Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adinda merupakan tokoh utama sekaligus judul sebuah monolog. Adinda berbicara dengan simbol dan senandung. Simbol dan senandung tersebut menyuarakan kepedihan hatinya ketika posisi sebagai seorang PSK tersudut dalam pandangan negatif masyarakat. Adinda merindukan kasih sayang dan mengharapkan perubahan dalam hidupnya. Namun, situasi dan lingkungan sosial tidak mau berterima terhadap profesi yang ia jalnai. Dampak sosial yang keji tidak mampu dihindari oleh Adinda hingga akhir hidupnya. Makalah ini membahas ketersudutan Adinda dari berbagai simbol yang ada di sekitarnya. Pembahasan simbol tersebut dilandasi dengan teori semiologi Roland Bartez dengan konsep signifier-signified. Berdasarkan analis yang dilakukan, simbol yang terdapat di dalam monolog tersebut sangat signifikan dalam menyuarakan kesulitan Adinda sebagai bagian dari kelompok marginal.Adinda is the main character as well as the title of a monologue. Adinda spoke with symbols and humming. The symbol and the chanting voiced his heartache when the position as a PSK cornered in the negative view of society. Adinda longs for affection and expects a change in his life. However, the situation and the social environment do not want to accept the profession that he jalnai. The cruel social impacts can not be avoided by Adinda until the end of his life. This paper discusses Adinda's adherence from the various symbols around him. The discussion of the symbol is based on Roland Bartez's semiologi theory with a signifier-signified concept. Based on the analysts conducted, the symbol contained in the monologue is very significant in voicing the difficulty of Adinda as part of the marginal group."

"Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) merupakan salah satu dari banyaknya bidang tanah yang dihibahkan Cornelis Chastelein dan dibangun pada tahun 1851 dimana terdapat banyak nisan kubur yang menampilkan simbol-simbol kematian yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan variasi simbol kematian yang ada di Taman Pemakaman YLCC. Penelitian ini metode dengan tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi. Terdapat lima simbol kematian pada nisan kubur di Taman Pemakaman YLCC, yaitu simbol salib, simbol bintang, simbol cherub, simbol daun palma, dan simbol jangkar, hati, dan salib. Simbol-simbol tersebut kemudian memiliki perbedaan yang signifikan menyebabkan terbentuknya variasi. Setiap variasi, terutama pada simbol salib dan bintang memiliki makna khusus di masing-masing variannya. Perbedaan makna pada variasi simbol kematian pada nisan kubur di Taman Pemakaman YLCC tidak luput dari nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas yang diyakini oleh orang yang dimakamkan maupun keluarga dari si pemilik makam. Simbol selain merepresentasikan keyakinan, juga sebagai bentuk pesan atau harapan dari keluarga yang dimakamkan.

---

Cornelis Chastelein Institute Foundation (YLCC) Cemetery is one of the many plots of land donated by Cornelis Chastelein and built in 1851 where there are many grave headstones displaying various death symbols. This research aims to analyze the forms and variations of death symbols in YLCC Cemetery. This research method involves stages of data collection, data processing, analysis and interpretation. There are five death symbols on the graves at YLCC Cemetery, namely the cross symbol, star symbol, cherub symbol, palm leaf symbol, and anchor, heart and cross symbols. These symbols then have significant differences causing variations to form. Each variation, especially the cross and star symbols, has a special meaning in each variant. The differences in meaning in the variations of death symbols on grave headstones at YLCC Cemetery cannot be separated from the religious and spiritual values believed by the person being buried and the family of the grave owner. The symbol, apart from representing belief, is also a form of message or hope from the buried family."

