Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan tentang strategi rebalancing Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang secara formal dinyatakan oleh pemerintahan presiden Obama pada tahun 2011. Amerika Serikat memilih Asia Pasifik sebagai pivot area kebijakan luar negerinya karena Asia Pasifik memiliki sejumlah makna strategis baik bagi Amerika Serikat maupun bagi dunia internasional. Asia Pasifik dikatakan sebagai key driven of global politics, sebab Asia Pasifik sangat strategis di bidang demografi, geografi, dan ekonomi. Melalui strategi rebalancingnya, Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan dominasi di sistem internasional dengan kawasan Asia Pasifik sebagai batu pijakannya. Hal ini merupakan bagian dari dinamika hegemoni Amerika Serikat yang selalu dipengaruhi oleh sistem internasional. Setiap kekuatan hegemoni Amerika Serikat mengalami penurunan, maka pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu strategi untuk memperkuat kembali kekuatan hegemoni Amerika Serikat. Pada fase penurunan hegemoni saat ini, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka harus cerdas dan strategis dalam memanifestasikan kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu Amerika Serikat menggunakan strategi rebalancing di kawasan Asia Pasifik. Strategi rebalancing Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, dijalankan dalam 3 agenda, yaitu 1 penguatan hubungan kemitraan strategis dengan negara-negara aliansi dan new emerging power baik secara bilateral ataupun multilateral, 2 asistensi dalam penyelesaian masalah-masalah kawasan dan pemberian jaminan bagi keamanan dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik, dan terakhir 3 penanaman nilai-nilai universal Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dalam setiap kerjasama dan kegiatan Amerika Serikat, seperti nilai-nilai demokrasi, liberalisasi, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia.

---

This thesis describes the US rebalancing strategy in the Asia Pacific region that formally declared by the government of President Obama in 2011. The United States chose Asia Pacific as a pivot area of foreign policy because the Asia Pacific region has a number of strategic importance for both the United States and for the international system. Asia Pacific is said to be key driven of global politics, because the Asia Pacific region is very strategic in the field of demography, geography, and economics. Through their rebalancing strategy, the United States sought to increase dominance in the international system with the Asia Pacific region as a stepping stone. This is part of the dynamics of US hegemony that always influenced by the international system. When hegemonic power of US has decreased, then the US government released a strategy to reinforce the strength of US hegemony. In the current phase of the decline of hegemony, the United States government stating that they have to be smart and strategic in manifesting foreign policy. Therefore, the United States uses rebalancing strategy in the Asia Pacific region. Strategy of rebalancing the United States in the Asia Pacific region, run in 3 agenda, namely 1 the strengthening of strategic partnership relations with the countries of the alliance and the new emerging power either bilateral or multilateral, 2 assistance in solving the problems of the region and the provision of guarantees for security and stability in the Asia Pacific region, and last 3 the investment of universal values of the United States in the Asia Pacific region in each of the cooperation and activities of the United States, such as the values of democracy, liberalization, and the defense of human rights."

"Tesis ini membahas tentang pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan konsep dan teori politik luar negeri terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan pada periode kepemimpinan Presiden Barack Obama 2009-2016 . Penelitian memanfaatkan metode kualitatif secara deskriptif analitik untuk memberikan gambaran terkait judul tesis ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Amerika Serikat mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai melalui proses menjaga keseimbangan di kawasan Asia Pasifik; tujuannya adalah menggalang persatuan dan dukungan negara-negara yang terlibat dalam konflik, serta resolusi perdamaian dan menghargai prinsip-prinsip internasional.Proses tersebut dapat diidentifikasi dari kebijakan luar negeri pada era pemerintahan Presiden Barack Obama yang mengalihkan fokus strategi dari Timur Tengah ke Asia serta memasukkan stabilitas Laut Cina Selatan sebagai kepentingan nasional dengan mengimplikasikan smart power international order yang diplomatis untuk membangun kerjasama baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

