimpinan yang tersebar dan keterlibatan yang tinggi dari anggota organisasi yang dikenal sebagai birokrasi inovatif. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya,melalui kajian ini, peneliti mencoba menunjukkan bahwa birokrasi dapat menyesuaikan dengan keadaan suatu organisasi. Peneliti melihat fenomena ini dalamstruktur organisasi pada perusahaan rintisan menarik untuk dibahasmengedepankan pengetahuan dan kolaborasi yang mendorong organisasi untuk berinovasi. Penelitian ini menemukan bahwa struktur organisasi organik yang diterapkan oleh perusahaan rintisan merupakan wujud dari birokrasi inovatif. Pendekatan penelitian dalam studi ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus pada perusahaan rintisan PT. AP.Kata kunci: struktur organisasi, birokrasi inovatif, perusahaan rintisan, struktur organik

---

ABSTRACTThis article focuses on the organizational structure of startups as a form of innovative bureaucracy. Start-up companies as one of the business organizations need an ideal structure for companies to cope with a more dynamic and unpredictable environment. Previous studies found that business organizations can not run with traditional bureaucracy because it is considered to obstructorganizational initiatives and developments. However, other studies find that this bureaucratic problem can be overcome with scattered leadership and high involvement from members of the organization known as innovative bureaucracies. In contrast to previous studies, through this study, researchers tried to show that the bureaucracy can adjust to the circumstances of an organization. Researchers see this phenomenon in the organizational structure of startup firms to be discussed putting forward the knowledge and collaboration that drives organizations to innovate. This study found that the organic organizational structure in startups company is a manifestation of innovative bureaucracy. The research approach in this study is qualitative with case study of PT. AP.Keywords: organizational structure, innovative bureaucracy, start-ups company, organic structure"

"Indonesia adalah pasar terbesar di Asia Pasifik dan mendapat peringkat ketiga di Asia setelah Cina dan India. Lebih dari separuh penduduk Indonesia aktif mengakses jaringan internet setiap hari untuk menikmati layanan beragam, termasuk e-commerce, fintech, dan juga layanan on-demand. Dengan peluang pasar ekonomi digital yang berkembang, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang terakhir aktif memproduksi startup yang diharapkan akan dibangun ekonomi negara. Namun sebuah startup tidak akan bisa berjalan mulus saat menghadapi suatu masalah, salah satu yang utama adalah keterbatasan pendanaan. Dengan karakteristik startup yang melekat pada sifat kewirausahaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akses pendanaan suatu perusahaan startup dapat dipengaruhi oleh orientasi kewirausahaan dalam perusahaan, Apalagi bagaimana hubungan keduanya jika dimediasi oleh variabel pertumbuhan perusahaan. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dan regresi logistik biner, dimensi pengambilan risiko dan inovasi dari orientasi kewirausahaan terbukti mempengaruhi akses pendanaan dari modal ventura, dan kepemilikan hubungan menjadi lebih baik jika dimediasi oleh pertumbuhan perusahaan.

---

Indonesia is the largest market in Asia Pacific and ranked third in Asia after China and India. More than half of Indonesia's population actively accesses the internet network every day to enjoy various services, including e-commerce, fintech, as well as on-demand services. With the opportunity for a growing digital economy market, Indonesia in the last few years has been actively producing startups that the country's economy hopes to build. However, a startup will not run smoothly when faced with a problem, one of the main things is limited funding. With startup characteristics inherent in entrepreneurial traits, this study aims to determine whether access to funding of a startup company can be influenced by entrepreneurial orientation within the company, especially how the relationship between the two is mediated by company growth variables. Based on the results of multiple linear regression and binary logistic regression, the dimensions of risk-taking and innovation from entrepreneurial orientation are proven to affect access to funding from venture capital, and ownership of the relationship is better if it is mediated by company growth."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Program UI Incubate 2020 oleh Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia sebagai inkubator pemberdayaan startup di lingkungan Universitas Indonesia yang berfokus pada tahapan kegiatan program. Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP) Universitas Indonesia memiliki visi untuk menjadi unit kerja yang berperan aktif dalam mendorong dan menumbuh kembangankan bisnis yang ada di masyarakat.  Penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah program dengan cara meninjau apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan menggunakan pendekatan evaluasi proses. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021 saat pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Metode yang digunakan untuk pengambilan data adalah wawancara mendalam dengan media telefon dan konferensi video kepada 5 orang informan yang terlibat langsung dalam program ini. Tinjauan literatur digunakan dalam memperkaya analisis substansi untuk menyiasati keterbatasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana setiap kegiatan berlangsung dari perencanaan dan memberikan gambaran hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Faktor pendukung pelaksanaan program ini adalah jejaring yang dimiliki lembaga, komitmen startup binaan (Adavendor), dan ketersediaan dana. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program adalah sumber daya manusia DISTP UI yang rentan berhenti ataupun dipindahtugaskan, dan kondisi pandemi COVID-19.

