Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Karawang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri dimana hal ini berdampak kepada alih fungsi lahan pertanian pola hidup masyarakat dan modal sosial petani . Penelitian ini mendeskripsikan dua hal , pertama modal sosial terhadap ketahanan pangan petani dan kedua peran kepemimpinan seorang kepala daerah yang berorientasi pada ketahanan pangan di era industri yang dapat berpengaruh terhadap modal sosial petani di daerah tersebut . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil analisis menemukan bahwa modal sosial petani di Kabupaten Karawang di era industri ini berada pada tingkatan yang relatif rendah baik dari segi norma yang bersifat informal, networking yang relatif terbatas dan kepercayaan yang belum tumbuh baik dari segi internal maupun eksternal sehingga hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan tingkat kesejahteraan dari petani . Kepemimpinan Bupati Karawang dalam era industri menunjukkan adanya potensi upaya dukungan pada modal sosial petani yang diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dapat terus ditingkatkan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan modal sosial petani.

---

Karawang regency has been designated as a development of industrial areas where this has an impact to agricultural land conversion, lifestyle and social capital of farmers. This study describes two things, first is social capital of farmers and the leadership role of a regent oriented food security in the industrial era can affect the social capital of farmers . The method used in this research is descriptive qualitative method by using indepth interviews and literature studies. The analysis finds that social capital of farmers in Karawang regency are at relatively low levels both in terms of norms that are informal, networking is relatively limited and trust that has not been grown in the internal and external so that it affects the food security and the welfare of farmers. Karawang Regent in the industrial era suggest the potential for supportive efforts on social capital of farmers who are expected to achieve food security. This can be improved by issuing policies oriented to build the social capital of farmers. "

"Rendahnya kehananan pangan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, baik pada tingkat global maupun nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai studi menunjukkan hubungan penting modal sosial terhadap Ketahanan pangan. Namun, studi tersebut di Indonesia masih belum komprehensif karena hanya mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan/desa tertentu. Untuk itu, penelitian ini berkontrubusi dengan menggunakan sample yang lebih komprehensif, yaitu meliputi 68.304 rumah tangga sampel Susenas BPS 2018. Hasil pengujian menggunakan estimasi Two-Stage Least Square menunjukkan bahwa modal sosial bonding maupun bridging berkorelasi signifikan terhadap Ketahanan pangan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa korelasi modal sosial bridging lebih kuat dibandingkan dengan bonding. Penjelasan atas hal tersebut adalah terkait dengan karakteristik dari setiap modal sosial tersebut. Modal sosial bonding merupakan interaksi diantara masyarakat yang homogen sedangkan modal sosial bridging heterogen. Sebagai akibatnya, interaksi dalam modal sosial bridging dapat memfasilitasi berbagai informasi maupun sumber daya dari dari anggota yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih tinggi kepada anggota yang lain. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap program-progam pemerintah dalam rangka perbaikan ketahanan pangan rumah tangga dengan melibatkan peran modal sosial bridging.

---

Food security is still one of the unresolved global and national issues. Various studies conducted in this field have confirmed the crucial influence of social capital on food security. Nevertheless, these studies were still not thorough enough in Indonesia since these studies only covered households in a particular area, such as a province, district, subdistrict, or even a village. Accordingly, this study contributes to the existing literature by employing a more comprehensive sample consisting of 68,304 households obtained from Statistic Indonesia’s Susenas 2018. Based on the Two-Stage Least Square regression test, this study suggests that social capital bonding and bridging statistically correlate to food security. Furthermore, this study shows that bridging social capital has a more substantial influence on food security. An explanation for this situation is related to each social capital’s nature. Bonding social capital involves social interactions among people with a homogenous background. Conversely, bridging social capital covers the interaction of people from various backgrounds. In other words, people actively engaged in bridging social capital might earn benefits from a higher-level economy member or transfer knowledge from people across the various community. Therefore, based on this evidence, this study recommends enhancing the existing government programs to address household food security issues by involving bridging social capital"

"Dimensi modal sosial menjadi hal yang menarik untuk diteliti, disatu sisi modal sosial melalui dimensi Keterikatan Struktural, Keterbukaan Hubungan, dan Kebersamaan Kognitif dibutuhkan untuk keberhasilan Alih Pengetahuan antar individu, namun di sisi lain modal sosial memiki risiko meningkatkan persaingan antar individu dan menimbulkan inertia sehingga menghambat keberhasilan Alih Pengetahuan. Tesis ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh dimensi Keterikatan Struktural, Keterbukaan Hubungan, Kebersamaan Kognitif dan Gaya Kepemimpinan terhadap Alih Pengetahuan dalam upaya menumbukan Kreatifitas Individu karyawan di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (?PGN?). Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 261 responden yang berasal dari karyawan PGN dengan response rate sebesar 52.5%.

