Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau Pusintek merupakan unit organisasi eselon 2 di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan layanan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rencana strategis organisasi Kementerian Keuangan, Pusintek merupakan penggerak untuk melaksanakan integrasi TIK di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan membangun Sistem Layanan Data Kementerian. Sistem Layanan Data Kementerian merupakan arsitektur teknologi yang terdiri dari komponen utama data warehouse dan business intelligence yang berperan sebagai single source of truth.Pusintek berpedoman pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu tahapan yang terdapat pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 adalah pelaksanaan evaluasi, akan tetapi tahap evaluasi tersebut belum dilaksanakan di dalam proses pengembangan Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini.Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dilakukannya tahap evaluasi dan untuk mengetahui tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini. Penelitian dilakukan dengan merancang instrumen dalam bentuk kuesioner yang kemudian digunakan dalam pengambilan data. Hasil pengambilan data kemudian diolah untuk menghasilkan nilai tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian.Penelitian ini menghasilkan tingkat kematangan kategori teknikal pada arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian pada nilai kematangan 4,01. Rekomendasi diberikan untuk kriteria di masing-masing subkategori yang masih di bawah kondisi ideal yang seharusnya ada pada nilai tingkat kematangan level 4 yang diperoleh.

---

ABSTRACTPusintek as a provider of ICT services in Ministry of Finance. In organization strategic plan, Pusintek as a prime mover to integrate of ICT infrastructure. Data Services System is a form of integration process in the data side. Data Services System consists of data warehouse and business intelligence as 2 main components to be used as a single source of truth.Pusintek guided by KMK No. 351 KMK.01 2011 on policy and standard development process. One of stages contained in No. 351 KMK.01 2011 is evaluation process, but this process not already done related to the development of Data Services System.This research was conducted to meet the need of evalution process in the development of Data Service System and to obtain the maturity value of its architecture. This research was done by designing an instrument in questionnaire form that be used to data collection. The result of data collection is processed to obtain the maturity level.This research resulted the maturity level of technical category of Data Services System architecture at score 4,01. Recommendations are given for criteria of each subcategory that has actual condition lower than standard condition at level 4 as obtained maturity level."

"Pusintek sebagai unit TIK Pusat di Kemenkeu, sesuai amanah arah pengembangan TIK Kemenkeu dalam mendukung integrasi TIK Kemenkeu dalam mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan terpadu, bertanggung jawab dalam penyediaan dukungan TIK yang meliputi staf pendukung teknis dan Service Desk. Pusintek sudah memiliki aplikasi pengelolaan layanan TIK yang digunakan untuk mendokumentasikan laporan permintaan, laporan gangguan, dan laporan permintaan perubahan dalam sebuah sistem yang berbasiskan ITIL bernama aplikasi Sipelantik. Penerapan knowledge based untuk penyelesaian laporan incident belum optimal karena pegawai belum memanfaatkan sharing pengetahuan atau dokumen petunjuk teknis untuk penyelesaian incident pada aplikasi Sipelantik, selain itu pegawai kesulitan mencari pengetahuan yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kementerian Keuangan. Pendekatan dengan kontingensi menyediakan beberapa alternatif yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik organisasi. Dengan begitu untuk mendapatkan solusi rancangan KMS yang sesuai dengan karakteristik Pusintek maka analisis yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan analisis kontingensi dari Becerra-Fernandez dan Sabherwal. Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kemenkeu, dimana proses KM yang dihasilkan adalah routines, socialization for knowledge sharing, exchange, dan externalization. Kebutuhan fungsionalitas sistem menghasilkan empat fitur utama untuk mendukung proses KM tersebut yaitu mengelola dokumen, forum diskusi, expert locator, dan wiki.

---

Pusintek as a Centre ICT unit of the Ministry of Finance, according mandate directions of ICT development in supporting the integration of ICT of the Ministry of Finance in realizing an integrating financial management information system, is responsible for the provision of ICT support that includes technical support staff and Service Desk. Pusintek has already own ICT service management application that used to document the report requests, bug reports, and report change request for an ITIL based system called Sipelantik application. The application of knowledge based on the completion of incident report is not optimal because the employees do not take advantage of sharing knowledge or technical guidance documents for the completion of the Sipelantik incident, other than that of employees having trouble finding the knowledge that already exists. The purpose of this study is to design an appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance. Contingency approach presents several alternatives that can be applied in accordance with the characteristics of the organization. To obtain a design solution that is suitable with the KMS Pusintek characteristics the analysis in this study will be using contingency analysis of Becerra Fernandez and Sabherwal. The research resulted in the design of appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance, which is the process of KM generated routines, socialization for knowledge sharing, exchange, and externalization. System functionality produces four main features to support the KM processes which are manage documents, discussion forums, expert locator, and wiki."

"Perkembangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi TIK di bidang kepemerintahan saat ini semakin meningkat pesat baik untuk peningkatan kinerja internal organisasi maupun untuk peningkatan kualitas layanan publik Kementerian Keuangan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melakukan banyak perbaikan dalam penerapan TIK untuk mendukung pencapaian pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel Untuk mendukung hal tersebut Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek yang merupakan unit TIK pusat di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan banyak proyek TIK Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kematangan pelaksanaan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan Model kematangan yang digunakan adalah Project Management Maturity Model PMMM yang disesuaikan dengan Project Management Body of Knowledge PMBoK Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di Pusintek Kementerian Keuangan adalah tingkat 2 Hal ini menunjukkan bahwa Pusintek telah memiliki kebijakan dan standar dalam pelaksanaan manajemen proyek Namun berdasarkan pemeriksaan dan observasi dokumen yang dilakukan penelitian ini pelaksanaan manajemen proyek belum sepenuhnya mengacu pada kebijakan tersebut Menurut PMMM tingkat 2 menunjukkan belum adanya konsistensi dalam pemahaman dan pelaksanaan manajemen proyek Penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pusintek Kementerian Keuangan untuk dapat mencapai kematangan tingkat 3 Rekomendasi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kebijakan yang terdiri dari melakukan sosialisasi kebijakan dan menyusun beberapa prosedur yang dibutuhkan aspek sumber daya manusia yang terdiri dari memberikan pelatihan manajemen proyek evaluasi manajemen proyek dan manajemen program serta melakukan evaluasi dan pengukuran kinerja tim proyek serta aspek teknologi yang terdiri dari pemanfaatan tools atau sistem manajemen proyek.

---

The implementation of information and communication technology ICT in government today is growing rapidly both to improve the internal performance of the organization and to improve the quality of public services The Ministry of Finance is one of the government agencies that make a lot of improvements in the implementation of ICT to encourage the achievement of credible and accountable financial management To support this Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek which is the IT department of the Ministry of Finance did a lot of ICT projectsThis study was conducted to evaluate and analyze the maturity level of project management implementation in Pusintek Ministry of Finance Maturity model used is Project Management Maturity Model PMMM which is adapted to the Project Management Body of Knowledge PMBOK The result of this study indicates that the project management maturity level in Pusintek Ministry of Finance is level 2 It means that Pusintek already have policies and standards in the implementation of project management However based on the evaluation and documents observation conducted by this study the implementation of project management have not been fully based on the policies According to PMMM level 2 shows the lack of consistency in the understanding and implementation of project management This study also provides some recommendations that can be done by Pusintek to achieve the maturity level 3 The recommendations are grouped into three aspects policy by disseminating the policy and developing the necessary procedures human resource by providing project management project management evaluation and management program training and evaluating and measuring the performance of the project team and technology by more using the project management tools and systems Keywords Project Management Maturity Level PMMM PMBOK."

"Pusintek sebagai penyedia jasa layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Kementerian Keuangan telah menyediakan 20 dua puluh jenis layanan TIK. Pusintek menerapkan kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library ITIL sebagai salah satu praktik terbaik pengelolaan layanan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan TIK kepada pengguna. Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan TIK, Pusintek telah memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sipelantik yang digunakan untuk melakukan pencatatan permintaan layanan dan laporan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Pengguna TIK Kemenkeu harus menghubungi Service Desk Pusintek melalui telepon, surat elektronik, maupun datang langsung untuk meminta layanan, melaporkan gangguan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun saat ingin mengetahui tindak lanjut dari tiket permintaan dan gangguan yang telah dilaporkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat rancangan kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service yang sesuai dengan kebutuhan pengguna mengikuti alur kerja proses pada Rational Unified Process RUP. Hasil penelitian ini berupa dokumen kebutuhan fungsional sistem informasi pengelolaan layanan TIK berbasis self-service, yaitu melibatkan pengguna dalam proses melaporkan gangguan, melakukan permintaan layanan, melakukan pengecekan status tiket, mencari informasi terkait TIK, dan beberapa fitur perbaikan Sipelantik.

