Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. Street vendors (PKL) are common phenomena in urban areas all around the world, including in Indonesia. Bandar Lampung, as one of big cities in Indonesia, also has street vendor phenomenon. Some consider PKL illegal, yet some others perceive its existence as a way to overcome unemployment and poverty. Despite the different views, PKL is often considered as a source of urban problems by some regional governments in Indonesia, including Bandar Lampung Municipal Government. The research aims to analyze PKL phenomenon in Bandar Lampung and alternative policy issued to overcome PKL problems. The research result shows that the emergence of PKL in Bandar Lampung is caused by several factors, such as survival factor, lack of capital for running formal-sector business, reason of fulfilling educational needs, lack of employment, difficult bureaucracy, temporary job, lineages, and as a true profession. Based on the arguments and facts proposed, Bandar Lampung government must design a better policy to better accommodate PKL.Abstrak. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah fenomena umum di perkotaan yang berada di seluruh dunia, seperti halnya di Indonesia. Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari fenomena ini. Keberadaan PKL dianggap ilegal di beberapa kota di Indonesia. Namun disisi lain, PKL dianggap dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti keinginan pemerintah. Nyatanya, PKL dianggap sebagai masalah oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena PKL di kota Bandar Lampung dan alternatif kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah PKL ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena PKL di kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti semangat juang untuk hidup, faktor pendidikan, sebagai pekerjaan sementara, birokrasi pemerintahan yang rumit, warisan dari generasi ke generasi, minimnya modal, minimnya lapangan pekerjaan, dan sebagai profesi. Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, Pemerintan Kota Bandar Lampung harus merancang kebijakan untuk lebih mengakomodasi PKL."

"Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 ? 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 ? 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.

---

Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 ? 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 ? 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi."

"Abstract. Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This research applies soft systems methodology. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Sanitary Task Force at the organizational level and the establishment of public involvement system at the operational level.Abstrak. Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metodologi serba sistem lunak. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hirarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional."

"Abstract. The research answers the questions: How is the growth of Solok Regional Budget in the budget year of 2009-2012? How is the budget allocated for public services in the budget year of 2009-2012? What consideration is taken by the Regional Government in determining regional budget from the aspect of expense and regional expense management policies? What models are used in the allocation of public service expense in the Regional Budget? The stages of the research are: 1. Conducting comparison on the number of annual public service expenses, 2. Viewing the greatest and smallest allocation of public service expenses, 3. Studying whether the allocated budget is in accordance with the government policy. This stage altogether maps the dynamic of Regional Budget arrangement to see the involvement of each actor in the process of budget formulation. The research uses qualitative research method with the data collection technique of in-depth interview and analysis on the Regional Budget documents. First, the entire data, ethic and emic, were analyzed and described, then reduced by making abstraction, as a core summary. Eventually a conclusion was drawn to give a picture of how to make optimum the allocation of public service expenses in the Regional Budget.Abstrak. Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pertumbuhan APBD Kota Solok tahun anggran 2009-2012? Bagaimanakah pengalokasian belanja untuk pelayanan publik tahun anggran 2009-2012? Apa pertimbangan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penentuan belanja daerah dari aspek kebijakan belanja dan manajemen belanja daerah? Model yang digunakan dalam penganggaran pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD. Langkah-langkah penelitian yang dilakuakn adalah 1) melakukan perbandingan terhadap jumlah belanja pelayanan publik tiap dathun, 2) melihat alokasi belanja pelayanan publik disalurkan dalam jumlah yang paling besar atau yang paling kecil, 3) mengaji apakah anggaran yang dialokasikan bersesuaian dengan kebijakan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus memetakan bagaimana dinamika penyusunan APBD sehingga terlihat keterlibatan masing-masing aktor dalam proses perumusan anggaran. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis terhadap dokumen APBD. Dilakukan telaah dan deskripsi seluruh data etik dan emik, lalu direduksi dengan jalan membuat abstraksi sebagai sebuah rangkuman yang inti. Akhirnya sihasilkan kesimpulan yang bisa memberikan gambaran tentang upaya optimalisasi pengalokasian belanja pelayanan publik pada APBD."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."

