Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris masih belum aman dan masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga yang menggantikan sebagian kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris masih sesuai dengan konstitusi, akan tetapi keberadaannya masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary has created a new institution named Assemblies Honor Notary who has the authority that for the purposes of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Assemblies Honor Notary authorities take a photocopy of the deed minuta and or letters attached to the deed minuta or in the notary rsquo s protocol in notary rsquo s storage and call the notary to be present in the examination relating to a deed that notary rsquo s made or notary rsquo s protocols in notary rsquo s storage. The authority is an authority previously held by Assembly Supervisor Notary Area. The existence of a Assemblies Honor Notary is still not safe and still potentially be eliminated by the Constitutional Court. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Authority Assemblies Honor Notary as an institution that replaces part of the authority of Assembly Supervisor Notary Area still in accordance with the constitution, but its whereabouts are still potentially be eliminated by the Constitutional Court."

"Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang mirip dengan peran majelis kehormatan notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. Majelis kehormatan notaris didalam melaksanakan kewenangannya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil keputusan atas permohonan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim, adapun hal tersebut dikaitkan dengan rahasia jabatan yang dijanjikan didalam sumpah jabatan oleh notaris menjadi permasalahan tersendiri.Penulis melakukan penelitian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dimana didalam memberikan jawaban MKN wilayah Jawa Barat terdapat 3 (tiga) bentuk jawaban yaitu tidak memberikan persetujuan, memberikan persetujuan dan belum memberikan persetujuan. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan dari MKN Wilayah Jawa Barat didalam melaksanakan kewenangannya dan pertimbangan-pertimbangan MKN Wilayah Jawa Barat didalam memberikan jawaban lebih mendalam dikaitkan dengan sumpah jabatan yang menjadi janji notaris sebelum melaksanakan jabatannya serta kewenangan lembaga tersebut yang notabenenya bernama majelis kehormatan notaris apakah memiliki kewenangan memberikan persetujuan dalam hal permohonan persetujuan penegak hukum mengenai akta yang menyangkut pertanahan.

---

Since Law Amendment of Notary Function was agreed on early 2014, a new institution  named Majelis Kehormatan Notaris/Honorary Notary Council (MKN) have emerged. Presence of Majelis Kehormatan Notaris were based on Article 66 and Article 66A of Law Act Number 2 Year 2014 regarding changes on Law Act No. 30 year 2004 of Notary Function. Substantial roles of this new institution is to Replace Majelis Pengawasan Daerah/Regional Supervisory Council (MPD) function in agreeing or dismiss a request made by Law Enforcer to obtain original of the deed and/or to call a notary for investigation process. Roles and Authority of regional supervisory council stated in Article 66 UUJN which similar to Honorary Notary Council function, have been removed by Constitution Court (MK) with Constitution Court Decree No 49/PUU-X/2012, since it contradict with Indonesian State Constitution.Ministry of Law and Human Rights have published Ministrial Law and Human Rights Regulation No 7 year 2016 as technical regulation of Honorary Notary Council concerning job and function, terms and conditions of designation and discharge, organization structure, working procedure, also MKN Budgeting as mentioned in Article 66A clause (3) Amendment UUJN. Honorary Notary Council in administering their authority, also include some careful considerations during decision making process on responding of Law Enforcer request (investigator, public prosecutor and/or judge). Most important and problematic issue regarding this request is notary confidentiality of occupation promised by oath.Writer have made a research at Honorary Notary Council of West Java Region Office, which during research MKN have provide writer with 3 form of answers to respond to Law Enforcer request, which are; Did not approve, Approved and have not issue the approval. Writer wish to review how Honorary Notary Council of West Java Region Office perform their responsibilities and how they put consideration by giving more elaborate answers related with notary occupational oath which taken before a notary performing their function, also how the so called authorized institution named as Honorary Notary Council have definite authority in giving approval to Law Enforcer concerning Land Title Deed."