---

Pusintek as a provider of Information and Communication Technology ICT Ministry of Finance has provided twenty types of ICT services. Pusintek implement the framework of the Information Technology Infrastructure Library ITIL as one of the best practices of information technology service management in order to improve the effectiveness and efficiency of ICT services to users.

In supporting the implementation of the management of ICT services, has had an application Pusintek Management System Service Information and Communication Technology Sipelantik used to record service requests and bug reports ICT in the Ministry of Finance. MoF ICT users should contact the Service Desk Pusintek by telephone, electronic mail, or come directly to request services, report the disruption of ICT in the Ministry of Finance, as well as when they want to know the follow up of ticket requests and incidents have been reported.

The purpose of this study is to design functional needs ICT service management information system based self service according to user needs to follow the workflow process on the Rational Unified Process RUP.

The results of this study are the functional requirements document ICT service management information system based self service, which involves the user in the process of reporting interference, perform service requests, check the status of a ticket, searching for information related to ICT, and some improved features Sipelantik."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pusintek ditunjuk sebagai unit TIK Pusat di lingkungan Kemenkeu yang fungsi utamanya memberikan layanan TIK di seluruh lingkungan Kemenkeu. Untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan Kemenkeu dalam memenuhi harapan pengguna layanan, Kemenkeu melakukan Survey Kepuasan Pengguna SKP .Pusintek mempunyai berbagai jenis layanan dibidang TIK. Agar layanan tersebut dikenali secara tepat dan diminta sesuai kebutuhan, maka dibuat Daftar Layanan TIK. Salah satu layanan yang termasuk dalam penilaian SKP Kemenkeu tahun 2015 adalah layanan cloud server, yaitu layanan yang menyediakan infrastruktur server dengan menggunakan teknologi virtualisasi. Berdasarkan SKP tahun 2015, layanan cloud server belum memenuhi target. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud pada daftar layanan TIK Pusintek, agar dapat memenuhi ekspektasi kebutuhan user.Dalam menyusun rancangan spesifikasi layanan cloud server untuk daftar layanan TIK Pusintek Kemenkeu, penulis menggunakan teori pattern-based infrastructure oleh Robertson dan Sribar dan memulai dengan menyusun data profil aplikasi yang digunakan di lingkungan Kemenkeu. Kemudian dengan menggunakan metode statistik deskriptif menggunakan tabel distribusi frekuensi, didapatkan hasil klasifikasi kapasitas server berupa pengelompokan spesifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu dilakukan pemetaan aplikasi terhadap pengelompokan spesifikasi tersebut berdasarkan tingkat kritikalitas yang didapat dari analisis dampak bisnis.

---

Center of Information Systems and Technology Finance Pusintek Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan was appointed as ICT central unit within the Ministry of Finance whose primary function provides ICT services in all spheres of MOF. To measure the quality of public services provided by MoF to meet the expectations of users, the Ministry of Finance conduct User Satisfaction Survey SKP Survey Kepuasan Pengguna .Pusintek has various types of services in the field of ICT. To make that services appropriately identified and requested as needed, they have a Service Catalog. One of the services included in the assessment of the Ministry of Finance SKP 2015 is a cloud services, which provide infrastructure server using virtualization technologies. Based on SKP 2015 report, cloud services user satisfactions do not meet the target.

This study aims to draft specifications cloud services on the Pusintek IT service catalog, in order to meet the expectations of user needs.In preparing the draft service specification cloud server to the list of ICT services In preparing the draft of cloud service specification to the Pusintek IT service catalog, the author uses the theory of pattern based infrastructure by Robertson and Sribar, and begin to compile profile data applications used in the Ministry of Finance. By using descriptive statistical methods using the frequency distribution table, the capacity classification server grouping specifications of high, medium, and low. Besides the mapping of applications to the grouping is based on the specifications of the criticality levels obtained from the business impact analysis."

