Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pola pengamanan pemilu Presiden 2014 khususnya dalam proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Panwaslu DKI menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang mengakibatkan KPU DKI memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di wilayah Jakarta Pusat. Pemungutan suara ulang ini terjadi karena tidak bekerjanya sistem pelaksana pemilu pada tingkat TPS yaitu adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS, saksi sebagai sub sistem penyelenggara pemilu lainnya menilai petugas Polisi di TPS tidak mampu mengontrol KPPS yang melakukan kelalaian dan pelanggaran tersebut.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kegiatan pelayanan keamanan dari obyek yaitu Polres Metro Jakarta Pusat terkait proses pengamanan Pemilu melalui studi kasus pemungutan suara ulang. Hasil penelitian ini menyimpulkan persiapan anggota polri dalam operasi MANTAP BRATA JAYA -2014 lebih bersifat hard skill dan minim soft skill, sinergi antara Polri, KPU dan Panwaslu khususnya tingkat TPS belum maksimal.

---

This thesis discusses the security pattern of the Presidential elections in 2014, especially in the voting process that has been implemented by the Central Jakarta Metro Police which has not run as it should. The Jakarta Election Supervisory Committee found a number of violations of the election which resulted KPU decided to conduct re voting in some polling stations in Central Jakarta. This re voting occurs because no operation of election management system at the polling station level, namely the existence of electoral violations committed by KPPS, witness as a sub system of election organizers would review police officers in polling stations are not able to control KPPS negligence and violations.

This type of research is a qualitative research method of ethnography. For exampel, like observing the symptoms that manifest in the activities of the security services of the object that is associated Central Jakarta Metro Police securing election process through case studies re voting. Results of this study concluded the preparation of the national police members in the operation MANTAP BRATA JAYA 2014 is more hard skills and soft skills minimal, the synergy between the police, the KPU and Panwaslu particular polling station level is not maximized."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah masalah dalam profesionalitas Polri di era demokrasi pasca reformasi. Salah satunya adalah keterlibatan dan peran polisi dalam kontestasi politik. Keterlibatan Polri dalam politik menjadi fenomena penting karena memperlihatkan persoalan mendasar dalam profesionalitas aktor keamanan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi, yaitu tidak terlibat dalam politik. Keterlibatan ini terjadi saat situasi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berlangsung pada Pilpres 2019 di Jawa Barat. Fenomena empiris ini menjadi dasar terbentuknya pertanyaan penelitian dalam disertasi ini, yaitu bagaimana profesionalitas Polri dalam demokrasi Indonesia era reformasi, yang dilihat melalui Pilpres 2019 di Jawa Barat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, disertasi ini menggunakan dua teori utama yaitu Demokrasi dan De-demokratisasi dan Hubungan Sipil-Militer, dan satu konsep kekuasaan politik dalam pemolisian.Metode penelitian dalam disertasi ini adalah kualitatif berdasarkan studi kasus dengan tipe single-case design yang holistik. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para informan yang dipilih secara purposif. Data primer dilengkapi dengan data sekunder melalui literatur, regulasi, serta laman opini informan yang tidak bisa diwawancarai. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 20 dari 23 yang direncanakan.Temuan penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa persoalan profesionalitas Polri dalam Pilpres 2019 di Jabar disebabkan sejumlah faktor, yaitu: kapasitas demokrasi negara yang rendah melalui penggunaan instrumen penegakan hukum Polri; persepsi polisi mengenai kekuasaan pemolisian melampaui batasan prinsip profesionalitas; adanya dua kepentingan yang saling berkelindan dalam hubungan negara dan polisi sebagai aliansi politik; dan lemahnya seluruh mekanisme pengawasan kepada kepolisian. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi di saat polisi secara kelembagaan telah mandiri sebagai institusi penegak hukum.Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada Teori Demokrasi dan De-demokratisasi dengan memperluas konsep kapasitas demokrasi negara yang rendah. Proposisi teoretis disertasi ini adalah kapasitas demokrasi negara yang rendah telah menggeser peran polisi dari instrumen negara menjadi instrumen rezim. Peran polisi sebagai instrumen rezim tidak murni membatasi kebebasan sipil demi kepentingan rezim, namun juga menjaga kepentingan kepolisian.Kontribusi teoretis pada Teori Hubungan Sipil-Militer adalah memperluas konsep kontrol sipil subyektif dengan menambah unit analisis kepolisian dan konsep kekuasaan pemolisian. Karakter hubungan dalam kontrol sipil subyektif tersebut tidak sepenuhnya menjaga kepentingan rezim namun juga kepentingan kepolisian karena polisi memiliki kekuasaan pemolisian yang dapat dilakukan secara mandiri.