"Tesis ini membahas mengenai Notaris Pengganti yang memiliki rangkap jabatan sebagai direktur suatu perseroan terbatas. Pasal 17 jo Pasal 33 ayat 2 Undangundang Jabatan Notaris telah melarang mengenai rangkap jabatan ini baik bagi Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Jabatan rangkap ini dilarang oleh undang-undang untuk menghindari benturan kepentingan antara diri Notaris dengan kliennya terkait akta yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Akta yang dibuat atas suatu pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris ini menjadi tergradasi sebagai akta yang memiliki kekuatan di bawah tangan karena Notaris Pengganti yang bersangkutan telah membuat akta tanpa kewenangan dengan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Majelis Pengawas Notaris sebagai garda terdepan dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki peranan besar dalam menangani kasus rangkap jabatan ini terutama dalam pemberian sanksi tegas terhadap Notaris Pengganti yang bersangkutan serta memperbaiki sistem dalam mengambil keputusan mengenai pengangkatan seorang Notaris Pengganti. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu diberikan sanksi tegas kepada Notaris dan Notaris Pengganti yang bersangkutan dan memperketat mengenai aturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti.

---

This thesis will discuss about substitute notary with double professions as a director of a limited company. Paragraph 17 in conjuction with paragraph 33 clause 2 of the law of the role of the notary forbide double professions for a notary, for a substitute notary and for an ad-interim notary. Double professions is prohibited by law to avoid conflict of interest between a notary and her or his client in regard to notarial deed or act is about to be made. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern. A notarial deed or act made in violation of the law of the role of the notary is degraded into private agreement deed because the substitute notary produces this deed beyond his authority and acts against the interest of law. Notary supervisory board as the guard of laws of the role of notary, has important roles to handle cases of double profession, especially in relation to sanction imposed on a substitute notary involved, and to improve the system of appointment of a substitute notary. This thesis recommends the necessity of strong sanction to a notary or a substitute notary involved in double professions, and the tightening of laws related to appointment of substitute notary."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang secara atributif diberikan oleh Negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat dan memenuhi standar profesional. Pengawasan terhadap Notaris bukan hanya pelaksanaan jabatannya tapi perilakunya, yang selama ini belum jelas kriteria perilaku yang diawasi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris, hasil wawancara dipergunakan untuk mendukung argument hasil penelitian. Hasil penelitiannya, Pertama, fungsi Majelis Pengawas sudah cukup baik sedangkan fungsi Dewan Kehormatan belum optimal melaksanakan tugasnya karena sosialisasi terhadap perilaku Notaris yang baik tidak dilaksanakan secara berkala, sehingga pelanggaran Perilaku Notaris tidak hanya ada pada Notaris yang diawasi saja, tetapi dilakukan juga oleh Anggota Majelis Pengawas serta Anggota Ikatan Notaris Indonesia itu sendiri, Kedua, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia agar semakin aktif melaksanakan tugasnya mengawasi serta melakukan pembinaan atas Pelanggaran Perilaku Notaris dan yang ketiga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah menerima kepercayaan masyarakat selayaknya berperilaku dan berahlak baik.

---

Notary is a position of trust given attributively by the State as listed in the Law. In carrying out this post, a Notary must comply with all the moral rules held in the community and meet professional standards. Monitoring of the Notary means not only supervising the implementation of the position, but also their conduct which so far it is not clear as of the criteria of the conduct to be supervised. This study is an empirical research, interview result is used to support the research argument.

The result is: First, the Supervision Board has been quite good while Honorary Council are not yet optimal in carrying out their functions as the socialization on Notary Conduct is not performed periodically, thus the violation of Notary Conduct is present not only among the supervised Notaries, but also among members of the Supervision Board and members of the Indonesia Notary Association. Second, it is hoped that the Honorary Council of the Indonesia Notary Association will be more active in carrying out their duties of supervising and coaching against violation of notary conduct, and the third, a Notary public official who has received public trust should possess a good moral and conduct."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Akta notaris merupakan suatu alat bukti tertulis, sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa bukti tulisan merupakan satu alat bukti disamping alat-alat bukti lainnya. Demikian luasnya lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris, membuat semakin banyak notaris yang tersangkut masalah. Pada tahun 2014 dengan disahkannya UUJN Tahun 2014 rupanya tidak memberikan perubahan yang berarti dalam hal perlindungan hukum terhadap notaris. UUJN tahun 2014 hanya merubah kewenangan pemberian izin kepada penegak hukum dalam hal pemanggilanuntuk kepentingan pemeriksaan proses peradilan notaris dari yang semula ada pada Majelis Pengawas Daerah menjadi kepada Majelis Kehormatan Notaris. yang apabila sekilas ditinjau dengan pasal 2 ayat 4 UU tentang Kekuasaan Kehakiman maka dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pasal 66 ayat 1 UUJN dan pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan judul ini adalah Bagaimanakah kedudukan Majelis Kehormatan Notaris ditinjau dari Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan apakah terdapat perbedaan antara kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dengan kewenangan MajelisPengawas Daerah Notaris yang telah dibatalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 94/PUU-X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara narasumber dengan metode pengolahan data kualitatif. Bertolak dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada penegak hukum dalam hal pemeriksaan terhadap seorang Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 66UUJN, memiliki kedudukan yang tidak bertentangan dengan ketentuan kemandirian sorang hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan yang dimiliki oleh majelis kehormatan notaris untuk memberikan izin kepada penegak hukum berbeda dengan kewenangan yang sama yang dahulu dimiliki oleh majelis pengawas daerah notaris.