"Modernisasi selalu membawa perubahan dalam masyarakat. Begitupun halnya yang terjadi di Jepang. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya membawa pengaruh yang besar ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam ritual upacara kematian. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada bentuk maupun tata cara dari upacara kematian itu sendiri, tetapi juga tetjadi pergeseran makna dari upacara kematian.Seiring banyaknya barang-barang dan kebudayaan dari Barat yang diimpor oleh Jepang sejak modernisasi, tidak diragukan lagi pemikiran-pemikiran dari Barat seperti individualisme pun ikut masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jepang. Namun sebenarnya yang disebut dengan individualisme Jepang oleh para sarjana dan peneliti adalah kaseiteki yaitu ciri khas individu. Dan kecenderungan orang Jepang untuk menunjukkan ciri khas individunya inilah yang pada akhimya melahirkan bentuk upacara kematian baru, yaitu upacara kematian yang mengikuti kepribadian orang yang meninggal atau disebut dengan istilah Jibunrashii Osoushiki.

---

Modernization always triggers changes in the society. In Japan, modernization not only has changed the economic, political, social and cultural aspects in the lives of the Japanese people, but it also has set off some changes in the funeral ceremonies and death rituals. The changes are not only in the way the ceremonies and rituals are conducted, but the meanings of the death rituals also shifted.

In line with the excessive western products and cultures imported to Japan since the modernization era, westerners' way of thinking such as individualism has doubtlessly affected the Japanese way of life. However, what scholars and researchers named "Japanese Individualism" is actually "koseiteki" or individual characteristics. The tendency of the Japanese people to show their individual characteristics is what eventually started a new form of funeral ceremony: "Jibunrashii Osoushiki" - a funeral ceremony which follows the character or personality of the deceased."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan pidana mati, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 KUHP lama. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok sekaligus hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana. Dalam pembaharuannya berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP baru. Pidana mati tidak lagi masuk dalam kategori pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Pasal 100 KUHP 2023 merupakan salah satu pasal yang lahir dari pembaharuan KUHP baru yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Pasalnya ketentuan ini menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan ketentuan adanya perilaku terpuji dan harapan untuk diperbaiki. Jika dalam menjalani masa percobaan terpidana menunjukkan sikap perilaku terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Namun sebaliknya jika dalam masa percobaan tersebut terpidana tidak menunjukkan sikap perilaku terpuji dan harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dijatuhkan atas perintah jaksa agung berdasarkan Keputusan presiden dengan memperyimbangkan putusan Mahkamah Agung. Dengan adanya ketentuan penilaian tersebut, demikian timbul pertanyaan bagaimanakah kriteria perilaku terpuji dan harapan untuk diperbaiki yang dimaksud? Sebagai suatu dasar pertimbanagan hakim dalam memutus layak atau tidaknya terpidana memperoleh perubahan hukuman.

---

Indonesia is one of the countries that still maintains the death penalty, as stipulated in article 10 of the old Criminal Code. Death penalty is one of the main punishments as well as the heaviest punishment for criminal offenders. Meanwhile, based on its renewal based on Law No.1 of 2023 concerning the new Criminal Code. Death penalty is no longer included in the category of main punishment, but a special punishment that is always threatened alternatively and imposed with a probation period of 10 (ten) years. Article 100 of the new Criminal Code is one of the articles born from the reformation of the new Criminal Code which has become pros and cons in the community. The reason is that this provision states that the judge can impose the death penalty with a probation period of 10 (ten) years by taking into account the provisions of commendable behavior and hope for improvement. If during the probation period the convict shows commendable behavior, then the death penalty can be changed into life imprisonment. On the other hand, if during the probation period the convict does not show commendable behavior and hope for reparation, then death penalty can be imposed by order of the attorney general based on presidential decree by considering the decision of the Supreme Court. Thus, the question arises as to what are the criteria for commendable behavior and hope for improvement. As a basis for the judge's consideration in deciding whether or not the convict deserves a change in sentence."