---

This research analyzes several problems in the Police's professionalism in the post-reform era. One of these problems is the involvement and role of the Police in political contestation. Police involvement in politics is an important phenomenon because it shows a fundamental problem in the professionalism of security actors that is not in line with democratic principles, not being involved in politics. However, this involvement occurred when Indonesia's democratic situation experienced a setback and took place during the 2019 Presidential Election in West Java. This empirical phenomenon is the basis for the formation of the research question in this dissertation: how is the professionalism of the Indonesian National Police (Polri) in the era of reform through the 2019 Presidential Election in West Java? Based on the research question, this dissertation uses two main theories; Democracy and De-democratization and Civil-Military Relations, and a concept of political power in policing.

The research method in this dissertation is qualitative and based on case studies with a holistic single-case design. Primary data was obtained from the interviews of informants who were selected purposively. Secondary data complement primary data through literature, regulations, and the opinion links of informants who cannot be interviewed. The number of informants in the study was 20 out of 23 informants' plans.

The findings of this dissertation show that the problem of Polri's professionalism in the 2019 Presidential Election in West Java was caused by several factors: the low-capacity democratic through the use of law enforcement instruments; the Police's perception of policing power that has exceeded the limits of the principle of professionalism; the existence of two intertwined interests in the relationship between the state and the Police as a political alliance; and the weakness of all oversight mechanisms to the Police. These findings show that the weakening of democracy occurs when the Police have institutionally fulfilled the principles of democracy, being independent as a law enforcement institution.

The theoretical contribution of this research is expanding the concept of the low capacity democratic in the Theory of Democracy and De-democratization. The theoretical proposition of this dissertation is that the state's low democratic capacity begins with weak democratic consolidation and in its development, this capacity is strengthened when law enforcement and security become police tools in limiting citizens' civil liberties. The theoretical contribution to the Civil-Military Relations Theory is to expand the scope of the unit of analysis, namely the police, and add the concept of policing to the concept of subjective civilian control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan teror apa saja yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang menyerang kantor kepolisian, mengetahui sistem keamanan yang sudah diterapkan oleh Polsek Megamendung, Bogor, mengetahui. .solusi .apa .saja .yang .dapat .dilakukan .untuk .mencegah terjadinya aksi teror di Polsek Megamendung, Bogor, dan memberikan solusi strategi pencegahan aksi terorisme di kantor kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, laporan keamanan, serta wawancara dengan Anggota Polsek Megamendung, Bogor. Hasil dari penelitian ini penting untuk menyoroti penerapan CPTED dalam desain dan pengelolaan bangunan kepolisian sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi peluang terjadinya kejahatan.

---

The aim of this research is to identify the terrorist actions carried out by terrorist groups targeting police stations, to assess the security systems implemented by Polsek Megamendung, Bogor, and to propose solutions to prevent terrorist acts at Polsek Megamendung, Bogor, as well as to provide strategic solutions for preventing terrorism at police stations. This study employs a qualitative method with analysis from various sources, including government documents, security reports, and interviews with members of Polsek Megamendung, Bogor. The findings of this research underscore the importance of applying CPTED principles in the design and management of police buildings to enhance security and reduce the likelihood of criminal activities."

"Pemilihan umum atau pemilu merupakan proses warga negara untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta wakil rakyat secara langsung. Pemilu diselenggarakan oleh berbagai organisasi atau badan penyelenggara, salah satunya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Berdasarkan hasil kajian, KPPS memiliki beban kerja yang tinggi sehingga mengakibatkan petugas mengalami distres. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko distres pada petugas KPPS di Tangerang Selatan pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Analisis data dilakukan secara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 68,8% petugas mengalami stres sedang dan 31,2% petugas mengalami stres ringan. Sementara itu, diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja fisik, beban kerja, usia, dan jenis kelamin terhadap tingkat distres.

