Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai peran Kedeputian Pengembangan Pemuda, yang merupakan salah satu Kedeputian di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan peran untuk menyiapkan pemuda menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA . Dengan adanya MEA, menuntut kualifikasi skill pemuda yang lebih tinggi di segala bidang karena akan bersaing bukan hanya dengan pemuda dalam negeri, tapi juga dengan pemuda-pemuda ASEAN. Kualitas dan kompetensi pemuda Indonesia yang masih tertinggal dari pemuda ASEAN harus dapat ditingkatkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan Kedeputian Pengembangan Pemuda sudah memiliki program yang cukup baik untuk pengembangan pemuda. Namun masih ada beberapa hal yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam membentuk pemuda yang siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA.

---

This thesis discusses the role of the Deputy of Youth Development, which is one of the Deputy under the Ministry of Youth and Sports in the role to prepare the youth to face the era of the ASEAN Economic Community AEC . In AEC era, qualifications of youth skill must be higher in all sectors because it will compete not only with the youth in the country, but also with the youths of ASEAN. The quality and competence of young people of Indonesia that remains of the ASEAN youth should be improved. The method used in this research is descriptive qualitative method with depth interview and documentation study.

The results showed Deputy Youth Development already has a program that is good enough for the development of youth. However, there are still some things that should be optimized to obtain better results in the form of youth who are ready to face the ASEAN Economic Community AEC."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan perusahaan industri jasa intelijen privat (IJIP) di Indonesia, dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai dampak diberlakukannya MEA di kawasan Asia Tenggara. Tesis ini melakukan analisis dengan membentuk skenario penguatan terhadap IJIP di Indonesia, guna menghadapi ancaman dan tantangan ini. Tesis ini merupakan produk akademik yang menggunakan metode riset intelijen kualitatif, dengan studi kasus peran PT. WCG sebagai bagian dari IJIP dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan akan industri jasa intelijen privat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan PT. WCG mampu menjadi kekuatan dalam mengimbangi IJIP di Indonesia yang masih didominasi asing.

---

This thesis discusses about the development of the private intelligence service industries (IJIP) in Indonesia, in order to deal with the threats and challenges faced by Indonesia as a result of the implementation of the AEC in Southeast Asia. This thesis conducted an analysis by formed a strengthening scenario of the private intelligence service industries in Indonesia, in order to face the threats and challenges that comes.

This study is an academic product that used a qualitative intelligence research, which analyzes the role of PT. WCG as a part of a private intelligence service industries in facing development and the need for the private intelligence service industries in Indonesia as the case study. The results of this study showed that PT. WCG is able to become a force to counterbalance the private intelligence services industries in Indonesia whose still dominated by foreign companies."

"Penelitian ini melihat UKM sebagai sektor yang mampu bertahan pada krisis ekonomi 1997 dan 2008 serta memiliki kontribusi dalam pertumbuhan GDP dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan peran UKM di tingkat regional, ASEAN memasukkan UKM sebagai salah satu sektor dalam cetak biru MEA, sehingga dapat mendorong integrasi sektor UKM antar anggota ASEAN. Selanjutnya penelitian ini fokus melihat persiapan UKM, dalam hal ini kebijakan UKM, untuk menghadapi MEA 2015. Secara spesifik, ASEAN telah memberikan empat target utama yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh negara anggota. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah ?bagaiman kebijakan Indonesia dalam mempersiapkan sektor UKM menghadapi MEA 2015.? Metode yang digunakan adalah descriptive case study yang menggunakan dokumen dari peristiwa penting yang memberikan pengaruh bagi pembuat kebijakan, pelajar dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu regionalisme ekonomi, kerjasama internasional dan kepatuhan, serta kebijakan industri sektor UKM. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa persiapan sektor UKM Indonesia masih belum maksimal, meskipun aspek dokumen legal dapat dikatakan telah tercapai. Namun, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

---

This research studies about SMEs as a sector that is able to stand in economic crisis of 1997 and 2008 and has contributed to GDP growth and employment. In order to increase the role of SMEs at the regional level, ASEAN put SMEs as the one of the sectors in the AEC blueprint and encourage the integration of the SME sectors among ASEAN members. Furthermore, this research focused to look at the preparations of SMEs, SME policy in this case, to face the AEC 2015. Specifically, ASEAN has four main targets are expected to be implemented by member states. Therefore the research question is "how Indonesian policies in the preparation of the SME sector face the AEC 2015." The method used is descriptive case study that used the documents of important events that give effect to the policy makers, students and the community.