"Indonesia dikritik masyarakat internasional ketika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan eksekusi. Hampir setiap kasus terpidana mati tidak didasarkan pada standar peradilan yang adil. Pihak yang bertentangan dengan hukuman mati mengungkapkan bahwa otoritas secara sewenang-wenang menolak hak-hak dasar dalam sistem peradilan pidana yang jelas melanggar hukum internasional. Hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas peradilan yang adil dan hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia diwujudkan hanya secara prinsip dalam perundang-undangan. Dalam melaksanakan undang-undang perdebatan bermunculan terkait apakah kemampuan penyandang intelektual dan mental dapat dipertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Tantangan muncul terlebih lagi di tingkat kemampuan mereka untuk membela hak yang melekat pada diri manusia dengan menggunakan standar peradilan yang adil. Penelitian ini menyimpulkan komponen sistem peradilan pidana yang diamanatkan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana menjalankan kewenangan dengan obyektif masing-masing secara terpisah. Untuk memberikan perspektif yang berbeda, penelitian membandingkan putusan pengadilan di India, Amerika Serikat dan Malawi yang mengidentifikasi gangguan jiwa sebagai alasan pemaaf pidana. Penelitian juga memperlihatkan dua studi kasus yang membandingkan keadaan seseorang didiagnosis dengan gangguan jiwa sebelum dan sesudah vonis.

---

Indonesia generated international criticisms over the last few years when the government decides to resume executions. Most, if not all, of these cases had not been based on the fair trial standards. Oppositions reported the rights fundamental to the criminal justice system were arbitrarily denied in a deliberate violation of international law. These rights encompass the right to life, right to liberty and security, right to a fair trial and right to freedom from torture and ill treatment embodied only in principle within national laws and regulations. The legislative implementation prompts an active debate as to whether a person with intellectual disability and mental illness has the normal minimum culpability required for criminal liability. Challenges arise even more so in the extent of their ability to a defence by means of their inherent right to the fair trial standards. The thesis has produced a round of critiques which concludes individual objectives in institutions mandated in each stages of the criminal justice system. To provide different perspectives, it compares judicial decisions in India, United States of America and Malawi identifying the insanity defence. In addition, the research made two case studies comparing the circumstances of a person diagnosed with mental illness prior to and after conviction."

"Suku Batak telah mempraktikan upacara Kematian yang salah satu tradisinya adalah menggunakan musik dan bernyanyi di depan almarhum ketika berduka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana koping berduka suku batak yang menggunakan musik dalam upacara kematian. Studi deskriptif ini dilakukan pada 96 responden bersuku batak yang pernah berduka dan menghadiri upacara kematian. Responden yang bermukim di Jakarta dipilih dengan metode non-randomized consecutive sampling. Peneliti melihat bagaimana koping berduka suku batak yang menggunakan musik dalam upacara kematian dengan menggunakan modifikasi dari Coping Strategy Inventory (CSI). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 91,7% responden memiliki koping berduka adaptif dan hanya 8,3% suku batak yang berkoping maladaptif. Dapat disimpulkan bahwa suku Batak di Jakarta yang menggunakan musik dalam upacara kematian cenderung berkoping adaptif. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di tanah Batak dengan teknik kualitatif agar dapat menganalsis kedalaman dan signifikasi musik dan budaya pada responden secara subjektif.

---

Batak has been commemorating death by organizing death ceremony within which family members grieve by hearing music and singing along in front of the deceased. The aim of this research is to describe how Batak cope using with grief by using music within the death ceremony. This descriptive study was undergone towards 96 respondents who had experienced grief of the loved ones. The respondents living across Jakarta were collected by non-randomized consecutive sampling method. This research used modified Coping Strategy Inventory (CSI) in measuring coping. The result showed that 91,7% of respondents cope adaptively whilst the other 8,3% cope in maladaptive circumstance. The conclusion is Batak living in Jakarta who uses music within the death ceremony tend to cope adaptively. The future research should be done in their homeland and use qualitative method to measure the depth of the grief and the significance of the music and the culture subjectively."