---

ABSTRACTNotary was an official authorized to made the authentic deed and other authority as referred to in notary act. A notarial deed is an apparatus written evidence, in accordance with article 1866 Indonesia's civil law act, that the evidence writing is an equipment evidence besides toolsanother sign. This covers scope authority provided by notary act, make more notary piling up problem.In 2014 with endorsed in 2014?s notary act apparently not give an impact in terms of legal protection against notary. 2014?s notary act only change delivery authority permission to law enforcement in terms of calling for the benefit of a judicial process notary of that was toassemblies of supervisors region to the tribunal honor notary. When a glance reviewed with article 2 paragraph 4 laws on judicial power it can be seen that some mismatch between article 66 paragraph 1 notary act and article 2 paragraph 4 law judicial power. As for that has been a problem of writing this title is how a the tribunal honor notary in terms of the act about powerand judicial do there are differences between authority the tribunal honor notary with the authority the tribunal local control of the notary who has been cancelled by the judgment of the constitutional court number: 49/PUU-X/2012. The methodology used in this research is juridical normative. Data collection techniques using literature study and interview and processedqualitatively data. Depart from the discussion formerly so can be concluded the following, the tribunal honor notary as an institution which has the authority to bestow upon law enforcers in terms of checking to a notary as stipulated in section 66 notary act , having a place do notconflict with the independence a judge as regulated by law judicial power as regulated by law judicial power. Their authority under regional autonomy by the honor notary to give permission to law enforcement different with the authority same before owned by the notary regional inspectorate."

"Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Dalam hasil penelitan ini ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang Notaris untuk keuntungan pribadi pada kasus ini dilakukan oleh Notaris MN dengan cara menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak dan membeli secara langsung objek perjanjian pada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat dihadapannya. Perbuatan Notaris MN melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga  dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Selain sanksi administratif, Notaris MN juga seharusnya dikenakan sanksi perdata jika RA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Umum. Notaris sebagai pihak yang mengerti hukum dan melayani masyarakat tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan keadaan dalam pelaksanaan jabatannya. Judicial Review pasal 73 ayat (2) UUJN sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan sifat final sanksi teguran lisan dan tertulis agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dengan mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

---

By the fact that there is a lot of Notary in Indonesia, not all of them have an equal quality and integrity. This thesis is about Notary MN that using her abuse of authority for her owns benefit and the consequnces of her behavior by offering a loan to one of her client based on The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta Number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017. The form of this research is using juridical normative method with descriptive analysis as the type of this research. This research has found that the abuse of authority has Notary MN done by offering a loan to one the parties and directly bought the land object in the Sale and Purchase Binding Agreement number 13 on October 27^th2005 that made before the Notary. For her behavior, Notary MN has violating article 16 paragraph (1) a of the Notary Act causing The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta gave her a written warning as administrative sanctions. Besides administrative sanctions, Notary MN should as well get tort accusation in public courts as civil sanctions. Notary as the society servant who known the law well should not using her abuse of authority and situation in while performing her position. Judicial Reviewing article 73(2) Notary Act ought to be done to eliminate the final clause in verbal and written sanction to make sure that the law could give the same opportunity to the aggrieved party."

"Tesis ini membahas wewenang dan peranan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris di Kota Batam, akibat hukum atas pelanggaran terhadap lembaga kenotariatan, dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, bahwa Majelis Pengawas Notaris untuk selanjutnya disebut MPN bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris yang bersifat preventif dan kuratif, dalam melakukan tugasnya masih ada rasa tidak enak untuk menegur dan rasa solidaritas sesama rekan yang tanpa disadari akan berakibat pada Notaris dan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris yang akan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan, MPN dan MKN memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pembinaan terhadap Notaris namun pada momentum yang berbeda.