---

This thesis examines an approach of the United States in the Asia Pacific region by using theory and concept of foreign policy of the Obama rsquo s administration 2009 2016 in settling the South China Sea disputes between nations of ASEAN and China. It uses qualitative research by using descriptive analytics design to provide an overview of the topic studied. The process of data collection was done through literature study. The results of the study discovered that the United States encouraged ASEAN member countries which are confronting disputes with China over South China Sea. To settle those disputes the United States in one way, supports the countries involved in the conflict, and in other way, encourages to call for peace resolution and respect the principles and spirit of international law. The approach taken by the United States was drawn from the switch of the United State foreign policies under the Obama rsquo s administration from the Middle East to Asia known as Pivot to Asia and to include maintaining stability as integral part of the United States national interests in the Asia Pacific. Finally, the United States is displaying a sort of diplomacy, the smart power international orderto establish cooperation with countries in the Asia Pacific region both bilaterally or multilaterally."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Rusia dan China memilih strategi Balancing dengan membentuk SCO terhadap ancaman yang diberikan Amerika Serikat di Asia Tengah. Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor-faktor ancaman yang menyebabkan Rusia dan China membentuk SCO di Asia Tengah.Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah teori milik Stephen M. Walt, yaitu Balance of Threat guna menganalisis level ancaman yang diberikan Amerika Serikat di Asia Tengah. Level ancaman tersebut terdiri dari Aggregate power, Proximate Power, Offensife Power dan Offensive Intention. Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Rusia dan China melakukan strategi Balancing terhadap ancaman Amerika Serikat di Asia Tengah adalah makin dekatnya kemampuan menyerang dari NATO karena perluasan keanggotaan NATO yang mengarah ke Eropa Timur dan berbatasan langsung dengan Rusia (Proximate Power). Dengan bertambahnya keanggotaan NATO dan makin dekatnya jarak menyerang NATO ke Rusia menyebabkan Rusia terancam akan pengaruhnya di Asia Tengah secara politik dan militer. Dalam sektor ekonomi, keinginan AS untuk membangun jalur pipa energy yang langsung menuju ke Eropa tanpa melewati Rusia sangat merugikan Rusia. Yang terakhir, dukungan AS yang diberikan kepada Georgia pada perang tahun 2008 menandakan bahwa AS memberikan sinyal mempunyai kemampuan menyerang yang baik jika perang tersebut harus mengarah pada Rusia. "

"Suatu negara memiliki otoritas untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan isu keamanan negaranya. Pemblokiran yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Huawei, merupakan bentuk upaya negara tersebut untuk melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana pemblokiran Huawei di Amerika Serikat dilakukan sebagai upaya melindungi keamanan nasional Amerika Serikat. Tuduhan atas Huawei sebagai perusahaan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan aktivitas mata – mata kepada Amerika Serikat dan rakyatnya menyebabkan Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk memblokir secara permanen Huawei di AS. Untuk membuktikan tuduhannya terhadap Huawei, pemerintah Amerika Serikat mendorong negara – negara aliansinya untuk ikut memblokir Huawei dan mendorong membatalkan kerja sama pengembangan jaringan 5G dengan Huawei. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian deduktif untuk memahami persepsi ancaman Amerika Serikat terhadap Huawei sebagai ancaman keamanan nasional. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, penyebab terjadinya pemblokiran Huawei oleh Amerika Serikat adalah karena Huawei dianggap dijadikan alat oleh pemerintah Tiongkok yang berbahaya bagi keamanan nasional AS.

---

A country has the authority to take all actions related to state security issues. The blocking by the United States (US) against Huawei is a form of US efforts to protect its country's national security interests. Research in this case aims to analyze how Huawei is blocked in the United States as an effort to protect the national security of the United States. Allegations of Huawei as a company used by the Chinese government to carry out spying activities on the US and its people, led President Donald Trump to issue an executive order to block Huawei permanently in the US. To prove its accusations against Huawei, the US government is encouraging its allied countries to participate in blocking Huawei and pushing to cancel 5G network development cooperation with Huawei. This study uses a qualitative analysis method using deductive research techniques to understand the perception of the US threat to Huawei as a threat to US national security. Based on the analysis conducted by the author, the cause of the US blocking Huawei is because Huawei is considered a tool by the Chinese government to attack US national security."

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Occupy Wall Street sebagai hegemoni tandingan terhadap hegemoni kelas penguasa di Amerika Serikat tahun 2011-2014. Kasus ini dianalisis menggunakan teori Gramsci yaitu perjuangan politik hegemoni tandingan. Munculnya hegemoni tandingan terhadap hegemoni neoliberalisme yaitu dikarenakan adanya krisis organik hegemoni. Hegemoni tandingan dalam bentuk OWS dilakukan melalui dua bentuk perjuangan politik, yaitu perang manuver dan perang posisi. Penelitian ini menemukan bahwa OWS berhasil mengorganisir kesadaran masyarakat dan membentuk ruang hegemoni melalui dua bentuk perjuangan politik, utamanya dengan penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi kelas penguasa hegemoni AS.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Occupy Wall Street's (OWS) role as counter hegemony struggle on challenging the United States ruling class?s hegemony in 2011-2014. The OWS phenomenon is analyzed with Gramsci's concept of counter hegemony?s political struggles. OWS emerged in 2011 due to organic crisis in neoliberalism hegemony, which happened in 2008. There were two political struggles that they did to organize people?s consciousness, war of maneuver and war of position. This research finds that OWS did organized people?s consciousness and created hegemonic terrain within civil society through political struggles. They emphasized on promoting different values against the ruling class? values, in this case neoliberal's value."

