Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tesis ini, disampaikan mengenai Urgensi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini ialah dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir, tanah sebagai bagian krusial dalam kehidupan masyarakat, memiliki permasalahan yang semakin lama semakin tidak dapat dihindari dan semakin kompleks serta banyak yang belum dapat terselesaikan. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan pokok permasalahannya yaitu pertama Apakah Urgensi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan Dalam Sistem Peradilan Indonesia dan kedua bagaimanakah penerapan peradilan tanah yang berlaku di negara lainnya New South Wales, Australia dan Afrika Selatan serta apa saja gambaran yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadilan khusus pertanahan sesuai dengan keadaan di Indonesia. Penulisan ini mendapatkan simpulan sebagai berikut: pertama pembentukan sebuah pengadilan baru bukanlah sebuah tugas yang ringan, bahkan untuk memunculkannya, yang dalam hal ini di bidang pertanahan, merupakan sesuatu yang paling sulit dilakukan dan kedua sebagaimana New South Wales dan Afrika Selatan yang berani memulai apapun kondisi mereka dahulunya, Indonesia juga seharusnya memberanikan diri untuk mengambil langkah yang sama, berani mengambil langkah baru akan jauh lebih baik daripada hanya berdiam diri saja dan menerima keadaan yang ada. Melalui pengadilan khusus pertanahan ini kedepannya sebagai harapan dan jawaban atas permasalahan tanah yang sejauh ini belum dapat terakomodir dengan baik penyelesaiannya. Penelitian ini memberikan saran untuk segera dibentuknya peradilan khusus pertanahan mengingat kebutuhannya dalam penyelesaian sengketa berkenaan dengan tanah sekalipun dalam pembentukkannya nanti pemerintah dan negara harus memberikan effort yang lebih dari segala aspek.

---

This thesis is tell about Judicial Analysis of The Urgency of Dispute Settlement for Land Through Special Court Justice System in Indonesia. The thesis background is in the last fifty years, land as a crucial part in the life of society, has the problems that are increasingly unavoidable and increasingly complex are yet to be resolved.

This thesis used normative juridical for the method with two subject matter as explained the first is about what is The Urgency of Dispute Settlement for Land Through Special Court Justice System in Indonesia and secondly how the application of justice as apply in other countries New South Wales, Australia and South Africa also whats condition that can become a reference for the implementation this special court in accordance with the state land in Indonesia.

This Thesis is getting conclusion as follows first, to establish the new court is not easy task to bring it up especially for land court and as like as New South Wales and South Africa, who dared to start whatever their condition previously , Indonesia should be take similar step, writer prefer to Indonesia will take a new resolution than accept the existing situation. In the future, this special court as hope can be an answer for all land matter, so land matter can be accommodate in good solution.

This research provides suggestion for establish a special land court immediately considering the necessity for dispute resolution in the connection with land although in the founding process, goverment and country must give extra effort in many aspect. "

"Meningkatnya kebutuhan akan tanah dengan lahan yang terbatas serta nilai ekonomis tanah yang tinggi menimbulkan permasalahan dan persengketaan diantara kalangan sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi tiap masyarakat maka diadakan kegiatan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat. Dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman mengenai pertanahan serta hukum yang digunakan, salah satunya yaitu Hukum Adat yang menjadi dasar dari Hukum Tanah Nasional, agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Permasalahan timbul berkaitan dengan pembuktian dalam hal pemegang sertipikat hak atas tanah yang beritikad baik diharuskan mengganti rugi atas tanah yang digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki alak hak atas tanah tersebut. Hal ini yang akan dibahas oleh Penulis dalam tesis ini dengan melakukan pendekatan atas penyelesaian sengketa lahan Cemara Rindang di Balikpapan Timur. Dalam Kasus sengketa Cemara Rindang di Balikpapan, ahli waris mengklaim bahwa tanah sengketa merupakan pemberian dari Sultan Kutai Kertanegara pada tahun 1917. Gugatan diajukan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan masyarakat penghuni ruko Kompleks Cemara Rindang. Dalam sengketa tersebut dimenangkan oleh ahli waris, Pemerintah Kota Balikpapan dan Penghuni Ruko dihukum untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong atau membayar ganti rugi.

---

The growing demand for land with limited area and high economic value of the land raises issues and controversies among many people, so that it takes a legal certainty in the land sector. In Article 19 paragraph (1) of Act Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Regulation arrange that to ensure legal certainty for individuals then Government should organize a land registration activities that generate certificates as a strong evidence. In the settlement of land disputes in Indonesia, law enforcement officers who have an understanding of the land and the laws that are used is required, one of which is the common law, as the basis of National Agrarian Law, in order to create legal certainty and protection for any concerned parties, as mandated in the Law.

