Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan thesis ini membahas mengenai implikasi penerapan Automatic Exchange of Information AEoI terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Namun, dengan meningkatnya perdagangan dan investasi dalam skala global di era globalisasi saat ini telah menyebabkan praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melibatkan negara-negara tax haven. Praktek penghindaran pajak ini akan sulit diberantas tanpa adanya suatu media yang memfasilitasi otoritas pajak masing-masing negara untuk dapat saling bertukar informasi. Oleh karena itulah organisasi kerjasama pengembangan ekonomi OECD telah mengembangkan kerjasama di bidang perpajakan dalam hal transparansi perpajakan dan pertukaran informasi secara otomatis. Kerja sama ini dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia akan secara efektif mengikuti AEoI pertahun 2018 dengan 101 negara di dunia yang telah menyatakan komitmennya menerapkan AEoI tersebut. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan AEoI akan berimplikasi pada peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak secara berkesinambungan melalui perluasan data dan basis pajak yang diperoleh. Namun, penerapan AEoI ini juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, seperti adanya kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perpajakan dan UU Perbankan, belum adanya jaminan terhadap hak-hak Wajib Pajak serta koordinasi antar institusi di Indonesia yang belum optimal dilakukan dalam rangka pertukaran informasi keuangan Wajib Pajak juga akan menimbulkan hambatan dalam penerapan AEoI di Indonesia. Oleh karena itulah dengan adanya AEoI, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan regulasi aturan hukum yang ada dan aturan teknis lainnya dalam rangka AEoI, seperti melakukan revisi terhadap UU Perbankan dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan guna mendukung implementasi pelaksanaan AEoI di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about The Implication of The Automatic Exchange of Information AEoI for Tax Revenue in Indonesia. Taxes are the largest source of state revenue in Indonesia. However, the increasing of trade and investment on a global scale in the era of globalization nowadays has led to the practice of tax evasion by taxpayers involving tax haven countries. Tax evasion will be difficult to eradicate without a media that facilitates the competent authority of each country in order to exchange of information. Therefore Organization for Economic Cooperation and Development OECD has developed a cooperation in the field of taxation in terms of transparency and exchange of tax information automatically. This cooperation known as the Automatic Exchange of Information AEoI . Indonesia will effectively apply AEOI in 2018 with 101 countries in the world who have expressed their commitment to apply the AEOI. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that the implementation of AEoI will increase the tax compliance and tax revenue in Indonesia through the expansion of the data and tax bases. However, the implementation of AEoI would also pose obstacles in its implementation, such as the existence of bank secrecy set out in Taxation Law and Banking Law, and there rsquo s no guarantee for the confidentiality data of taxpayers. Hence the presence of the AEOI, the Indonesian government needs to set up a regulatory legal regulations and other technical rules in order for the implementation of the AEOI, as did the revision of the Banking Act and the Law on General Provisions and Tax Procedures in order to support the implementation of the AEOI in Indonesia."

"Pemanfaatan data Automatic Exchange of Information (AEoI) diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan data AEOI dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya terkait Pajak Penghasilan Wajib Orang Pribadi di Kantor Pengadilan Madya Dua Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi masalah kepatuhan pajak pada individu atau kelompok, dengan fokus pada persepsi dan pengalaman narasumber. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Penelitian mengikuti pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Evaluasi konteks menunjukkan bahwa pemanfaatan data AEoI di KPP Madya Dua Jakarta Barat memberikan pemahaman yang baik terhadap masalah kepatuhan WP dan tujuan pemanfaatan data AEoI. Evaluasi input menunjukkan ketersediaan sumber daya, pemahaman teknis, dan tanggung jawab terkait penerapan AEoI telah tercapai dengan baik. Evaluasi proses mengindikasikan implementasi yang sesuai rencana, penanganan kendala dengan pendekatan yang tepat, dan respons positif dari WP. Evaluasi produk menunjukkan bahwa hasil pemanfaatan data AEoI telah memenuhi harapan, tingkat efektivitas yang baik, solusi berkelanjutan, dan rekomendasi yang tercapai. Penelitian ini memberikan dampak positif pemanfaatan data AEoI dalam meningkatkan kepatuhan WP, terutama terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Inovasi utama terletak pada rekomendasi untuk penurunan rutin data AEoI, verifikasi data dari negara lain, dan peningkatan komprehensifitas data.

