Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate governance is a concept where management supervision takes place in the decision-making process, both in public and business organizations. This research reviews the effect of board characteristics (measured based on the independent board of directors, dual leadership/CEO duality, board size, managerial ownership, board composition /multiple directorships, board tenure, audit committee, and board interlock) on earning management in companies listed in the Indonesian Stock Exchange during the 2004-2008 period. To identify earning management, the researcher uses the Jones model (1991) as modified by Dechow and Sloan (1996) to separate non-discretionary accrual (NDAC) components from discretionary accrual components (DAC) in the total accrual.The research shows that earning management takes place in companies listed in the Indonesian Stock Exchange during the 2004-2008 period, be they companies in general, manufacturers, non-manufacturers, and companies that use audit committee services. It is discovered that the independent board of directors, board size, managerial ownership, board composition/multiple directorships, board tenure, and audit committee do not affect earning management practices in the above companies; only dual leadership/CEO duality affects the earning management practices."

"Abstract. Cooperation among neighbouring region is commonly termed regional cooperation. Inter-region cooperation in the study of public administration is categorized as public management especially intergovernmental management. Inter-region cooperation in Indonesia has been for a long time trying to find its form. However, in the middle of its process, the implementer is trapped in doubt. The paper aims to trace the institutional form and its problem in the neighbouring region cooperation. The research is done through literature study, observation on inter-region cooperation especially in the central Java and some facilitation done by the writer in the several regions in Indonesia. There are two forms of referred institution which is developed on the basis of this networking pattern; they are intergovernmental relation (IGR) and intergovernmental management (IGM). In the mean time, the governmental support on inter-region cooperation which is supposed to form collaboration is hampered by the inconsistency of regulation which is issued by several parties (ministries) in the central government.Abstrak. Kerjasama antar daerah yang berdekatan biasa disebut kerjasama regional. Kerjasama antar daerah dalam kajian administrasi publik masuk dalam kategori manajemen publik, khususnya intergovernmental management. Kerjasama antar daerah di Indonesia, telah lama mencari bentuk, namun dalam perjalanannya terjebak pada keraguan para pelaksananya. Tulisan ini bertujuan merunut bentuk kelembagaan dan permasalahannya dalam kerjasama antar daerah yang berdekatan. Tulisan ini dikembangkan dari kajian literature, pengamatan pada praktek kerjasama antar daerah khususnya di Jawa tengah dan fasilitasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat dua bentuk kelembagaan rujukan yang dikembangkan atas dasar pola networking ini, adalah Intergovermental relation (IGR) dan intergovernmental management (IGM). Sementara itu, dorongan pemerintah untuk kerjasama antar daerah yang mestinya membentuk kolaborasi terhambat sendiri oleh inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai pihak (kementerian) di pemerintah pusat."

"Departed from the innovative programs during the period of Joko Widodo in Surakarta that are still made as the model of the local public service reform, this article aims to discover and analyze the innovations of the Municipal Government of Surakarta (as known as Solo), the revitalization of the traditional market and the management of the street vendors, under the leadership of Joko Widodo (known also as Jokowi) as the mayor (2005 ? 2012) by using to Sound Governance Model. The research uses positivist approach through several data collection techniques, such as, in-depth interview with the program performing actors in the local government and the beneficiary actors; observation; and literature review. The data was collected throughout 2012 ? 2013 after Joko Widodo is no longer the incumbent Mayor, in order that the information of the innovations sustainability can be noticed. The outcome was analyzed as univariate and descriptively towards the dimensions of Sound Governance Model. The study suggests that there is a novel approach in running the innovative program of the traditional market revitalization and the street vendors management through an adaptive environmental development without discarding the orientation toward society-empowerment in Surakarta. Even so, the manifestation of the sound governance has not been related to the refinement of the positive impact for the stakeholders like traders, due to lack grounded from their substantive needs, poor performance management, and also the lacking stakeholder engagement in the program monitoring and evaluation. In contrast to previous existing reports, this research also suggests that the coherence between leadership and administrative capacity is inevitable for the sustainability of the innovation practices.

