Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Problems government service conducted buy government officials at this time have not met the expectatiosn of society. It can be seen from the public complaints submitted through the mass media and social netsorks. so as to adversely affect governmant authorilty which give rise to public mistrust the purpose of this paper is to dscuss the concepts and ideas related to the satisfaction of the public, public service and a comprehensive measurement method. The most important thing o do is to survey people's satisfaction with the impementation of public service in a sustainable manner as a basis for public service innovation possible replication improvement of public services is the most basic repairs apparatus public servant recrument system."

"The social economic change that together with Suramadu bridge development could happen as "social economic change" or planned change", but also could happen as the social economics change that was not planned (unplanned change), like the emergence of the community's conflicts, criminality, the anarchist, plundering as resulting from social jealousy, etc...."

"Ketika pemekaran kota Jakarta mulai dicanangkan 1965 lalu diikuti pengembangan Jabotabek 1975, maka sejak itu pula pertumbuhan populasi kota mulai meledak (atau jauh sebelumnya urbanisasi sudah dimulai dart kolonial). Sehingga kehidupan masyarakat Kampung Makasar (orang Betawi) yang berada di pinggiran kota Jakarta harus mengalami proses penyesuaian dengan situasi-situasi yang terus berubah dalam mana mereka semakin termarjinalkan.Semakin menguatnya pengaruh budaya kota akibat modernisasi, maka mau atau tidak, kehidupan masyarakat Betawi-yang notabenenya agamis dan fanatik-semakin tidak lagi dapat mempertahankan sebagian praktik sosial yang sebelumnya bisa dilakukan menurut liabitus dan arena tradisionalnya. Modal-modal sosial tradisional yang sudah dimiliki tidak sepenuhnya memadai untuk mempertahankan keberadaannya. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai pilihan lain kecuali mengembangkan strategi penyesuaian yang dipercaya dapat membuatnya tetap bertahan dan keberadaannya dapat diakui oleh pihak-pihak lain.Tesis ini menjelaskan pilihan-pilihan strategis orang Kampung Makasar untuk memperoleh pengakuan sosial di lingkungannya. Mereka secara terus menerus mengkonstruksikan persepsi untuk mendefenisikan kembali identitas, gaya hidup agamis dan lingkungannya, melalui budaya haji yang kontemporer, yang dipenuhi dengan praktik-praktik simbolik dalam kehidupan sosial mereka. Dalam kaitan itulah, 'haji' dalam tesis ini disebut sebagai simbol. Haji, dilihat sebagai struktur wilayah simbolis yang ditandai oleh serangkaian praktik-praktik yang terbangun melalui gaya hidup (life-style), terdefinisikan secara objektif maupun subjektif dalam relasi sosial. Melalui hubungan dialektika antara 'haji' dan pengaruh sosialnya yang berlangsung secara terus-menerus itulah, kemudian membentuk struktur-struktur baru.Ketika orang-orang Kampung Makasar telah menyandang 'haji', dengan demikian dia telah memiliki semacam modal simbolik yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi status kelas sosialnya dan atau pengkondisian sosial yang melingkupinya. Terutama ketika kapital ekonomi yang dimiliki tidak mempunyai pengaruh kuat dalam interaksi sosial dan tidak dapat berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengakuan sosial-karena statusnya yang dinomorduakan dalam strata sosial akibat modernisasi, kemudian terkonversi kepada kapital simbolis-'haji' menjadi suatu kehormatan. Untuk itu, menjadi salah satu modal agama (religious capital) yang memiliki kekuatan dan legitimasi dalam arena pertarungan di Kampung Makasar, dan digunakan sebagai strategi untuk memperoleh pengakuan sosial di lingkungannya."