---

The utilization of Automatic Exchange of Information (AEoI) data is expected to help enhance compliance among individual taxpayers. This study aims to evaluate the effectiveness of AEoI data utilization in improving Individual Taxpayer compliance, especially related to Individual Income Tax at the KPP Madya Dua Jakarta Barat. This research uses a case study approach and qualitative methods. Qualitative methods are used to explore tax compliance issues in individuals or groups, focusing on the perceptions and experiences of the interviewees. Data was collected through interviews and document analysis. The research followed the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation approach. The context evaluation shows that the utilization of AEoI data at KPP Madya Dua Jakarta Barat provides a good understanding of WP compliance issues and the purpose of utilizing AEoI data. The input evaluation shows that the availability of resources, technical understanding, and responsibilities related to the implementation of AEoI have been well achieved. The process evaluation indicates that the implementation is on track, obstacles are handled with the right approach, and there is a positive response from taxpayers. Product evaluation shows that the results of AEoI data utilization have met expectations, a good level of effectiveness, sustainable solutions, and achieved recommendations. This research provides a positive impact of AEoI data utilization in improving taxpayer compliance, especially related to the Voluntary Disclosure Program (VDP). The main innovation lies in the recommendations for routine reduction of AEoI data, verification of data from other countries, and improvement of data comprehensiveness."

"ABSTRAKNama : Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM : 1606846024Program Studi : PascasarjanaJudul : Tinjauan Hukum Atas Penerapan Automatic Exchange of Information AEOI Dalam Perpajakan Dikaitkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Perbankan Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, diperlukan basis data perpajakan yang memadai. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan sistem self assessment, dimana basis data tersebut akan digunakan untuk membuktikan apakah penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengikuti perjanjian internasional dimana didalamnya menyatakan komitmen untuk melakukan pertukaran informasi keuangan otomatis baik untuk dalam maupun luar negeri. Perjanjian internasional dalam rangka pertukaran informasi keuangan tersebut telah disetujui oleh pemerintah bersama DPR serta telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai penerapan Automatic Exchange of Information AEOI dalam perpajakan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keterkaitan penerapan peraturan Automatic Exchange of Information AEOI dengan prinsip kerahasiaan perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penerapan Automatic Exchange of Information AEOI di Indonesia telah memberikan kepastian hukum, baik bagi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas perpajakan maupun bagi masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 23A UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penerapannya. Dalam keterkaitannya dengan prinsip kerahasiaan perbankan, dengan diberlakukannya UU No. 9 Tahun 2017, maka kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini telah sesuai dengan asas lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis. Kata kunci: Pertukaran Informasi Perpajakan, AEOI, Prinsip Kerahasiaan Perbankan

---

ABSTRACTName Maria Yashinta Tri Indra MawartyNPM 1606846024Study Program PostgraduateJudul Legal Review of the Implementation of Automatic Exchange of Information AEOI in Taxation Associated with Principles of Banking Secrecy Taxes are a very important source of state revenue for governance and the implementation of national development. In order to increase tax revenue, an adequate tax database is needed. This is a consequence of applying a self assessment system, which the database will be used to verify whether the tax calculation, remittance and reporting done by the Taxpayer is correct. If known to be false, the data will be used as a basis for corrective action. In connection with this, Indonesia has followed international agreements in which it states a commitment to conduct automatic financial information exchange for domestic as well as overseas. The international agreement for the exchange of financial information has been approved by the government and the Parliament and has been ratified by Law No. 9 of 2017 concerning the Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Interests of Taxation into Law. In this research the authors examine the application of Automatic Exchange of Information AEOI in taxation in Indonesia based on the prevailing laws and regulations and the linkage of the application of Automatic Exchange of Information AEOI rules with the principle of banking secrecy. The research method used in this research is law juridical normative research. The normative juridical approach is an approach based on the main legal material by examining the theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research. Based on the author 39 s research, the application of Automatic Exchange of Information AEOI in Indonesia has provided legal certainty, both for the government, in this case the Directorate General of Taxation as the tax authorities as well as for the community as Taxpayers. This is manifested by the fulfillment of the provisions of Article 23A of the 1945 Constitution as the constitutional basis in its application. In relation to the principle of banking secrecy, with the enactment of Law No. 9 of 2017, then banking secrecy for tax purposes is declared null and void. This is in accordance with the principle of lex posteriori derogat lege priori and lex specialis derogat legis generalist principle. Keywords Automatic Exchange of Information, AEOI, Principles of Banking Secrecy "