---

Berangkat dari program inovasi semasa kepemimpinan Joko Widodo di Surakarta yang tetap dijadikan model bagi reformasi pelayanan bagi masyarakat daerah, artikel ini bertujuan mengungkap dan menganalisis program-program inovasi Pemerintahan Kota Surakarta, revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima (PKL), semasa kepemimpinan Joko Widodo sebagai walikota (2005 ? 2012) menurut Model Sound Governance. Dengan pendekatan positivist melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap para aktor di pemerintahan kota yang menjalankan program dan aktor penerima manfaat, observasi, dan studi kepustakaan, data dikumpulkan pada kurun waktu 2012 ? 2013 setelah Joko Widodo tidak menjadi walikota agar informasi keberlanjutan program inovasi tampak. Hasilnya dianalisis secara univariat secara deskriptif terhadap dimensi-dimensi Sound Governance. Hasil kajian menunjukkan terdapat kebaruan pendekatan dalam pelaksanaan program inovasi revitalisasi pasar tradisional dan penataan PKL melalui daya adaptif terhadap perkembangan lingkungan tanpa meninggalkan orientasi pada pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. Pun demikian, manifestasi sound governance tersebut belum bertalian dengan peningkatan dampak positif bagi para pemangku kepentingan, seperti pedagang, karena tidak beranjak dari kebutuhan riil mereka dan kekeliruan pengelolaan kinerja, juga miskin pelibatan dalam monitoring dan evaluasi program. Berbeda dengan kajian dan pemberitaan secara umum, telaah ini juga menunjukkan bahwa koherensi antara kepemimpinan dan kapasitas administrasi menjadi tak terelakkan bagi keberlangsungan praktik inovasi."

"Abstract. Centralized approach is no longer perceived as effective in managing natural resources such as the forest. In line with the good governance movement, practices of forest resource management have changed from one-bureaucratic show into partnership. Consequently, the concept of transparency, accountability, and broader public participations should be institutionalized to improve the sustainability of forest management. By using the experience of Banyumas? forest communities as case studies, this research aims to examine the extent to which the practice of good governance in forest management develops and influences the sustainability of forest management. Since this study was been intended to reveal the process of governance practices at the level of community-based organization, it uses the descriptive-qualitative approach in its analysis. The result of this study shows that participatory forest monitoring, transparency and accountable asset utilization have been practiced by the local forestry organization in their forest management. The researcher also found that strong traditions and local leadership contributes positively to good governance practices by providing cultural dialogue forum, social control and a spirit of volunteering.Abstrak. Sumber daya alam seperti hutan tidak lagi efektif untuk dikelola dengan pendekatan terpusat. Sejalan dengan gerakan pemerintahan yang baik, praktik pengelolaan sumber daya hutan telah berubah dari satu-cara birokrasi kepada cara-cara kemitraan. Akibatnya, konsep transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas harus dilembagakan untuk meningkatkan kelestarian hutan. Dengan menggunakan pengalaman masyarakat di hutan Banyumas sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana praktek gerakan pemerintahan yang baikdidalam pengelolaan hutan untuk mengembangkan dan mempengaruhi kesesuaian pengelolaan hutan. Karena penelitian ini telah dimaksudkan untuk mengungkapkan proses praktek tata kelola pada tingkat masyarakat berbasis organisasi, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dalam analisisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyertaan dalam pemantauan hutan , transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset telah dipraktekkan oleh organisasi kehutanan setempat dalam pengelolaan hutan. Saya juga menemukan bahwa tradisi yang kuat dan kepemimpinan lokal memberikan kontribusi positif bagi praktek tata kelola yang baik dengan menyediakan forum dialog budaya, kontrol sosial dan semangat sukarela."

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Abstract. This research is motivated by the lack of publication concerning budget management information by the Government of Kupang through online media. This research aims to study the factors that lead to the lack of transparency of budget management information by the Government of Kupang. This study used a qualitative method with instrumental case study and the data collection procedures using in-depth interviews, and documents study. The data validation uses triangulation technique of sources. The research subjects of Kupang Government Bureaucracy are determined purposively. The results show that the rate of secrecy/confidentiality of Kupang Government budget management information is quite high, thus difficult to be accessed by the public (over secrecy). The causes are diverse, among others, problems of socialization, lack of legal instruments governing the infrastructure in the field of public disclosure, lack of resources and a growing perception among the head SKPD and head of the Treasury Division of the Regional Secretariat of Kupang that local financial documents such as RKA, DPA, and the LRA are state confidential documents.Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya publikasi informasi pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Kupang melalui media online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atasinformasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Validasi data dengan teknik triangulasi sumber. Subjek Penelitian Birokrasi Pemerintah Kota Kupang dan ditentukan secara purposive. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy).Penyebabnya beragam, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, ketiadaan sumberdaya dan adanya persepsi yang berkembang di kalangan kepala SKPD dan Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kupang bahwa dokumen keuangan daerah seperti RKA, DPA, dan LRA merupakan dokumen rahasia negara."