Issues arising in relation with the evidentiary, in the case of the holders of land rights certificates with good faith required to indemnify the land being sued by another party who does not have the land title. It is to be covered by the author in this thesis by approaching the settlement of land disputes of Cemara Rindang in East Balikpapan. In case of Cemara Rindang dispute in East Balikpapan, the heirs claim that the disputed land was a gift from the Sultan of Kutai Kertanegara in 1917. The lawsuit filed to the Government of Balikpapan and Cemara Rindang Complex shophouse residents.This dispute was actually won by the heirs, and as a result, Balikpapan City Government and the shophouse residents was sentenced to restore the land in an empty condition or to pay compensation."

"Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting dan semakin tinggi nilai dan manfaat atas tanah sering kali menimbulkan sengketa yang menyangkut kepemilikan hak atas tanah, khususnya tanah yang belum didaftarkan atau yang berasal dari konversi hak-hak lama. Tesis ini membahas jaminan kepastian hukum terhadap kasus sengketa tanah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi sampai saat ini pembatalan sertifikat hak atas tanahnya belum dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional karena sengketa tersebut semakin berlarut-larut, yang mana berkaitan dengan praktek proses pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 ( UUPA ) yang menganut sistem publikasi negatif dengan tendensi positif.Penelitian ini adalah penelitian normative evaluatif dan hasil penelitian menunjukkan kasus sengketa tanah sering disebabkan oleh karena tidak dijalankannya secara seksama dan bertanggung jawab peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan pendaftaran tanah, sehingga menyebabkan penerbitan sertifikat atau peralihan hak yang cacat hukum. Sistem pendaftaran tanah negatif yang dianut oleh UUPA seyogyanya memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah apabila didukung dengan sistem administrasi pertanahan yang baik, tertib dan peran serta yang bertanggung jawab dari petugas atau instansi yang terkait dengan proses pendaftaran tanah dalam menyajikan data atau surat keterangan sebagai alas hak yang benar untuk penerbitan sertifikat dan/atau peralihan hak atas tanah.

---

Land for human life has a very important meaning and the higher value and benefits of land sometimes cause disputes concerning ownership of land rights, especially land that has not been registered or is originated from the conversion of the old rights. This thesis discusses the guarantee of legal certainty of land disputes that have obtained permanent legal force, but until now the certificate of cancellation rights to land can not be executed by the National Land Agency because the dispute is more protracted, which is related to the practice of land registration process adopted by the Basic Agrarian Law No. 5 year 1960 (BAL), which adopts a negative publicity with a positive tendency.This study is a normative evaluatif research design and the results showed land disputes are often caused by the exercise of careful and not responsible for regulations applicable in this case the rules of land registration, thus causing the publishing a certificate or transitional disability rights law . Negative land registration system adopted by BAL should provide a security guarantee and legal certainty for the owners of rights to land if the land administration system is supported by a good, discipline and responsible participation of the officers or institution related to the land registration process in the present the data or rights letter as a true base for the publication of certificates and / or transitional of land rights."

"Sertipikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan sebagai bukti sah kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui proses pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Meskipun sebagai tanda bukti yang sah namun dalam prakteknya masih saja terjadi sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah. Salah satu sengketa tanah yang terjadi pada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat adalah jenis hak Sertipikat Hak Milik, yang penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur diluar peradilan dan jalur peradilan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam penulisan ini, peneliti menulis beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap Sertipikat Hak Milik, yaitu 1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa tanah di wilayah Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ? 2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya sesuai dengan kewenangannya ?, Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dengan menelaah permasalahan yang ada dan di kaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan dan pelaksanaan di dalam prakteknya. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan melalui mediasi serta proses penyelesaiannya dan melaksanakan putusan penyelesaian sengketa pertanahan yang telah ditetapkan dalam pengadilan.

---

A land certificate letter proof of the rights granted as legal evidence of ownership rights to the land that is acquired through the process of land registration in the National Land Agency. Although as proof of legitimate but in the practice is still only a dispute on land ownership. One land dispute occurred in Central Jakarta Land Office is the right type of Certificate Properties, the settlement acting inside the court and outside the court. In this regard in this paper, the researcher wrote several questions in the implementation of dispute resolution Certificate of Property Rights , namely 1. What are the factors causing land disputes in the Central Jakarta Land Office area 2. What is the role of the National Land Agency in resolving land disputes whose Ownership Certificate has been issued in accordance with them authority ?, The method used in this paper is the Normative Juridical examine existing problems and be examined based on the material laws or regulations and implementation in the practice her. From the research, the authors found that the National Land Agency has the authority to facilitate the parties to the dispute to be resolved through mediation and enforcing land dispute resolution decisions that have been determined in court."