---

The thesis itself discusses The Role and Authority of The Notary Supervisory Board for Violation of Notary and Notary Code of Conduct in Batam City and legal consequences for violation of the notarial institution also the function of The Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council. The method used in this research legal normative which is analytic descriptive, and data is analysed qualitatively. This research shows that the role of MPN is to preventively supervise Notaries. The implementation of supervision is done with solidarity in mind which impacts the public as clients of the notary, without knowing it will lower the public rsquo s trust towards the institution, Notary Supervisory Council and Notary Public Honor Council which have the same function that is to conduct guidance to Notary at a distinct moment."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Sanksi dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan dan melanggar Kode Etik Notaris/Undang-Undang-Jabatan Notaris dimana telah melakukan pembuatan akta dengan memberikan blanko kosong untuk ditandatangani oleh kliennya.Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.

---

This thesis describes the binding force of the Code Notary Public Notary to make the deed. Notary public official makes authentic the documents necessary for the community. He was responsible for his position, so that the Notary is required institutions to oversee the implementation of a notary profession. Legal consequences of the original documents containing false information that the case was causing disputes to the Court of first instance, the victim has filed a civil action for cancellation, and grant it to the judge to cancel such an act.

Sanctions can be imposed on the conduct and violated the Notary Public Code of Conduct which has made the manufacture of notarial deed by providing a blank form to be signed by his client. Position code of ethics for the deed is important, not only because the act is a profession that needs to be regulated by the code of ethics, but also because of the nature and essence of the job-oriented notary legalization, so it can become the main basis of law on the status of property, rights and obligations of clients use the services of Notary Public."

"Rangkap jabatan antara notaris dan advokat secara tegas dilarang dalam UndangUndang Jabatan Notaris. Akan tetapi masih terdapat oknum notaris yang melanggar hal tersebut dan merangkap jabatan sebagai advokat. Dalam tesis ini akan dibahas sebuah kasus Notaris di Surabaya yang diadukan oleh pelapor karena telah melakukan rangkap jabatan sebagai advokat. Menariknya, kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan yang menjadi penyebab dirinya diadukan bukan lah kesalahan yang dibuat yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai notaris, melainkan dalam kedudukannya sebagai advokat. Adapun pokok permasalahan mengenai akibat hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan, kemudian akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan terakhir sanksi terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 15/B/MPPN/XII/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 619/K/PID/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.  Adapun Akibat hukum dari notaris yang melakukan rangkap jabatan menurut peraturan perundang-undangan adalah dapat membuat notaris tersebut memperoleh teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian notaris tidak memiliki kewajiban untuk membuat akta tetapi notaris wajib melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap akta yang dibuat maupun tidak dibuatnya. Terakhir akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat dan melakukan penipuan terhadap kliennya membuat seorang notaris dapat diberhentikan dari jabatan notarisnya secara tidak hormat, diberhentikan dari profesi advokatnya, dipidana, dan digugat secara perdata.

---

Multiple positions between notaries and advocates are strictly prohibited in the Act of Notary Position. However, there are still a number of notaries who violate this matter and hold position as advocates. This thesis discusses a case of a Notary in Surabaya who got complained by his client as an advocate. Interestingly, the mistakes made by the notary concerned as the cause of himself being complained is not the wrong made in the position as notary, but in his position as an advocate. The main issues concerning the legal consequences of the notary who do the job duplication, then the consequences of law against the notary who did not carry out its obligation to make the deed and the last sanctions against the notary who served as an advocate and committed fraud againsts his client based on the Decision of the Supervisor of Notary Center Number 15/B/MPPN/XII/2017 and Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 619/K/PID/2016. Research method used is normative juridical with qualitative approach. The legal consequences of multiple duplication by notary are notary obtain written reprimand, termination, dismissal with respect, and dismissal with disrespect. Then the notary has no obligation to make the deed but the notary obliged to perform reporting obligation to the deed made or not. The final consequence of law against a lawyer who acts as an advocate and commits a fraud against a client makes a notary can be dismissed in disrespect, dismissed from his advocate profession, convicted, and sued in civil."