---

Dimensions of social capital becomes an interesting thing to study, on other hand through the dimensions of social capital such as the structural embeddedness, the relational embeddedness, and the cognitive embeddedness are needed for a successful sharing knowledge between individuals, but on the other side dimensions of social capital has a risk that increasing competition among individuals and generating inertia that is hindering the success of sharing knowledge. This thesis aims to discuss the influence of structural embeddednes, relational embeddedness, cognitive embeddedness, leadership styles to sharing knowledge in an effort to generate individual creativity on PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN"). The research in this thesis is a quantitative study using survey method. Respondents who participated in this study were 261 respondents from PGN employees with a response rate of 52.5%."

"Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait konsep dimensidimensi pada setiap kebijakan sosial dan bagaimana konsep tersebut dapat membantu memberikan gambaran umum suatu kebijakan sosial. Konteks kebijakan sosial dalam kajian ini adalah kebijakan subsidi pangan. Kajian ini berlandaskan kepada metode kajian literatur dalam mendefinisikan konsep dimensi kebijakan sosial dan menggambarkan kebijakan subsidi pangan di Indonesia dan Amerika Serikat. Ternyata konsep dimensi kebijakan sosial tidak hanya membantu menggambarkan sebuah kebijakan, tetapi juga sebagai alat bantu dalam melakukan komparasi antar kebijakan. Hasil komparasi tersebut menggambarkan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan antara kebijakan pangan di Indonesia dan Amerika Serikat.

---

This study aims to provide an understanding of the concept of dimensions in social policy and how the concept can help provide an overview of a social policy. The social policy context in this study is a food subsidy policy in Indonesia and United States. This study is based on the literature review method. It turns out that the concept of social policy dimension not only helps to describe a policy, but also as a tool in comparing policy. The comparative results illustrate the different approaches used between food policies in Indonesia and the United States."

"Banyaknya proyek konstruksi memunculkan potensi meningkatnya masalah keselamatan pekerja. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang melibatkan banyak tenaga kerja memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Namun, perlindungan terhadap para pekerja pada sektor jasa konstruksi dinilai belum maksimal, ditandai dengan banyaknya kecelakaan kerja dan belum terpenuhinya standar keselamatan kerja. Peningkatan budaya keselamatan kerja menjadi salah satu kunci pengendalian kecelakaan kerja. Integrasi budaya keselamatan kerja di perusahaan dapat dilakukan melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen, salah satunya adalah pendekatan sistem kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat, efektif, dan visible merupakan faktor penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi sistem kepemimpinan keselamatan yang diperlukan terhadap budaya keselamatan kerja, serta mengetahui hubungan budaya keselamatan kerja dan sistem kepemimpinan keselamatan melalui indikator-indikatornya. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengumpulkan data selama proses penelitian dan diolah menggunakan program SPSS data univariate dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis faktor. Melalui analisis data yang dikumpulkan diperoleh keterkaitan antara dimensi sistem kepemimpinan keselamatan dan budaya keselamatan pada objek penelitian Perusahaan Konstruksi BUMN.

---

The number of construction projects shows the potential for increased safety issues for workers. Work accidents in the construction sector involving many workers have a higher risk of work injury. However, the protection of workers in the construction services sector is considered not maximal, marked by amount of workplace accidents and not yet fulfillment of safety standards. Increasing occupational safety culture is one of the keys to work accident control. Integration of work safety culture in company can be done by approach of management principles, one of them is the approach of leadership system. Strong, effective, and visible leadership is an important factor in creating a safety healthy environment.

This study aims to analyze the dimensions of the safety leadership system required for safety culture, as well as to know the safety culture relationship and the safety leadership system through its indicators. This research was conducted by using research instruments in the form of questionnaires to collect data during the research process and processed using SPSS data univariate program, analyzed descriptively using factor analysis method. Through analysis of collected data obtained the relationship between the dimensions of safety leadership system and safety culture on the object of research of BUMN Construction Company."

"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

---

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Jaminan Sosial yaitu Raskin dan BLSM yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian digunakan data cross section yang didapat dari hasil Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (Sakerti) 2014 dengan sampel rumah tangga penerima Program Jaminan Sosial.  Analisis logistik biner digunakan untuk mengetahui pengaruh Program Jaminan Sosial yaitu Raskin dan BLSM terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Raskin dan BLSM berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Sementara terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga diantaranya gender kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, daerah tempat tinggal, dan akses kredit.

---

This study aims to analyse the effect of Social Security programs (Raskin and BLSM) on households food security. In this sudy used cross section data from Indonesia Family life Survey (IFLS) 2014, with a sample of household receiving Social Security program. Binary logistic analysis was used to find the effect of social security programs on households food security. The result of this research indicated that Social Security programs (Raskin and BLSM) negative effect on household food security. While, there are other factors that affect household food security include gender of household head, education of household head, household size, income household, residential area and access to credit.Key words: Social security, Household food security, Binary logistic regression."

"Tugas karya akhir ini akan membahas tentang Lone Wolf Terrorism, kasus LWT di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2016 sebanyak tiga kasus. LWT hingga saat ini masih susah terdeteksi, karena LWT bergerak secara sendiri walaupun dalam pembelajaran radikalnya diperoleh dari interaksi dalam dunia internet. Revolusi informasi dan teknologi khususnya internet sangat memberikan dampak besar pada LWT. LWT menjadikan internet sebagai media pembelajaran radikal sekaligus self radicalization. Penelitian ini menggunakan pendekatan pembelajaran sosial dari Sutherland, tipologi- tipologi LWT dari National Security Critical Issue Task Force NSCITF, proses self radicalization dan internet radicalization. Hasil tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi rujukan tentang hubungan bagaimana LWT melakukan pembelajaran dan self radicalization khususnya pada informasi teknologi.