---

This thesis discusses the evaluation of the implementation of the UI Incubate 2020 Program by the Directorate of Innovation and Science Techno Park (DISTP) of the University of Indonesia as an incubator for startup empowerment within the University of Indonesia which focuses on the stages of the program activities. The Directorate of Innovation and Science Techno Park (DISTP) of the University of Indonesia has the vision to become a work unit that plays an active role in encouraging and growing business in the community. This research is evaluative research that aims to develop a program by reviewing whether the activities carried out are by what was planned using a process evaluation approach. This research was carried out in 2021 when the COVID-19 pandemic was still hitting Indonesia. There were five informants who were interviewed in this study where they were directly involved in this program. The literature review was used to enrich the substance analysis to get around the limitations of the study. The results of the study show how each activity takes place from planning and provides an overview of the things that support and hinder the implementation of the program. The supporting factors for implementing this program are the network owned by the institution, the commitment of the assisted startups (Adavendor), and the availability of funds. While the inhibiting factors for implementing the program are DISTP UI's human resources who are prone to quitting or being transferred, and the COVID-19 pandemic condition."

"ABSTRAKPerusahaan rintisan digital (startup) pada umumnya menjadi pendorong utama perkembangan ekonomi digital. Sebagai perusahaan yang mengedepankan inovasi, investasi pada startup memiliki risiko yang sangat tinggi. Salah satu pendanaan startup berasal dari investasi modal ventura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pajak di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong modal ventura yang berinvestasi pada startup, menggambarkan insentif pajak untuk investasi modal ventura yang diterapkan di Singapura dan Cina dan menganalisis alternatif kebijakan pajak yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendukung modal ventura yang berinvestasi pada startup, pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dalam bentuk pengecualian pengenaan pajak atas dividen. Insentif pajak yang diberikan tidak menarik investasi karena tidak sesuai dengan model investasi modal ventura. Insentif pajak untuk modal ventura yang diterapkan di Singapura diberikan dalam bentuk pengecualian pengenaan pajak atas capital gain, bunga, dan dividen, sementara Cina memberikan insentif pajak dalam bentuk pengurangan pajak. Alternatif insentif pajak yang direkomendasikan untuk diterapkan di Indonesia adalah dalam bentuk pengurangan pajak sebagaimana diterapkan di Cina.

---

ABSTRACTStartups are typically at the heart of digital economy development. Startups-which mostly promote innovation-are very high risk in terms of funding. One of the startups source of funding is venture capital investment. The aims of this study were to analyze tax policy in Indonesia which is intended to encourage venture capital investment in startups, describe the tax incentives for venture capital investing in startups which are applied in Singapore and China and analyze tax policy alternative that could be applied in Indonesia. This research was conducted using qualitative approach and qualitative data analysis techniques. In this study, it was known that to support venture capital investment in startups, Indonesias government provides tax incentives in the form of tax exemption on dividends. It was known that the tax incentive given does not attract investment because it does not consider the venture capital investment model. Tax incentives for venture capital applied in Singapore are given in the form of tax exemption of capital gains, interest and dividends, while China provides tax incentives in the form of tax offsets on investment or investment allowances. The recommended tax incentive to be applied in Indonesia is in the form of a tax offset on investment or investment allowance as applied in China."

