Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak koperasi di Indonesia gagal karena permasalahan keanggotaan dan permodalan. Undang-undang ditengarai menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut, sehingga RUU Koperasi dirasakan perlu dibuat. Skripsi ini akan membahas mengenai pergeseran keanggotaan dan permodalan antara gagasan-gagasan dan ketentuan undang-undang yang pernah berlaku sejak kemerdekaan yaitu UU Nomor 79 tahun 1958, UU Nomor 14 tahun 1965, UU Nomor 12 tahun 1967, UU Nomor 25 tahun 1992, dan juga RUU Koperasi.

---

AbstractMany cooperatives in Indonesia failed due the membership problems and the capital deficiency. Act of cooperatives is suspected as one of the cause of the failure, therefore the new act must be made. The purposes of the thesis is to grasp paradigm shifting between cooperatives idea and the act of cooperatives ever apply in Indonesia since the Independence, i.e. Act No. 79 Year 1958, Act No. 14 Year 1965, Act No. 12 Year 1967, Act No. 25 Year 1992, and also the draft of Cooperatives bill."

"Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa KPPU menggunakan doktrin tersebut untuk memperluas yurisdiksinya (prinsip ekstrateritorial). Hasil penelitian membuktikan bahwa doktrin single economic entity tidak memiliki dasar hukum. Diperkuat Mahkamah Agung, doktrin tersebut dijadikan Preseden oleh KPPU untuk Kasus Astro dan Kasus Pfizer.

---

The rapidness of economic development has influenced the existence of company with parent-subsidiary structure, based on stock ownership. Indonesian Company Law only acknowledge separate legal entity doctrine towards such structure. Instead of use that doctrine, KPPU on Temasek case used the single economic entity doctrine which interpreted from the definition of "undertaking" Law of 15/1999.

The result shows that KPPU use such doctrine to expand its jurisdiction (extrateritorial principle). The reseach result shows that single economic entity doctrine does not have any legal basis. Supported by Supreme Court, the doctrine has become precedent by KPPU for Astro and Pfizer Case."

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic Entity Doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannya dengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrin tersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengan kasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebut dihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single Economic Entity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agar menimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturan tersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine on Indonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency to regulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the related cases and its effect of such regulation considering the ASEAN Economic Community.

The conclusion is that it is important to include the regulation of Single Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999 to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single Economic Entity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN Economic Community."

"Keberadaan PT. Go-Jek Indonesia sebagai penyedia jasa transportasi online sempat menimbulkan kontroversi dan pertentangan pada sebagian masyarakat, salah satunya dikarenakan belum memiliki kepastian dan payung hukum yang pasti dalam mewadahi munculnya fenomena transportasi online di Indonesia, khususnya dalam hubungan kemitraan antara penyedia jasa transportasi online dengan pengemudi driver . Hal tersebut menyebabkan minimnya perlindungan driver sebagai mitra. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji hubungan kemitraan PT Gojek Indonesia dengan pengemudi dalam konteks hukum koperasi. Penelitian ini merupakan tinjauan normatif, yang mana Penulis menyusun dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti ingin menyarankan kepada pemerintah agar membuat payung hukum mengingat banyaknya konsumen yang menggunakan jasa ojek online. Selain itu, Penulis menyarankan kepada para pengemudi ojek online untuk mendirikan koperasi mengingat besarnya kapital dan jumlah pengemudi ojek online sehingga setiap driver dapat menyuarakan aspirasinya dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Melalui koperasi, kedudukan antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dan driver ojek online adalah setara, dilindungi dalam wadah berbentuk badan hukum, serta driver tidak hanya memegang modal namun menjadi pengurus juga karena dengan posisi mereka yang sekarang sebagai mitra mereka memiliki hak suara dan fasilitas pengembangan keterampilan yang membuat anggotanya lebih mandiri.