"ABSTRAKSistem Informasi INAPORTNET telah mulai dibangun pada tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pembangunan sistem ini diikuti dengan revitalisasi yang tidak berjalan baik dalam kurun waktu 7 tahun, sehingga pada tahun 2015 dibentuk Task Force Laut (terdiri dari Pustikomhub dan Ditjen Hubla) untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan sektor laut dengan membuat sistem informasi INAPORTNET yang berbasis web yang bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal keluar meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya adalah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Target waktu dari Menteri Perhubungan adalah Sistem Informasi INAPORTNET terimplementasi pada bulan Oktober 2015 di seluruh pelabuhan. Posisi sistem INAPORNET saat penelitian ini dilakukan adalah telah dilakukan softlaunching pada tanggal 17 Maret 2016 di 4 pelabuhan yaitu: Makassar, Bitung, Balikpapan dan Ambon. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait keterlambatan implementasi. Hasil penelitian ini mendapatkan 4 domain masalah yaitu, kebijakan, penerimaan pengguna, infrastruktur SI/TI dan best practice kerangka evaluasi.Pada penelitian ini digunakan kerangka kerja COBIT 5 sebagai panduan metodologi evaluasi. Berdasarkan pengumpulan data dan wawancara, kemudian penentuan masalah, selanjutnya dilakukan pemetaan antara tujuan sistem INAPORTNET dengan enterprise goals. Kemudian pemetaan dengan ITRG sampai didapatkan pemetaan proses area COBIT 5 yang relevan terhadap setiap akar masalah. Sehingga didapatkan pola solusi berdasarkan proses area COBIT 5 terpilih, sebagai hasil evaluasi dan rekomendasi bagi sistem informasi INAPORTNET.

---

ABSTRACTINAPORTNET Information System has been develop by The Directorate General of Sea Transportation since 2007. From the start, the development of this system followed by the revitalization that not going well almost in 7 year, therefore in 2015 they formed task force (consist of Pustikomhub and Ditjen Hubla) to reorganize and improve services of the marine sector by develop INAPORTNET Information System, a comprehensive web based system that start with submission of application for the arrival of the ship, incoming ships, loading and unloading activities, until ship out leaving the harbor, inlcuding payment of Tax State Revenue (non-tax).The Ministry of Transportation has given the time target that INAPORTNET Information System will be implemented in October 2015 across the harbor. Current condition in the time this study conduct, softlaunching has been done on March 17, 2016 at 4 ports: Makassar, Bitung, Balikpapan, and Ambon. Therefore, the delays in implementation need to be evaluated. The results of this study are within 4 domain problem: policies, user acceptance, infrastructure SI / IT and best practice evaluation framework.This study used COBIT 5 framework to guide the evaluation methodology. Based on data collection and interviews, then the determination of the problem, and then the mapping between the goal INAPORTNET system with enterprise goals. Then mapping used ITRG to obtain the mapping COBIT 5 process areas that are relevant to each root of the problem. So we get the solution patterns based on the chosen COBIT 5 process areas, as a result of the evaluation and recommendation for INAPORTNET information systems."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011, terdiri dari aspek konteks, aspek manfaat, dan aspek implementasi. Dalam implementasinya, sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan, masih belum memenuhi komponen-komponen yang ada dalam sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas lebih rinci bagaimana implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist. Hasil dari penelitian ini adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam implementasinya masih belum memenuhi semua komponen yang ada, dimana diantara 12 komponen hanya 9 diantaranya yang sudah terpenuhi. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, seperti: arsitektur dan informasi kinerja anggaran, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, alokasi dana dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kelengkapan serta validitas data yang diperoleh.Kata Kunci: Sistem Monitoring dan Evaluasi, Kinerja Anggaran, Komponen Sistem Monitoring dan Evaluasi, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance in 2011, consists of aspecst of context, aspects of the benefits, and implementation aspects. In that implementation, the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, still does not meet the existing components in the monitoring and evaluation system. Therefore, this research discuss more about how the implementation of monitoring and evaluation budget performance system by Ministry of Finance and what factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system. The method that used in this research is post positivist. The result from this research is monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, in that implementation still does not meet all components, where in among of the 12 components only 10 of them that already complete. Meanwhile, there are several factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system, such as architecture and information of budget performance, quantity and quality of human resource, allocation of funds in monitoring and evaluation, and the completeness and the validity of data.Keywords Monitoring and evaluation system, Budget performance, Components of monitoring and evaluation system, Factors that influence the implementation of monitoring and evaluation system."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."