---

This research will be discussing about Lone Wolf Terrorism, LWT is the terrorism act that is done not in groups. There are three LWT cases that has occurred in Indonesia in the year 2016. To this day LWT is still hard to be detected, because LWT move on its own even in radical learning from interactions in the internet. Information and technology revolution especially the internet has given a big impact on LWT. LWT has made the Internet both as a media of spreading radicalism also self radicalization. This research uses social learning method by Sutherland, types of LWT from National Security Critical Issue Task Force NSCITF, self radicalization process and Internet radicalization. The result of this research is hoped to be a reference about the relationship of how LWT learns and self radicalization especially through the Internet."

"Sebagai sebuah proses yang masih berlangsung hingga kini, di samping mendatangkan berbagai dampak positif globalisasi juga mendatangkan berbagai dampak negatif. Beberapa yang sangat dirasakan adalah arus keterbukaan informasi yang kuat dan masuknya budaya kosmopolitan. Kedua dampak negatif tersebut, tidak terkecuali juga menyasar pemuda di Indonesia dan membuat gerakan dan organisasi kepemudaan mengalami kemandekan. Melalui penelitian ini akan coba ditunjukkan bagaimana PMII, salah satu organisasi kepemudaan pertama di Indonesia, berupaya menghadapi dampak negatif globalisasi dalam kaitannya dengan ketahanan nasional bangsa ini. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dilakukan wawancara mendalam terhadap lima orang unsur ketua PB PMII dari dua periode kepemimpinan yang berbeda 2011-2014 dan 2014-2017 sebagai pembanding.

---

As an ongoing process, besides all the positive impacts globalization also brings the negative impacts. Some of the most perceived is the strong current of information disclosure and the adoption of cosmopolitan culture. Both of these negative impacts are, not elast affect youth in Indonesia and making youth movements and organizations stagnate. This research attempts to show how PMII, as one of the first youth organizations in Indonesia, seeks to face the negative impact of globalization in relation to Indonesia 39 s national defense. In order to achieve these objectives, an in depth interview was conducted on five members of the PMII PB chairman from two different leadership periods 2011 2014 and 2014 2017 as a comparison"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh Kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu mempertahankan Partai Golkar ditengah desakan pembubaran pasca jatuhnya orde baru. Tidak hanya bertahan, Golkar mampu meraih suara yang signifikan pada pemilu tahun 1999 dengan peringkat kedua setelah PDIP. Pada pemilu 2004 Partai Golkar mampu memenangkan pemilihan umum mengalahkan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, penellitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana model kepemimpinan yang dijalankan Partai Golkar pada masa transisi menuju demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan, Kepemimpinan Transformasional, perilaku Kepemimpinan Transformasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu bertahan ditengah desakan pembubaran disebabkan sosok pemimpin Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung memiliki kharisma dimana kharisma ini membuat para kader dan simpatisan bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan visi pemimpinnya. Sosok pemimpin memberikan perhatian yang personal kepada para kader dan simpatisan yang membuat kader dan simpatisan merasa diakui keberadaannya di Partai serta merasa dekat dengan pemimpinnya. Kemudian kepemimpinan Partai Golkar era transisi dengan kebijakan dan program yang dijalankannya memberikan stimulasi kepada para kader sehingga mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi di partai dalam upaya membangun kemandirian Partai Golkar. Yang terakhir adalah, sosok pemimpin yang dalam menjalankan roda organisasi pantang menyerah dan terus bekerja sehingga para kader Partai Golkar menjadi termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi.

---

This thesis is motivated by the Golkar Party leadership in transition era which is able to maintain the Golkar Party dissolution amid insistence after the fall of the New Order. Even after facing dissolution notion, Golkar also able to achieve a significant vote in the 1999 election, only behind PDIP. During 2004 election, Golkar Party was able to win the general election. Therefore, this research was conduct to find the model of Golkar Party leadership during democracy transition period. The study uses the theory of leadership, transformational leadership, transformational leadership behaviors. The method used in this study is qualitative method.

The results of field studies showed that the survival of Golkar Party during transition era came from leadership figure of the Golkar Party, Akbar Tandjung. The Golkar Party leader had certain quality of charisma which makes the cadres and sympathizers willing to obey in accordance with Akbar Tandjung visions. In Golkar Party case, a leader gives personal attention to cadres and sympathizers which made the cadres and sympathizers felt acknowledged within the party and felt close, strong bonded to the leaders. The Golkar Party leadership in transition era stimulated the cadres with policies and programs that provide a more space to build independence of Golkar Party. Lastly, Akbar Tandjung who was running the organization never gave up the party and continued to work.With this model of leader, Golkar Party cadres were motivated to contribute more toward party."