---

The existence of PT. Go Jek Indonesia as a provider of online transportation service caused controversy due to lack of the regulation, especially partnership relation between providers and drivers. This results in a lack of driver protection as a partner. This study was made to assess the partnership relationship between PT Go Jek Indonesia and the drivers in the context of cooperative law. This research is a normative study, which the Author compiled with reference to the legal norms contained in the legislation. The data type to be used in this study is primary data, wih primary, secondary, and tertiary legal materials.

The Author would like to suggest to the government to create the law, considering the number of consumers whom use online transportation service. In addition, the Author would like to suggest to the drivers to establish cooperation so their rights as partners can be fulfilled and will not be violated by PT Go Jek Indonesia. Through Cooperation, the position between online transportation service providers and drivers are aquivalend, drivers are protected in legal entity, and drivers not only hold capital but also as carers as well in their current position as partners, which they have voting rights and rights to get skills development facilities that makes the members more independent. "

"Perkumpulan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Bahkan banyak perkumpulan yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti perkumpulan Budi Utomo. Sampai sekarangpun Perkumpulan masih banyak digunakan dalam masyarakat Indoensia. Tetapi sayangnya perkembangan mengenai Perkumpulan tersebut di Indonesia tidak diikuti dengan perkembangan mengenai hukum yang mengatur mengenai Perkumpulan tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memahami mengenai hukum apa yang dijadikan dasar bagi Perkumpulan-perkupulan yang ada di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai bagaimana urgensi mengenai pembaruan hukum mengenai Perkumpulan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode deskriptif analitis, yang dibuat dengan melihat bagaimana Perkumpulan berdiri dan eksis di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, Perkumpulan di Indonesia masih diatur dalam Staatsblad 1870-64, KUHPerdata Pasal 1653-1665 dan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016. Lebih lanjut, aturan-aturan yang ada tersebut ternyata dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perkumpulan yang ada di Indonesia, contohnya adalah yang terjadi dalam perkara dengan Putusan No. 203/G/2014/PTUN-Jkt dan Putusan No. 166/G/2013/PTUN-Jkt sehingga dibutuhkan adanya suatu pembaruan mengenai hukum yang mengatur Perkumpulan di Indonesia.

---

Association is one of the legal entity that is already known by the people of Indonesia since the Dutch colonial era. In fact, many associations are instrumental in the independence of Indonesia, such as association Budi Utomo. Until now, the Association is still widely used in public. But unfortunately the development of the Association in Indonesia is not followed by the development of the law governing the Association. The purpose of this study was to understand on what legal basis for the Associations in Indonesia. Furthermore, this study also aims to describe the urgency of the reform law on associations in Indonesia. This research is normative juridical that uses descriptive analytical method and made focusing on how an Association can rise and exist in Indonesia. Based on the results, it can be concluded, associations in Indonesia is still set in the Staatsblad 1870-64, Indonesian Civil Code Article number 1653-1665 and Regulation Minister of Law and Human Rights Number 3 Year 2016. Further, the existing rules is apparently considered incompatible with the development of the Association in Indonesia, for example on Case number 203/G/2014/PTUN-Jkt and Case number 166/G/2013/PTUN-Jkt, so it takes the existence of a reform of the laws governing the Association in Indonesia."

"Restrukturisasi Utang adalah sebuah keniscayaan dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur tetapi di lain sisi Debitur masih memiliki itikadi baik dan prospek untuk menjalankan usahanya. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang pasti dalam hal Restrukturisasi Utang sehingga Debitur dan Kreditur diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencapai kesepakatan dalam mekanisme Restrukturisasi Utang tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa mendirikan sebuah badan usaha baru juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk Restrukturisasi Utang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dan kedudukan hukum pihak-pihak dalam Restrukturisasi Utang melalui skema pembentukan Perseroan Terbatas sebagai Debitur baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan studi pustaka yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa badan hukum bertanggung jawab dalam hal tindakan sah yang dilakukan oleh organ atau telah disetujui oleh organ yang lebih tinggi. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kedudukan hukum yang terpisah diantara para pihak mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban sebelum dan setelah dilakukan Restrukturisasi Utang.