---

General elections or elections are processes for citizens to elect the president, vice president, and representatives directly. Elections are organized by various organizations or bodies, one of which is the polling station organizing group (KPPS). Based on studies, KPPS officers bear a heavy workload leading to distress among them. This research aims to analyze distress risk factors among KPPS officers in South Tangerang during the 2024 elections. The study uses a quantitative method with a cross-sectional study design. Data analysis involves descriptive and inferential statistics. The results show that 68.8% of the officers experience moderate stress, while 31.2% experience mild stress. Furthermore, there is a significant correlation between physical work environment, workload, age, and gender with the level of distress."

"Peran pemerintah dalam pemberian sertifikasi kompetensi terhadap pekerja sangat dibutuhkan oleh pekerja dikarenakan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja sebagai sarana meningkatkan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Sistem sertifikasi kompetensi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing sekaligus dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tesis ini menjelaskan dan menganalisis berkaitan dengan pengaturan sertifikasi kompetensi, pelaksaanan sertifikasi kompetensi dalam rangka peningkatan professionalitas pekerja dan pelaksaanaan pengaturan sertifikasi kompetensi berkaitan dengan professionalitas pekerja. Metode penelitian yang digunakan didalam tesis ini adalah metode penelitian normatif yang mengacu pada kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa beragamnya pengaturan berkaitan dengan sertifikasi kompetensi kemudian mengakibatkan ketidakpaduannya pelaksanaan sertifikasi kompetensi di tataran implementasi. Salah satu masalah yang muncul adalah besarnya biaya sertifikasi kompetensi bahwa sertifikasi kompetensi bukan sebatas formalitas melainkan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bisnis. Dengan adanya sertifikasi kompetensi pekerja memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya. Dikarenakan sebelum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja pekerja tersebut harus mengikuti pelatihan bekerja dengan baik dan professional sehingga melalui sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan profesionalitas pekerja dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi seharusnya diwajibkan kepada pekerja serta wajib didukung oleh pemerintah melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dikarenakan dalam menghadapi persaingan global sertifikasi kompetensi sangat dibutuhkan oleh pekerja.

---

The role of the government in providing competency certification to workers is needed by workers because of the importance of work competency certification as a means of increasing the competitiveness of the workforce in Indonesia. The competency certification system can be used as a means to improve the competitiveness of Indonesian workers so that they can compete with foreign workers as well as can be used as a means to increase industry appreciation for workers with certain competency qualifications. This thesis explains and analyzes related to competency certification arrangements, the implementation of competency certification in order to improve worker professionalism and the implementation of competency certification arrangements related to worker professionalism. The research method used in this thesis is a normative research method that refers to legal rules and regulations. The results of this thesis show that various arrangements related to competency certification then result in incompetency certification implementation at the implementation level. One of the problems that arises is the high cost of competency certification that competency certification is not just a formality but aims to improve business competence. With the certification of competence, workers understand the standards of doing a good job according to their fields. Because before getting a work competency certificate, these workers must attend training to work well and professionally so that through competency certification they can improve the professionalism of workers and can achieve the goals set by the company. The implementation of competency certification should be mandatory for workers and must be supported by the government through the National Professional Certification Agency and Professional Certification Bodies because in the face of global competition, competency certification is needed by workers."

"Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora, secara faktual telah tercapai sesuai target dan timeline yang telah dirumuskan oleh satgas vaksinasi Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis secara objektif kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah hukum Polres Blora; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Wilayah Hukum Polres Blora; 3) Mendeskripsikan dan menganalisis peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah hukum Polres Blora.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dapat menggambarkan secara komprehensif peran polri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Polri untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid- 19 di wilayah hukum Polres Blora diantaranya; Pertama, memfasilitasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses perencanaan pelaksanaan vaksinasi di berbagai level, dengan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan gagasan terkait pelaksanaan vaksinasi. Kedua, pada tahap pelaksanaan vaksinasi perwakilan masyarakat dilibatkan ikut serta menjadi panitia vaksinasi di lokasi yang telah disepakati berdasarkan hasil musyawarah. Masyarakat juga secara sukarela ikut membantu mensosialisasikan informasi pelaksanaan vaksinasi bahkan hingga memberikan bantuan konsumsi secara sukarela saat pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi oleh Polri. Ketiga, Polri melakukan terobosan program inovatif dengan “menyambangi” door to door masyarakat dan mengupayakan kemudahan akses vaksin melalui mobil gerai vaksin.