"Wilayah Indonesia yang luas terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan jumlah populasi Indonesia yang besar sekitar 250 juta orang, bagi para pengedar narkorba adalah pasar yang luar biasa menjajikan. Selain itu posisi strategi Indonesia yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera merupakan pasar yang menjajikan bagi peredaran narkorba. Filosofi hukuman mati pada pelaku kejahatan perdagangan narkotika perlu diterapkan untuk memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan dengan exremely grave conserguences, akibat buruk yang dahsyat. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman (pidana) terberat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dan dijatuhkan terhadap mereka yang telah melakukan tindakan pidana yang amat berat. Adanya ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana menimbulkan efek jera bagi orang lain serta memberikan ketenangan terhadap korban ataupun keluarga korban"

"Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai kerugian materil dan kerugian immateril, termasuk metode valuasi kerugian yang timbul dalam perkara perdata, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia. Adanya pedoman yang jelas terkait jenis kerugian materil dan immateril serta metode valuasi yang dapat diterapkan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian secara detail, khususnya yang timbul akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, merupakan alasan utama dilakukannya penelitian disertasi yang berjudul: VALUASI KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA NYAWA MANUSIA DALAM PERKARA PERDATA.Penelitian disertasi ini, menerapkan metode penelitian hukum normatif dan metode perbandingan hukum dengan 18 perkara perdata yang disidangkan dalam pengadilan di Indonesia sebagai bahan hukum primer. Perkembangan jenis kerugian, perumusan pengertian kerugian, pengklasifikasian kerugian materil (kerugian nyata dan potential loss) dan kerugian immateril (kehilangan kenyamanan hidup dan tekanan mental) serta metode valuasi yang dapat digunakan untuk menjabarkan, menentukan dan membuktikan besaran nilai kerugian yang harus diganti, khususnya akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata, adalah hasil penelitian yang dijabarkan dalam tulisan ini.

---

Efforts to alleviate the familys grief due to the death from the unlawful acts is essential to be taken by the surviving family member. The current legislation does not sufficiently provide a clear definition of a loss. It does not explicitly regulate any criteria for both material and immaterial loss. Moreover, there is no valuation method to estimate the value of a dead person in civil case. The main reason for this dissertation research is the need for clear guidelines regarding the types of material and immaterial loss and valuation methods that can be applied to determine the amount of compensation in detail, especially loss from wrongful death in private law cases. The title of this research is the VALUATION OF LOSS FROM WRONGFUL DEATH IN PRIVATE LAW CASES.This dissertation research applies the normative legal research method and legal comparison method. Furthermore, this research uses 18 civil cases that are tried in courts in Indonesia as primary legal resource. This paper suggests a reformulation or revision regarding the definition of loss, the classification of material loss (real and potential loss), immaterial loss (loss of life comfort and mental stress) and the valuation method that can be used to describe, determine and prove the value of loss to be compensated, especially loss from wrongful death in private law cases."

"Latar Belakang: Preeklamsia merupakan masalah penting yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal. Preeklamsia berhubungan dengan stres oksidatif pada sirkulasi maternal. Preeklampsia merupakan hasil dari ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dengan antioksidan sehingga terjadi reaksi inflamasi berlebihan pada kehamilan yang berakibat disfungsi endotel. Antioksidan dan inflamasi dalam tubuh ditentukan oleh status gizi ibu dan bayi yang dapat dinilai dari kadar serum ibu seperti zink, selenium, besi dan tembaga. Tujuan: Diketahuinya perbedaan kadar zink, selenium, besi dan tembaga dalam serum maternal dan tali pusat pada preeklamsia. Metode: Penelitian ini merupakan studi potong lintang dengan jumlah sampel 35 yang melakukan persalinan di RS Cipto Mangunkusumo. Setelah itu data disajikan dalam tabel dan dianalisis dengan uji T berpasangan dan uji Wilcoxon. Penelitian ini sudah lolos kaji etik dan mendapat persetujuan pelaksanaan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan FKUI-RSCM. Hasil: Kadar rerata zink pada serum maternal dan tali pusat adalah 43,17 11,07 g/dl dan 86,66 25,54 g/dl dengan selisih rerata -43,49 27,83, nilai p

---

Background: Preeclampsia is a significant health problem and is the leading cause of maternal and perinatal mortality and morbidity. Preeclampsia is associated with oxidative stress in the maternal circulation. Preeclampsia was a manifestation of the free radical and antioxidant imbalance resulting inflammation and endothelial dysfunction. Antioxidant dan inflammation was determined by nutrition status that measured in maternal and fetal serum such zinc, selenium, iron and copper.