"ABSTRAKMediasi dipilih menjadi salah satu alternatifpenyelesaian sengketa pertanahan di Aceh karena latarbelakang budaya Aceh yang mengutamakan musyawarah danmufakat. Cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaiansengketa pertanahan dengan membawa masalah tersebut kepadapemuka masyarakat atau pemuka agama untuk diselesaikan.Manfaat penyelesaian konflik dengan pendekatan "win-winsolution" terhadap kesadaran para pihak akan pentingnyamenjaga tali silaturahmi yang baik dimasa depan dan menjagakestabilan komunitas akibat keputusan yang ditetapkan dalamsengketa pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untukmelihat seberapa jauh peran mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa pertanahan Di Aceh pasca tsunami.Pengumpulan datk menggunakan studi dokumen dan wawancarakepada narasumber. Peran mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa mulai dikenal luas oleh masyarakatIndonesia. Sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah AgungNomor 02 tahun 2003 penyelesaian sengketa melalui pengadilan wajib diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu.Keuntungan dijalankannya mediasi sebagai alternatifpenyelesaian sengketa sebagai pihak penengah dalammenyelesaikan perselisihan diantaranya adalah biaya yangringan, waktu yang relatif cepat, hubungan baik yang terjagadimasa depan dan keinginan kedua belah pihak yang dapatdinegosiasikan di antara pihak-pihak yang bersengketatersebut sehingga relatif lebih dapat memenuhi keinginankedua belah pihak. Sementara itu masyarakat di Aceh mengenalmediasi dalam penyelesaian perselisihan sudah sejak lamayang dilatarbelakangi budaya masyarakat Aceh untukmenyelesaikan sengketa berdasarkan musyawarah dan mufakat.Walaupun konflik selalu terjadi pada kehidupan masyarakatAceh namun mereka sudah terbiasa membawa sengketa merekauntuk diselesaikan oleh pemuka agama atau pemuka masyarakatdi Aceh. Terlebih lagi dengan kejadian bencana di Aceh, dimana mereka merasa senasib dan sepenanggungan dalampenderitaan akibat bencana yang sangat dahsyat tersebut,mereka juga ingin tetap menjaga agar tali silaturahmiterjaga tetap baik dimasa yang akan datang. Walaupunpermasalahan sengketa pertanahan di Aceh sangat kompleksdan masih banyak yang harus dilakukan dalam penyelesaiannya, namun secara garis besar sudahtitik terang cara-cara penyelesaian yang dapatdalam sengketa pertanahan di Aceh pasca tsunami."

"ABSTRAKTesis ini membahas sengketa tanah di Jakarta Barat antara ahli waris dari pemilik tanah dengan developer. Ahli waris menggugat kepemilikan developer atas sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 4067/Kedoya karena ahli waris membantah telah mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Sedangkan developer mendapat hak atas tanah tersebut dari pihak lain berdasarkan akta jual beli yang terjadi tahun 1974. Proses peradilan terjadi dari Pengadilan Negeri sampai dengan Peninjauan Kembali. Akan tetapi Hakim dalam pertimbangannya lebih melihat kepada hasil laboratorium krim Dit.Seres MABES POLRI yang menyatakan bahwa cap jempol pada akta jual beli tahun 1974 adalah tidak sesuai dengan cap jempol asli pembanding, seharusnya hal yang perlu diteliti kebenarannya yaitu surat keterangan waris yang mendasari dibuatnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk menganalisa kebenaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan developer dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat dari batalnya akta jual beli nomor 0025/1974 dan akta jual beli nomor 0026/1974. Developer yang telah kalah pada peninjauan kembali tidak dapat melakukan upaya hukum, namun untuk dapat mempertahankan hak atas objek sengketa, dapat melakukan negosiasi terhadap ahli waris.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to review land dispute in West Jakarta between heirs of the land owner and developer. The heirs sued the developer regarding the ownership of certificate Hak Guna Bangunan number 4067/Kedoya. The heirs denied that they have transferred the ownership of land to other parties. On the other hand, developer got the land ownership from another party based on the deed of sale in 1974. The judicial process was conducted from District Court down to Judicial Review in Supreme Court. When the judge in the court reviewed the result of Laboratory of Dit.Serse MABES POLRI, they found out that their thumbprint on the deed of sale in 1974 was not same with the original thumbprint of the heirs. Therefore, an investigation is necessary to be conducted to identify which names in the inheritance letter that were used create the deed of sale number 0025/1974 and the deed of sale number 0026/1974. This thesis is using method of literature research with legal materials premiere and secondary legal materials. It is aiming to analyze the truth oftransferred the land right from the land owner to developer and to find a solution to solve the dispute which was caused by two deeds of sale. Developer who has lost in Judicial Review will not be able to do any legal actions, but will have to retain the rights of land by negotiating it with the heirs."