---

The research discusses about the roles of Blora Police Resort in handling the pandemic of Covid-19 in Blora Regency. More specifically, the research aims to (1) describe and analyse objectively the condition of Covid-19 pandemic that occurs in the jurisdiction of Blora Police Resort; (2) describe the role of Indonesian National Police in increasing the public participation to make the Covid-19 vaccination successful in the jurisdiction of Blora Police Resort; and (3) describe and analyse the obstacles in the implementation of Covid-19 vaccination in the jurisdiction of Blora Police Resort. The research employs the qualitative approach. The researcher chooses the qualitative approach because it can comprehensively describe the police strategy in increasing the community participation in Covid-19 vaccination programs. The results of the research reveal that the roles of the National Police to encourage the community participation in the implementation of the Covid-19 vaccination programs in the jurisdiction of Blora Police Resort are: first, facilitating the community to be directly involved in the planning process for the implementation of vaccination at various levels by providing as much space as possible for the community to provide inputs and ideas regarding the implementation of vaccination; second, involving community representatives as part of the vaccination succession committees at certain locations, especially in voluntarily helping disseminate information on the implementation of vaccinations as well as providing consumption assistance during the implementation of vaccinations initiated by the police; and third, creating innovative programs by visiting the communities door to door and seeking easy access to vaccines through vaccine booth cars."

"Suksesi melalui proses pemilihan umum merupakan momen penting bagi kelangsungan demokrasi, begitu pula menjadi momen yang rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta konflik sosial. Dalam kaitannya dengan hubungan antara Negara, demokrasi dan netralitas, penting untuk memastikan sikap netral dari aparatur negara pada masa pemilu. Baik yang bersifat birokratis, seperti ASN, maupun instrumen ketertiban umum dan ketahanan nasional seperti TNI/Polri. Pelayanan yang diselenggarakan oleh aparat birokrasi sepatutnya didasarkan pada profesionalisme bukan karena kepentingan politik. Netralitas juga dimaknai bahwa pemerintahan hendaknya tidak memihak pada kepentingan golongan, tetapi bertindak atas dasar sikap profesionalisme dengan kemampuan individu yang kredibel dan tingkat kapabilitas yang tinggi. Maka, penelitian ini bertujuan melakukan analisa terhadap kecenderungan keberpihakan Polri terhadap penguasa dalam kontestasi politik Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, penelitian ini akan berupaya menjawab bagaimana implementasi netralitas Polri di masa depan dalam perspektif pemolisian demokratis di Indonesia. Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, triangulasi dan kajian pustaka. Analisis penelitian ini dilakukan secara hierarkis linier. Dalam konteks ini, penulis melihat penerapan birokrasi yang netral dan Polri yang menerapkan democratic policing belum tercermin dalam konteks pelaksanaan dan pengamanan pada masa Pemilu, khususnya dalam konteks penelitian ini, Pemilu tahun 2019. Lebih jauh, Polri dan seluruh jajarannya harus melakukan adaptasi dan bertransformasi untuk menjawab semua tantangan yang membentang. Terutama mengingat dengan hadirnya masyarakat digital yang dapat bertindak sebagai civil oversight melalui media sosial.