"Abstract. This research aims at studying and explaining forms of coping behaviors and public respond to coping behaviors as shown by health service officers at street-level bureaucrats in Puskesmas (Public Health Center). The research was conducted in six Public Health Centers in Makassar, employing qualitative approach and naturalistic method. The data were gained from informants, i.e. Puskesmas officers and public patients visiting the Puskesmas as the primary data source, and the secondary data were gathered from documents available in the concerned institutions. Research data were collected through in-depth interviews, direct and participative observations. The research data were then analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, deduction and data verification. The results of the research show variety of interactive models as a form of coping behaviors performed by bureaucrats in providing health service, namely the behavior of limiting services, rationing services, giving special treatment, ignoring, and prioritizing. The performed coping behaviors benefit the officers since their obligations were accomplished, though at minimum level. Public responds to coping behaviors quite vary but in general shows positive responds. Abstrak. Penelitian bertujuan mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk coping behaviors dan respon warga terhadap coping behaviors yang ditampilkan petugas pelayanan kesehatan pada tataran street-level bureaucratsdi Puskesmas. Penelitian dilaksanakan pada enam Puskesmas di Kota Makassar menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode naturalistik, sumber data diperoleh dari informan petugas layanan kesehatan dan warga masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas sebagai sumber data primer, dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen yang tersedia pada instansi terkait. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung dan partisipatif.Data penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukkan keragaman model interaksi yang merupakan bentuk coping behaviors yang ditampilkan oleh birokratdalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu bentuk perilaku membatasi layanan, menjatah layanan, memberi perlakuan khusus, mengabaikan, dan perilaku memberi prioritas.Coping behaviors yang dilakukan memberi keuntungan bagi petugas karena tujuan pekerjaannya tercapai secara minimal, dan respon warga terhadap coping behaviors cukup beragam tetapi pada umumnya memberi respon positif."

"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

---

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."

"This paper has three objectives: first, to acknowledge the basic right to water as recently recognized by the UN and, consequently, to address the government?s responsibility to provide water services; second, to describe the problems and dilemma in the privatization of water services in Jakarta, the capital city of Indonesia, as a policy choice; third, to reinforce the idea that privatization of public services is beneficial but not a panacea; therefore, the government as the center of public administration needs to reconsider some of their key policies on public services."

"The packaging design`s important role as a means of marketing communication is growing. This research examines the effect of Monggo size 40 grams` packaging design on impulsive buying in South Jakarta and also examines which one among the dimensions in packaging design (graphic design, structure design, and product information) has the biggest effect on impulsive buying. This research uses the quantitative approach to explain the connection between the two variables. The data was collected through questionnaires filled out by impulsive buyers of Monggo size 40 grams in South Jakarta. A total of 100 respondents are examined using the purposive sampling technique. The result of the research shows that the packaging design affects impulsive buying at a rate of 38.0% and the packaging design dimension that results in impulsive buying is graphic design. We may conclude that Monggo`s management needs to review the brand`s packaging design. As the management is yet to utilize other communicating tools such as advertisements to support marketing communication, the packaging design becomes more crucial in boosting sales. The research also finds that customers have a great liking for the brand name `Monggo`, as it is a very distinctly traditional name that is not only appealing but also noticeable among the current brands."

"Abstract. Since Mid 1980s, a number of governments in developing countries initialized an ambitious decentralization policy and other policies to strengthen local governments. Nevertheless, after more or less 25 years of their implementations, the initial enthusiasm decreases. The experience in some countries shows that reform policy can trigger many new political, fiscal, and administration problems.The article shortly describes seven major problems and potential traps lurking in decentralization policy, consisting: policy trap, coordination trap, fiscal trap, debt trap, capturing trap, inequality trap, and capacity trap. The evidence presented in this article has shown that decentralization can be part of a strategy to improve the capability and effectiveness of the state. It encompasses mechanisms that increase openness and transparency, strengthen incentives forparticipation in public affairs, and where appropriate, bring government closer to the people and to the communities it is meant to serve."