"ABSTRACTPenelitian dilakukan untuk mengetahui lembaga alternative penyelesaian sengketa manakah yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha di sektor jasa keuangan perbankan serta untuk mengetahui apakah dengan adanya kedua lembaga yang sama sama memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut akan timbulnya dualisme hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, yaitu dengan melihat undang undang yang mengatur serta wawancara. Peneliti juga memperoleh data statistik yang didapat dari BPSK Prov. DKI Jakarta serta LAPSPI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa LAPSPI merupakan lembaga yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan di sektor jasa keuangan perbankan, serta tidak adanya dualisme hukum diantara kedua lembaga tersebut karena LAPSPI mengharuskan para pihak yang bersengketa di LAPSPI untuk membuat perjanjian yang menimbulkan adanya kompetensi absolut bagi LAPSPI untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun dalam impelementasinya hal tersebut dirasa masih kurang maksimal karena menyebabkan ambiguitas dalam proses penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perbankan. Dengan demikian, disarankan seharusnya kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama  sehingga menciptakan kondisi hukum yang Efektif, Efisien, dan Bersinergi. Namun apabila hal tersebut sulit untuk diwujudkan maka diperlukannya sosialisasi yang lebih baik dari LAPSPI serta dibentuknya peraturan pelaksana yang lebih tegas oleh pemerintah terhadap kedua lembaga tersebut.

---

ABSTRACTThis research is conducted to further obtain which alternative dispute resolution institutions were more effective in resolving disputes between consumers and business person form the financial services sektor on banking, and to find out whether the existence of the two institutions that had the same task which to resolve the dispute can cause legal dualisme. This research is conducted with normative juridical method, by looking at the governing law and by interview. Researcher obtained the statistical data from Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) and Alternative Body for Dispute Settlement in Banking of Indonesia (LAPSPI). The results of this study indicate that LAPSPI is a more effective institution in resolving disputes in the banking financial services sektor, and there was no legal dualisme between the two institutions because LAPSPI requires the parties to make an agreement which creates absolute competence for LAPSPI to resolve the dispute. However, the implementation of this matter were still not optimal because it caused ambiguity in the dispute resolution process in the banking financial services sector. Furthermore, it is recommended that the two institutions to work together to make an Effective, Efficient, and Synergic legal condition. However, if that is difficult to be realized then the need for better socialization from LAPSPI is needed, Also the establishment of  more resolute implementing agreement by the government on both Institutions. "

"Penyelesaian sengketa secara konvensional yang dilakukan melalui aktivitas tatap muka dinilai menyulitkan konsumen untuk menuntut kerugian yang dialami setelah menggunakan barang atau jasa. Posisi konsumen dan pelaku usaha yang berjauhan menyulitkan kedua belah pihak karena harus menempuh jarak ke lokasi penyelesaian sengketa. Online Dispute Resolution menjadi solusi yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa meskipun berada di lokasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Online Dispute Resolution di Indonesia dan menganalisis penerapannya di LAPS SJK. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur Online Dispute Resolution, namun keberadaan Online Dispute Resolution telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Online Dispute Resolution juga telah diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa, antara lain dalam mediasi di Pengadilan, melalui layanan pengaduan konsumen di Kementerian Perdagangan, serta dalam penyelesaian sengketa yang diselenggarakan LAPS SJK. Sebagai perbandingan penerapan Online Dispute Resolution, Belanda memiliki platform terintegrasi yang memungkinkan pihak untuk melakukan pengaduan dari berbagai sektor sengketa. Selain itu, Belanda juga memiliki platform di beberapa sektor yang terintegrasi dengan platform Online Dispute Resolution milik Uni Eropa. Adapun China menjadi negara pertama yang menerapkan Online Dispute Resolution di Asia melalui CIETAC. Khusus berkaitan dengan sengketa konsumen, Brasil juga telah memiliki platform Online Dispute Resolution yang membantu konsumen dalam melakukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa. Dalam penerapannya di LAPS SJK, Online Dispute Resolution terdapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan pendapat mengikat. Secara teknis, proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK dilaksanakan secara elektronik, namun masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara konvensional atau secara hybrid sesuai persetujuan para pihak.