"Pelaksanaan kebijakan Automatic Exchange of Information yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018 ditemukan masalah dalam pemanfaatan dan pengelolahan data AEoI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan Akademisi Pajak. Efektivitas Pelaksanaan kebijakan AEoI menggunakan teori Richard Steers. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan AEoI cukup memadai didasarkan pada indikator prespektif sistem dan tekanan perhatian prilaku manusia dilihat dengan peningkatan jumlah partisipan setiap tahun, penerapan kebijakan AEoI telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DJP yang terjalin selama ini meskipun ditemukan masalah pada indikator optimisasi/pencapaian tujuan yakni kendala SDM, potensi sengketa perpajakan, kualitas data yang dipertukarkan, kendala waktu, dan kendala jumlah populasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI yang meliputi karakterstik organisasi, karakterstik lingkungan, dan kebijakan serta praktik manajemen menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI terhadap upaya penerimaan pajak. Namun karakterstik pekerja menunjukan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI.

---

The implementation of the Automatic Exchange of Information policy that has been implemented in Indonesia since 2018 found problems in the utilization and management of AEoI data. This research was carried out using a post-positivism approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and literature study. Informants in this study consisted of the Directorate General of Taxes and Tax Academics. The effectiveness of AEoI policy implementation was carried out based on Richard Steers. The results of the study found that the implementation of AEoI policies is quite adequate based on system perspective indicators and the pressure of attention to human behavior seen by the increase in the number of participants every year, the implementation of AEoI policies has been in accordance with applicable international standards, cooperation and coordination carried out by DGT that has been established so far even though problems were found in optimization indicators / achievement of goals, human reseources, potential tax disputes, quality of data exchanged, time constraints, and financial population size constraints. Factors that affect the effectiveness of AEoI policy implementation which include organizational characteristics, environmental characteristics, management policies and practices show that these factors affect the effectiveness of AEoI policy implementation on tax revenue efforts. However, the characteristics of workers show an inhibiting factor in the effectiveness of AEoI policy implementation."

"Automatic Exchange of Information merupakan solusi yang dicetuskan OECD dan negara G20 dalam mencegah praktik penghindaran pajak, khususnya pelarian dana ilegal ke luar negeri. Indonesia mulai menukarkan informasi secara otomatis pertama kali pada tahun 2018 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Meskipun begitu, Indonesia baru mulai memanfaatkan data AEoI tersebut pada akhir tahun 2019. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan data AEoI oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia serta tantangan yang dihadapi otoritas pajak dalam proses pemanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kantor Pelayanan Pajak sudah mulai memanfaatkan data AEoI dengan baik untuk meningkatkan wajib pajak terdaftar dan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Meskipun begitu, hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa data AEoI tidak secara langsung dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, namun data AEoI dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan kemudian dapat menghasilkan penerimaan pajak apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pajak menghadapi tantangan dalam proses pemanfaatan data AEoI berupa tantangan dalam aspek kelengkapan data, aspek teknologi, dan aspek sumber daya manusia.

---

Automatic Exchange of Information is a solution initiated by the OECD and G20 countries in preventing tax evasion practices, especially the illegal flight of funds abroad. Indonesia began exchanging information automatically for the first time in 2018 under the legal umbrella of Law Number 9 of 2017. However, Indonesia only started to utilize the AEoI data at the end of 2019. This study will analyze the use of AEoI data by the Tax Service Office in order to increasing tax revenue in Indonesia and the challenges faced by the tax authorities in the process of using it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study as data collection techniques. The results of this study indicate that the Tax Service Office has begun to properly utilize AEOI data to increase registered taxpayers and to minimize tax avoidance practices. Even so, the results of this study also say that AEoI data cannot directly be used to increase tax revenue in Indonesia, but AEoI data can help improve tax compliance and can then generate tax revenue if taxpayers are proven not to have fulfilled their tax obligations. This study also shows that the tax authorities face challenges in the process of utilizing AEoI data in the form of challenges in aspects of data completeness, technology aspects, and human resources aspects."

"ABSTRACTSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis dengan pendekatan kualitatif normatif tentang penerapan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis untuk mengungkapkan kerahasiaan bank untuk keperluan perpajakan di Indonesia. Sebelumnya, telah ada pengecualian untuk bank secrey untuk keperluan perpajakan dalam undang-undang perbankan yaitu Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 42 ayat (1) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Tujuan Tujuan Perpajakan bersama dengan PMK 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah oleh PMK 19 / PMK.03 / 2018, ketentuan kerahasiaan bank dalam Undang- undang Perbankan dianggap tidak berlaku lagi. Skripsi ini menganalisis jika ada hambatan nyata yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan dan sektor Perbankan dalam melaksanakan Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis dalam hal pengungkapan kerahasiaan bank dan apakah Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis telah efektif dalam atau tidak. mengungkapkan kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan sejak penerapan kebijakan ini dimulai pada bulan September 2018. Dalam kesimpulan, setelah berlakunya UU No. 9 tahun 2017 dan No. 70 / PMK.03 / 2017 sebagaimana telah diubah dengan No. 19 / PMK.03 / 2018, permintaan tertulis kerahasiaan bank diatur dalam undang-undang Perbankan untuk mendapatkan data keuangan nasabah bank tidak lagi dianggap sah. Namun, untuk Informasi dan Bukti Informasi (IBK), menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-16 / PJ / 2017, Direktorat Jenderal Pajak masih harus membuat permintaan tertulis. Penulis merekomendasikan, baik Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melindungi keamanan dan kerahasiaan data nasabah bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Peraturan dan Perjanjian Internasional dengan hanya mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak tertentu yang dapat mendapatkan akses ke informasi keuangan pelanggan dan Bank harus melakukan sosialisasi dalam mengirim laporan sesuai dengan pedoman Standar Pelaporan Umum untuk mencegah revisi yang bisa menyebabkan ketidakefisienan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze with normative qualitative approach about the implementation of Automatic Exchange of Information (AEoI) in order to disclose bank secrecy for taxation purposes in Indonesia. Previously, there have been exceptions to bank secrey for taxation purposes inside Banking laws which are Article 41 paragraph (1) Law No. 7 year 1992 as Amended by Law No. 10 year 1998 about Banking and Article 42 paragraph (1) Law No. 21 year 2008 about Sharia Banking. However, since the enactment of Law Number 9 of 2017 concerning the Establishment of Government Regulations in Lieu for Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for the Purposes of Taxation Purposes along with PMK 70/PMK.03/2017 as amended by PMK 19/PMK.03/2018, the bank secrecy provisions in Banking Laws have been waived. This thesis will provide an analysis if there are any real obstacles obtained from the banking sector, Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority and Banking sector in carrying out AEoI in regards to disclosure of bank secrecy and whether or not AEoI has been effective in disclosing bank secrecy for taxation purposes since the implementation of this policy began in September 2018. In conclusion, eversince the enactment of Law No. 9 year 2017 and No. 70/PMK.03/2017 as Amended by No. 19/PMK.03/2018, the written request of bank secrecy regulated inside Banking laws to obtain financial data of bank customers is no longer considered as valid. However, for Information and Evidence of Information (IBK), according to Directorate General of Taxes Circular Letter Number SE-16/PJ/2017, Directorate General of Taxes still have to make a written request. The author recommends, both the Directorate General of Taxes and the Financial Services Authority need to protect the security and confidentiality of customer data in accordance with the provisions of the Taxation Laws, Regulations and International Agreements by allowing only certain Directorate General of Tax officials that can get access to customers financial information and The banks have to socialize in sending reports in accordance with the Common Reporting Standard guidelines to avoid revision for efficiency."

"Pemberlakuan Automatic Exchange of Information AEoI dan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA di Indonesia bertujuan meningkatkan pemasukan pajak bagi Indonesia dan negara mitranya dengan menggunakan informasi keuangan milik masyarakat. Karena diberlakukan secara bersamaan, harus dipahami persamaan dan perbedaan antara AEoI dan FATCA. Selain itu harus diamati bagaimana AEoI dan FATCA akan berdampak pada kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dari bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Dikembangkan dari basis yang sama, yakni Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , menjadikan AEoI dan FATCA memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya latar belakang dan tujuan pembentukan, media serta sifat pemberlakuan, klasifikasi lembaga jasa keuangan yang terlibat serta informasi yang wajib dilaporkan. Adapun perbedaannya antara lain, subjek yang terlibat, objek yang wajib dilaporkan, prosedur pemberlakuan, peran dan keterlibatan negara, sanksi dan kondisi penerapan di Indonesia. AEoI dan FATCA memberikan dampak pada kegiatan dalam industri perbankan Indonesia. Adanya kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan nasabah membuat berubahnya ketentuan mengenai akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses rahasia bank secara langsung. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat pula mengganggu fungsi intermediasi dalam perbankan. Nasabah yang tidak nyaman dengan ketentuan ini berkemungkinan melakukan capital flight atau terjadi banking panic yang dapat mengganggu kesehatan perbankan. Penerapan AEoI dan FATCA harus menjadi perhatian bagi stakeholder di bidang perbankan. Bank juga harus mempersiapkan solusi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seiring dengan perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.