"Paradigma pembangunan dewasa ini telah berubah dari paradigma yang hanya berorientasi kepada pertumbuhan kearah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembangunan berpusat pada rakyat tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan melainkan lebih cenderung kepada subyek pembangunan. Sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan berpusat pada rakyat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif melalui Sarasehan Perencanaan Pembangunan secara berjenjang dari Sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota sebagai wadah penjaringan aspirasi warga masyarakat dalam pembangunan diwilayah/ daerah yang bertujuan untuk rnensinergiskan dan menetapkan kebijakan / program pembangunan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerah. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan lmplementasi Kebijakan Sarenbang sesuai yang diharapkan baik oleh masyarakat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lainnya, dengan menggunakan pendekatan Impelementasi Kebijakan baik Input, Proses ataupun Output Kebgakan Sarenbang, yang mengacu pada teori William Dunn yang tujuannya untuk perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang itu sendiri kedepan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel informan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu : Kepala Bappeda dan Kasie Evaluasi dan Pelaporan, Kepala BPMPS dan Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi, Camat dan 4 Lurah, FK - LPM, Rt dan RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna yang berjumlah 36 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kecamatan Bogor Barat dengan 4 kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Gunung Batu, Situgede, Bubulak, , dan Kecamatan Bogor Barat dan Kota Bogor khususnya yang berkenaan denga jalannya Sarenbang masing-masing tahapan baik tahap sarenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kata, yang diikuti oleh delegasi dari kelurahan dan kecamatan Bogor Barat. Penelitian Sanenbang ini mengacu kepada teori Kebijakan dari William Dunn. Dari temuan dilapangan menunjukkan terdapatnya kekuarangpasan ataupun penyimpangan pelaksanaan Sarenbang pada tingkat yang berbeda /tidak sesuai apa yang telah ada dalam mekanisme Sarenbang itu sendiri, dilihat dari indikator Input,Proses dan Output kebijakan sarenbang, yang terlihat di wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Pentingnya manfaat pelaksanaan dari kebijakan Sarenbang ini dalam peningkatan mutu perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif yang mampu memberikan ruang publik bagi masyarakat seluas-luasnya dalam memberikan masukan-masukan yang berarti terhadap perencanaan pembangunan di wilayahnya sekaligus sebagai proses pembelajaran demokrasi baik bagi masyarakat, stakeholder maupun pemerintah daerah. Maka sangat disayangkan apabila sarenbang ini hanya sebagai media/ konsultasi saja antara masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan baik dalam mekanisme dan prosedur pelaksanaan khussusnya mengenai Input, Proses dan Output Kebijakan Sarenbang. Maka untuk itulah perlunya diadakan perbaikan implementasi kebijakan Sarenbang khususnya dalam input, proses dan output kebijakan Sarenbang dari beberapa melcanisme yang sudah ada dengan tujuan untuk perbaikan pelaksanaan Sarenbang di kemudian hari atau ke depan."

"Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa terjadinya peningkatan pravalensi DM dari diperkirakan, yaitu meningkat menjadi 8,5%. Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah (hiperglikemia) yang dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM dengan kondisi tertentu. Ketepatan penggunaan dan kepatuhan pasien dalam pengobatan diabetes melitus dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi, seperti kerusakan pembuluh darah makrovaskular (jantung, otak, dan pembuluh darah), mikrovaskular (mata dan ginjal), ataupun kerusakan neuropati Peran pelayanan kefarmasian dalam pencegahan ataupun pelaksanaan pengobatan yang tepat dan rasional terhadap penyakit DM sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. PIO merupakan kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker dalam memberikan informasi terkait obat untuk meningkatkan pemahaman dan menunjang penggunaan obat yang rasional. Dari hasil edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyakit Diabetes Melitus melalui leaflet Di Mushalla Nurul Iman Kelurahan Halim Perdana Kusuma II, wilayah Puskesmas Kecamatan Makasar didapatkan kesimpulan bahwa pemahaman dewasa dengan penyakit tidak menular (PTM) dan lansia terkait pengertian, klasifikasi, dan kriteria penyakit Diabetes Melitus secara umum, pemahaman terapi farmakologi dan non farmakologi penyakit Diabetes Melitus, serta pemahaman tanda dan gejala hipoglikemia dianggap telah bertambah yang ditunjukkan dengan respon, tanggapan, serta pertanyaan yang diajukan peserta saat edukasi dilakukan.

---

Badan Pusat Statistik Indonesia reports an increase in the prevalence of diabetes mellitus (DM) from an estimated rate, rising to 8.5%. Diabetes mellitus is a chronic condition characterized by elevated blood glucose levels (hyperglycemia) and can be classified based on its causes, including DM type 1, DM type 2, gestational DM, and DM associated with specific conditions. The accuracy of DM treatment and patient adherence can reduce the risk of complications, such as damage to macrovascular (heart, brain, and blood vessels), microvascular (eyes and kidneys), and neuropathic complications. Pharmaceutical services play a vital role in preventing and providing appropriate and rational treatment for DM, thereby enhancing patients' quality of life. Pharmaceutical Information and Education (PIO) is a service provided by pharmacists to deliver information related to medications to improve understanding and support rational drug use. Through educational efforts and community empowerment regarding Diabetes Mellitus in leaflets distributed at Mushalla Nurul Iman, Halim Perdana Kusuma II Subdistrict, within the Makasar District Health Center's jurisdiction, it was concluded that the understanding of adults with non-communicable diseases (NCDs) and the elderly regarding the general definition, classification, and criteria of Diabetes Mellitus, as well as knowledge of pharmacological and non-pharmacological therapies for Diabetes Mellitus, and understanding of signs and symptoms of hypoglycemia, had improved. This was evidenced by the responses, feedback, and questions posed by participants during the educational sessions."