"Abstract. Municipality of Depok faces complex waste problems. The amount of waste continues to grow with the increasing population and people’s activities. The Local Government has established a policy to deal with the waste problems by applying the Integrated Waste Management System (SIPESAT) since 2006. However, there are some resistances in the implementation of the waste management system. This study aims to give recommendation about policy changes of waste management policy in Municipality of Depok. This research applies soft systems methodology. The use of the hierarchical policy process as proposed by Bromley (1989) indicating the role of institutions that guiding the actors at each level to perform their roles to achieve the integrated waste management system. The Local Government needs to strengthen the policy by changes the waste management policy based on the policy process that are the making of legislation on waste management at the policy level, the arrangement of SOP-UPS and optimizing the roles of Sanitary Task Force at the organizational level and the establishment of public involvement system at the operational level.Abstrak. Kota Depok menghadapi persoalan sampah yang kompleks. Jumlah timbulan sampah terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya. Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan untuk menangani permasalahan sampah itu, yaitu dengan menerapkan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) sejak tahun 2006. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah tersebut masih menemui sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi desain perubahan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metodologi serba sistem lunak. Penggunaan kerangka proses kebijakan sebagai hirarki yang dikemukakan oleh Bromley (1989a) menunjukkan adanya peran institution atau aturan (kebijakan) yang menjadi pedoman para aktor di setiap level dalam menjalankan perannya sehingga mencapai sistem pengelolaan sampah yang terpadu. Pemerintah Kota Depok perlu melakukan penguatan kebijakan melalui perubahan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan hirarki proses kebijakan tersebut, yaitu penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah pada tingkat kebijakan, penyusunan SOP-UPS dan optimalisasi peran Satgas Kebersihan pada tingkat organisasional, dan pembentukan sistem keterlibatan masyarakat pada tingkat operasional."

"Abstract. Street vendors (PKL) are common phenomena in urban areas all around the world, including in Indonesia. Bandar Lampung, as one of big cities in Indonesia, also has street vendor phenomenon. Some consider PKL illegal, yet some others perceive its existence as a way to overcome unemployment and poverty. Despite the different views, PKL is often considered as a source of urban problems by some regional governments in Indonesia, including Bandar Lampung Municipal Government. The research aims to analyze PKL phenomenon in Bandar Lampung and alternative policy issued to overcome PKL problems. The research result shows that the emergence of PKL in Bandar Lampung is caused by several factors, such as survival factor, lack of capital for running formal-sector business, reason of fulfilling educational needs, lack of employment, difficult bureaucracy, temporary job, lineages, and as a true profession. Based on the arguments and facts proposed, Bandar Lampung government must design a better policy to better accommodate PKL.Abstrak. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah fenomena umum di perkotaan yang berada di seluruh dunia, seperti halnya di Indonesia. Bandar Lampung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang tidak lepas dari fenomena ini. Keberadaan PKL dianggap ilegal di beberapa kota di Indonesia. Namun disisi lain, PKL dianggap dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti keinginan pemerintah. Nyatanya, PKL dianggap sebagai masalah oleh beberapa pemerintah kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena PKL di kota Bandar Lampung dan alternatif kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah PKL ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena PKL di kota Bandar Lampung disebabkan oleh beberapa faktor seperti semangat juang untuk hidup, faktor pendidikan, sebagai pekerjaan sementara, birokrasi pemerintahan yang rumit, warisan dari generasi ke generasi, minimnya modal, minimnya lapangan pekerjaan, dan sebagai profesi. Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta, Pemerintan Kota Bandar Lampung harus merancang kebijakan untuk lebih mengakomodasi PKL."