---

Succession through the election process is an important moment for the continuity of democracy and a moment that is prone to abuse of power, corruption, and social conflicts. Regarding the relationship between the State, democracy, and neutrality, it is critical to ensure the neutrality of the state apparatus during the election period. Not only bureaucracy, such as civil servants but also keepers of public order and national security such as the military and the police. Public services provided by the bureaucratic apparatus should be based on professionalism instead of political interests. Neutrality also means that the government should not side with group interests but act based on a professional attitude with credible individual abilities and a high level of capability. The research aims to analyse the inclination of Indonesian National Police (Polri) towards incumbent on political contestation, such as election, in 2019. Furthermore, the current research will attempt to shed light on implementing the police neutrality model in the future based on the perspective of democratic policing in Indonesia. The research employs the qualitative approach using a case study design. Data are collected through interviews, triangulation, and literature review. The analysis of this research is carried out in a linear hierarchical manner. In this context, the author argues that the implementation of a neutral bureaucracy and democratic policing has not been reflected in the general election context especially during the 2019 general election. Polri needs to answer all the challenges that arise especially considering a digital community that can act as a civil oversight through social media.

"

"Pendahuluan: Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan serentak dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus menyelesaikan penghitungan suara di hari yang sama dengan penambahan kertas suara. Keadaan ini menyebabkan petugas KPPS meninggal dan sakit diduga akibat stres dan kelelahan akibat beban kerja yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan respon stres pada petugas KPPS Pemilu 2019.  Metode: Desain studi potong lintang menggunakan data sekunder dilakukan terhadap masalah yang diteliti meliputi 80 data petugas KPPS di TPS di Jakarta, Banten, dan Yogyakarta. Stresor kerja dan respons stres dinilai dengan NBJSQ bahasa Indonesia. Beberapa model regresi logistik digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang terkait dengan respons stres.Hasil: Stresor pekerjaan yang paling dirasakan oleh petugas KPPS Pemilu 2019 dalam penelitian ini adalah kelebihan beban kerja kuantitatif (47,5). Respon stres yang paling banyak terjadi pada petugas KPPS Pemilu 2019 dalam penelitian ini adalah kelelahan (17,5%). Tidak ada hubungan antara stresor pekerjaan dan faktor individu dengan respon stres (p>0,05).Kesimpulan: Penelitian ini menunjukkan bahwa kelebihan beban kerja kuantitatif merupakan stresor kerja utama di kalangan petugas KPPS pada pemilihan umum 2019. Stresor tersebut dapat memicu kejadian serangan jantung pada individu yang memiliki predisposisi.

---

Introduction: The 2019 general election in Indonesia was the first general election to be held simultaneously and election officers (KPPS) had to complete the vote count on the same day with additional ballot papers. This situation caused high mortality and morbidity among KPPS officers due to stress and fatigue caused by job overload. This study was aimed to explore the factors related stress response in 2019 election KPPS officers.

Methods: A cross-sectional study design was conducted to the issue under the study included 80 data of KPPS officers at Polling Station (TPS) in Jakarta, Banten, and Yogyakarta. Occupational stressor and stress response was assesed with NBJSQ bahasa Indonesia. Multiple logistic regression models were used to explore factors associated with stress response.

Results: The most perceived occupational stressor experienced by the 2019 General Election KPPS officers in this study were quantitative job overload (47,5%).The stress response that occurred in the 2019 General Election KPPS officers in this study was fatigue (17.5%). There was no relationship between occupational stressor and individual factors with stress response (p>0.05). The stressor can trigger the incidence of heart attacks in predisposed individuals."

"This thesis discusses about the perfonmmce of security officers and negative behaviour of inmates in Tegal Prison, also the relationship in between based on that matter, the objective of this theses is to find out and ana1ize the perfonnance of security officer and inmates behaviour, also the relationship in between in Tegal Prison. This thesis uses Qualitative method with juridic managerial approach data collected through observation I serveitance, interview and documentation study. The observations carried out by direct observation of acth-ity and accasion accured in the field. Interview" carried out through the informats such as main infum1a11t namely the warden, important informant namely the inmates and security officers, also additional informant namely the officers related with the sludy, Furthermore documentation study is learning the documents such as book, journa1, codes, previous research and other ducuments related.The result is a description about the condition accured in the field. Thus, after being analyzed by theory and interview "'ith the informants, there are conclusions about the perfonnants of security officers in Tegai Prison and the obstacles encomentered in order of improvement, the negative behaviour of inmates in Tega1 Prison and the factors why it occoured, and also symbiotic relation bel:\veen the performance of security officers and inmates behaviour."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."