Objective: Investigate the mean difference of zinc, selenium, iron and copper in maternal serum and fetal umbilical cord in pregnancy with preeclampsia.

Methods: This was a cross sectional study enrolled 35 preeclampsia patients pregnancy visiting Cipto Mangunkusumo Hospital. Data was presented in table and was analyzed by paired T test and Wilcoxon test. This study had been granted ethical clearence and approved by Ethical Committee for Health Research Faculty of Medicine University of Indonesia Cipto Mangunkusumo Hospital.

Result: The zinc maternal level and fetal umbilical cord were 43,17 11,07 g dl and 86,66 25,54 g dl, p "

"Bom bunuh diri, peristiwa tersebut yang termasuk ke dalam Culture of Death di teritori Palestina – Israel saat ini merupakan hasil dari kekacauan politik, serta birokrasi akibat pendudukan dan pengepungan yang tidak berkesudahan. Di dalam Culture of Life, kehidupan manusia mulai dari kelahiran hingga kematiannya secara alamiah adalah sakral. Itu berarti kelahiran dan kematian yang dibuat-buat adalah bertentangan dengan culture of life atau memiliki culture of death, termasuk bom bunuh diri, kesyahidan, dan terrorisme. Anggapan bahwa Bangsa Palestina memiliki culture of death dari pernyataan yang dilayangkan oleh kelompok pendukung Israel, membuat bangsa tersebut tidak layak untuk memiliki negara merdeka. Namun, Mahmoud Darwish, seorang penyair nasional Palestina, menyanggah hal tersebut dalam puisinya yang berjudul Halat Hiṣar (State of Siege). Selain dalam puisi Mahmoud Darwish, polemik mengenai culture of death di teritori Palestina – Israel ini terdapat dalam berbagai media dan jurnal akademis. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan sanggahan Mahmoud Darwish terhadap culture of death di Palestina didukung dari beberapa sumber: Analisis puisinya yang telah disebutkan di atas, perbandingan kasus-kasus culture of death di belahan dunia lainnya, dan data dari sumber tertulis relevan. Data penelitian diperoleh dari studi literatur dari jurnal akademis, artikel, dan buku. Dalam pembuatannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka, dan pendekatan sosiologi sastra dan strukturalisme semiotik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa situasi teritori Palestina - Israel lah yang memaksa Bangsa Palestina hidup dalam culture of death.Suicide bombings event which belong to the Culture of Death in the Palestinian territories - Israel today are the result of political turmoil as well as bureaucracy due to endless occupation and siege. In Culture of Life, human life from birth to death is naturally sacred. That means birth and death made up are against the culture of life or have a culture of death, including suicide bombings, martyrdom, and terrorism. The notion that the Palestinians have a culture of death from statements posted by Israeli support groups, makes the nation unfit to have an independent state. However, Mahmoud Darwish, a Palestinian national poet, refutes this in his poem entitled Halat Hiṣar (State of Siege). In addition to Mahmoud Darwish's poem, polemics about culture of death in the Palestinian-Israeli territory are contained in various media and academic journals. This study aims to prove Mahmoud Darwish's rebuttal of culture of death in Palestine supported from several sources: Analysis of the poem mentioned above, comparison of cases of culture of death in other parts of the world, and data from related literature. Research data were obtained from literature studies from academic journals, articles and books. In its making process, this research uses qualitative methods, literature studies, with sociology of literature and semiotic structuralism approaches. The results of this study indicate that the situation of the Palestinian territories - Israel is what forced the Palestinians to live in a culture of death."