"Penelitian ini menguji hubungan karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, asset tangibility, pertumbuhan premi, likuiditas, risiko penjaminan, dan volume modal) dengan kinerja keuangan serta mendapatkan bukti empiris mengenai peran efektivitas dewan dan kepemilikan pemerintah terhadap hubungan tersebut di perusahaan asuransi Kenya selama periode 2014 hingga 2021. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan dari 56 perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk beroperasi di Kenya oleh Otoritas Regulator Asuransi Kenya per 31 Desember 2021. Analisis regresi digunakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, tangibilitas aset, pertumbuhan premi, dan volume modal secara signifikan terkait dengan kinerja keuangan perusahaan asuransi. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris memperkuat hubungan antara asset tangibility dan risiko underwriting dengan kinerja keuangan, sedangkan melemahkan hubungan antara ukuran perusahaan dan volume modal dengan kinerja keuangan. Kepemilikan pemerintah di sisi lain ditemukan tidak signifikan karena memperkuat hubungan risiko penjaminan emisi dengan karakteristik perusahaan sementara memperlemah hubungan ukuran perusahaan dan volume modal dengan kinerja keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dewan yang tepat harus ditegakkan karena mempengaruhi kinerja perusahaan. Kepemilikan pemerintah di sisi lain tidak meyakinkan karena praktik manajemen, lingkungan peraturan dan dinamika pasar di Kenya yang berbeda.

---

This study examines the association of firm characteristics (firm size, asset tangibility, premium growth, liquidity, underwriting risks, and volume of capital) with financial performance as well as getting empirical evidence on the role of board effectiveness and government ownership on the respective association in the Kenyan insurance companies over the period of 2014 to 2021. The secondary data used is collected from 56 Insurance firms licensed to operate in Kenya by the Kenya Insurance Regulatory Authority as of 31st December 2021. Regression analysis is used, and the results showed that firm size, asset tangibility, premium growth, and volume of capital are significantly associated with the financial performance of insurance firms. Moreover, the findings showed that board effectiveness strengthens the association of asset tangibility and underwriting risk with financial performance while it weakens the firm size and volume of capital association with financial performance. The government-ownership on the other hand was found to be insignificant as it strengthened underwriting risk association with financial performance while weakening the firm size and volume of capital association with financial performance which is different direction from the predicted one. This study concludes that proper board effectiveness should be upheld because it affects the performance of a firm. The government-ownership on the otherhand is inconclusive due to different Kenyan management practices, regulatory environments and market dynamics."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dan dewan direksi terhadap laba perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 175 perusahaan BUMN pada tahun 2010-2014 dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Karakterisik yang dicakup dalam penelitian ini adalah Usia, Gender, Tingkat Pendidikan, Kesesuaian Pendidikan, Ukuran Dewan, dan Masa Jabatan. Sedangkan kinerja perusahaan dilihat dari Marjin Laba Operasi (MLO) dan Margin Laba Bersih (MLB). Bukti empiris bagi dewan komisaris menunjukkan : (i) karakteristik yang berpengaruh positif terhadap kinerja : Ukuran Dewan, sedangkan yang berpengaruh positif secara parsial bila kinerja diukur dengan MLB adalah Tingkat Pendidikan; (ii) karakteristik yang secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja bila diukur dengan MLB adalah Masa Jabatan; (iii) karakteristik yang tidak berpengaruh terhadap kinerja : Usia, Keberadaan Gender Perempuan dalam Dewan dan Kesesuaian Pendidikan. Bagi Dewan Direksi, bukti empiris menunjukkan : (i) karakteristik yang secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja bila diukur dengan MLB adalah Usia; (ii) karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap kinerja : Keberadaan Gender Perempuan dalam Dewan serta Kesesuaian Pendidikan, sedangkan Ukuran Dewan berpengaruh secara parsial bila kinerja diukur dengan MLO; (iii) karakteristik yang tidak berpengaruh terhadap kinerja : Tingkat Pendidikan dan Masa Jabatan.

---

This study aims to analyze the effects of the characteristics of Board of Commissioners and Boards of Directors on State Owned Enterprises Company Profit. The samples of this research are 175 SOEs companies for period 2010-2014 with using purposive sampling method for the sampling method.. Characteristics that are covered in this study are Age, Gender, Education Level, Fitness of Education, Board Size and Tenure. While the company's performance seen from Operating Profit Margin (MLO) and Net Profit Margin (MLB). The empirical evidences for commissioners show: (i) the characteristic which has positive effect on performance is Board Size, while Education Level has partial positive effect only when firm performance is measured by MLB; (ii) the characteristics which has partial negative effect is Tenure only when performance is measured by the MLB; (iii) characteristics which have no effect on performance are : Age, the Existence of Women as Board Member, and Fitness of Education. For the Board of Directors, the empirical evidences show: (i) the characteristics which has partial positive effect is Age only when performance is measured by the MLB; (ii) the characteristic which have negative effect on performance are the Existence of Women as Board Member and Fitness of Education, while Board Size has partial negative effect only when firm performance is measured by MLO; (iii) characteristics which have no effect on performance are Education Level and Tenure."