---

The enactment of the Automatic Exchange of Information AEoI and the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA in Indonesia aims to increase tax revenue for Indonesia and its partner countries by using publicly owned financial information. Because it is applied simultaneously, we must understand the similarities and differences between AEoI and FATCA. In addition it should be observed how AEoI and FATCA will impact on banking activities in Indonesia. This research is a normative juridical research with data collection method in the form of literature study from primary, secondary and tertiary law materials. Developed from the same base, namely Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , making AEoI and FATCA have several similarities and differences. These equations include the background and objectives of the formation, the media as well as the nature of enforcement, the classification of the financial services institutions involved and the information that must be reported. The differences are among others involved subjects, objects that must be reported, enforcement procedures, roles and state involvement, sanctions and conditions of application in Indonesia. AEoI and FATCA have an impact on activities in the Indonesian banking industry. The existence of an obligation to report the financial information of the customer makes changes to the provisions concerning the secret access of the bank for tax purposes. This change makes the Directorate General of Taxes have direct access to bank secrets. Changes to the bank 39 s confidentiality provisions may also interfere with the intermediation function in the banking sector. Customers who are not comfortable with this provision are likely to make a capital flight or a banking panic that may disrupt banking health. The application of AEoI and FATCA should be of concern to stakeholders in banking. Banks should also prepare solutions to maintain public trust in line with changes in bank secrecy provisions for tax purposes."

"Perkembangan strategi bisnis dalam era digitalisasi ekonomi saat ini adanya upaya untuk menekan pembayaran pajak sekecil mungkin dengan mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak, disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Exhange of Information (AEoI)menjadi salah satu bentuk upaya untuk mencegah praktik BEPS, Indonesia telah menjadi salah negara yang mengimplementasikan AEoI dalam perjanjian internasional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan, menganalisism dan mengetahui terkait implementasi kebijakan AEoI dalam penggalian potensi penerimaan pajak, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan AEoI sudah cukup baik, dilihat berdasarkan variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu, data yang telah diperoleh akan ditindaklanjuti dengan mengolah, mengidentifikasikan, dan menyebarkan data tersebut ke KPP, sehingga data yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

---

Development of business strategies in the current era of economic digitalization has something to do with paying taxes as small as possible with money transfers to other countries that have lower or more tax-free tax rates, called Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Automatic Information Exchange (AEoI) is one form of efforts to prevent BEPS practices, Indonesia has become one of the countries implementing AEoI in international agreements. This study was conducted to explain, analyze, and understand related to the implementation of AEoI policies in extracting potential tax revenue, this research was conducted using qualitative and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of AEoI policy is good enough, seen based on the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure. In addition, the data that has been obtained will be followed up by processing, identifying, and disseminating the data to the Tax Office, and the data has been obtained can be utilized effectively and efficiently."

"ABSTRAKPemerintah memberikan lampu hijau terhadap keterbukaan informasi bank, pelaksanaan penerapan prinsip keterbukaan informasi ini tidaklah tanpa hambatan. Implementasi FATCA dan AEOI dipandang penting untuk segera dilaksanakan mengingat keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian. Namun demikian, Indonesia tidak akan serta merta ikut dalam pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh dunia apabila persyaratan yang diminta belum terpenuhi. Salah satu hal mendasar yang paling penting untuk dipenuhi adalah pemenuhan perangkat hukum dalam negeri terutama dalam ketidakselarasan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perbankan. Hasil Penelitian didapat adalah untuk Implementasi pemberlakuan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA adalah Indonesia menerapkan FATCA berdasarkan Intergovernmental Agreement IGA , meskipun demikian penerapan FATCA tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia di bidang perbankan dan perpajakan, kaitannya dalam kerjasama luar negeri. Karena penerapan FATCA bersifat lintas sektor, maka dalam penerapannya di Indonesia melibatkan dua otoritas yang berbeda yaitu Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak DJP pada bidang perpajakannya dan Otoritas Jasa Keuangan OJK pada bidang perbankannya. Sedangkan Implementasi Automatic Exchange of Information adalah Indonesia bergabung dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose pada September 2009. Untuk menerapkan dengan perangkat hukum di Indonesia, dengan meratifikasi, Karena penerapan Automatic Exchange of Information AEoI bersifat multilateral, maka dalam penerapannya terhadap nasabah khusus Warga Negara Asing WNA serta juga berlaku terhadap Warga Negara Indonesia WNI .