"Konsep pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan mayoritas manusia, melalui program-program pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan kesehatan dan pembangunan masyarakat berbasis komunitas. Dengan demikian hanya rakyat sendiri yang dapat menentukan apa sebenarnya yang mereka anggap sebagai perbaikan dalam kualitas hidup mereka.Jadi, partisipasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai wadah pemusyawaran dan Partisipasi Masyarakat Adat asli orang Papua dalam pembangunan di Kota Jayapura adalah sesuatu hal yang perlu dan penting, bukan hal yang mengada-ngada dan dibuat-buat. Oleh karena itu, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah partisipasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam pembangunan di Kota Jayapura?Untuk memudahkan penyusunan instrumen dan analisisnya, maka pokok permasalahan tersebut lebih difokuskan kepada tiga pertanyaan yaitu:a. Bagaimana proses partisipasi lembaga masyarakat adat dalam perencanaan program pembangunan?b. Bagaimana partisipasi lembaga masyarakat adat dalam pelaksanaan program pembangunan ?,c. Bagaimana partisipasi lembaga masyarakat adat dalam mengevaluasi program pembangunan?Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yang menghasilkan data kualitatif melalui kajian literatur dan dokumen, dan penelitian lapangan yang dilakukan kepada informan yang terdiri dari unsur pemerintah, anggota DPRD Kota Jayapura, pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di empat Distrik Kota Jayapura, melalui observasi dan wawancara mendalam.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa :1. Lembaga Masyarakat Adat yang ada di empat Distrik Kota Jayapura telah dilibatkan atau ikut serta dalam pembuatan keputusan program pembangunan Kota Jayapura. Hal itu ditandai dengan tersusunnya atau ditetapkannya Rencana Strategis Pembangunan Kota Jayapura Tahun 2001-2005. Nainun, untuk lebih mengoptimalkan partisipasi eksistensi LMA Kota Jayapura, Pemda Kota Jayapura dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisional agar diintegrasikan dalam agenda perencanaan program pembangunan, perlu mensosialisasikan dan membina LMA, yang tujuannya untuk membangun semangat kebersamaan dan intelektual pengurus dari LMA dimaksud.2. Masyarakat Adat asli orang Papua yang tersebar di empat wilayah Distrik yang ada di Kota Jayapura, sudah menikmati hasil atau manfaat dari program atau prioritas pembangunan Kota Jayapura. Namur karena heterogenitas penduduk Kota Jayapura, sehingga program pembangunan belum mengakomodir semua kebutuhan atau kepentingan masyarakat adat asli orang Papua di Jayapura. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat adat asli orang Papua berupa ide, pendapat dan saran-saran dapat lebih optimal sebagai masukan yang bermanfaat dalam penyusunan arah kebijakan umum APBD Kota Jayapura, apabila Pemda Kota Jayapura melakukan sosiolisasi dan pembinaan terhadap LMA Kota Jayapura.3. Lembaga Masyarakat Adat yang ada di Kota Jayapura telah diikutsertakan untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi atau program pembangunan Kota Jayapura. Peran LMA dimaksud dapat lebih optimal apabila Pemda Kota Jayapura melaksanakan sosialisasi dan Pembinaan atas Tugas LMA, terutama dalam mengetahui:a. masalah-masalah yang timbul,b. apakah proyek sebagai penjabaran dari kegiatan/program dapat berjalan sesuai jadwal,c. apakah proyek sebagai penjabaran dari kegiatan/program menghasilkan output sesuai kebutuhan masyarakat adat asli orang Papua sebagaimana telah direncanakan,d. apakah strategi dan anggaran berjalan sesuai dengan rencana serta sasaran (target group) yang ditangani dapat di realisasikan."

"Permasalahan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat Indonesia semakin hari semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat seakan-akan berjalan sebagai sesuatu yang terpisah. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru di dalam pemecahan masalah-masalah yang ada. Berpikir desain (Design thinking) adalah cara berpikir holistik yang mampu menghasilkan gagasan dan ide kreatif bagi pemecahan persoalan yang ada di masyarakat. Design thinking yang dimaksud di sini adalah bukan cara berpikir desain yang khusus seperti di desain produk, desain interior, desain grafis, atau desain engineering. Akan tetapi, berpikir desain di sini adalah desain dengan domain yang lebih luas yang melibatkan pendekatan multidisiplin. Paradigma ini diharapkan dapat membuka peluang pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan berbasis kelokalan Indonesia."