---

Debt restructuring is a necessity in terms of Debtor can not meet its obligations to Creditors, but on the other side of the Debtor still has a good faith and prospects for business. Regulation does not provide definitive arrangement in Debt Restructuring so Creditor and Debtor given that complete freedom to reach agreement in the Debt Restructuring mechanism. This means that setting up a new business entity can also be used as a means for Debt Restructuring. This study aims to explain the impact and the legal position of the parties to the Debt Restructuring scheme as a Limited Liability Company formation as a new Debtor. The method used is juridical-normative based on case studies. Results of the study revealed that the legal entity responsible for the unlawful act committed by the organ or organs that have been approved by the higher. The results also revealed that a separate legal position between the parties resulted in differences in the rights and obligations before and after the Debt Restructuring.

"

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.

---

Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

"Persaingan berbasis inovasi menciptakan tantangan baru bagi hukum persaingan usaha. Di tengah era teknologi saat ini, penggabungan badan usaha kerap didorong oleh motivasi untuk mengambil alih hak kekayaan intelektual atas suatu teknologi milik badan usaha lainnya. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk penggabungan badan usaha yang demikian akan mengakibatkan terjadinya konsentrasi hak kekayaan intelektual yang memiliki dampak anti persaingan mengingat sifat eksklusivitas dan monopolistik dari hak kekayaan intelektual. Sayangnya, masih terdapat celah hukum bagi terjadinya praktik konsentrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Karenanya, KPPU perlu menerapkan konsep analisis terhadap penggabungan yang serupa dengan konsep analisis Innovation Market di Amerika Serikat.

---

Innovation-based competition creates new challenges for antitrust law. In the idst of current era of technology, the merger of a business entity is often driven by the motivation to acquire the intellectual property rights over a technology owned by other business entities. However, the results of this study prove that the form of such business entity merger would lead to a concentration of intellectual property rights that has anti-competitive effects due to the exclusivity and monopolistic nature of intellectual property rights. Unfortunately, there is still loopholes for the practice of concentration of intellectual property rights in Indonesia. Therefore, KPPU should apply the concept of merger analysis that is similar to the concept of Innovation Market in the United States."

"ABSTRAKTesis ini membahas status anak perusahaan yang terbentuk dari joint venture perusahaan BUMN dan mengetahui pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh para pemegang saham dalam hal pemegang saham melakukan dominasi pada pengendalian perusahaan. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norna yang berlaku di masyarakat juga menyangkut yang terkait dengan permasalahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menemukan adanya kegamangan atas status anak perusahaan BUMN yang diakibatkan banyaknya ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak sinkron terkait status penyertaan modal negara terhadap perusahaan induk dan adanya dominasi dari pemegang saham yang berperan dalam kegiatan strategis, operasional dan kegiatan pendukung anak perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kemandirian anak perusahaan sebagai separate legal entity. Oleh sebab itu, diperlukan adanya ketentuan yang mampu menjembatani ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan diperlukan adanya pengurangan peran dari pemegang saham sehingga anak perusahaan memiliki eksistensinya secara mandiri.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the status of a subsidiary of a joint venture formed state-owned enterprises and knowing responsibility that will be faced by the shareholders in terms of shareholders too dominance on the control of the subsidiary. Type of this research using normative juridical research method, which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms prevailing in society norm also concerns related to issues as stipulated in Law No. 40 In 2007, Law No. 19 of 2003 on State Enterprises and other relevant regulations. The research found the uncertainty over the status of a subsidiary of state-owned enterprises caused many provisions of the legislation are not in sync regarding the status of state equity participation of the parent company and the dominance of the shareholders role in the strategic, operational and support activities subsidiary resulting in loss the independence of the subsidiary as a separate legal entity. Therefore, it is necessary to be able to bridge the unsynchronized provision of legislation so as to fill the legal vacuum that exists and is necessary for the reduction of the role of shareholders so that the subsidiary has independent existence."