---

ABSTRACTThe government gives the green light to bank disclosure, the implementation of the principle of information disclosure is not without obstacles. The implementation of FATCA and AEOI is considered important for immediate implementation considering Indonesia 39 s participation in the signing of the agreement. However, Indonesia will not necessarily participate in the implementation of information disclosure worldwide if the requirements requested have not been met. One of the most important fundamental issues to be fulfilled is the fulfillment of domestic legal instruments, especially in the unconformity of laws and regulations in the field of taxation and banking. The result of the research is to implement the implementation of Foreign Account Tax Compliance Act FATCA is that Indonesia applies FATCA based on Intergovernmental Agreement IGA , although FATCA implementation should not conflict with Indonesian national law in banking and taxation, its relation in foreign cooperation. Because FATCA 39 s application is cross sectoral, in its implementation in Indonesia it involves two different authorities namely the Minister of Finance and the Directorate General of Taxation DJP on the field of taxation and the Financial Services Authority OJK in its banking field. While the implementation of Automatic Exchange of Information is Indonesia joined in the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purpose in September 2009. To apply with the law in Indonesia, by ratifying, Because the implementation of Automatic Exchange of Information is multilateral, then in its application to customers Special Foreign Citizens Foreign Citizens as well as applicable to Indonesian Citizens WNI . "

"Automatic Exchange of Information (AEoI) yang diusul oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan OECD ditujukan untuk mengatasi bentuk penghindaran maupun penggelapan pajak pada negara yang terkenal akan tax haven. Penelitian ini membahas dua rumusan permasalahan, yaitu pengaturan kebijakan terkait prinsip rahasia bank di Indonesia, Swiss dan Singapura dan dampak pengaturan Automatic Exchange of Information perpajakan terhadap prinsip rahasia bank yang diatur di Indonesia, Swiss, dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap penerapan teori-teori dan norma-norma hukum terhadap implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan prinsip rahasia bank di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Swiss, pengaturan prinsip rahasia bank diatur Federal Law on Banks and Saving Banks 1934 dan beberapa yurisprudensi. Di Singapura, pengaturan prinsip rahasia bank diatur dalam Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). Adapun dampak dari kebijakan AEoI terhadap rahasia bank di Indonesia, Swiss, dan Singapura mengakibatkan adanya perubahan karakteristik rahasia bank, wewenang otoritas pajak dalam pembukaan rahasia bank dan jangkauan keberlakuan nasabah selaku subjek yang dituju. Peneliti menyarankan perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai karakteristik subjek pelapor entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 agar pengaturan subjek pelapor yang dituju ditentukan secara tegas, sehingga tidak dikenakan kepada subjek pelapor yang merupakan nasabah domestik yang tidak memiliki domisili selain di negara Indonesia.

---

Automatic Exchange of Information (AEoI) proposed by countries incorporated in the G20 and OECD aimed at overcoming forms of avoidance and tax evasion in countries that are known for tax havens. As for countries that are AEoI participating countries, including Indonesia, Switzerland and Singapore. This study discusses two formulation of the problem, namely policy arrangements related to the principles of bank confidential in Indonesia, Switzerland and Singapore and the impact of the regulation of Automatic Exchange of Information taxation on the secret principles of regulated banks in Indonesia, Switzerland and Singapore. The research method used is juridical-normative research by conducting a study of the application of theories and legal norms to their implementation.

The results of the study indicate that the regulation of the principle of bank confidential in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 1992 amanded by Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. In Switzerland, the regulation of the principle of bank confidential is regulated in Federal Law on Banks and Savings Banks 1934 and several jurisprudences. In Singapore, regulation of the principle of bank secrecy is regulated in Banking Act Chapter 19 (Revised Edition 2008). The impact of the AEoI policy on bank secrets in Indonesia, Switzerland, and Singapore has resulted in changes in the banks secret characteristics, the authority of the tax authority in opening bank secrets and the range of customer validity as the intended subject.

The researcher suggests that changes in provisions regarding the characteristics of the reporting subject must be carried out which must be reported as stipulated in Article 19 paragraph (2a) PMK No. 19/PMK.03/2018 so that the intended subject matter of the reporting subject is determined so that it is not imposed on the reporting subject who is a domestic customer who does not have a domicile other than in the country of Indonesia."