---

Conventional dispute resolution, which is carried out through face-to-face activities, is considered difficult for consumers to claim their loss after using goods or services. The position of consumers and businesses far apart makes it difficult for both parties because they have to travel the distance to the location of the dispute settlement. Online Dispute Resolution is a solution that enables parties to resolve disputes even though they are in different locations. This research aims to understand the development of Online Dispute Resolution in Indonesia and its implementation in the LAPS SJK. Indonesia does not yet have laws and regulations that specifically regulate Online Dispute Resolution, but the existence of Online Dispute Resolution has been mentioned across various laws and regulations. Online Dispute Resolution has also been implemented in the dispute resolution process, including mediation in courts, through the consumer complaint service at the Ministry of Trade, as well as in dispute resolution organized by LAPS SJK. Compared to the implementation of Online Dispute Resolution, the Netherlands has an integrated platform that allows parties to submit complaints from various dispute sectors. In addition, it also has several sectors whose platforms are integrated with the European Union's Online Dispute Resolution platform. Meanwhile, China became the first country to implement Online Dispute Resolution in Asia through CIETAC. Regarding consumer dispute settlement, Brazil has an Online Dispute Resolution platform that helps consumers to complain and resolve disputes. In the LAPS SJK, Online Dispute Resolution is contained in the process of resolving disputes through arbitration, mediation, and binding advice. Technically, the dispute settlement process at the SJK LAPS is carried out electronically. However, it is still possible to carry out conventional or hybrid dispute resolution according to the parties' agreement.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian perkara persaingan usaha pada tahap pemeriksaan pendahuluan di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mengenai pengaturan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis menyarankan kepada Pemerintah dalam hal ini KPPU untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan mengenai pemeriksaan pendahuluan yang pada saat ini Indonesia tidak mengenal tahap proses notifikasi menjadi adanya tahap notifikasi agar proses penyelesaian perkara persaingan usaha di Indonesia dapat berjalan lebih efektif serta pengaturan terkait wewenang KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia tidak lagi ditemukan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis research focuses on the competition dispute resolution process on the preliminary examination stage in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea. The purpose of this research is to analyze the provisions of the preliminary examination stage in the competition dispute resolution process in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea, as well as comparing the applicable provisions in Indonesia, Singapore, Japan and South Korea. The method used in this research is juridical normative, a research referring to the rules or legal norms contained in the legislation. The results of this research suggest the Indonesian government, in this case KPPU to amend the regulation on preliminary examination to conduct the notification process in order that competition dispute resolution process shall be more effectively and the related arrangement of KPPU 39 s authority as a competition law enforcement agency in Indonesia is no longer found uncertainty in its implementation."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum larangan kuasa mutlak dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dibahas dalam penelitian ini adalah akta notaris yang berjudul akta pernyataan pemindahan dan penyerahan hak milik atas tanah dan kuasa. Notaris dalam kewenangannya membuat akta seharusnya berlandaskan dengan perundang-undangan yang berlaku. Notaris yang melakukan pelanggaran dalam membuat akta harus bertanggung jawab terhadap aktanya tersebut. Pertanggung jawaban notaris dapat dimintakan dalam bentuk Perdata, Pidana, dan Adminsitratif. Dalam hal ini, notaris harus berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku dan mengikat masyarakat dan kebiasaan dalam masyarakat (etik). Dengan pendekatan yuridis yang berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta yang dibuat jika berisikan larangan kuasa mutlak adalah batal demi hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis examines the legal consequences of absolute power prohibition in the making of an act. The deed discussed in this study is a notary deed titled the act of statement as the bases for the transition of land rights with an absolute power of attorney by a notary. The notary in its jurisdiction to make an act should be based on the prevailing legislation. Notaries who violate the deed should be responsible for the act. The notary accountability can be sought in the form of Civil, Criminal, and Adminsitratif. In this case, the notary must be guided by the Notarial Deed, Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This study uses a normative juridical method that refers to the legal norms in the law and norms that apply and bind society and habits in society (ethics). With juridical approach in the form of document or literature study that has a correlation and relevance to the issues to be investigated. The results of this study indicate that, the legal consequences of the act made in the absolute discretion of the law are null and void and the act is a lawless act."