"Tesis ini menganalisis bagaimana kebijakan Tiongkok dalam sektor antariksa pasca program Anti-satelit di tahun 2007. Permasalahan dimulai pada penembakan senjata ASAT oleh Tiongkok pada tahun 2007 dimana program ini mendapat respon negatif dari negara negara lain terhadap setiap aktivitas antariksa Tiongkok. Hal inipun dinilai dapat memicu terjadinya perlombaan senjata di sektor antariksa. Di sisi lain Tiongkok memiliki peran yang sangat besar dalam Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) yang merupakan organisasi kerjasama keantariksaan di luar sistem PBB untuk wilayah Asia Pasifik. Kerjasama multilateral ini terdiri dari Tiongkok, Bangladesh, Tiongkok, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, dan Thailand. Penulis menganalisis melalui bentuk kerjasama ataupun program program dalam APSCO. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui studi dokumen. Untuk menganilis kepentingan Tiongkok dalam APSCO pasca program ASAT ditahun 2007, penulis akan menggunakan konsep Transparancy and Confidence Building Measure (TCBMs) sebagai perspektif dan Analisa utama. Melalui komponen utamanya, yaitu pertukaran informasi dalam kebijakan di sektor antariksa, pertukaran informasi kegiatan antariksa, notifikasi pengurangan resiko, dan kontak dan kunjungan ke situs antariksa menghasilkan temuan atas strategi yang dilakukan Tiongkok dalam APSCO. Temuan utama penelitian ini adalah Tiongkok melakukan strategi untuk mendapatkan kepercayaan atau trust building pada aktivitas antariksanya melalui program program di dalam APSCO. Sangat penting untuk Tiongkok meningkatkan kepercayaan internasional dalam upaya memperluas pengaruhnya pada sektor antariksa.

---

This thesis analyzes how China's policies in the space sector after the Anti-satellite program in 2007. The problem started with China's firing of ASAT weapons in 2007 where this program received a negative response from other countries to China's space activities. This, too, is considered to be able to trigger an arms race in the space sector. On the other hand, China has a very big role in the Asia - Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), which is a space cooperation organization outside the United Nations system for the Asia Pacific region. This multilateral cooperation consists of China, Bangladesh, China, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru and Thailand. The author analyzes through the form of cooperation or program programs in APSCO. The author uses qualitative research methods by collecting data through document study. To analyze China's interest in APSCO after the ASAT program in 2007, the author will use the concept of Transparency and Confidence Building Measure (TCBMs) as the main perspective and analysis. From main components, namely the exchange of information on policies in the space sector, exchange of information on space activities, notification of risk reduction, and contacts and visits to space sites resulted in findings on China's efforts in APSCO. The main finding of this research is that China is making efforts to gain trust in its space activities through programs within APSCO. It is imperative for China to increase international confidence in its efforts to expand its influence in the space sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi maksud dan tujuan di balik kebijakan partisipasi Amerika Serikat di Trans Pacific Partnership TPP pada tahun 2009 Menggunakan metodologi kualitatif dengan studi pustaka dan dokumen sebagai metode pengumpulan data penelitian ini berasumsi bahwa kebijakan partisipasi AS di TPP sebagai sebuah manuver geopolitik dengan komunikasi sebagai unit analisis Dengan demikian penelitian ini lebih dapat mengungkap secara komprehensif maksud dan tujuan kebijakan AS di TPP dalam kaitannya dengan narasi resminya. Temuan penelitian ini adalah bahwa partisipasi A S di TPP merupakan sebuah gimmick dalam upaya diplomasi publik serta sebuah aksi komunikatif bermakna geopolitis Analisis studi kasus di Malaysia dan Jepang memberikan gambaran bagaimana implikasi komunikasi di level domestik yaitu order yang ditunjukkan dengan adanya konvergensi komunikasi atau konflik yang ditunjukkan dengan adanya divergensi komunikasi yang keduanya ditentukan oleh karakter aliran informasi domestik.

---

This research aims to explore the meaning and purpose of the United States participation in Trans Pacific Partnership TPP in 2009 Using the qualitative methodology with literature and document review as the data collecting method this research assumes that participation in TPP is a geopolitical ploy with communication as the unit of analysis. Therefore this study is able to explore the meaning and purpose of global policy in TPP in relations to its official narrative in a comprehensive manner The research concludes that U S participation in TPP is a gimmick in its public diplomacy effort as well as a communicative turn which expresses geopolitical meanings The analysis of case studies in Malaysia and Japan providesa picture of the communication implication of US global policy at the domestic level either order which is indicated by the communication convergence or conflict which is indicated by the communication divergence both of which are determined by the character of the flow of information at the domestic level."