This research uses three concepts namely economic regionalism, international cooperation and compliance, industrial policy of SME sector. In the end, the research found that preparation of the SME sectors in Indonesia is still not optimal, although aspects of the legal documents have been achieved. However, implementation on the ground is still not fully implemented both in national and regional policies."

"Youth Banten merupakan organisasi pemuda berbasis kerelawanan. Para anggotanya tidak diberikan insentif atas kinerja mereka. Organisasi ini memiliki tujuan besar berupa proses pemberdayaan pemuda melalui kegiatan sosial, sehingga dengan demikian dapat pula terjadi proses pemberdayaan masyarakat desa di titik aksi mereka. Akan tetapi, Youth Banten memiliki masalah dengan kinerja para anggotanya yang menurun, berupa minimnya komunikasi, hingga berkurangnya anggota secara signifikan. Maka, upaya motivasi perlu dilakukan guna memelihara kinerja para anggota yang tersisa. Tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai bagaimana kinerja para anggota organisasi Youth Banten dipengaruhi oleh motivasi, baik internal maupun eksternal, yang selaras dengan nilai, norma, serta struktur sosial dalam budaya organisasi yang dimiliki oleh Youth Banten.

---

Youth Banten is a volunteer-based youth organizations. Their members are not given incentives for their performances. This organization has a great purpose in the form of the process of youth empowerment through social activities, and thus can also occur in the process of community empowerment in the village area of their activities. However, Youth Banten have a problem with the declining performance of its members, the lack of communications, to the members is significantly reduced. Thus, some efforts should be done to maintain the motivation of the performance of the remaining members. This article will provide an overview of how the performance of the members of the organization Youth Banten influenced by motivation, both internal and external, which is aligned with the values, norms and social structures in the organizational culture which is owned by Youth Banten."

"ABSTRAKPenerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkanmelalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagiindustri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasukipasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akanmenghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian inimengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberinama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapanindustri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritasperbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitunganreadiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empatpihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industriperbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengankontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapipasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagikesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnisdan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk danmeningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadiperusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategidan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACTImplementation of financial integration in ASEAN that will be applied throughMEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions toenter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced toface highly competitive industry. This study attempts to measure the level ofreadiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. Themeasurement method used in this research is conducted by creating a compositeindex, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degreeof readiness of the Islamic banking industry, which is composed by fourdeterminants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,and also the researcher views.Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by fourparties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authoritiesand the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcomethe competition within MEA. The largest contribution coming from shari?acompliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantagefor Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to furtherenhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks andimprove their IT quality, innovate in product development and enhance serviceexcellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in theasia should be implemented in the form of strategies and good governance."

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN economic community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan ini membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi asing langsung (foreign direct investment). Metode kajian adalah metode yuridis normatif. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia mengenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-langkah yang telah atau perlu dilakukan oelh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan pemerintah semestinya mendorong berbagai peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi"

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakan Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam' ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan in; membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan bidang investasi, asing langsung {foreign direct investment}. Metode kajian adalah metode yuridis normanf. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia memgenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-Iangkah yang telah atau perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan Pemerintah semestinya mendorong berbaga; peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi.

---

Indonesia's commitment in the ASEAN Economic Community (AEC) or MEA as outlined in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) is an effort to create a more conducive investment climate for ~he business world. This study discusses the readiness of Indonesia in facing the AEC in 2015, especially in terms of legislation on foreign direct investment. The method used is the normative juridical method. Analyses are conducted on the provisions of nationalla~ especially con'cerning investment and regional authorities in the context of decentralization; and the provisions of international la~ namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). These are conducted by ouWning the legal framework for investment in the ACIA) then linking it with the Indonesian national provisions regarding foreign investment; and finally formulating the steps taken or need to be taken by the government in the context of the ACIA. The study shows 'that the government should encourage various regulations/policies that can create the investment climate in favor of Indonesia's competitiveness by stregthening the concept of regional development and the improvement of inter-institutional coordination."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."