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan.untuk mengetahui apakah akuisisi, jumlah kunjungan bulanan, jumlah investor utama, dan jumlah anggota direksi pada perusahaan startup digital berpengaruh pada besaran pendanaan yang diterima dan jumlah babak pendanaan. Penelitian ini menggunakan data sampel 300 startup dengan ranking tertinggi di seluruh dunia. Dengan menggunakan regresi linear berganda metode OLS Ordinary Least Square, hasil penelitian ini menujukkan bahwa keempat variabel yang diteliti signifikan memengaruhi besaran pendanaan dan jumlah babak pendanaan pada perusahaan startup digital dengan arah hubungan positif. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pendanaan pada startup digital yang berasal dari negara maju maupun negara berkembang.

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether the acquisition, the number of monthly visit, the number of lead investor, and the number of board member at the digital startup companies affect the amount of funding received and the number of funding round. This study used data sample of 300 startups with the highest ranking worldwide. By using multiple linear regression of OLS Ordinary Least Square, the results of this study showed that the four variables studied significantly affect the amount of funding and the number of funding round at the digital startup company with positive relationship. This study also proves that there is no significant difference in funding on digital startup from emerging and high income countries. "

"Subsektor kuliner merupakan tiga subsektor industri kreatif terbesar yang mengalami penurunan pertumbuhan di masa pandemi COVID-19 dan kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang merupakan dampak dari penurunan omset penjualan. Dampak jangka panjang, lembaga keuangan bank dan non-bank akan lebih konservatif dan selektif pada pasca-pandemi dalam menyalurkan pembiayaan yang membutuhkan sekuritiasi sebagai manajemen risiko. Kekayaan intelektual yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif, dapat dimanfaatkan sebagai sekuritiasi untuk meningkatkan ketertarikan pemberi pinjaman sebagai solusi peningkatan akses pembiayaan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya awal untuk mengembangkan rancangan pemberian kredit berbasis KI di Indonesia. Metode Design Structure Matrix diterapkan untuk mengidentifikasi aliran informasi antar proses dan menghasilkan durasi total skema yang lebih singkat dengan mengoptimalkan urutan proses. Business Process Modelling Notation lebih lanjut digunakan untuk visualisasi pemahaman alur proses bisnis secara menyeluruh. Penelitian ini menghasilkan rancangan proses bisnis berdasarkan penjadwalan optimal yang menyediakan (i) struktur sistematis untuk memperkuat dan mematangkan skema pemberian kredit berbasis KI menjadi konsep yang layak dan dapat diterapkan dan (ii) sumber inspirasi untuk praktik implementasi skema pemberian kredit berbasis KI kepada pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia.

---

The culinary sub-sectors are the three largest creative industry sub-sectors that experienced a decline in growth during the COVID-19 pandemic. To maintain their business and compete, 60% of business actors in the culinary sub-sector feel that limited access to financing is the main difficulty resulting from the decline in sales turnover. In the long-term impact, bank and non-bank financial institutions will be more conservative and selective in the post-pandemic in distributing financing that requires securitization as risk management. Intellectual property, which is the basis for the development of the creative economy, can be used as security to increase lenders' interest as a solution to increase access to financing. The research work is one of the initial efforts to develop an IP-based financing structural framework in developing economies, especially in the Indonesian context. An attempt was made to address the limitations by developing a systematic process model for the IP-based financing business process. The Design Structure Matrix method is applied to identify the flow of information between processes and results in a shorter total scheme duration by optimizing the sequence of processes. Business Process Modeling Notation is further used to visualize the overall understanding of the business process flow. The research findings a process model providing: (i) a systematic structure to strengthen and mature existing IP-based financing scheme into viable and implementable concepts and (ii) a source of inspiration for best practice IP-based financing scheme in the creative economy sector."